cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Terttiaavini
Contact Email
lppm@uigm.ac.id
Phone
+6285377238800
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Jend Sudirman No 629 KM 4 Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Politik
Published by Universitas Indo Global Mandiri
ISSN : 25022032     EISSN : 25020900     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yakni bulan Januari dan Agustus.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2" : 6 Documents clear
Implementasi Instruksi Presiden ( Inpres ) No 07 Tahun 2014 tentang Kebijakan Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat Miskin di Indonesia Antartila Rezki Aziz
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.926 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i2.688

Abstract

AbstractImplementation is the main aspect in the public policy process and has an important role in the success of public policy. The purpose of the study was to eliminate barriers for children (school age) economically to participate in schools so that they gain access to better education services at the primary and secondary levels and to find out the inhibiting factors faced in the Talang Kelapa District Office in Banyuasin District.This research was conducted with field research methods, while the technique of collecting data using interviews, observation and documentation. Data analysis was performed using qualitative descriptive analysis.Based on the results of the analysis at the Talang Kelapa District Office, Banyuasin policy implementation in an effort to equalize education in the Taluas Kelapa District of Banyuasin Regency has been running as it should, the mechanism of data collection is not through the Camat. The inhibiting factor must be corrected both in terms of accurate data on prospective KIP recipients, less optimal socialization must be. The author suggests, for the sake of the creation of a professional and responsible apparatus, especially the government, it is hoped that the mechanism that changes in each period is followed by clear socialization so that the accepting party can carry out in accordance with existing provisions.Keywords : Policy implementation, Smart Indonesia Card, Social WelfareAbstrakImplementasi adalah aspek utama dalam proses kebijakan publik dan memiliki peran yang penting terhadap keberhasilan dari kebijakan publik. Tujuan penelitian dilakukan untuk menghilangkan hambatan anak (usia sekolah) secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi di Kantor Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan, sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis di Kantor Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin implementasi kebijakan dalam upaya pemerataan pendidikan di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sudah  berjalan sebagaimana mestinya, mekanisme pengambilan data yang tidak melalui Camat. Faktor penghambat harus diperbaiki lagi baik dari segi akurat data calon penerima KIP, sosialisasi yang kurang optimal harus. Penulis menyarankan, demi terciptanya aparat yang profesional dan bertanggung jawab, khususnya pemerintah diharapkan mekanisme yang berubah di setiap periodenya diikuti dengan sosialisasi yang jelas agar pihak yang menerima dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.Kata kunci : Implementasi kebijakan, Kartu Indonesia Pintar, Kesejateraan  Sosial
Analisis Kinerja Aparatur Kecamatan dalam pelayanan Publik (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang) Hikmah Dinda Muizah; Isabella Isabella; Novia Kencana
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.649 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i2.689

Abstract

AbstractThis research is entitled "Analysis of the Performance of District Apparatus in Public Services (Case Study in Seberang Ulu II Sub-District Office, Palembang City)". This study aims to find out how the performance and implementation of public services carried out by the Seberang Ulu II District Apparatus in Palembang City. This type of research is qualitative descriptive. Data collection method by interview, documentation and observation. The theory used is to measure the performance of the bureaucracy by Dwiyanto, which consists of three dimensions, namely Productivity, Responsiveness and Accountability. The results of the research on the performance of the district apparatus in public services at the Seberang Ulu II Sub-district Office in Palembang City are not good enough, all of them have received a poor assessment by the community based on three assessment indicators that have been used which show that the performance of the district apparatus in public services in the sub-district office Ulu II Palembang City which has not been quality. The conclusion of this study said that the Performance of the District Apparatus in Public Services in the District carried out by the Camat Office apparatus in the Subdistrict of Seberang Ulu II, Palembang City was still not running optimally or poorly.Keywords : Performance, Public Service, DistrictAbstrakPenelitian ini berjudul “Analisis Kinerja Aparatur Kecamatan Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja dan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Aparatur Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teori yang digunakan adalah toeri mengukur kinerja birokrasi oleh Dwiyanto, yang terdiri dari tiga dimensi yaitu, Produktivitas, Responsivitas dan Akuntabilitas. Hasil penelitian Kinerja Aparatur Kecamatan Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang belum cukup baik, itu semua telah mendapat penilaian yang belum baik oleh masyarakat berdasarkan tiga indikator penilaian yang telah digunakan yang menunjukkan bahwa Kinerja Aparatur Kecamatan Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang yang dilaksanakan belum berkualitas. Kesimpulan dari penelitian ini mengatakan bahwa Kinerja Aparatur Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan yang dilaksanakan oleh aparatur Kantor Camat di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang masih belum berjalan maksimal atau kurang baik.Kata kunci : Kinerja, Pelayanan Publik, Kecamata
Peran Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Pertumbuhan Ekonomi Lokal pada Industri Batu Bata (Studi Kasus Desa Ujanmas Baru Kec. Ujanmas Kabupaten Muara Enim) Hilya Usrotun Putri Diaz; Rendy Sueztra Canaldhy; Novia Kencana
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.006 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i2.690

Abstract

AbstractThe research of aim for knowing and analyze role Government of Ujanmas Baru Village to empowerment business small medium through indicator enhancement ability financial, marketing developing, human resource development, strategy regulation and control. This research is type research descriptive qualitative. This research held in Ujanmas Baru Village, Ujanmas Subdistricts, Muara Enim District. This research use technique data collection through questionnaire, observation , interview and documentation. Based on from results research, strategies that can do namely: 1) government village increase capital with way giving and capital borrowing for businessman industry stone brick use do innovation and more creative promotion; 2) expand network marketing stone brick with promote through social media and print media others as support development industry stone brick; 3) increase ability and cauldron bag source power human with way more many do and give training for power available work; 4) socialize and register industry stone brick that has not registered so that guaranteed legality and got protection law and do cooperation with party third and stakeholders for help limitations capital or finance.Keywords : Government Village, Small and Medium Enterprises (SMEs), Industry of Bricks.Abstrak Tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis peran Pemeritah Desa Ujanmas Baru terhadap pemberdayaan usaha kecil menengah melalui indikator peningkatan kemampuan finansial, pengembangan pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, strategi pengaturan dan pengendalian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ujanmas Baru Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui angket/kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dapat dilakukan pemerintah desa yakni: 1) meningkatkan permodalan dan peminjaman modal untuk pengusaha industri; 2)memperluas jaringan pemasaran batu bata dengan mempromosikan melalui media sosial maupun media cetak sebagai penunjang pengembangan industri batu bata tersebut; 3)meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dengan cara lebih banyak melakukan dan memberi pelatihan bagi tenaga kerja yang tersedia; 4)mensosialisasikan dan mendaftarkan pemilik industri batu bata yang belum terdaftar supaya terjamin legalitasnya serta mendapat perlindungan hukum dan meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga maupun stakeholder untuk membantu keterbatasan permodalan dan keuangan.Kata kunci : Pemerintah Desa, Usaha Kecil dan Menegah (UKM), Industri Batu Bata
Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus : Pasal 22 tentang Hak PPPK) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Rosyidah Umpu Malwa
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.167 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i2.686

Abstract

AbstractAs an element of the state apparatus, PPPK has rights and obligations that have been regulated in the Act. The rights obtained by Government Employees with Employment Agreements (PPPK) are regulated in ASN Law article 22, these rights are in the form of Salaries and benefits: given by the government based on workload, job responsibilities, and occupational risks, Leave, Protection: given by the government in the form of collateral health, work accident insurance, life insurance, legal assistance.Competency development: held annually by government agencies The approach used in this study is a qualitative approach, from the method used so in conducting this research the author focuses on the issue of Evaluation of the Implementation of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus (ASN) (Case Study Article: 22 concerning Government Employee Rights with Work Agreement at the Office of the Civil Service Police Unit of the City of Palembang) Data collection techniques used are observation, interview, documentation, and literature study. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusionThe results showed that the Evaluation of the Implementation of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN) article 22 concerning Right of PPPK at the Office of the Civil Service Police Unit of the City of Palembang had gone quite well. The success rate of the policy has been good, first aid workers have received almost the same rights as civil servants except pension rights due to contract system PPPK employees. However, in granting rights to first aid workers it is often too late from the stipulated time. This delay must certainly be overcome so as not to interfere with employee performance.Keywords : Evaluation, State Civil Apparatus and First AidAbstrakSebagai unsur aparatur Negara, PPPK mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hak-hak yang didapatkan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur dalam UU ASN pasal 22, hak tersebut berupa Gaji dan tunjangan : diberikan pemerintah berdasarkan beban kerja,    tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan, Cuti, Perlindungan: diberikan pemerintah berupa jaminan kesehatan, jaminan    kecelakaan kerja, jaminan kematian, bantuan hukum.Pengembangan kompetensi : diadakan setiap tahun oleh instansi pemerintahPendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dari metode yang digunakan maka dalam melakukan penelitian ini penulis memfokuskan pada masalah Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Pasal: 22 tentang Hak Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang)Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 22 tentang Hak PPPK di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sudah berjalan cukup baik. Tingkat keberhasilan kebijakan sudah baik, pegawai PPPK sudah mendapat hak yang hampir sama dengan pegawai PNS kecuali hak pensiun karena pegawai PPPK bersistem kontrak. Namun, dalam pemberian hak pada pegawai PPPK masih sering terlambat dari waktu yang ditetapkan. Keterlambatan ini tentunya harus diatasi agar tidak mengganggu kinerja pegawai.Kata kunci : Evaluasi, Aparatur Sipil Negara, dan PPPK
Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir) Tony Mirza
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.255 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i2.691

