Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Penataan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa) Lestari, Aprilia; Bela, Herwin Sagita
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1022

AbstractThe establishment ofÂ villages and changes in village status not only talk about government administrative requirements, bu talso full of the interests of certain elites.Â The expansion ofÂ villagesÂ is madeÂ as an event to distributeÂ power and authority by certain elites.Â Changing the status of the village to becomeÂ sub districtÂ too. This condition cannot be separated from the village budget program provided by the government to develop villages andÂ empowerÂ village communities.After the implementation of Law No. 6 of 2014 concerningÂ villages followed by the Village budget Program, the structuring of villages inÂ OganÂ KomeringÂ Ulu District became the local government's concern. The village budget program has become a stimulus for certainÂ eliteÂ wishes to try to established new villages / village expansion.However, the central government did not approve more so it did notÂ submitÂ proposals for villages expansion/ establish new village.This is becauseÂ establishÂ new villages / villages expansionÂ is consideredÂ to affect the amount of budget received by the village, because the amount of village budgetÂ is basedÂ onÂ the consideration ofÂ population and area.This condition triggered conflict between the village government and the Ã©lite who wanted toÂ establishÂ a new village.The conflict wasÂ the passivity ofÂ the community towards administerÂ the village government. In addition, local governments also study deeply if there is a desire to establishÂ new villages so that itÂ is not used as an event for power sharing andÂ in order toÂ minimizeÂ the misuse of the goals of village division. For the change of village status toÂ sub district, there has not been any significant progress from a number of villages that have changed their status in the past decade.Keywords : stucturing, formation, village changeAbstrakPembentukan desa dan perubahan status desa bukan hanya berbicara tentang persyaratan administrasi pemerintahan, tetapi juga sarat akan kepentingan elite tertentu. Pemekaran desa dijadikan sebagai ajang pembagian kekuasaan dan kewenangan oleh elite tertentu. Perubahan status desa menjadi kelurahan pun demikian. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari program dana desa yang diberikan pemerintah guna membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa. Pasca implementasi Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan adanya program dana desa, penatan desa di kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi perhatian pemerintah daerah. Program dana desa telah menjadi stimulus bagi keinginan elite tertentu untuk berusaha membentuk desa baru/memekarkan desa. Akan tetapi, pemerintah desa induk, lebih banyak tidak menyetujui sehingga tidak mengajukan usulan pemekaran desa/pembentukan desa baru. Hal ini dikarenakan pembentukan desa baru/pemekaran desa dianggap akan mempengaruhi jumlah dana yang diterima desa saat ini, karena jumlah dana didasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kondisi ini memicu konflik antara pemerintah desa denganÂ elite yang menginginkan pembentukan desa baru, konflik berupa adanya sikap ketidakpedulian dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Â Selain itu, pemerintah daerah juga mempelajari secara mendalam jika ada keinginan untuk pembentukan desa baru agar pembentukan desa baru tidak dijadikan sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan dan guna meminimalisir penyelewangan tujuan pemekaran desa. Untuk perubahan status desa menjadi kelurahan, belum terdapat kemajuan yang signifikan dari beberapa desa yang telah berubah status dalam satu dasawarsa terakhir.Kata kunci : penataan, pembentukan, perubahan desa

Motivasi Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Bela, Herwin Sagita; Utama, Alip Susilowati
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i2.1029

