cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
Notaire@fh.unair.ac.id
Phone
0315023151
Journal Mail Official
Notaire@fh.unair.ac.id
Editorial Address
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Notaire
Published by Universitas Airlangga
ISSN : -     EISSN : 26559404     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The name e-Journal (Notaire) is taken from French which means Notary. The Notaire name is also an acronym of Kenotariatan Airlangga E-Journal (The Airlangga E-Journal Notary). The name selection is based on the specificity of this journal as a journal belonging to the Master Program of Master of Notary of Airlangga University. This journal was established as a means for students of the Master Program of Notary in particular and the academic community in general to share ideas and ideas related to legal issues in the field of notary.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 220 Documents
 10   11   12   13   14 
Back Matter Notaire Vol 5 No 1, Februari 2022 Back Matter
Notaire Vol. 5 No. 1 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i1.34112

Abstract

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik yang Dirugikan Atas Penetapan Eksekusi Berdasarkan Akta Perdamaian Fiona Theresia; Lanny Kusumawati; Erly Aristo
Notaire Vol. 5 No. 2 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i2.34993

Abstract

AbstractBefore the civil cases be decided in District Court, the judge will ask the parties to do conciliation first. If the parties agree to do conciliation, then a written Acta van Dading, containing the matters agreed by the parties, will be formed. Later, the deed will be strengthened into a Reconciliation Verdict which is binding and can be executed. Acta van Dading, because it contains executive power, can be followed up with the issuance of an Execution Order, if one of the parties didn’t carry out the contents of the decision. However, in reality it is possible that something that was agreed upon in the Acta van Dading, which would then be executed, turned out to be detrimental to a well-intentioned buyer, who entitled to that thing. This study aims to answer what forms of legal protection can be given to well-intentioned buyer of land rights, who is harmed by Execution Order based on Acta Van Dading. From the results of the study, it can be concluded that to defend his/her right, a well-intentioned third party can file a derden verzet against the daading verdict that detriment him/her and can also file a tort lawsuit to get a compensation.Keywords: Acta van Dading; Execution Order; Reconciliation Verdict; Well-Intentioned Buyer; Derden Verzet. AbstrakPada prinsipnya, dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri, sebelum sengketa itu diputus, hakim akan mengusahakan perdamaian di antara para pihak terlebih dahulu. Apabila para pihak setuju untuk berdamai, maka akan dibentuk Acta van Dading secara tertulis yang berisi hal-hal yang disetujui para pihak demi selesainya sengketa. Kemudian, terhadap akta tersebut akan dikuatkan menjadi Putusan Perdamaian, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat dan kekuatan eksekutorial. Terhadap Acta van Dading tersebut karena didalamnya terdapat kekuatan eksekutorial, tentunya dapat ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Penetapan Eksekusi, jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi putusan tersebut. Namun, dalam prakteknya bisa saja suatu hal yang diperjanjikan di dalam Acta van Dading, yang mana selanjutnya akan dieksekusi itu, ternyata merugikan pihak ketiga atau pembeli bertikad baik yang sesungguhnya berhak atas objek yang diperjanjikan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bentuk perlindungan hukum seperti apakah yang dapat diberikan kepada pembeli hak atas tanah yang bertikad baik yang mengalami kerugian akibat Penetapan Eksekusi berdasarkan Acta Van Dading. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan haknya ini, pihak ketiga tersebut dapat melakukan upaya perlawanan (derden verzet) terhadap putusan daading yang merugikannya dan mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum untuk memperoleh ganti kerugian.Kata Kunci: Acta van Dading; Putusan Perdamaian; Penetapan Eksekusi; Pembeli Beritikad Baik; Derden Verzet.
Kedudukan Purchase Order Sebagai Dasar Kewajiban Pembayaran Ahmad Ervan Rosidi Kesatriawan; Jacqueline Marsha Meliska; Melinda Indriani; Teruna Tunjung Putera
Notaire Vol. 5 No. 2 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i2.35000

