cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
Notaire@fh.unair.ac.id
Phone
0315023151
Journal Mail Official
Notaire@fh.unair.ac.id
Editorial Address
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Notaire
Published by Universitas Airlangga
ISSN : -     EISSN : 26559404     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The name e-Journal (Notaire) is taken from French which means Notary. The Notaire name is also an acronym of Kenotariatan Airlangga E-Journal (The Airlangga E-Journal Notary). The name selection is based on the specificity of this journal as a journal belonging to the Master Program of Master of Notary of Airlangga University. This journal was established as a means for students of the Master Program of Notary in particular and the academic community in general to share ideas and ideas related to legal issues in the field of notary.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 220 Documents
 11   12   13   14   15 
Back Matter Vol No 2, Juni 2022 Back Matter
Notaire Vol. 5 No. 2 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i2.36982

Abstract

Back Matter Vol No 2, Juni 2022
Keabsahan dan Upaya Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Aliran Kepercayaan di Indonesia Herdian Putranto Adi; Desy Ramadhani Pratini; Nalini Widyantoro
Notaire Vol. 5 No. 3 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i3.35694

Abstract

AbstractMarriage is a legal act which is binding on a husband and wife pair between a man and a woman. In addition, marriage has binding power in terms of private law and public law administratively. All Indonesian citizens have the right to have their marriage recognized, both privately and administratively, as well as followers of religious beliefs. This should actually be relevant to the mandate of the Marriage Law which is universally applicable to Indonesian citizens regardless of their religious status and beliefs. In this study, we will discuss the validity and legal remedies of marriage registration for adherents of religious beliefs in Indonesia, specifically discussing the phrase “trust” with a statutory and conceptual approach, as well as legal remedies for registrar based on positive law in force in Indonesia. This research is a theoretical research and doctrinal research. The results of this study state that the phrase “belief” can be applied to adherents of a belief, and Article 2 of the Marriage Law can also be used as a parameter analysis regarding the legality of marriages carried out by adherents of the same belief.Keywords: Marriage; Adherents of the Belief; the Phrase “belief”; Legal Efforts to Register Marriages for Adherents of the Belief. AbstrakPerkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mana mengikat kepada pasangan suami istri antara laki-laki dan perempuan. Selain itu perkawinan memiliki kekuatan mengikat dalam hal hukum privat maupun hukum publik secara administratif. Semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk diakui perkawinannya baik secara privat terlebih secara administratif, begitu juga dengan para penghayat aliran kepercayaan. Hal ini sesungguhnya harus relevan dengan amanah undang-undang Perkawinan yang berlaku universal bagi warga negara Indonesia tanpa memandang status agama dan kepercayaan yang mereka anut. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai keabsahan dan upaya hukum pencatatan perkawinan bagi penghayat aliran kepercayaan di Indonesia, secara khusus membahas mengenai frasa “kepercayaan” dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, serta upaya hukum pencatat sedasar dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian theoritical research dan doctrinal research. Hasil dalam penelitian ini, menyatakan bahwa frasa “kepercayaan” dapat diberlakukan kepada para penghayat aliran kepercayaan, dan pasal 2 UU Perkawinan dapat juga dijadikan parameter analisis mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh penghayat aliran kepercayaan.Kata Kunci: Perkawinan; Penghayat Aliran Kepercayaan; Frasa “kepercayaan”; Upaya Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Aliran Kepercayaan.
Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Kontrak Elektronik Razzaqy Salsabil Salsabil; Muchamad Nur Faqih; Reza Pahlevi; Nabil Mahri
Notaire Vol. 5 No. 3 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i3.38013