AbstractPolitical participation is a measure of the success of the democratization process because in political participation there is citizen control of government. At present political participation which is still an interesting theme to be investigated is women's political participation. This is inseparable from the existence of the affirmative action movement which wants equal opportunities for women to participate in the political constellation. At present, the influence of political participation in the regions is an important note for central government policy. Therefore, it is important to know the prospects for women's political participation in the region. The results showed that the affirmative action policy actually has a side that can be beneficial but also detrimental to women and political parties. Many of the opportunities with this policy are not exploited because in fact many women do not have the desire to participate in political contestation. This is inseparable from the social support from women in the form of social, economic and cultural support. Most women will think long when it comes to family permits and the economic conditions of the family and culture that surrounds it so far. Therefore, the party also experienced difficulties in recruiting and cadre of party members because most were constrained by these factors although in terms of women's political orientation, they understood and had knowledge of the political system although they were not able to influence gender responsive policies at the district level.Keywords : Prospects, Motivation, Women's Political ParticipationAbstrakÂ Partisipasi politik merupakan tolak ukur keberhasilan proses demokratisasi karena dalam partisipasi politik terdapat kontrol warga negara terhadap pemerintahan. Saat ini partisipasi politik yang masih menjadi tema yang menarik untuk diteliti adalah partisipasi politik perempuan. Hal ini tidak terlepas dari adanya gerakan affirmative action yang menginginkan adanya peluang yang sama bagi perempuan untuk ikut serta dalam konstelasi politik. Saat ini juga, pengaruh dari partisipasi politik di daerah menjadi catatan penting bagi kebijakan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui bagaimana prospek partisipasi politik perempuan di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan affirmative action sebenarnya memiliki sisi yang dapat menguntungkan namun juga merugikan bagi perempuan dan partai politik. Peluang dengan adanya kebijakan ini banyak tidak termanfaatkan karena pada faktanya banyak perempuan tidak memiliki keinginan untuk berpartai dan ikut dalam kontentasi politik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan sosial dari perempuan berupa dukungan sosial, ekonomi dan budaya. Kebanyakan perempuan akan berpikir panjang jika menyangkut izin keluarga dan kondisi perekonomian keluarga dan budaya yang melingkupinya selama ini. Oleh sebab itu, partai juga mengalami kesulitan dalam perekrutan dan pengkaderan anggota partai karena sebagian besar terkendala dengan faktor tersebut meskipun dari sisi orientasi politik perempuan, mereka memahami dan memiliki pengetahuan tentang sistem politik meskipun belum mampu mempengaruhi kebijakan yang bersifat responsif gender di tingkat Kabupaten.Kata kunci : Prospek, Motivasi, Partisipasi Politik Perempuan

POTENSI DAN PROSPEK PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KECAMATAN ULU OGAN Aprilia Lestari; Herwin Sagita Bela
SOSIALITA Vol 12, No 2 (2018): Oktober
Publisher : SOSIALITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (945.348 KB)

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan yang dapat menopang perekonomian suatu tempat. Akan tetapi, untuk mewujudkan hal tersebut perlu pengelolaan yang optimal dari berbagai pihak. Baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah setempat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ulu Ogan, karena kecamatan Ulu Ogan merupakan sebuah kecamatan yang memiliki letak strategis sebagai tempat pengembangan pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya pengembangan pariwisara melalui desa wisata. Potensi yang dapat dijadikan sebagai prospek pengembangan pariwisata terdiri dari potensi alam, potensi seni, potensi kuliner, termasuk potensi sumber daya manusia yang mampu menghasilkan berbagai karya seperti kerajinan. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalah penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2016 sampai bulan desember 2016. Dari hasil penelitian, Kecamatan Ulu Ogan memiliki potensi alam yang sangat baik, potensi kuliner yang beraneka ragam, potensi seni yang begitu unik, serta memiliki potensi kerajinan yang khas. Namun, prospek pengembangan menjadi desa wisata masih begitu banyak kendala yang dihadapi. Diantaranya masalah aksesibilitas, dukungan masyarakat dan pemerintah desa dan pemerintah daerah, akomodasi dan telekomunikasi yang belum memadai, dan tenaga kerja yang belum mumpuni.

Analisis Penataan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa) Aprilia Lestari; Herwin Sagita Bela
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1022