Abstract

AbstractThis paper aims to address the issue of purchase order position as the basis for the obligation in making payments. The number of default problems in contracts based on purchase orders can be caused by the negligent actions of one of the parties, but can also come from deliberate actions because the opposing party has breached the contract first. It is important that we identify the issues of how essential it is to understand the position of the purchase order in sale and purchase agreement, so that it can protect the parties from all bad possibilities that will occur in the future. The methodology that will be adopted in conducting this study would be a normative analysis which examines the problem with legislation approach regarding purchase orders in sales and purchase agreements that will provide insight to the public, especially stakeholders who are involved. We hope to recommend through this paper that the parties can understand the position of the purchase order and determine the important points that need to be included in order to fulfill the willingness of the parties.Keywords: Purchase Order; Sale and Purchase; Breach of Contract; Agreement. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjawab masalah mengenai kedudukan purchase order sebagai dasar kewajiban dalam melakukan pembayaran. Banyaknya permasalahan wanprestasi di dalam kontrak yang berlandaskan purchase order dapat disebabkan oleh tindakan lalai dari salah satu pihak, namun juga bisa berasal dari hal yang disengaja karena pihak lawan telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu. Hal ini penting bagi penulis untuk mengidentifikasi masalah terkait betapa pentingnya pemahaman mengenai kedudukan purchase order dalam sebuah perjanjian jual beli, sehingga dapat melindungi para pihak atas segala kemungkinan buruk yang akan terjadi di kemudian hari. Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji permasalahan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan mengenai purchase order dalam perjanjian jual beli yang dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam purchase order tersebut. Penulis berharap melalui artikel ini para pihak dapat memahami kedudukan dari purchase order dan menentukan poin-poin penting yang perlu dicantumkan demi terpenuhinya keinginan para pihak.Kata Kunci: Purchase Order; Jual Beli; Wanprestasi; Perjanjian.
Kewenangan Bertindak (Recht Bevoegdheid) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Pemegang Hak Tanggungan Ida Bagus abhimantara
Notaire Vol. 5 No. 2 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i2.35687

Abstract

AbstractIn order to accommodate the needs of the village community, Governor’s Decree Number 972 of 1984 concerning the Establishment of a Village Credit Institution in the Province of Bali which became the forerunner to the birth of the Village Credit Institutions (LPD) in Bali Province to accommodate the financial management of the village community, which in carrying out its activities only serves community in the local village area. The efforts carried out by the LPD cannot be separated from the legal constructions of the agreement and are subject to the existing laws and regulations, therefore the LPD must emphasize its position and position in acting legally in order to obtain legal certainty and legal protection in carrying out of law actions related to credit distribution and guarantees. The LPD provisions regulated in the Bali Provincial Regulation Number 3 of 2017 concerning Village Credit Institutions (LPD) cannot be classified as legal entities and the LPD’s position as the holder of mortgage rights is not appropriate and does not have the authority to act (bevoegheid) and this has implications for the LPD’s executorial rights in carrying out their duties. execution of the object of the guarantee and in the case of the purchase of the collateral the LPD is also not a legal subject who has the right to purchase either part or all of the collateral.Keywords: Village Credit Institutions (LPD); Mortgage Rights; Authority to Act. AbstrakDemi mengakomodir kebutuhan desa pakraman, Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang menjadi cikal bakal lahirnya LPD di Provinsi Bali untuk mengakomodir pengelolaan keuangan masyarakat desa pakraman, yang dalam menjalankan kegiatannya hanya melayani masyarakat di wilayah desa pakraman setempat. Usaha-usaha yang dijalankan LPD tersebut tidak terlepas dari konstruksi-konstruksi hukum perjanjian dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka dari itu LPD harus mempertegas posisi dan kedudukannya dalam bertindak secara hukum agar mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum terkait penyaluran kredit dan penjaminannya. Ketentuan LPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa tidak dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum dan kedudukan LPD selaku pemegang hak tanggungan tidaklah tepat serta tidak memiliki kewenangan bertindak (bevoegheid) dan hal tersebut berimplikasi terhadap hak eksekutorial LPD dalam melakukan eksekusi atas objek jaminannya dan dalam hal pembelian agunannya LPD juga bukan subjek hukum yang berhak melakukan pembelian baik sebagian ataupun seluruh agunannya.Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa (LPD); Hak Tanggungan; Kewenangan Bertindak.
Perolehan Hak Milik Atas Tanah yang Mengesampingkan Hak Para Ahli Waris Hizma Meidi Anugrawati; Nurul Adlina Daeng Barang; Fajar Reymizard; Pradnya Paramitha Putri Ariadhi
Notaire Vol. 5 No. 2 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i2.36313