Abstract

AbstractSettlement of international disputes in terms of electronic contracts, there are still legal loopholes in the event of international disputes in electronic contracts. Activities in the field of economics that use internet media or can be called e-commerce besides there are good things there are also obstacles in running them. Therefore, this study takes the legal issue of electronic contract disputes with a normative legal research method using the statutory approach (Statue Approach) then also with the Conceptual Approach. With this legal issue, the researcher wants to analyze the laws and regulations and applicable concepts. Settlement of international disputes in electronic contracts between Steam and its users in Indonesia. How to resolve electronic contract disputes if there is a business dispute in the electronic contract then what can be done when the Contract Giver (in this case Steam). Based on the applicable state authority on the basis of authority in international dispute resolution. The settlement of the dispute is carried out in the United States even though the users (subscribers) themselves are in Indonesia based on an agreement between the parties in the electronic contract.Keywords: International Dispute Resolution; Electronic Contracts; Liability. AbstrakPenyelesaian sengketa internasional dalam hal kontrak elekronik masih terdapat adanya celah hukum apabila terjadi sengketa internasional dalam kontrak elektronik. Aktivitas dalam bidang perekonimian yang menggunakan media intenert atau bisa disebut dengan e-commerce selain ada hal baik juga ada kendala dalam menjalankannya. Maka dari itu penelitian ini mengambil isu hukum tentang sengketa kontrak elektronik dengan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan peraturan perundangan-undangan (Statue Approach) kemudian juga dengan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Isu hukum yang siangkat tersebut maka peneliti ingin menganalisa peraturan perundang-undangan dan regulasi serta konsep-konsep berlaku. Penyelesaian sengketa internasioanl dalam kontrak elektronik antara pihak steam dengan penggunanya yang ada di Indonesia. Bagaimana menyelesaian sengketa kontrak elekronik apabila terjadi sengketa bisnis dalam kontrak eletronik kemudian apa yang dapat dilakukan ketika Pemberi Kontrak (dalam hal ini Steam). Berdasarkan kewenangan negara yang berlaku atas dasar otoritas dalam penyelesaian sengketa Internasional. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di negara Amerika meskipun pengguna (subscribers) sendiri berada di Indonesia bersarkan kesepakatan antara para pihak dalam kontrak elektronik.Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Internasional; Kontrak Elektronik; Tanggung Gugat.
Parate Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Dalam Hukum Positif di Indonesia Raden Fidela Raissa Ramadhanti; Anisa Rahmadayanti; I Gusti Ayu Marchelia Yusa; Mutiaratu Astari Rafli
Notaire Vol. 5 No. 3 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i3.38288

Abstract

AbstractMany people are willing to do anything to meet all these needs, one of which is by doing accounts receivable to banks. In making accounts receivable to banks, it is usually done with a receivables agreement and followed by a guarantee agreement in which the debtor provides collateral to guarantee the receivables. According to Article 6 of the Dependent Rights Act if the debtor is injured, the creditor can parate execution. Inversely proportional to the existing arrangements in Article 224 of the HIR. However, in the Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 213/PMK.06/2020 concerning Instructions for Auction Implementation, the execution is carried out through an executory title. The results of the study obtained that if the execution is carried out based on the executory title of the Dependent Rights certificate with the irah-irah in the certificate, the certificate is considered to have the same executory power as the court decision. However, the Creditor may parate execution if in the certificate there is a promise that the holder of the first Dependent Right has the Right to sell on his own power against the object of the Dependent Right.Keywords: Mortgage Right; Default; Parate Execution. AbstrakBanyak orang rela melakukan apapun demi memenuhi semua kebutuhan tersebut, salah satunya dengan melakukan hutang piutang kepada bank. Dalam melakukan hutang piutang kepada bank biasanya dilakukan dengan perjanjian hutang piutang dan diikuti dengan perjanjian pemberian jaminan yang mana debitur memberikan jaminan guna menjamin hutang piutang tersebut. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, maka kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan secara langsung tanpa melalui pengadilan (parate eksekusi). Berbanding terbalik dengan pengaturan mengenai eksekusi terhadap hak tanggungan yang ada dalam Pasal 224 HIR. Namun dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dilakukan melalui titel eksekutorial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa apabila pelaksanaan eksekusi Jaminan Hak Tanggungan dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari sertifikat Hak Tanggungan dengan adanya irah-irah dalam sertifikat tersebut maka berakibat pada sertifikat yang dianggap memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, Kreditur dapat melakukan eksekusi melalui parate eksekusi apabila dalam sertifikat tersebut memuat janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri terhadap objek Hak Tanggungan tersebut.Kata Kunci: Hak Tanggungan; Cidera Janji; Parate Eksekusi.
Akibat hukum Berlakunya Undang-Undang Ibu Kota Negara terhadap Hak Ulayat di Kalimantan Timur Aushofi Zuhrotul Ulya; Putri Kinanthi; Salsabilla Shofia; Veronica Cynthia Wibowo
Notaire Vol. 5 No. 3 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i3.38341