AbstractThe establishment of villages and changes in village status not only talk about government administrative requirements, bu talso full of the interests of certain elites. The expansion of villages is made as an event to distribute power and authority by certain elites. Changing the status of the village to become sub district too. This condition cannot be separated from the village budget program provided by the government to develop villages and empower village communities.After the implementation of Law No. 6 of 2014 concerning villages followed by the Village budget Program, the structuring of villages in Ogan Komering Ulu District became the local government's concern. The village budget program has become a stimulus for certain elite wishes to try to established new villages / village expansion.However, the central government did not approve more so it did not submit proposals for villages expansion/ establish new village.This is because establish new villages / villages expansion is considered to affect the amount of budget received by the village, because the amount of village budget is based on the consideration of population and area.This condition triggered conflict between the village government and the élite who wanted to establish a new village.The conflict was the passivity of the community towards administer the village government. In addition, local governments also study deeply if there is a desire to establish new villages so that it is not used as an event for power sharing and in order to minimize the misuse of the goals of village division. For the change of village status to sub district, there has not been any significant progress from a number of villages that have changed their status in the past decade.Keywords : stucturing, formation, village changeAbstrakPembentukan desa dan perubahan status desa bukan hanya berbicara tentang persyaratan administrasi pemerintahan, tetapi juga sarat akan kepentingan elite tertentu. Pemekaran desa dijadikan sebagai ajang pembagian kekuasaan dan kewenangan oleh elite tertentu. Perubahan status desa menjadi kelurahan pun demikian. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari program dana desa yang diberikan pemerintah guna membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa. Pasca implementasi Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan adanya program dana desa, penatan desa di kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi perhatian pemerintah daerah. Program dana desa telah menjadi stimulus bagi keinginan elite tertentu untuk berusaha membentuk desa baru/memekarkan desa. Akan tetapi, pemerintah desa induk, lebih banyak tidak menyetujui sehingga tidak mengajukan usulan pemekaran desa/pembentukan desa baru. Hal ini dikarenakan pembentukan desa baru/pemekaran desa dianggap akan mempengaruhi jumlah dana yang diterima desa saat ini, karena jumlah dana didasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kondisi ini memicu konflik antara pemerintah desa dengan elite yang menginginkan pembentukan desa baru, konflik berupa adanya sikap ketidakpedulian dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, pemerintah daerah juga mempelajari secara mendalam jika ada keinginan untuk pembentukan desa baru agar pembentukan desa baru tidak dijadikan sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan dan guna meminimalisir penyelewangan tujuan pemekaran desa. Untuk perubahan status desa menjadi kelurahan, belum terdapat kemajuan yang signifikan dari beberapa desa yang telah berubah status dalam satu dasawarsa terakhir.Kata kunci : penataan, pembentukan, perubahan desa

Motivasi Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Herwin Sagita Bela; Alip Susilowati Utama
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i2.1029

AbstractPolitical participation is a measure of the success of the democratization process because in political participation there is citizen control of government. At present political participation which is still an interesting theme to be investigated is women's political participation. This is inseparable from the existence of the affirmative action movement which wants equal opportunities for women to participate in the political constellation. At present, the influence of political participation in the regions is an important note for central government policy. Therefore, it is important to know the prospects for women's political participation in the region. The results showed that the affirmative action policy actually has a side that can be beneficial but also detrimental to women and political parties. Many of the opportunities with this policy are not exploited because in fact many women do not have the desire to participate in political contestation. This is inseparable from the social support from women in the form of social, economic and cultural support. Most women will think long when it comes to family permits and the economic conditions of the family and culture that surrounds it so far. Therefore, the party also experienced difficulties in recruiting and cadre of party members because most were constrained by these factors although in terms of women's political orientation, they understood and had knowledge of the political system although they were not able to influence gender responsive policies at the district level.Keywords : Prospects, Motivation, Women's Political ParticipationAbstrak Partisipasi politik merupakan tolak ukur keberhasilan proses demokratisasi karena dalam partisipasi politik terdapat kontrol warga negara terhadap pemerintahan. Saat ini partisipasi politik yang masih menjadi tema yang menarik untuk diteliti adalah partisipasi politik perempuan. Hal ini tidak terlepas dari adanya gerakan affirmative action yang menginginkan adanya peluang yang sama bagi perempuan untuk ikut serta dalam konstelasi politik. Saat ini juga, pengaruh dari partisipasi politik di daerah menjadi catatan penting bagi kebijakan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui bagaimana prospek partisipasi politik perempuan di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan affirmative action sebenarnya memiliki sisi yang dapat menguntungkan namun juga merugikan bagi perempuan dan partai politik. Peluang dengan adanya kebijakan ini banyak tidak termanfaatkan karena pada faktanya banyak perempuan tidak memiliki keinginan untuk berpartai dan ikut dalam kontentasi politik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan sosial dari perempuan berupa dukungan sosial, ekonomi dan budaya. Kebanyakan perempuan akan berpikir panjang jika menyangkut izin keluarga dan kondisi perekonomian keluarga dan budaya yang melingkupinya selama ini. Oleh sebab itu, partai juga mengalami kesulitan dalam perekrutan dan pengkaderan anggota partai karena sebagian besar terkendala dengan faktor tersebut meskipun dari sisi orientasi politik perempuan, mereka memahami dan memiliki pengetahuan tentang sistem politik meskipun belum mampu mempengaruhi kebijakan yang bersifat responsif gender di tingkat Kabupaten.Kata kunci : Prospek, Motivasi, Partisipasi Politik Perempuan

