cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Afdhal
Contact Email
afdhalmr1@gmail.com
Phone
+6282188161481
Journal Mail Official
aktayudisia.ubt@gmail.com
Editorial Address
Jalan Amal Lama Nomor 1, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
Location
Kota tarakan,
Kalimantan utara
INDONESIA
Jurnal Akta Yudisia
Published by Universitas Borneo Tarakan
ISSN : 25022253     EISSN : 26865963     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Akta Yudisiaaims to develop legal sciences with focus on providing original essay, legal commentaries, responses to article printed to the journal, both establishes and emerging academic and practioners. Jurnal Akta Yudisia published on January and July. It contains articles on doctrine and scholarship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2022): Akta Yudisia" : 5 Documents clear
STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA KEJAHATAN CYBERBULLYING DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN Ramadhani P., Berthi
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 7, No 2 (2022): Akta Yudisia
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v7i2.4946

Abstract

Kebijakan hukum pidana tentang kejahatan cyberbullying di Indonesia belum memiliki pengaturan yang jelas, sehingga dapat melihat kebijakan hukum pidana yang mempunyai pengaturan yang lebih jelas di negara lain yaitu Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian bahwa kebijakan hukum pidana tentang cyberbullying di Korea Selatan sudah mengatur lebih jelas mengenai pengertian/definisi cyberbullying, sedangkan di Indonesia belum mendefinisikannya secara normatif. Pengaturancyberbullying di Korea Selatan diatur pada “Act On Promotion Of Information and Communications Network Utilization And Information” dan “Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools” sedangkan di Indonesia hanya diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat 8 kriteria cyberbullying (Flaming, Harassment, Denigration, Impersonation, Outing, Trickery, Cyberstalking dan Exclusion). Pengaturan di Indonesia hanya mencakup 5 kriteria yaitu harassment, denigration, cyberstalking, outing, impersonation sedangkan di Korea Selatan sudah mencakup 7 kriteria (tidak termasuk exclusion). Kebijakan hukum pidana cyberbullying di Korea Selatan dapat dijadikan salah satu landasan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia diantaranya definisi/pengertian cyberbullying, unsur-unsur tindak pidana lebih lengkap dan jelas, sistem informasi yang lebih rapi dan teratur sehingga pembuktian tindak pidana lebih mudah dilakukan, penanggulangan kebijakan hukum pidana mencakup dari sisi penal (penanggulangan melalui sarana hukum) dan sisi non penal (penanggulangan melalui non sarana hukum).Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Kebijakan Hukum Pidana, KejahatanCyberbullying
ANALISIS YURIDIS AGUNAN BERUPA ASET KRIPTO DALAM PENERAPAN PRINSIP 5C PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN Kirana, Anggun
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 7, No 2 (2022): Akta Yudisia
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v7i2.4942

Abstract

AbstractThis research will examine from a juridical perspective whether crypto assetscan be used as collateral in the application of the 5C principles of bankingcredit issuance. This research is a normative legal study that employs astatutory approach. The primary legal materials used include the Civil Code,Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992on Banking, Law Number 32 of 1997 on Commodity Futures Trading, LawNumber 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees, and secondary legal materialssuch as books, journals, and the findings of other research related to the issue.The results of this study indicate that crypto assets can be used as collateral inbanking credit issuance, either through pawn or fiduciary institutions, each ofwhich has its own characteristics. Therefore, the appropriate collateralinstitution will depend on the preferences of the debtor and the creditor. It isimportant to identify legal risks and other associated risks, such as pricefluctuations, so that crypto assets can be used as additional collateral ratherthan primary collateral.Keywords: Aset Kripto, Prinsip 5C, Kredit Perbankan
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DI AFRIKA SELATAN Hafni Harahap, Sartika Fauziah
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 7, No 2 (2022): Akta Yudisia
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v7i2.4943

Abstract

Abstract This article discusses the implementation of the protection of traditional knowledge in South Africa with the aim of safeguarding and valuing traditional knowledge as an integral part of the cultural heritage and identity of indigenous communities. The background of this writing includes an overview of traditional knowledge in South Africa and the challenges it faces, including theft, exploitation, and lack of legal recognition. The research methods used are document analysis and literature studies to gather information and data related to the implementation of the protection of traditional knowledge in South Africa. The research findings indicate that the South African government has adopted the Intellectual Property Rights Act to provide a strong legal framework for protecting traditional knowledge and the intellectualrights of indigenous communities. In addition, the establishment of specialized institutions and committees has also taken place to handle the protection of traditional knowledge. Despite these steps that have been taken, challenges such as theft and exploitation of traditional knowledge still exist. The implementation of the protection of traditional knowledge in South Africa is crucial to maintaining cultural sustainability, protecting the rights of indigenous communities, and achieving social and economic justice. Despite the remaining challenges, the steps taken through laws, institutions, and civil society participation demonstrate a commitment to protecting and valuing traditional knowledge as an integral part of South Africa's identity and cultural heritage.Keywords: South Africa, Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge, Protection
ANALISIS HUKUM TERKAIT PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA Priyantoro, Agus
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 7, No 2 (2022): Akta Yudisia
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v7i2.4944