Abstract

AbstractIndonesia as a multicultural country has recognized the existence of indingenous people along with their right, which is Ulayat Right or the right to control, govern and take care of a specific land. With the enactment of State Capital Law on February 15th 2022, the capital city of Indonesia will be relocated from Jakarta to East Borneo. The relocation of Indonesia’s capital will potentially use Ulayat Land, the land that belongs to the indingenous people, and can cause conflicts within the society. Thus, this research intends to analyze the legal standing of Ulayat Right in East Borneo after the enactment of State Capital Law and legal protection for indingenous people that are impacted by the government through State Capital Law. This writing is a legal doctrinal research that uses statute approach and conceptual approach. The analysis shows that the process of relocating the state’s capital is categorized as land acquisition for public interest, regulated on Article 16 (3) of State Capital Law. Thus, the Government has the authority to acquire the land in question as long as they regard the impacted parties and their rights. The legal protection for those who are impacted by State Capital Law is by receiving compensation for the land and they could also submit an objection to the local District Court.Keywords: Indingenous People; Ulayat Right; State Capital Law; Land Acquisition; Public Interest. AbstrakIndonesia sebagai negara multikultural mengakui eksistensi masyarakat adat beserta hak yang dimilikinya, yaitu Hak Ulayat atau hak untuk menguasai, mengatur dan mengurus tanah. Dengan disahkannya UU IKN pada 15 Februari 2022, maka Ibu Kota Negara akan beralih dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proses pemindahan Ibu Kota Negara berpotensi untuk menggusur tanah adat sehingga dapat menimbulkan konflik di kalangan masyarakat adat. Oleh karena itu, penulisan ini membahas kedudukan Hak Ulayat Kalimantan Timur setelah adanya UU IKN dan bagaimana perlindungan hukum masyarakat adat atas penggunaan Hak Ulayat oleh pemerintah akibat UU IKN. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis penulis pembangunan Ibu Kota Negara dikategorikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur Pasal 16 Ayat (3) UU IKN. Sehingga, Tanah Ulayat dapat digunakan sebagai pembangunan Ibu Kota Negara dengan syarat Pemerintah harus tetap memperhatikan masyarakat adat yang terdampak akibat UU IKN tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan berupa ganti kerugian atas tanah yang diserahkan dan keberatan apabila masyarakat adat menilai ganti kerugian yang diberikan tidak sesuai.Kata Kunci: Masyarakat Adat; Hak Ulayat; UU IKN; Pengadaan Tanah; Kepentingan Umum.
Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris Tiffany Agave Christiantirta; Ery Agus Priyono
Notaire Vol. 5 No. 3 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i3.38800

Abstract

AbstractThis research aims to find out and analyze the authority of a Notary public in making letter of evidence as heirs based on Ministerial Regulation of ATR/BPN Number 16 of 2021. This research is a legal research using a statutory approach and conceptual approach. The data that used in this research is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are analyzed using qualitative analysis method. As a general public who has an authorized to make an authentic deed, Notary public also has another powers such as making letter of evidence as heirs. In practice, Notaries in Indonesia are used to making Certificates of Inheritance (SKW in Bahasa) even though this authority has never been contained in the Law on Notary which is the legal basis for granting authority to Notaries. As far as the author searches, making of SKW by a Notaries is only a habit and doesn’t have a clear legal basis. If we seen at the provisions of Article 111 paragraph (1) letter c Ministerial Regulation of ATR/BPN Number 16 of 2021, the SKW is a letter of evidence as heirs issued by the Balai Harta Peninggalan, not a Notary public. In this provision, the evidence as an heirs made by a Notary is a deed of inheritance rights.Keywords: Authority; Notary Public; Heirs. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Notaris dalam membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris berdasarkan Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, Notaris juga mempunyai kewenangan lain seperti membuat surat tanda bukti ahli waris. Dalam praktiknya, Notaris di Indonesia telah terbiasa membuat Surat Keterangan Waris (SKW) sekalipun kewenangan tersebut tidak pernah dimuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan terhadap Notaris. Sejauh penelusuran penulis, selama ini pembuatan SKW oleh Notaris hanya sebatas kebiasaan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Jika dilihat pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021, SKW merupakan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan, bukan Notaris. Dalam ketentuan tersebut bukti sebagai ahli waris yang dibuat oleh Notaris adalah akta keterangan hak mewaris.Kata Kunci: Kewenangan; Notaris; Ahli Waris.
Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia Eka Nanda Ravizki; Lintang Yudhantaka
Notaire Vol. 5 No. 3 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i3.39063