Eksistensi Partai Politik Islam Menurut Persfektif Aktivis Organisasi Mahasiswa Islam Di Universitas Baturaja Alip Susilowati Utama; Herwin Sagita Bela; Ikang Putra Anggara
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 6, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v6i1.1320

This research based on the background that political parties in general and Islamic parties in particular are experiencing serious problems, namely the contradiction between the role and function idealism of the realities of everyday political party life witnessed by the public. Political parties receive a negative stigma, for example parties are considered corrupt, feudal and do not think about the fate of the little people. Islamic parties, which have been the object of research studies in several general election competitions (elections), have not been able to win or win the majority of votes despite having cultural and even ideological closeness to Muslims in Indonesia. The method used in this research is qualitative with a descriptive analytical approach. The results show that Islamic parties are still in doubt about their commitment to carrying out their responsibilities and in general they have not attracted or been trusted by some activists of Islamic student organizations, others still provide opportunities and trust in the hope that Islamic parties can improve the negative image attached to their institutions. Keywords: political parties; student organizations; and Islam.

Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa Herwin Sagita Bela; Alip Susilowati Utama
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 3
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

ABSTRACTThe Village Financial Sistem Application (Siskeudes) is an application that was created as an effort to improve village financial reporting in addition to efforts to improve village financial administration. As the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014, village finance is managed based on transparent, accountable, participatory principles and carried out in an orderly budget discipline so this research leads to how the implementation of the principles of transparency, accountability and participation in the Siskeudes application. This research also focuses on the factors that influence the implementation of the principles of Good Governance in the Siskeudes application. From several villages that were the object of research and applied Siskeudes, they showed legal compliance with existing regulations. The implementation of the principles of Good Governance has been carried out as mandated by the laws and supporting regulations. However, in the implementation process in the field, gaps occur due to a mismatch between expectations and reality. In the process of participation, transparency and accountability there are still gaps that cause the standard of achievement of implementation cannot be fulfilled. This factor is influenced by the target group's environment of the character of the ruler and the level of compliance of the target groups.Keywords : Implementation, Good Governance Principles, SiskeudesABSTRAKAplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang yang diciptakan sebagai upaya perbaikan pelaporan keuangan Desa disamping upaya perbaikan penatausahaan keuangan Desa. Sebagaimana Pemendagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran maka penelitian ini mengarah pada bagaimana implementasi prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif pada aplikasi Siskeudes. Penelitian ini juga menitikberatkan pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi prinsip-prinsip Good Governance dalam aplikasi Siskeudes. Dari beberapa Desa yang menjadi objek penelitian dan telah mengaplikasikan Siskeudes menunjukkan kepatuhan hukum atas aturan yang ada. Implementasi prinsip-prinsip Good Governance telah dijalankan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang dan peraturan pendukungnya. Akan tetapi pada proses implementasi di lapangan, kesenjangan terjadi karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Pada proses partisipasi, transparansi dan akuntabilitas masih terdapat celah yang menyebabkan standar ketercapaian implementasi tidak dapat terpenuhi. Hali ini dipengaruhi oleh lingkungan kelompok sasaran dari karakter penguasa dan tingkat kepatuhan para kelompok sasaran.Kata kunci : Impelementasi, Prinsip Good Governance, Siskeudes