Abstract

Abstract Complete systematic land registration (PTSL) is a step forward in simplifying land certificate management. The purpose of this study was to determine the implementation of the Policy for Accelerating the Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Ogan Ilir District. The focus of research on the theory of policy implementation according to Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, which states that there are six variables, namely, standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, dispositions / attitudes of implementers, communication between organizations, social and economic conditions landowners in Ogan Ilir Regency. The results of the study concluded that the implementation of the Policy for Accelerating the Implementation of Complete Sitematic Land Registration (PTSL) in Ogan Ilir Regency was seen from the aspects of policy implementation such as standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, disposition / attitude of implementers, communication between organizations, social and economic conditions the community has been carried out in accordance with the implementation instructions and existing technical instructions, but due to limited human and non-human resources, the PTSL target has not been reached. Therefore the need for delegating PTSL activities to third parties, so that PTSL acceleration can be achieved.Keywords : Implementation, Policy, Acceleration of PTSLAbstrakPendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan suatu langkah maju dalam mempermudah pengurusan sertifkat tanah.. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Ilir. Fokus penelitian pada teori implementasi kebijakan menurut Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menyebutkan ada enam variabel yaitu, standar dan sasaran, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi/sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pemilik tanah di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Ilir dilihat dari aspek implementasi kebijakan seperti standar dan sasaran, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi/sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada, namun karena keterbatasan sumber daya manusia dan non manusia, maka target PTSL tersebut belum tercapai. Oleh sebab itu perlunya pelimpahan kegiatan PTSL kepada pihak ketiga, agar percepatan PTSL dapat dicapai.Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Percepatan PTSL
Analisis Kualitas Pelayanan dalam Meningkatkan Kepuasan Pasien BPJS di Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan A. Ridhuan Habena
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.977 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i2.687

Abstract

AbstractHospital as a public service provider, namely health services must be able to meet the expectations and demands of the community. The community generally must have the desire to get polite service, how to convey something related to what should be received by the person concerned, time to convey the right, hospitality. The problem in this study is whether service quality consisting of privilege, suitability, consistency and aesthetics has a positive and significant effect on patient satisfaction.This study used a qualitative method by using research data, then processed and analyzed according to the answers of the informants of this study, which amounted to 9 people, consisting of 1 administrative officer, 1 doctor, 2 nurses and 5 BPJS patients at the Special Province Hospital South Sumatra. The technique of data collection is done by means of interviews, observation and literature study.The results of the study show that overall the quality of services provided by the Special Eye Hospital of the Province of South Sumatra is quite good. However, there are some points that must be improved in terms of service quality, namely in the delivery of the right information and facilities needed by patients.Keywords : Service Quality and BPJS patient satisfactionAbstrakRumah Sakit sebagai penyedia layanan publik yaitu pelayanan jasa kesehatan harus mampu memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Masyarakat umumnya pasti memiliki keinginan mendapat pelayanan yang sopan, cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan, waktu menyampaikan yang tepat, keramahtamahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kualitas pelayanan yang terdiri dari keistimewaan, kesesuaian, konsisten dan estetika berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menggunakan data hasil penelitian, kemudian diolah dan dianalisa sesuai jawaban dari Informan penelitian ini yang berjumlah 9 orang, yang terdiri dari 1 petugas administrasi, 1dokter, 2 perawat dan 5 orang pasien BPJS di Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan. Tehnik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan.Hasil enelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan kualitas pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik. Akan tetapi, ada beberapa point yang harus ditingkatkan dalam segi kualitas pelayanan yaitu dalam waktu penyampaian informasi yang tepat dan fasilitas yang dibutuhkan oleh pasien.Kata kunci : Kualitas Pelayanan dan Kepuasan pasien BPJS

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026) Vol. 10 No. 4 (2025) Vol. 10 No. 3 (2025) Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 4 (2024) Vol. 9 No. 3 (2024) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 4 (2023) Vol. 8 No. 3 (2023) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 4 (2022) Vol. 7 No. 3 (2022) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol. 6 No. 3 Vol 6, No 3 Vol 6, No 2 Vol 6, No 1 Vol 5, No 3 Vol 5, No 2 Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 4, No 2 Vol 4, No 1 Vol 3, No 3 Vol 3, No 2 Vol 3, No 1 Vol 2, No 1 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue