cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yogi Febriandi
Contact Email
-
Phone
+6281267445658
Journal Mail Official
legalite@iainlangsa.ac.id
Editorial Address
Gampong Meurande, Kota Langsa, Aceh
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Published by Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa
ISSN : -     EISSN : 26147971     DOI : https://doi.org/10.32505/legalite
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalite is published by the Islamic Sharia Law Study Program Faculty of IAIN Langsa. This journal contains a study related to the law, thoughts, and renewal of Islamic Criminal Law both in Indonesia and abroad. This journal is published twice a year: June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2020): Legalite" : 6 Documents clear
KEWENANGAN DINAS PERTANAHAN ACEH DALAM PENERAPAN UU NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH NUR ANSHARI
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 5 No 2 (2020): Legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v5i2.2776

Abstract

Pemerintah Pusat memberikan otoritas kepada pemerintah Aceh yang berkaitan dengan pertanahan, padahal pertanahan adalah bagian dari wewenang yang semestinya menjadi otoritas Pemerintah Pusat. Maka dalam tulisan ini, penulis akan menjabarkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pertanahan di Aceh. Sebagai realisasi dari UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Di dalam UU Pemerintah Aceh ini, adanya pembentukan Dinas Pertanahan Aceh sebagai perangkat Aceh yang bertugas menangani pertanahan. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan penelusuran buku-buku terkait tulisan ini dan peraturan perundang-undangan yang mendukung. Jawaban dari tulisan ini didapati bahwa kedudukan Dinas Pertanahan Aceh sebagai salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kekhususan Aceh. Adapun kewenangan yang diberikan untuk Dinas Pertanahan Aceh berupa beberapa wewenang berkaitan dengan pertanahan yang mana wewenang penting masih berada di pemerintah pusat.
EKSISTENSI ORMAS ISLAM DALAM MEMBENDUNG FAHAM RADIKALISME DAN INTOLERANSI BERBANGSA DAN BERNEGARA DI KOTA LANGSA Yustizar; Muhajir
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 5 No 2 (2020): Legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v5i2.2778

Abstract

Masyarakat Kota Langsa lazimnya masyarakat sebagai makhluk sosial dalam berwarga negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang hidup berdampingan antara manusia satu dengan manusia lain, merupakan kehidupan yang sering diwarnai perbedaan termotivasi untuk menuntut saling dihargai dan dihormati. Sebagai salah satu wilayah yang mayoritas berpenduduk muslim seyogyanya kerukunan berbangsa dan bernegara menjadi tonggak utama dalam berinteraksi sesama manusia, tanpa ada perbedaan. Menjadi faktor penting dalam sebuah kajian interaksi kebangsaan dan kenegaraan dimana munculnya perbedaan disebabkan oleh kesalahan fahaman dalam menafsirkan rujukan yang digunakan sebagai referensi hidup. Radikalisme dan intoleransi menjadi akar pemikiran yang menganggap diri benar dan lainnya dianggap salah. Jika ditilik dari sudut pandang keagamaan, Islam merupakan agama yang sangat toleran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kekeluargaan. Oleh sebab itu, menjadi sebuah simbul yang memaknai bahwa radikalisme dan intoleransi merupakan sifat fanatisme yang dapat membuat perpecahan ditengah-tengah masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui peraturan-peraturannya menjadikan Ormas sebagaimana mitra untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi perpecahan serta menjaga perdamaian dalam berbangsa dan bernegara. Penting untuk dirumuskan dalam penulisan karya tulis ini, bahwa yang menjadi masalah adalah: Bagaimana eksistensi ormas Islam Kota Langsa dalam membendung faham radikalisme dan intoleransi serta faktor apa saja yang menjadi penyebab munculnya paham radikalisme dan intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memperoleh jawaban tersebut penulis melakukan penelitian yang bersifat lapangan dan memadukan pengetahuan teoritis yang bersumber kepustakaan sebagai teori pendukung untuk memperoleh jawaban-jawaban yang dikehendaki, berdasarkan hasil opservasi dan wawancara yang penulis laksanakan dengan pimpinan ormas Islam. Maka diperoleh hasil, bahwa eksistensi Ormas Islam Kota Langsa dalam membendung faham radikalisme dan intoleransi adalah dengan memberikan bimbingan atau arahan pada umat Islam khususnya dan semua lapisan masyarakat pada umumnya. serta Peran lain yang dilaksanakan adalah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Langsa, Ulama dan para Penegak Hukum dalam mengawasi agar tidak terjadi tindakan radikalisme dan intoleransi yang dapat memecah belahkan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Sufrizal; M. Anzaikhan
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 5 No 2 (2020): Legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v5i2.2782

Abstract

Pernikahan sedarah atau inses merupakan hal tabu dalam masyarakat namun masih intens terjadi. Fenomena ini bukanlah temuan baru namun sudah pernah eksis pada masa kerajaan Persia dimana beberapa rajanya pada masa itu ada yang menikahi ibu kandung atau anak kandungnya. Realitas itu merupakan tuntutan dari adat dan falsafah ajaran keagamaan masa itu. Pernikahan sedarah merupakan kecacatan dalam tatanan sosial-masyarakat sebab dapat menganggu kesetabilan dan merusak keturunan, untuk itu hukum Islam hadir sebagai penengah didukung oleh hukum positif sehingga praktik pernikahan sedarah dapat ditekan dan diminimalisir semaksimal mungkin. Pernikahan sedarah biasanya dipicu oleh kondisi lingkungan khususnya ketika pihak yang lebih superior memiliki kelainan seksual dalam melihat anggota keluarganya. Fenomena pernikahan sedarah sulit untuk dilacak dikarenakan tertutup oleh kelaziman ikatan darah yang mengizinkan pelaku tinggal dalam satu atap. Disinilah peran hukum pidana Islam sangat urgen untuk memproteksi dan memberikan sanksi agar adanya efek jera bagi pelaku yang melampai batas.
HUKUM ADAT TENTANG SANKSI KHALWAT DI DESA PAYA BUJOK SELEUMAK KOTA LANGSA PERSPEKTIF ‘URF SHAHIH Muhammad Alwin Abdillah
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 5 No 2 (2020): Legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v5i2.2783

Abstract

Penelitian ini menceritakan tentang hukum adat bagi pelaku khalwat di Gampoeng Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa yang tidak berlaku secara umum. Artinya hukum adat tidak berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di masyarakat dan penegakannya dipatuhi oleh mayoritas masyarakat Gampoeng Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa. Hukum adat pelaku khalwat di Gampoeng Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa tidak populer. Artinya urf atau hukum adat tidak dijadikan landasan hukum sebelum perkara itu akan ditetapkan. Hukum adat bagi pelaku khalwat di Gampoeng Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa bertolak belakang dengan urf shahih sehingga hukum yang terdapat tidak dapat diterapkan. Urf seperti ini tidak bisa dijadikan bukti syara, karena urf bisa diterima jika tidak reusam yang memuat hukum masalah yang dihadapi.
UQUBAT TA’ZIR JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KOTA LANGSA (Perspektif Fiqh Kontemporer) Akmal; Nairazi AZ
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 5 No 2 (2020): Legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v5i2.2799

Abstract

Pelecehan seksual dianggap sebagai perbuatan manusia yang telah hilang sisi kemanusiaannya, karena perbuatan tersebut memaksakan kehendak untuk melakukan hubungan seksual dengan objek yang tidak menginginkan hal tersebut terjadi, yang layak diberikan uqubat ta‟zir dengan menjaga keseimbangan dan keamanan masyarakat. Mengenai mekanisme uqubat ta‟zir Jarimah Pelecehan Seksual yang terjadi di Mahkamah Syar‟iyah Kota Langsa pada Tahun 2017 dilakukan terhadap anak-anak yang putusannya berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 47. Sedangkan menurut kesepakatan ulama kontemporer bahwa jarimah pelecehan seksual tergolong ke dalam tindakan pelanggaran yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, maka pelaku jarimah pelecehan seksual wajib diberikan sanksi berupa ta‟zir yaitu sanksinya diberikan oleh penguasa berdasarkan hasil ijtihad. Dalam penyusunan mekanisme uqubat jarimah ta‟zir dengan tidak mengesampingkan aspek pidana, salah satunya mengenai pembebasan rasa bersalah oleh terpidana sebagai penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukan dan memulihkan keseimbangan, sebagaimana yang disebutkan dalam teori expiation, secara jelas menyebutkan bahwa pelaku harus membayar kerugian-kerugian yang ditimbulkannya.
JUAL BELI CHIP GAME SEBAGAI JUDI DALAM FATWA MPU ACEH (Kajian Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh) Abi Hasan
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 5 No 2 (2020): Legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v5i2.3516

Abstract

Judi pada dasarnya telah di atur dalam perundang-undangan di Indonesia, bahkan daerah Aceh telah merumuskan aturan judi secara konkrit dalam Qanun No. 6 Tahun 2014. Dewasa ini, Games Higgs Domino menjadi marak dimainkan di kalangan pemuda Aceh, sehingga sangat meresahkan masyarakat, karena games tersebut mulai disalahgunakan dengan cara menjual dan membeli Chip yang ada di dalam game. Begitu meresahkan games tersebut membuat ulama Aceh turun tangan dan mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya jual beli Chip games tersebut dan bahkan mengkategorikannya sebagai judi, sehingga para pelaku bisa dikenakan sanksi cambuk sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Jinayat Aceh. Kasus-kasus penangkapan terhadap para pelaku jual beli Chip Games Higgs Domino sudah merebak di seluruh wilayah Aceh baik oleh pihak ke polisian atau pun pihak WH (Wilayatul Hisbah) selaku keamanan dalam Qanun Jinayat Aceh, dengan dasar telah melanggar ketentuan Syari’at Islam yang berlaku di Aceh. Penelitian ini ingin menganalisis terkait maraknya penangkapan pelaku jual beli Chip Games Higgs Domino, ditinjau berdasarkan Qanun Jinayat Aceh, karena aturan yang terdapat dalam qanun tersebut telah memberikan pembatasan terhadap jarimah judi. Lebih ringkasnya tulisan dalam jurnal ini ingin menjelaskan terkait poin-poin sebagai berikut: 1). Apa yang melatarbelakangi MPU Aceh mengkategorikan jual beli Chip Games Higgs Domino sebagai judi. 2) Memberikan hasil analisis terkait jual beli Chip Games Higgs Domino sebagai jarimah maisir di Aceh menurut fatwa MPU dengan ketentuan yang terdapat dalam qanun jinayat Aceh.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2026): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 10 No 2 (2025): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 10 No 1 (2025): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 9 No 2 (2024): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 9 No 1 (2024): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 8 No 2 (2023): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 8 No 1 (2023): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2022): Juni 2022 Vol 7 No 2 (2022): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 6 No 2 (2021): Juli-Desember 2021 Vol 6 No 1 (2021): Januari-Juni 2021 Vol 5 No 2 (2020): Legalite Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Legalite Vol 4 No No. I (2019): Legalite Vol 4 No II (2019): Legalite Vol 3 No II (2018): Legalite Vol 3 No I (2018): Legalite Vol 2 No II (2017): legalite Vol 2 No I (2017): JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM Vol 1 No 2 (2016): Volume I No. 02 Tahun 2016 Vol 1 No 1 (2016): Volume I No. 01 Tahun 2016 More Issue