Abstract

AbstractLand rights can be transferred and can be transferred to other parties which in its implementation must be carried out based on existing regulations. However, in its implementation, there are still various problems, including those related to the acquisition of land rights by overriding the rights of the heirs based on expiration, which of course will harm the rights of the heirs. As Decision Number: 10/Pdt./2020/PT.TTE. which annuls Court Decision Number 9/Pdt.G/2019/PN Snn, based on this decision the issuance of certificate No.55 dated August 13, 1988, on behalf of Abdulah Gelamona can be canceled based on the rechtmatigheids control principle in administrative law, namely the approach to government power. Because the object of dispute or the object of registering land rights is an inheritance, the distribution of inheritance must apply the provisions of Article 42 paragraph (1) PP No. 24/1997 that the registration of rights due to inheritance must be supported by a letter of evidence as an heir. So the implementation of these provisions will protect the rights of the heirs as parties entitled to the land.Keywords: Administrative Law; Transfer of Land Rights; Inheritance Law. AbstrakHak Atas Tanah dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada. Tetapi didalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai persoalan diantaranya terkait perolehan hak atas tanah dengan mengesampingkan hak para ahli waris dengan berdasarkan daluarsa, yang atas hal tersebut sudah tentu akan merugikan hak para ahli waris. Sebagaimana Putusan Nomor: 10/Pdt./2020/PT.TTE. yang membatalkan Putusan Pengadilan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Snn maka dengan berdasar putusan tersebut penerbitan sertipikat No.55 tanggal 13 Agustus 1988 atas nama Abdulah Gelamona dapat dibatalkan dengan berdasar asas rechtmatigheidscontrole yang ada dalam hukum administrasi yakni pendekatan terhadap kekuasaan pemerintah. Dikarenakan objek sengketa atau objek pendafataran hak atas tanah merupaka harta waris maka dalam pembagian warisannya harus menerapkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PP No. 24/1997 bahwasannya pendafatran hak karena pewarisan harus didukung dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Maka dengan diterapkannya ketentuan tersebut akan melindungi hak para ahli waris sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut. Kata Kunci: Hukum Administrasi; Peralihan Hak Atas Tanah; Hukum Waris.
Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Ham tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Qonitah Annur Aziza; Ferina Yola Damayanti; Indrawati
Notaire Vol. 5 No. 2 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i2.36445