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Mega Lisa; Tiara Priscalia; Leoen Leoen; Hagay Krisnanda Maranata; Herwin Sagita Bela
JURNAL DINAMIKA Vol 2 No 1 (2022): JURNAL DINAMIKA
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

According to the WHO website, coronaviruses are a large family of viruses that can cause disease in animals or humans. In humans, corona is known to cause respiratory infections ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Covid-19 is a disease caused by infection with the SARS-CoV-2 virus, first identified in the city of Wuhan, in China's Hubei province in December 2019. Several policies set by the central government such as closing schools, campuses, closing several private companies, closing entertainment centers, closing several tourist attractions, implementing PSBB, in addition, during this pandemic the government also provided some social assistance such as in the form of basic necessities and cash. , while in local governments such as in OKU district, the government has provided several policies such as closing schools and campuses, providing facilities to limit operations in eating places such as restaurants and cafes, giving an appeal to apply 5M to prevent the spread of the corona virus. seen from the respondents' answers that students' perceptions of the handling of Covid-19 in the district. This OKU has indeed been good, seen from the preparation of places for quarantine, giving advice to restaurant, café or mall owners to close early, giving warnings through banners to maintain health and implementing 5M, the government has also provided services for vaccinations in order to overcome the spread of covid.

Model Collaborative Governance dalam Pembangunan Pariwisata Alam di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu Herwin Sagita Bela; Alip Susilowati Utama
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i4.2461

Penelitian ini didasari oleh sebuah permasalahan sosial yang terjadi di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah beroperasinya secara komersial perusahaan BUMN yaitu PT. Pertamina Geotermal Energy (PGE). Oleh karena itu pemerintah desa, karang taruna dan Badan Usaha Milik Desa menjadikan desa mereka menjadi desa wisata dengan menjual keindahan alam dan wisata sungai seperti arung jeram dan river tubing tentunya dengan melibatkan perusahan PGE. Maka rumusan masalah penelitian ini bagaimana model collaborative governance dalam pembangunan pariwisata alam di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering ulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penerapan triangulasi data sehingga didapatkan data yang valid. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa model collaborative Governance dalam pembangunan pariwisata alam di Kecamatan Ulu Ogan menggunakan model gabungan antara model collaborative governance Ansell & Gash dan Ratner. Adapun model collaborative governance ini lebih menekankan pada proses diskusi dalam memetakan hambatan dan peluang untuk terselenggaranya kegiatan kolaborasi. Dengan identifikasi hambatan, akan diketahui langkah-langkah alternatif untuk mengatasi hambatan tersebut dengan demikian akan lebih mudah dalam menyamakan persepsi dari tujuan kolaborasi yang hendak dicapai dan membangun komitmen serta mempertahankan kepercayaan yang sudah ada dan mampu menjadikan kegiatan kolaborasi dilaksanakan secara berkelanjutan.

PERAN PEMUDA DALAM MENYUKSESKAN PEMILU DI DESA TERUSAN KECAMATAN BATURAJA TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU: THE ROLE OF YOUTH IN THE SUCCESS OF ELECTIONS IN CANAL VILLAGE, EAST BATURAJA DISTRICT, OGAN KOMERING ULU REGENCY Herwin Sagita Bela; Hanny Saykarua; Alya Sifa Perdani; Milki Lubis; Kaka Adhe Mahendra Putra; Yana Riyani
MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2023): Agustus 2023
Publisher : Pakis Journal Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58184/mestaka.v2i4.107

Youth participation during general elections in democratic countries still cannot be said to be high, this is influenced by the factor of many young people who miss at the time of general elections. One of the efforts to reduce it is by holding political education socialization and general elections to the public and youth in particular as prospective novice voters for the 2024 election, in order to reduce the number of abstentions and make youth smarter in elections and understand the role of youth in the success of the upcoming 2024 elections. The holding of political socialization so that youth not only become political objects but become political subjects. Therefore, the Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Baturaja University conducts service on political education and elections to welcome the 2024 election in Canal Village, East Baturaja District, Ogan Komering Ulu Regency. The entire stage was carried out well as expected.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search