cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yogi Febriandi
Contact Email
-
Phone
+6281267445658
Journal Mail Official
legalite@iainlangsa.ac.id
Editorial Address
Gampong Meurande, Kota Langsa, Aceh
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Published by Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa
ISSN : -     EISSN : 26147971     DOI : https://doi.org/10.32505/legalite
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalite is published by the Islamic Sharia Law Study Program Faculty of IAIN Langsa. This journal contains a study related to the law, thoughts, and renewal of Islamic Criminal Law both in Indonesia and abroad. This journal is published twice a year: June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 181 Documents
 1   2   3   4   5 
PUTUSAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH DI MAHKAMAH SYAR’IYYAH KOTAL LANGSA Amrunsyah
LEGALITE Vol 3 No I (2018): Legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Jarimah pemerkosaan terdapat unsur pemaksaan, ancaman atau kekerasan berbeda dengan zina yang merupakan persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak (Pasal 1 ke 26 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nama Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (Enam belas) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
KASTA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (TINJAUAN DALAM AL-QURAN DAN HADITS) Husna, Nurul
LEGALITE Vol 3 No I (2018): Legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana di  ancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Jika diteliti lebih dalam mengenai kasta dalam hukum pidana yang berlaku saat ini maka kita temui penggolongan-penggolongan atau biasa disebut dengan kasta yang dapat membedakan hukuman antara satu orang dengan orang lainya. Misalnya perbandingan hukuman antara orang yang berpangkat tinggi dengan masyarakat biasa, yang biasanya terjadi ialah masayarakat biasa mendapat lebih berat hukuman dibanding dengan orang yang berpangkat tinggi, biarpun kadar kesalahan yang dilakukan oleh orang berpangkat tinggi adalah kesalahan yang lebih besar daripada masyarakat biasa. Sedangkan Menurut KUHP, tidak mengenal perbedaan tingkat/kasta pada orang yang menjadi korban perbuatan pidana, sehingga pada dasarnya perbuatan pidana yang ditujukan kepada setiap orang, hukumannya sama, sedangkan menurut Hukum Pidana Adat Di daerah tertentu mengenal tingkatan manusia. Semakin tinggi kedudukan atau kasta orang yang terkena perbuatan pidana  makin berat hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan delik, dan lebih berat jika dibadingkan dengan delik yang ditujukan kepada orang yang lebih rendah derajatnya. Tujuan akhir dari aplikasi pemberian hukuman adalah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik  dan menjauhi perbuatan jelek. Apabila terdapat perbedaan hukuman terhadap setiap individu masyarakat disebabkan derajat seseorang baik dilihat dari sisi sosial, pangkat dan ketenaran, maka hasil yang diinginkan tidak akan dapat terwujud, bahkan sebaliknya, karena terdapat perbedaan sanksi, si miskin yang tertindas bisa jadi akan menjadi brutal karena merasa tidak terdapat keadilan dari penegak hukum, akhirnya, terjadilah aksi main hakim sendiri yang berakibat lebih fatal lagi.
RESENSI JUDUL BUKU “PSIKOLOGI AGAMA” KARANGAN PROF. DR. H. JALALUDDIN AZ, Nairazi
LEGALITE Vol 3 No I (2018): Legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agama adalah kenyataan terdekat dan sekaligus misteri terjauh. Begitu dekat karena selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, televisi, pasar dan kantor ? dimana saja. Begitu misterius karena ia menampilkan wajah-wajah yang  tampak berlawanan: atas nama agama, orang tega membunuh atau melayani sesama tanpa batas, mengilhami pancaran ilmu tertinggi. Menciptakan gerakan massa paling besar atau menuntun manusia ke misteri sunyi paling rahasia memekikkan perang paling brutal atau menebarkan kedamaian paling sejati.
LEMBAGA WILAYATUL HISBAH DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH Mariadi
LEGALITE Vol 3 No I (2018): Legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara yuridis, pengaturan syari?at Islam di Aceh didasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Implementasi dari pelaksanaan syari?at Islam tertulis dalam peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari?at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.Wilayatul qadha adalah lembaga peradilan umum seperti dikenal sekarang, wilayatul madzalim adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintah, sedangkan Wilayat al-Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syari?at Islam dan amar ma?ruf nahi munkar secara umum.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCERAIAN DALAM TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA Nurdin, Akmal
LEGALITE Vol 3 No I (2018): Legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelahPengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak." Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub di atas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu: Faktor Ekonomi Dalam Keluarga, Faktor Peningkatan Gaji, Faktor Perselingkuhan, Pelayanan Dalam Keluarga, Domisili, dan Perkembangan Teknologi Informasi.
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM PADA QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 BIDANG AQIDAH, IBADAH, DAN SYIAR ISLAM Mariadi
LEGALITE Vol 3 No II (2018): Legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wilayatul Hisbah in Aceh stand hand in hand with the implementation of the Islamic jurisprudence requiring the Agency supervisor. The existence of this institution has been legally valid through Qanun number 11 2002 Article 14 of Chapter VI and Qanun No. 12 of 2003 article 16 to 18. Then in the next series of Qanun mentioned authorities and provisions charged to the Wilayatul Hisbah as the catalyst for the success of the Islamic Sharia in Aceh. In law number 11 of 2006 about Aceh Government, strengthen the presence of Wilayatul Hisbah not only as an overseer of the Shari'ah of Islam but more than it did the enforcement of qanun-qanun field of Islamic Shari'ah. It can be seen in section 244 subsection (2) of ACT No. 11 of 2006 explicitly states that the function of the Wilayatul Hisbah is ideal as a special police enforcing Islamic Sharia qanun-qanun. As part of the supervisory enforcement actions i.e. conduct surveillance against laws and violation of execution of invitation in the field of Islamic jurisprudence. This is a qualitative Research method using a descriptive analytical methods that describe and analyze problems expressed that aims to describe in concrete Wilayatul Hisbah. About the role of the research Specification i.e. the legal research that uses this type of Normative legal research also assisted with legal research or Empirical Sociological legal research. Primary data, i.e. data obtained directly from informants as a source in the research field in the form of interviews, documents, while the secondary data source i.e., from books, legislation, journals etc., to look at the role of the Wilayatul Hisbah in enforcement qanun No. 11 of 2002 on the implementation of the Islamic Shari'a field of Aqidah, worship, and rituals of Islam in Langsa.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN (ANALISIS DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYYAH KOTA LANGSA) Amrunsyah
LEGALITE Vol 3 No II (2018): Legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of legal protection for child victims of rape has not been maximized as provided by the Law. Even though it has not been maximal, there are several forms of legal protection that have been given to children as victims according to Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection article 64 paragraph (3), that children as victims get (a) rehabilitation both within institutions and outside the institution , (b) identity protection and reporting efforts through the mass media to avoid labeling, (c) providing safety guarantees for witnesses of victims and expert witnesses both physically, mentally and socially, and (d) providing accessibility to obtain information about the development of cases. first, getting harmony between the theories used with legal decisions carried out by the Langsa City Islamic Court. Second, knowing the psychological impact of child rape victims and thirdly, the obstacles faced in deciding the rape of the rape are still different from the Law on Child Protection, meaning that there is still dualism in the laws that apply in Aceh, including in Langsa City.
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN ADAT ACEH Nurdin, Mulyadi
LEGALITE Vol 3 No II (2018): Legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Juridically, the implementation of customary justice has been supported by a number of laws and regulations. In various laws and regulations, it was stated explicitly that strengthening customary law and customary justice must start from the Gampong and Mukim. Dispute resolution in the adat court does not mention customary justice but directly mentions the name of government institutions such as gampong and mukim. So that customary justice is carried out traditionally in Gampong and customary settlement in Mukim. While the Mukim Adat Assembly functions as a body that maintains and develops adat, organizes customary peace, resolves and gives customary decisions on disputes and customary violations, gives legal force to things and other evidences according to adat. Procession Gampong disputes / disputes are held in the Meunasah while the Mukim adat court is held in mosques, or other places designated by the Keuchik and Imeum Mukim. Related to the procedures and conditions for resolving disputes / disputes, carried out in accordance with local customary provisions.
HUKUMAN HAD BAGI PELAKU HOMOSEKSUAL PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH Alwin, Muhammad
LEGALITE Vol 3 No II (2018): Legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islamic jurisprudence see that sexual desire is a humanbase, a natural power that is in a human. So, islamicjurisprudence regulate a human biological sexual desire channelby a marriage, and they don?t agree a sexual deviation, such ashomosexual. Homosexual is a bad behaviour that is prohibitedin islamic jurisprudence based on al-Quran and hadis. Scribes ofislamic jurisprudence agree to forbid homosexual, although there are so many opinion about law sanction for them. Some of thescribes say that they have to be killed, have to be punished, suchas a judgement for they commit an adultery, and even they say that homosexual will be punished in jail.
PERIODISASI POLITIK HUKUM PIDANA ISLAM ACEH SEJAK TAHUN 2000-2018 Bahrum, Syamsuddin
LEGALITE Vol 3 No II (2018): Legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Periodization of Islamic criminal politics in Aceh since 2000-2018 is the dynamics of the politics of Islamic criminal law in the Acehnese society in the application of Islamic law in Aceh Province carried out under the principle of lex specialis derogaatlege generalis. Periodization of Islamic criminal politics in Aceh from 2000-2018 with the issuance of Law No. 18 of 2001 concerning Special Autonomy for the Special Province of Aceh as the Province of Nanggroe Aceh Darussalam which was implemented in Qanun Number 11 of 2002 concerning the Implementation of Islamic Sharia in the Aqeedah Islam, Qanun Number 12 of 2003 concerning Khamar and the like, Qanun Number 13 of 2003 concerning Maisir (Gambling), Qanun Number 14 of 2003 concerning Seclusion (Mesum) and Qanun Number 4 of 2004 concerning Management of Zakat. The politics of Islamic criminal law has developments with the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2006 concerning Aceh Government. The mandate of the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh in the application of Islamic criminal law is implemented through Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law and Qanun Number 7 of 2013 concerning Jinayat Procedure Law which implements' Uqubat Cambuk on the mosque yard and / or open field has been running safely, orderly, unpretentious, effective and efficient. However, the period 20 is December 13, 2013. In this periodization the application of Islamic criminal law in accordance with Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law and Qanun Number 7 of 2013 concerning Jinayat's Procedure Law runs smoothly and effectively. Periodization of 2017 until now, the political dynamics of Islamic criminal deterioration occurred with the issuance of Aceh Governor's Regulation Number 05 of 2018 concerning the Implementation of Jinayat's Laws that moved 'Uqubat Cambuk open space held in the courtyard of the mosque and / or open field. effectively and efficiently moved its location to the community / detention center / detention center.

Page 3 of 19 | Total Record : 181

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2025): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 10 No 1 (2025): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 9 No 2 (2024): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 9 No 1 (2024): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 8 No 2 (2023): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 8 No 1 (2023): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2022): Juni 2022 Vol 7 No 2 (2022): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 6 No 2 (2021): Juli-Desember 2021 Vol 6 No 1 (2021): Januari-Juni 2021 Vol 5 No 2 (2020): Legalite Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Legalite Vol 4 No No. I (2019): Legalite Vol 4 No II (2019): Legalite Vol 3 No II (2018): Legalite Vol 3 No I (2018): Legalite Vol 2 No II (2017): legalite Vol 2 No I (2017): JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM Vol 1 No 2 (2016): Volume I No. 02 Tahun 2016 Vol 1 No 1 (2016): Volume I No. 01 Tahun 2016 More Issue