cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Terttiaavini
Contact Email
lppm@uigm.ac.id
Phone
+6285377238800
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Jend Sudirman No 629 KM 4 Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Politik
Published by Universitas Indo Global Mandiri
ISSN : 25022032     EISSN : 25020900     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yakni bulan Januari dan Agustus.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 3" : 6 Documents clear
Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa Herwin Sagita Bela; Alip Susilowati Utama
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 3
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.485 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i3.772

Abstract

ABSTRACTThe Village Financial Sistem Application (Siskeudes) is an application that was created as an effort to improve village financial reporting in addition to efforts to improve village financial administration. As the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014, village finance is managed based on transparent, accountable, participatory principles and carried out in an orderly budget discipline so this research leads to how the implementation of the principles of transparency, accountability and participation in the Siskeudes application. This research also focuses on the factors that influence the implementation of the principles of Good Governance in the Siskeudes application. From several villages that were the object of research and applied Siskeudes, they showed legal compliance with existing regulations. The implementation of the principles of Good Governance has been carried out as mandated by the laws and supporting regulations. However, in the implementation process in the field, gaps occur due to a mismatch between expectations and reality. In the process of participation, transparency and accountability there are still gaps that cause the standard of achievement of implementation cannot be fulfilled. This factor is influenced by the target group's environment of the character of the ruler and the level of compliance of the target groups.Keywords : Implementation, Good Governance Principles, SiskeudesABSTRAKAplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang yang diciptakan sebagai upaya perbaikan pelaporan keuangan Desa disamping upaya perbaikan penatausahaan keuangan Desa. Sebagaimana Pemendagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran maka penelitian ini mengarah pada bagaimana implementasi prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif pada aplikasi Siskeudes. Penelitian ini juga menitikberatkan pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi prinsip-prinsip Good Governance dalam aplikasi Siskeudes. Dari beberapa Desa yang menjadi objek penelitian dan telah mengaplikasikan Siskeudes menunjukkan kepatuhan hukum atas aturan yang ada. Implementasi prinsip-prinsip Good Governance telah dijalankan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang dan peraturan pendukungnya. Akan tetapi pada proses implementasi di lapangan, kesenjangan terjadi karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Pada proses partisipasi, transparansi dan akuntabilitas masih terdapat celah yang menyebabkan standar ketercapaian implementasi tidak dapat terpenuhi. Hali ini dipengaruhi oleh lingkungan kelompok sasaran dari karakter penguasa dan tingkat kepatuhan para kelompok sasaran.Kata kunci : Impelementasi, Prinsip Good Governance, Siskeudes
Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah di Desa Basron Bachtiar
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 3
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.164 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i3.767

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this study was to find out the efforts to increase the capacity of village officials in the implementation of government administrative duties in Terate Village and to find out the factors that influence efforts to increase the capacity of village officials in carrying out administrative tasks in Terate Village. In this study the data was collected by Interview, Observation and Study of Documents against the Head of Terate Village as a key informant (key informant), Secretary of the Terate Village and three heads of affairs. Analysis of the data in this study will be carried out in depth as an effort to find and organize systematically the results of observations, interviews and other information to improve the understanding of researchers about the case under study. The results of this study indicate that: efforts to increase the capacity of the Terate Village apparatus in carrying out the tasks of government administration, in particular the village administration which include: a. Employee discipline development b.) Education and training c.) Work motivation d.) Career development. Efforts to improve the capacity of the Terate Village apparatus are due to the conditions of carrying out village government duties due to several factors that surround village officials. The factors in question are the lack of skills / abilities of each village apparatus in connection with these tasks, the low level of work discipline in terms of time, the lack of guidance to the apparatus, supervision and ineffective control, and unfavorable working conditions.Keywords : Village Apparatus, Government AdministrationABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Terate dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kemampuan aparat Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Terate. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan Wawancara, Observasi dan Kaji Dokumen terhadap Kepala Desa Terate sebagai informan kunci (key informan), Sekretaris Desa Terate dan tiga orang kepala urusan. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : upaya peningkatan kemampuan aparat Desa Terate dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan, khususrnya administrasi pemerintahan desa yang meliputi antara lain : a.) Pembinaan disiplin Pegawai  b.) Pendidikan dan pelatihan c.) Motivasi kerja d.) Pengembangan karir. Upaya peningkatan kemampuan aparat Desa Terate dikarenakan kondisi pelaksanaan tugas pemerintahan desa disebabkan oleh beberapa faktor yang melingkupi Aparat desa. Faktor-faktor yang dimaksud adalah minimnya keterampilan/kemampuan setiap Aparat desa sehubungan dengan tugas-tugas tersebut, masih rendahnya disiplin kerja ditinjau dari aspek waktu, minimnya pemberian bimbingan terhadap aparat, pengawasan dan, pengendalian yang tidak efektif, serta kondisi kerja yang kurang mendukung.Kata kunci : Aparat Desa, Administrasi Pemerintah
Ideologi State Ibuism Pada Gerakan PKK Di Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Kartika Dwi Rahyu; Novia Kencana; Isabella Isabella
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 3
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.601 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i3.773