Abstract

AbstractNotary has an obligation to keep the deeds that have been regulated in the Code of Ethics and Article 4 UUJN-P jo. Article 16 paragraph (1) letter f UUJN-P. To prevent and eradicate money laundering crime, a Notary is appointed as one of the Reporting Parties who is obliged to apply the Principle of Recognizing Service Users which is specifically regulated in Permenkumham 9 of 2017. There is also need for legal protection to Notaries as positions appointed by the government and the Reporting Parties in order to avoid legal snares that harm Notaries. The writing of this article uses a normative type of research by reviewing applicable laws and regulations as well as theoretical studies from the existing literature. This research is based on the analysis of laws and regulations related to the legal ratio of Permenkumham 9 of 2017 and legal protection for Notaries. The approach used are the statutory approach, conceptual approach and case approach. All legal materials that have been collected and inventoried will then be processed and studied in depth. The result of this research is that the enactment of Permenkumham 9 of 2017 has a purpose for the interest of the state not individuals and also the protection of Notaries as position regulated in Article 50 of the Criminal Code and as a reporting party protected by Article 28 and Article 29 of the Money Loundering Law.Keywords: Reporting Party; Principles of Recognizing Service Users; Legal Protection. AbstrakNotaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan akta yang telah diatur dalam Kode Etik dan Pasal 4 UUJN-P jo. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang maka Notaris ditunjuk sebagai salah satu Pihak Pelapor yang wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang secara khusus diatur dalam Permenkumham 9 Tahun 2017. Perlunya pula perlindungan hukum bagi Notaris sebagai jabatan yang ditunjuk pemerintah dan Pihak Pelapor agar terhindar dari jerat hukum yang merugikan Notaris. Penulisan artikel ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga kajian teoritis dari literaturyang ada. Penelitian ini bertitik tolak terhadap analisis peraturan perundangan terkait rasio legis Permenkumham 9 Tahun 2017 dan perlindungan hukum bagi Notaris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Semua bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah diberlakukannya Permenkumham 9 Tahun 2017 memiliki tujuan demi kepentingan negara bukan individu dan juga perlindungan Notaris sebagai jabatan diatur dalam Pasal 50 KUHP dan sebagai Pihak pelapor dilindungi dengan Pasal 28 dan Pasal 29 UU PPTPPU.Kata Kunci: Pihak Pelapor; Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; Perlindungan Hukum.
Karakteristik Kerjasama Penjualan Bahan Bakar Minyak (Analisis Bentuk Hubungan Hukum antara Pertamina dan Pertashop) Dewi Rumaisa; Zaki Fathullah; Alvin Adi Nugraha
Notaire Vol. 5 No. 2 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i2.36462

Abstract

AbstractBased on Article 2 of Law Number 8 of 1971 concerning State Oil and Gas Mining Companies, it is stated that the Government grants mining rights to Pertamina. The Pertamina One Village One Outlet (OVOO) program ensures that Pertamina’s services reach remote villages. Pertamina offers the latest PERTASHOP (Pertamina Shop) product to the public. Until now, the operational basis of Pertashop is still in the form of Pertashop Operational Permit. In addition, Pertashop entrepreneurs often encounter high losses when shipping fuel oil through PT Patra Niaga as the transporter. This research is a legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. This research discusses the binding power of Pertashop’s Operational Permit as the basis for the legal relationship between the parties and Pertamina’s accountability to Petrashop in disputes over the distribution of fuel oil. The results of this study state that Pertashop’s Operational Permit is not an agreement, but a condition of approval or agreement from Pertamina which will eventually give birth to a Cooperation Agreement. The legal relationship between Pertamina and the Pertashop Entrepreneur gave birth to an agreement that started from an agreement so that it gave birth to an act, namely the distribution of fuel oil. Settlement of default in fuel distribution disputes can be carried out through deliberation for consensus, alternative dispute resolution or lawsuits in general courts.Keywords: Fuel Oil; Pertamina; Pertashop; Default. AbstrakBerdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara disebutkan bahwa Pemerintah memberikan hak pertambangan kepada Pertamina. Program Pertamina One Village One Outlet (OVOO) memastikan layanan Pertamina menjangkau pelosok desa. Pertamina menawarkan produk terbaru PERTASHOP (Pertamina Shop) kepada masyarakat. Hingga saat ini, dasar operasional Pertashop masih berupa Izin Operasional Pertashop. Selain itu, Pengusaha Pertashop sering mendapati losses yang tinggi saat pengiriman Bahan Bakar Minyak melalui PT Patra Niaga selaku transportir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini membahas tentang kekuatan mengikat dari Izin Operasional Pertashop sebagai dasar hubungan hukum para pihak dan tanggung jawab Pertamina kepada Petrashop dalam sengketa pendistribusian bahan bakar minyak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Izin Operasional Pertashop bukanlah suatu perjanjian, melainkan suatu syarat persetujuan atau kesepakatan dari Pertamina yang pada akhirnya akan melahirkan suatu Perjanjian Kerjasama. Hubungan hukum antara Pertamina dengan Pengusaha Pertashop tersebut melahirkan suatu perjanjian yang berawal dari suatu perjanjian sehingga melahirkan suatu perbuatan yaitu pendistribusian bahan bakar minyak. Penyelesaian wanprestasi dalam sengketa distribusi BBM dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, alternatif penyelesaian sengketa atau gugatan di pengadilan umum.Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak; Pertamina; Pertashop; Wanprestasi.
Keterlambatan Penyampaian Dokumen Peralihan Hak Atas Tanah Kepada Kantor Pertanahan Selama Pandemi Covid-19 Siti Romlah; Eka Putri Fauzia Ikromi; Fairuz Zahirah Zihni Hamdan
Notaire Vol. 5 No. 2 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i2.36832