Abstract

AbstrakUpaya pemulihan kerugian negara salah satunya dilakukan dengan mekanisme tuntutan perbendaharaan yang telah diatur dalam UndangUndang dan peraturan pelaksanaannya. Pemerintah Daerah juga membentuk produk hukum yang mengatur tuntutan perbendaharaan di wilayahnya baik dengan Perda maupun Perbup. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lembaga yang berwenang dalam menangani penyelesaian ganti kerugian terhadap bendahara, dan akibat hukum dari Surat Keputusan Pembebanan dalam tuntutan perbendaharaan yang mendasarkan pada Perda atau Perbup. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang berwenang dalam menangani penyelesaian tuntutan perbendaharaan adalah BPK yang diperoleh secara atribusi dari kewenangan asli UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006 dan merupakan implementasi dari asas dalam pengelolaan keuangan negara yaitu asas komtabilitas, asas pemisahan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, serta asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Bentuk dari proses penuntutan ganti kerugian terhadap bendahara yang dilakukan berdasarkan Perda dan Perbup adalah Surat Keputusan Pembebanan dari Bupati. Ditinjau berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 maka Surat Keputusan Pembebanan dari Bupati dalam penetapan ganti kerugian daerah terhadap bendahara tidak sah dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.Kata kunci: tuntutan perbendaharaan, kerugian negara/daerah, ganti rugi, TP-TGR
IMPLEMENTASI LISENSI WAJIB TRIPs AGREEMENT DALAM PRODUK FARMASI DI AMERIKA SERIKAT Razaq, Dian Fahrinda
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 7, No 2 (2022): Akta Yudisia
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v7i2.4945

Abstract

ABSTRACT The TRIPS Agreement provides a comprehensive legal framework to protect andregulate intellectual property rights in the pharmaceutical sector, including in theUnited States, which has implemented this agreement into its national law. Oneimportant aspect of implementing the TRIPS Agreement in the pharmaceutical sector is patent protection. The agreement establishes minimum standards regarding theduration and patent requirements. In this study, a qualitative research method is usedto systematically analyze literature in order to gather and analyze relevant informationregarding compulsory licensing in the TRIPS Agreement. The implementation of theTRIPS Agreement in the US involves various aspects, including the legal system andpharmaceutical regulations, the process of implementation in national laws, and therole of the Food and Drug Administration (FDA) in granting marketing authorizationfor drugs while considering patent protection. Article 31 of the TRIPS Agreement, which pertains to compulsory licensing, plays a crucial role in protecting IPRs in thepharmaceutical sector. This article provides flexibility for TRIPS member countries togrant the use of patents without the patent holder's consent in certain situations thatprotect the public interest. Keywords: Amerika Serikat, Compulsory License, TRIPs Agreement

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025): Vol. 10, No. 1 (2025): Vol. 10, No. 1 Juni 2025 Vol 9, No 2 (2024): VOL 9 NO 2 DESEMBER 2024 Vol 9, No 1 (2024): VOL 9 NO 1 JUNI 2024 Vol 8, No 1 (2023): Akta Yudisia Volume 8 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 8, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7, No 1 (2022): JURNAL AKTA YUDISIA VOLUME 7 NOMOR 1 Vol 7, No 2 (2022): Akta Yudisia Vol 6, No 2 (2021): Jurnal Akta Yudisia Volume 6, Nomor 2 Vol 6, No 1 (2021): Jurnal Akta Yudisia Volume 6 Nomor 1 Vol 5, No 2 (2020): JURNAL AKTA YUDISIA VOLUME 5 NOMOR 2 Vol 5, No 1 (2020): Jurnal Akta Yudisia Volume 5 Nomor 1 Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Akta Yudisia Volume 4 Nomor 2 Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Akta Yudisia Volume 3 Nomor 2 Vol 2, No 2 (2017): JURNAL AKTA YUDISIA VOLUME 2 NOMOR 2 Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Akta Yudisia Volume 4 Nomor 1 Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Akta Yudisia Vol. 3 Nomor 1 Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Akta Yudisia Vol. 2 Nomor 1 Vol 1, No 2 (2016): Jurnal Akta Yudisia Vol. 1 Nomor 2 More Issue