Abstract

ABSTRACTThe pupose of this study was to determine the ideology of state ibuism in the PKK movement in the village of Sumber Agung Keluang Subdistrict Musi Banyuasin. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Data collection uses the method of participatory observation, in-deph interviews, and documentation. To achieve this goal, the researcher collected data using literature.The results of the observations of the researchers showed that in ideology of State Ibuism in the PKK movement in Sumber Agung Village, Subdistrict Musi Banyuasin Regency was still thickly measured based on moser theory analysis. First, there is no equality in the activites of the PKK organization movement which in male desision- making is still dominant. Second, there is no justice in the movement of the PKK organization. Third, anti-poverty in the PKK organization movement has succeeded but only within its internal scope. Fourth, efficiency in the PKK organization movement is still not good. Fifth, strengthening and empowerment within the PKK organizational movement is stillnot good. From the conclusion the role and economic impact of the PKK activity program has not yet proceeded properly. So it needs counseling and socialization of optimal community empowerment as a solution in improving the welfare of the village of Sumber Agung, Keluang District, Musi Banyuasin Regency.Keywords: Ideologi State Ibuism, PKK Sumber Agung Village, Moser.ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk mengetahui ideologi state ibuisme pada gerakan PKK di desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah pengurus dan anggota kelompok PKK desa Sumber Agung. Pengumpulan data menggunakan metode observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti mengumpulkan data menggunakan kajian literatur dengan jenis penelitian Grounded Theory. Hasil observasi peneliti menunjukkan ideologi State Ibuisme pada gerakan PKK di Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin masih kental diukur  berdasarkan analisis teori moser. Pertama, kesetaraan didalam kegiatan gerakan organisasi PKK belum ada yang mana dalam pengambilan keputusan masih dominan laki-laki. Kedua, keadilan didalam gerakan organisasi PKK sudah ada yang mana dalam rekruitmen pengurus PKK dipilih berdasarkan kemampuan dan pengalaman disetiap pokja. Ketiga, anti kemiskinan dalam gerakan organisasi PKK sudah berhasi namun hanya dalam ruang lingkup internalnya saja, sedangkan dalam ruang lingkup eksternalnya PKK belum bisa untuk merubah nilai pendapatan perekonomian masyarakat sekitar. Keempat, efisiensi dalam gerakan organisasi PKK masih kurang baik, yang mana masih kurangnya partisipasi dari masyarakat, dan untuk masalah dana masih belum adanya transparasi keepada anggota PKK. Kelima, penguatan dan pemberdayaan didalam gerakan organisasi PKK sudah baik hal tersebut dilihat dari sudah mampunya organisasi PKK desa untuk dapat memberdayakan kader dan anggotanya dalam berorganisasi.Peran dan dampak ekonomi dalam program kegiatan PKK belum berjalan semestinya. Maka diperlukan penyuluhan dan sosialisasi pemberdayaan masyarakat yang optimal sebagai solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.Kata kunci : Ideologi State Ibuisme, PKK desa Sumber Agung, Moser.
Efektivitas Komputerisasi Biro Kepegawaian Sekretariat Propinsi Irian Jaya (Papua) Herry Gunarto; Agus Darmawan
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 3
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.488 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i3.768