Abstract

AbstractThis research is discussed by proposing the formulation of the problem what the legal consequences of the delay in submitting data on the transfer of land rights to the Land Office in during the Covid-19 pandemic and whether the Covid-19 pandemic conditions were used by PPAT from the obligation to sue based on force majeure. The research uses the method of approach to legislation/statutes approach and conceptual approach, a conclusion is obtained: The legal consequences of delays in PPAT submitting data on the transfer of land rights to the Land Office as referred to in Article 40 paragraph (1) PP No. 24 of 1997, during the Covid-19 pandemic, the deed of transfer of land rights still had the power of proof as an authentic deed. PPAT that does not fulfill the obligations as referred to in Article 40 paragraph (1) P No. 24 of 1997 was subject to administrative sanctions in the form of a written warning to dismissal from his position as PPAT, as stated in Article 62 paragraph (1) of PP. 24 of 1997. The condition of the Covid-19 pandemic cannot be used by PPAT from the obligation to sue based on Force Majeure, because as Article 102 of Permen ATR No. 7 of 2019, the PPAT deed was submitted to the Head of the Land Office can be in the form of an Electronic Document. PPAT ignores the provisions of Article 40 paragraph (1) PP No. 24 of 1997 may give the aggrieved party the right to claim compensation as stipulated in Article 62 paragraph (2) PP No. 24 of 1997, based on having committed an unlawful act as referred to in Article 1365 B.W.Keywords: PPAT Liability; Retardation; Land Rights Transfer Documents; Covid-19. AbstrakPenelitian ini mengajukan rumusan masalah apa akibat hukum keterlambatan PPAT menyampaikan data-data peralihan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan pada masa pandemi Covid-19 dan apakah kondisi pandemi Covid-19 digunakan PPAT dari kewajiban bertanggung Gugat Atas Dasar Force majeur. Penelitian menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan/statute approach dan pendekatan konsep/conseptual approach, diperoleh suatu kesimpulan: Akibat hukum keterlambatan PPAT menyampaikan data-data peralihan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan sebagaimana Pasal 40 ayat (1) PP No. 24/1997, pada masa pandemi Covid-19 terhadap akta peralihan hak atas tanah tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. PPAT yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana Pasal 40 ayat (1) P No. 24 Tahun 1997 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, sebagaimana Pasal 62 ayat (1) PP No. 24/1997. Kondisi pandemi Covid-19 tidak dapat digunakan oleh PPAT dari kewajiban bertanggung Gugat Atas Dasar Force majeur, karena sebagaimana Pasal 102 Permen ATR No. 7/2019, bahwa akta PPAT yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan dapat berupa Dokumen Elektronik. PPAT mengabaikan ketentuan Pasal 40 ayat (1) PP No. 24/1997 dapat memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menggugat ganti kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (2) PP No. 24/1997, atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 B.W.Kata Kunci: Tanggung Gugat PPAT; Keterlambatan; Dokumen Peralihan Hak Atas Tanah; Covid-19.
Lembaga Jaminan Terhadap Bangunan yang Berdiri di Atas Air Arjie Sukmawijaya Arpian Putra; Nabila Sara Faninza
Notaire Vol. 5 No. 2 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i2.36846

Abstract

AbstractArticle 11 of Law Number 28 of 2002 states that buildings may be erected on or beneath land, water, or public services. In order for building data to be used and developed, the regional government must gather it. Buildings erected on water have been registered by the Bontang City Government under the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program, giving the community proof of ownership in the form of Building Use Rights (HGB) certificates. Unlike the buildings on the water in the city of Banjarmasin, there is no proof of ownership. This research is a doctrinal research using statute approach and conceptual approach. According to the research’s findings indicate that buildings on the water in Bontang City that have a certificate proving their ownership in the form of building use rights can be used as object of Mortgage Rights. On the other hand, in Banjarmasin City that have a certificate proving their ownership in the form of a seal or building sale and purchase receipt can be used as objects of Fiduciary Guarantee. However, there has never been a guarantee for buildings on water in Bontang or Banjarmasin banking practice.Keywords: Building on Water; Fiduciary Guarantee; Mortgage. AbstrakBangunan gedung berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimungkinkan dibangun di atas atau dibawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum. Adapun pemerintah daerah wajib melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib pemanfaatan dan pembangunan. Pemerintah Kota Bontang telah melakukan penyertifikatan bangunan yang didirikan di atas air melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sehingga masyarakat telah memiliki bukti kepemilikan bangunan di atas air berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Berbeda halnya dengan fenomena yang terjadi di Kota Banjarmasin, terhadap keberadaan bangunan di atas air belum ada bentuk bukti kepemilikan. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian doktrinal (doctrinal research) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa bangunan di atas air di Kota Bontang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan sehingga dapat menjadi objek Hak Tanggungan. Sementara itu, bangunan di atas air di Kota Banjarmasin dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa surat segel atau kuitansi jual beli bangunan sehingga dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. Kendatipun demikian, dalam praktik perbankan di Bontang maupun di Banjarmasin belum pernah ada pembebanan jaminan atas bangunan di atas air.Kata Kunci: Bangunan di Atas Air; Jaminan Fidusia; Hak Tanggungan.
Front Matter Volume 5 No. 2, Juni 2022 Front Matter
Notaire Vol. 5 No. 2 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i2.36981

Abstract

Front Matter Volume 5 No. 2, Juni2022

Page 12 of 22 | Total Record : 220

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): NOTAIRE Vol. 8 No. 2 (2025): NOTAIRE Vol. 8 No. 1 (2025): NOTAIRE Vol. 7 No. 3 (2024): NOTAIRE Vol. 7 No. 2 (2024): NOTAIRE Vol. 7 No. 1 (2024): NOTAIRE Vol. 6 No. 3 (2023): NOTAIRE Vol. 6 No. 2 (2023): NOTAIRE Vol. 6 No. 1 (2023): NOTAIRE Vol. 5 No. 3 (2022): NOTAIRE Vol. 5 No. 2 (2022): NOTAIRE Vol. 5 No. 1 (2022): NOTAIRE Vol. 4 No. 3 (2021): NOTAIRE Vol. 4 No. 2 (2021): NOTAIRE Vol. 4 No. 1 (2021): NOTAIRE Vol. 3 No. 3 (2020): NOTAIRE Vol. 3 No. 2 (2020): NOTAIRE Vol. 3 No. 1 (2020): NOTAIRE Vol. 2 No. 3 (2019): NOTAIRE Vol. 2 No. 2 (2019): NOTAIRE Vol. 2 No. 1 (2019): NOTAIRE Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE More Issue