Abstract

AbstractArtificial Intelligence (AI) is an invention that is changing the face of the world. The emergence of machines with AI certainly has a disruptive effect on various social structures of society. Conceptually, the more intelligent a system is, the more likely it is that the system will take actions that have legal consequences. So, if this smart system can act and think like humans, does that mean the system must also have legal rights and protections like humans? Therefore, to meet the legal need for regulation of AI, it is necessary to have a deep understanding of how the concept of AI is a legal subject and the challenges in regulation that must be answered if AI is recognized as a legal subject in Indonesia. The research method used in this paper is descriptive analysis. This method uses literature research on the rules of law and legislation in force, and the data collected is analyzed descriptively. It is supported by using a statute approach and a conceptual approach to get complete results. The conclusion put forward in this paper is that several concepts allow AI to be considered a legal subject, in particular, the theory of legal entities and organ theory, which essentially states that the law can recognize legal subjects other than humans naturally (naturalijk person). Then, several challenges were found in the effort to regulate it, namely related to criminal liability and copyright.Keywords: Conceptual Review; Artificial Intelligence; Legal Subject. AbstrakArtificial Intelligence (AI) merupakan penemuan yang mengubah wajah dunia. Munculnya mesin dengan AI tentu menimbulkan efek disruptif terhadap berbagai tatanan sosial masyarakat. Secara konseptual, semakin cerdas suatu sistem, maka semakin besar kemungkinan sistem tersebut untuk melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Maka, apabila sistem cerdas ini memiliki kapasitas bertindak dan berpikir sebagaimana manusia, apakah itu berarti sistem juga harus memiliki hak dan perlindungan hukum selayaknya manusia. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum akan pengaturan tentang AI, maka diperlukan suatu pemahaman yang mendalam tentang bagaimana konsep AI sebagai subjek hukum dan tantangan dalam pengaturan yang harus dijawab apabila AI diakui sebagai subjek hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah deskriptif analisis. Metode ini menggunakan penelitian kepustakaan terkait dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, maka ditunjang dengan menggunakan pendekatan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Kesimpulan yang dikemukakan dalam makalah ini adalah terdapat beberapa konsep yang memungkinkan AI dianggap sebagai subjek hukum, khususnya adalah teori badan hukum dan teori organ, yang intinya menyatakan bahwa hukum dapat mengakui subjek hukum selain manusia secara natural (naturalijk person). Kemudian, dalam upaya pengaturannya ditemukan beberapa tantangan, yaitu terkait pertanggungjawaban pidana dan hak cipta.Kata Kunci: Tinjauan Konseptual; Artificial Intelligence; Subjek Hukum.
The Principle of Balance E-Contracts in Paylater features in E-Commerce Giza'a Jati Pamoro
Notaire Vol. 5 No. 3 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i3.39755

Abstract

AbstractThe development of digital technology makes a lot of changes against people behavior, one of which are buying and selling activities in e-commerce. This study aims to analyze a implementation the princinple of balance in e-contracts specificities a paylater payment feature contained in e-commerce. The existing of e-commerce makes a people shift from a conventional contracts (physical) to electronic contracts (e-contracts). Behind the conveniences and sophistication from e-contracts, there is a weakness and significant impact such as imbalance from that clauses and then makes the users (society) not more paying attention against that clauses, even that contracts. This study uses doctrinal legal research method with statutory and conceptual approach. Based on the analyze, between a company (e-commerce) and users (societies) there is imbalance in a contracts, because a company always feels superior than users, so that users only follow anything provisions which made by a company without notice a principle of balance in a contracts. the company should be able to provide several options in the clause, so that users can really understand the legal actions carried out by the parties.Keywords: Principle of Balance; E-Contracts; E-Commerce; Paylater.
Penerapan Prinsip Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Lana Aulia Afiftania; Dian Purnama Anugerah
Notaire Vol. 5 No. 3 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i3.40084

Abstract

AbstractA limited liability company is a legal subject capable of being responsible for the risks in carrying out its business. The principle of vicarious liability is the basis of a person’s responsibility for acts against the law of others. One of these principles is applied in the employer’s responsibility to his subordinates. This research is a legal research that uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. This study aims to analyze the legal relationship between a limited liability company and an employee related to the principle of vicarious liability and the liability of a limited liability company in the consideration of the panel of judges. The results of this study indicate that a limited liability company is able to act as an employer and hiring employees. According to the principle of vicarious liability, the company will be responsible if an employee causes a loss during the performance of their duties. The panel of judges recognizes the principle of vicarious liability as the basis for corporate liability. There is a lot of diversity in the implementation of these principles. However, the important elements of the principle of vicarious liability are still reflected in the considerations of the panel of judges.Keywords: Liability; Limited Company; Vicarious Liability Principle. AbstrakPerseroan terbatas merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas risiko dalam pelaksanaan usahanya. Prinsip vicarious liability merupakan dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan melawan hukum orang lain. Salah satu prinsip tersebut diterapkan dalam pertanggungjawaban majikan terhadap bawahannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum perseroan terbatas dan karyawan terkait prinsip vicarious liability serta pertanggungjawaban perseroan terbatas dalam pertimbangan majelis hakim. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perseroan terbatas mampu berkedudukan sebagai majikan dan mempekerjakan karyawan. Menurut prinsip vicarious liability, perseroan akan bertanggung jawab bilamana karyawan menimbulkan kerugian selama pelaksanaan tugasnya. Majelis hakim mengakui prinsip vicarious liability sebagai dasar pertanggungjawaban perseroan. Timbul banyak keberagaman dalam implementasi prinsip tersebut. Akan tetapi, unsur-unsur penting prinsip vicarious liability tetap tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Perseroan Terbatas; Prinsip Vicarious Liability.
Front Matter Notaire Vol 5 No 3, Oktober 2022 Front Matter
Notaire Vol. 5 No. 3 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i3.40558

Abstract

Front Matter, Vol 5 No 3, Oktober 2022

Page 13 of 22 | Total Record : 220

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): NOTAIRE Vol. 8 No. 2 (2025): NOTAIRE Vol. 8 No. 1 (2025): NOTAIRE Vol. 7 No. 3 (2024): NOTAIRE Vol. 7 No. 2 (2024): NOTAIRE Vol. 7 No. 1 (2024): NOTAIRE Vol. 6 No. 3 (2023): NOTAIRE Vol. 6 No. 2 (2023): NOTAIRE Vol. 6 No. 1 (2023): NOTAIRE Vol. 5 No. 3 (2022): NOTAIRE Vol. 5 No. 2 (2022): NOTAIRE Vol. 5 No. 1 (2022): NOTAIRE Vol. 4 No. 3 (2021): NOTAIRE Vol. 4 No. 2 (2021): NOTAIRE Vol. 4 No. 1 (2021): NOTAIRE Vol. 3 No. 3 (2020): NOTAIRE Vol. 3 No. 2 (2020): NOTAIRE Vol. 3 No. 1 (2020): NOTAIRE Vol. 2 No. 3 (2019): NOTAIRE Vol. 2 No. 2 (2019): NOTAIRE Vol. 2 No. 1 (2019): NOTAIRE Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE More Issue