Abstract

ABSTRACTImproving  competitive capabilities of Civil Servants has not been regarded as an abstract idea, but it turns to be necessity. Personnel quality and its usage are keys of achieving competitive capabilities.  Civil servants are parts of apparatus human resource with most dominant role since they turn to be Planner, Executive and Organizer and Controller of National Development. Hence, improving apparatus human resource is urgently demanded and it is un-negotiable. They need continual development in term of improvement on their performance. Therefore, dynamic organization of related personnel will exist.To this end, complete personnel data with regular maintenance and continual up-dating (rejuvenation) are mostly required. Then, needed as personnel information, the data presumably provides up-to-date personnel information.Effective computerization will be disturbed when capabilities of personnel handling the program are lower / not reliable to manage the program. Important points related to effective computeratization in the personnel bureau are clear structure of the computerization program and professional support that superiors provide. Professional means that leaders / superiors are those who always base their decision made on common principles. It means that most of the time they emphasize common interest and are willing to listen aspirations of their subordinates. It is said professional since they master completely their field based on achievement. Important thing that professional person to have is high attitude / dedication and commitment.Three variables (i.e. personnel capabilities, structure and leader professionalism) mostly influence computerization program implemented in the  personnel bureau. In short, effective computerization in the personnel bureau can be well implemented when it is supported by the three factors mentioned and even other factors.Keywords : Computer effectvivenes, staffing bureau. ABSTRAKMeningkatkan kemampuan kompetitif PNS tidak dianggap sebagai ide abstrak, tetapi ternyata menjadi kebutuhan. Kualitas personil dan penggunaannya adalah kunci untuk mencapai kemampuan kompetitif. PNS adalah bagian dari aparat sumber daya manusia dengan peran paling dominan sejak mereka berpaling menjadi perencana, eksekutif dan Organizer dan pengendali pembangunan nasional. Oleh karena itu, meningkatkan peralatan sumber daya manusia sangat menuntut dan itu adalah un-negotiable. Mereka membutuhkan pengembangan terus-menerus dalam hal peningkatan kinerja mereka. Oleh karena itu, dinamis organisasi personil terkait akan ada.Untuk tujuan ini, data personil lengkap dengan pemeliharaan rutin dan terus-menerus up-dating (peremajaan) sebagian besar diperlukan. Kemudian, diperlukan sebagai informasi personil, data mungkin menyediakan up-to-date informasi personil.Komputerisasi yang efektif akan terganggu ketika kemampuan personil yang menangani program lebih rendah/tidak dapat diandalkan untuk mengelola program. Poin penting yang terkait dengan komputerisasi yang efektif di Biro personil adalah struktur yang jelas dari program komputer dan dukungan profesional yang disediakan oleh atasan. Profesional berarti bahwa pemimpin/atasan adalah mereka yang selalu mendasarkan keputusan mereka yang dibuat berdasarkan prinsip umum. Ini berarti bahwa sebagian besar waktu mereka menekankan kepentingan bersama dan bersedia untuk mendengarkan aspirasi bawahan mereka. Dikatakan profesional sejak mereka menguasai sepenuhnya bidang mereka berdasarkan prestasi. Hal penting yang dimiliki orang profesional adalah sikap/dedikasi dan komitmen yang tinggi.Tiga variabel (yaitu kemampuan personil, struktur dan pemimpin profesionalisme) sebagian besar mempengaruhi program komputerisasi dilaksanakan di Biro personil. Singkatnya, komputerisasi yang efektif di Biro personil dapat diimplementasikan dengan baik ketika didukung oleh tiga faktor yang disebutkan dan bahkan faktor lainnya.Kata kunci : Efektifitas Komputerisasi, Biro kepegawaian.
Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Angga Adha Wiranata; Isabella Isabella; Novia Kencana
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 3
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.677 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i3.770

Abstract

ABSTRACTThis study discusses the role of the village government in improving government administration to the people of Mekar Jaya Village, Keluang District, Musi Banyuasin Regency. The research method used in this study is a descriptive qualitative method by extracting data through interviews with informants from the Government Office of Mekar Jaya Village, which are village and community officials and through researching document data from related parties. The results of this study indicate that 1.) Tangible dimensions (physical evidence) are quite good, due to the comfort of the place, the employee's appearance of comfort in the file settings. And employee discipline does not have any problems apart from the community, it's just that for the use of facilities some employees have not been able to use it well. 2.) Dimensions of Reliability (Reliability) shows the quality of service is still low, because only the accuracy of employees are recognized and accepted by the community very well with the SOP used. 3.) Dimensions of Responsiveness (responsiveness) indicate a very good quality of service, seen from employees who have responded to all service users and have also provided services quickly, precisely, and accurately. 4.) Dimensional Collateral (Guarantees) show a very good quality of service, because they provide Guarantees on time, and Guarantee costs clearly and well while providing services to the community. 5.) The Empathy Dimension (Empathy) shows a very good quality of service, this is due to employee competence and does not cause discrimination in service. Prove that employees are very satisfied with the community first, the interests of customers (society) rather than personal interests and this is accepted and accepted by the community.Keywords : Village Government, Administrative Service StandardABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan penggalian data melalui wawancara dengan informan dari Kantor Pemerintahan Desa Mekar Jaya yaitu perangkat desa dan masyarakat serta melalui pengumpulan data dokumen dari instansi terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1.) Dimensi Tangible (bukti fisik) cukup baik, karena untuk kenyaman tempat, penampilan pegawai kemudahan dalam mengurus berkas. Serta kedisiplinan pegawai tidak memiliki masalah ataupun keluhan dari masyarakat, hanya saja untuk penggunaan fasilitas beberapa pegawai belum bisa menggunakannya dengan baik. 2.) Dimensi Reliability (Kehandalan) menunjukan kualitas pelayanan masih rendah, karena hanya kecermatan pegawai yang di akui dan dirasakan masyarakat sangat baik serta SOP yang digunakan. 3.) Dimensi Responsiveness (ketanggapan) menunjukkan kualitas pelayanan pegawai sangat baik, terlihat dari pegawai yang telah merespon semua pengguna layanan dan juga telah memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan cermat. 4.) Dimensi Assurance (Jaminan) menunjukkan kualitas pelayanan pegawai sangat baik, karena memberikan jaminan tepat waktu, dan jaminan biaya dengan jelas dan baik selama memberikan pelayanan kepada masyarakat. 5.) Dimensi Empathy (Empati) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan sangat baik, hal ini disebabkan oleh keramahan pegawai dan tidak adanya diskriminatif dalam pelayanan. Membuktikan bahwa pegawai sangat menghargai semua masyarakat serta pegawai mendahulukan, kepentingan pelanggan (masyarakat) dari pada kepentingan pribadi dan hal ini diakui dan dirasakan oleh masyarakat.Kata kunci : Pemerintah Desa, Standar Pelayanan Administrasi.
Dinamika Kewenangan Urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Daerah (Studi tentang Pengawasan Mangrove di Kota Tanjungpinang) Shahril Budiman; Diah Siti Utari; Noora Fazira; Junriana Junriana
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 3
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.656 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i3.771

Abstract

ABSTRACTThe Government of administration can not be separated of supervision. One of supervision undertaken by Governments in this time is the supervision of mangrove tree. Dinas Lingkungan Hidup in Tanjungpinang City is agencies who runs supervision of mangrove according to the legislation on environmental one of them is Undang-undang Number 32 of 2009 about Protection and Environmental Management and by law number 10 0f 2014 about Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang. It is crucial as following sustainable development and also basically government that has responsibility in the supervision of mangrove, it begun with data of environment especially mangrove ecosystem. As part of that government should have data on board about mangrove. Additionally, government should have a partnership with community to do the planting mangrove that have been damagedm expected Dinas Lingkungan Hidup in Tanjungpinang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan in Kepulauan Riau Provincial and KPHP can do coordination in did routine patrol, and expected all Government that has responsibility in the supervision of mangrove can apply criminal sanctions expressly to anyone who does mangrove destruction. We can looking forward about dualism between provincial government and Tanjungpinang municipatility government regarding mangrove protection. However, it’s as a result of local government policy issuing by national government.Keywords : local government, mangrove, policy, environment, monitoringABSTRAKPenyelenggaran administrasi pemerintahan pada hakekatnya tidak terlepas dari pengawasan. Salah satu pengawasan yang dilakukan pemerintah saat ini yaitu pengawasan terhadap mangrove. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan instansi yang menjalankan pengawasan mangrove berdasarkan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup salah satunya yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PERDA Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang. Hal ini begitu krusial sebagaimana diamanatkan pada konsep pembangunan berkelanjutan serta fungsi dasar dari pemerintahan yang sememangnya memiliki responsibilitas terhadap pengawasan dari ekosistem mangrove di Kota Tanjungpinang, dan memang mesti dimulai dari ketersediaan data yang menjadi sorotan selama proses penelitian ini dilakukan. Disamping itu juga, pemerintah daerah provinsi kepulauan riau dan pemerintah kota tanjungpinang mesti bekerjasama bersama komunitas untuk melakukan penanaman kembali terhadap lokasi-lokasi yang didalam rencana tata ruang dan wilayah menjadi kawasan lindung khsuusnya mangrove. , lalu diharapkan DLH Kota Tanjungpinang, DLHK Provinsi Kepulauan Riau maupun KPHP dapat melakukan koordinasi dalam melakukan patroli secara rutin dan terjadwal, serta diharapkan DLH Kota Tanjungpinang dan DLHK Provinsi Kepulauan Riau dapat bekerjasama dengan Satpol PP untuk menerapkan sanksi pidana secara tegas kepada siapapun yang melakukan perusakan mangrove. Kita bisa melihat bahwasanya terdapat dualism didalam kewenangan pemerintah daerah yang seolah melempar tanggung jawab urusan lingkungan hidup disebabkan oleh peraturan perundangan pemerintah daerah yang dihembuskan dari pemerintah pusat.Kata kunci : pemerintah daerah, mangrove, kebijakan, lingkungan, pengawasan

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026) Vol. 10 No. 4 (2025) Vol. 10 No. 3 (2025) Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 4 (2024) Vol. 9 No. 3 (2024) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 4 (2023) Vol. 8 No. 3 (2023) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 4 (2022) Vol. 7 No. 3 (2022) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 3 Vol. 6 No. 3 Vol 6, No 2 Vol 6, No 1 Vol 5, No 3 Vol 5, No 2 Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 4, No 2 Vol 4, No 1 Vol 3, No 3 Vol 3, No 2 Vol 3, No 1 Vol 2, No 1 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue