cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Terttiaavini
Contact Email
lppm@uigm.ac.id
Phone
+6285377238800
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Jend Sudirman No 629 KM 4 Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Politik
Published by Universitas Indo Global Mandiri
ISSN : 25022032     EISSN : 25020900     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yakni bulan Januari dan Agustus.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2022)" : 11 Documents clear
Digital Governance dalam Pelaksanaan Program E-Dukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang Ahmad Yusron; Rachmat Ramdani; Cucu Sugiarti
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.1988

Abstract

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Karawang semakin memperioritaskan pembangunan pemerintahan berbasis elektronik (E-Government). Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya suatu komitmen dalam bentuk Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan tersebut  memiliki maksud sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk turut pengupayakan pelaksanaan dan pengembangan SPBE di dalam organisasinya hingga akhirnya hadir sebuah aplikasi pelayanan administratif E-Dukcapil yang berada dibawah tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Namun dalam pelaksanaannnya terdapat beberapa masalah yang membuat E-Dukcapil terasa minim fungsi yang berkaitan dengan sosialisasi yang kurang dan kondisi infrastruktur dan suprastruktur yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Untuk menganalisa hal tersebut penulis menghadirkan sebuah konsep elemen sukses penerapan E-Government di Sektor publik milik JFK Harvard Shcool Of Governmet yang dinilai relevan dengan permasalahan sehingga dapat dijadikan acuan bagi sektor publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan E-Government di lingkungannya dengan memeperhatikan ketersediaan support yang mengacu pada dukungan empiris dari seorang pemimpin, capacity atau kemampuan organisasi dalam melaksanakan E-Governmet dan Value yang menjadi refleksi atas ada atau tidaknya nilai guna dari E-Government yang diterapkan. Dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan Eksplanatory diharapakan penulis mampu menghasilakan data berupa kata-kata atau tulisan yang sifatnya menjelaskan manfaat aplikasi E-Dukcapil dengan harapan setinggi-tingginya dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi berbasis E-Dukcapil di Dinas Dukcapil Kabupaten Karawang kedepannya. Kata Kunci: Administrasi, E-Dukcapil, Pemerintahan Elektronik
Modal Sosial Sebagai Basis Dukungan Politik Masyarakat Terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin Masayu Adia; Fitri Herdayani; Yulia Eka Lestari
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.1989

Abstract

Di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, mengerahkan masyarakat untuk berpartisipasi politik secara nyata seperti pada pemilihan umum (Pemilu) maupun pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bukanlah hal yang mudah. Wilayah yang luas dan topografi wilayah yang sebagian besar berupa rawa dan perairan tentu saja menyebabkan proses pemilihan umum kepala daerah di wilayah ini menjadi semakin sulit. Salah satunya adalah di wilayah Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang modal sosial sebagai basis dukungan dukungan politik masyarakat terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin pada Pemilihan Umum 2019 di wilayah Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan temuan dan analisis data tentang modal sosial sebagai basis dukungan politik masyarakat terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin pada Pemilihan Umum 2019 di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin, maka disimpulkan bahwa dukungan politik masyarakat terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di wilayah Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dapat dikatakan cukup tinggi. Hasil penelitian pada bagian ini sekaligus dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu kebanyakan melakukan analisis berdasarkan data sekunder. Penelitian ini menganalisis data primer yang ada dan sekaligus mengambil kesimpulan sementara bahwa proses sosialisasi calon anggota legislatif tersebut telah mendapat dukungan politik yang cukup tinggi dari calon pemilihnya. Dukungan politik masyarakat yang cukup tinggi terhadap calon anggota DPRD tersebut pada proses sosialisasi, kampanye dan pada tahap pemilihan umum di wilayah Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin perlu dipelihara agar dukungan tersebut menjadi signifikan dan diwujudkan dalam bentuk kinerja dan program yang telah dijanjikan oleh calon terpilih tersebut. Kata Kunci : Modal Sosial, Pemilihan Umum, DPR  
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MASA RESES DPRD KABUPATEN BANYUASIN M. Quranul Kariem; M. Alief Akhbar; Chern Dwi Oktarena
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.1996

Abstract

Masa reses menjadi suatu momen bagi anggota DPRD, khususnya DPRD Kabupaten Banyuasin untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Hal ini secara teoritis sangatlah erat dengan konsep collaborative governance, dimana konsep ini menekankan adanya peran masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana kolaborasi antara DPRD Kabupaten Banyuasin dengan masyarakat dalam pelaksanaan jarring aspirasi dalam masa reses. Dalam hal metode, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah teknik wawancara yang kemudian hasilnya akan dianalisis menggunakan kerangka analisis Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penjaringan aspirasinya, anggota DPRD Banyuasin menggunakan lima dari enam gaya berdasarkan teori Agranoff dan Mc. Guire, yaitu Jurisdiction Based, Top Down, Donor Recipient, Reactive, serta Contented. Kata Kunci : Collaborative Governance, Reses, Jaring Aspirasi, DPRD, Kabupaten Banyuasin
Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang Qotrun Nada Sahroji; Rahmat Hidayat; Rudyk Nababan
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.1983

Abstract

Kerdil atau stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan sehingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Gejala stunting pada anak diantaranya: (1) Anak berbadan lebih pendek dari untuk anak seusianya, (2) Proposisi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda/kecil untuk usianya, (3) Berat badan rendah untuk anak usianya, (4) Pertumbuhan tulang tertunda. Untuk mengoptimalkan intevensi gizi spesifik dan sensitif perlu adanya konvegensi, koordinasi dan kerjasama antara lintas program, lintas sektor, pemberdayaan masyarakat serta semua sektor terkait dalam upaya percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dimana tujuannya untuk mendeskripsikan situsi sosial. Bertujuan agar penelitian ini dapat menjelaskan tentang kejadian yang ada dilingkungan sosial. Hasil dari penelitian ini implementasi kebijakan Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Karawang dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan masih terdapat program-program yang memang belum terlaksana dan kurang memberikan efek dampak langsung kepada masyarakat Kabupaten Karawang. Saran yang peneliti berikan untuk program penurunan angka stunting ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas Dinas Kesehatan dalam menangani stunting di Kabupaten Karawang yang sebelumnya sudah baik menjadi sangat baik.                                                                                                                                     Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanganan Stunting
IMPLEMENTASI BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (STUDI PADA DESA TIMBANGAN KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR) Retno Pratiwi; Isabella Isabella; Novia Kencana; Harsi Romli
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.1998

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Indralaya Utara Desa Timbangan Kabupaten Ogan Ilir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil analisis dan temuan di lapangan dari penelitian ini adalah (1)Komunikasi dilihat dari penyampaian informasi, kejelasan informasi dan sosialisasi sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan secara. (2)Sumber Daya juga sudah cukup karena baik dari sumber daya manusianya berjumlah 99 orang yang memang merupakan orang-orang yang berkompeten dan telah banyak mengikuti pelatihan maupun pembinaan. (3)Disposisi pada indikator ini peneliti menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pendamping PKH pada saat pencairan dana bantuan yang tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Keluarga Harapan dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan PKH. (4)Struktur Birokrasi pada indikator ini Struktur Birokrasi sudah jelas karena SOP dalam pelaksanaan bantuan ini berpedoman pada buku teknis penyaluran bantuan PKH dan buku pedoman pelaksanaan keluarga harapan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir sudah berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa hambatan tetapi dapat diatasi oleh pihak yang telibat dalam program bantuan ini. Saran dalam penelitian ini adalah para pendamping PKH harus selalu diberikan pelatihan dan training dengan tema etika dan perilaku dan untuk keberlangsungan program bantuan ini sebaiknya digantikan dengan program bantuan lain dengan cara pemberian modal usaha kepada warga tidak mampu agar dapat menumbuhkan sikap mandiri dan meningkatkan perekonomian. Kata Kunci : Implementasi, Kesejahteraan Sosial,PKH
PERBERHENTIAN IMPOR KELAPA SAWIT INDONESIA OLEH UNI EROPA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ( NATIONAL INTEREST Yuni Permatasari
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.1994

Abstract

Era globalisasi sekarang ini tidak menutup kemungkinan laju kerjasama antar negara semakin meluas dan dinamis, didukung oleh kecanggihan teknologi tak mulanya membuat semua orang dapat berkomunikasi secara lancar dan tanpa hambatan, hal tersebut pula berdampak pada lancarnya laju perekonomian dunia internasional, yaitu ekspor dan impor. Pemberhentian sepihak dalam perdagangan khususnya dalam kasus Import Minyak Kelapa Sawit UE ( Uni Eropa) dari Indonesia merupakan salah satu bentuk ketimpangan. Sehingga perlunya pengkajian dalam perspektif ekonomi politik dalam kasus ini. Hasil penelitian ini menunjukan bentuk pengimplikasian dari proses nasionalisasi (national interest) yang dilakukan UE terhadap Indonesia untuk menjaga kepentingan ekonomi nasional negara-negara anggota UE.Kata Kunci : Impor, Kelapa Sawit, EU, Ekonomi Politik, Kepentingan Nasional.
Dinamika Politik Pembentukan Daerah Otonomi Batu Kabupaten Balanipa Tahun 2014-2019 Akbar Nasir; Muhammad Eko Atmojo
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.1982

Abstract

 Wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Balanipa di Sulawesi Barat sudah bergulir sejak tahun 2007, namun belum pula terealisasi hingga saat ini. Dalam perencanaannya juga diwarnai pro dan kontra antara pihak yang mendukung pembentukan DOB untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan pihak yang menggangap DOB hanya sebagai alat politik bagi elit-elit yang memiliki kepentingan, serta adanya moratorium pembentukan daerah baru yang diberlalukan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 yang dianggap sebagai salah satu faktor belum terealisasinya pembentukan DOB Kabupaten Balanipa. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika politik pembentukan DOB Kabupaten Balanipa serta motif politik apa yang melatar belakanginya. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara dan literatur review. Hasilnya menunjukkan bahwa dinamika politik pembentukan DOB Kabupaten Balanipa terjadi di berbagai kalangan elit politik lokal dan juga masyarakat, namun akhirnya bersama-sama menyetujui dan memperjuangkan pemekaran Kabupaten Balanipa. Sedangkan motif politik terdiri atas motif sebab dan motif motif tujuan.  Kata Kunci : Dinamika Politik, Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Balanipa
Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review) Jefirstson Richset Riwukore; Fellyanus Habaora; Terttiaavini Terttiaavini
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.1974

Abstract

This study aims to encourage the realization of good governance as accountability and transparency of the performance of state institutions. This study uses a literature review method which is analyzed descriptively. The data source used is secondary data. This scientific study was conducted for 2 (two) months, namely July-August 2020. The process of preparing the report was carried out by referring to the research stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of this study, efforts to realize good governance epistemologically can only be implemented in five universal principles, namely: responsibility, accountability, fairness, independence, and transparency. Strategies to encourage accountability and transparency of the performance of state institutions to achieve good governance can be carried out through strengthening the basis for supporting state institutions' performance instruments, strengthening performance-based budgeting and monitoring the performance of state institutions. Recommendations that can be made are: (1) setting up the instrument model for the performance of state institutions in accordance with the principles of good governance; (2) setting and developing a performance-based budget system to monitor and evaluate performance in accordance with the principles of good governance; and (3) innovative role models for monitoring the performance of state institutions.  Keywords : good governance, accountability, transparency, state institutions
Analisis Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Isabella Isabella; Ferdiansyah Ferdiansyah
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.1995

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Indeks Kemerdekaan Pers di Sumatera Selatan Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive survei. Survei ini dilakukan terhadap kelompok ahli dibidang media/pers sebanyak 10 orang informan ahli.. Hasil analisis daripenelitian ini Secara umum, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,03. Nilainya meningkat 1,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 79,15. Tren nilai IKP Provinsi Sumatera Selatan meningkat dimulai sejak tahun 2020. Ketika itu peningkatannya mencapai 5,05 poin dibandingkan tahun 2019. Sejak 2018, IKP Provinsi Sumatera Selatan selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” ada dua kondisi yang nilainya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Yakni, nilai Lingkungan Fisik dan Politik (3,73 poin)  berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,69.  dibandingkan tahun lalu, yakni 78,97. Kondisi Lingkungan Ekonomi pada IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,09. Nilainya meningkat 0,95 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 79,14. Tahun lalu, Lingkungan Ekonomi mengalami peningkatan nilai cukup signifikan hingga 7,70 poin. Kondisi Lingkungan Hukum IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,56. Namun, nilainya menurun 0,82 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 79,37. Kata Kunci : Indeks Kemerdekaan Pers,Wartawan,Informan Ahli
Peran Politik Perempuan Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang Putri, Distiancy Eviandyta; Ramli, Amaliatulwalidain
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.1992

Abstract

Tulisan ini menggambarkan perempuan di dunia politik untuk pemikiran kesetaraan, perempuan diwacanakan agar dapat menempati posisi strategis dalam pembangunan namun implementasinya belum maksimal. Dari segi kuota sebagian besar parpol bisa memenuhi kuota 30%, namun teori the glass ceiling masih berlaku dalam ranah politik karena adanya hambatan pribadi, hambatan situasional, dan hambatan sosial. Partai politikpun sudah mengakui dan menerapkan tentang kuota 30% perempuan, di dalam partainya bahkan termasuk ke dalam struktur kepengurusan. Tulisan ini mencoba menguraikan tantangan yang muncul secara struktural, menunjukkan kaum perempuan menghadapi masalah dalam melakukan tugas di rumah dan juga di partai politik. Persepsi wanita dalam memandang peran ideal seorang wanita merupakan dasar bagi wanita untuk memutuskan apakah akan bekerja atau tetap di rumah, sering kali wanita diposisikan pada kondisi harus bekerja, sehingga ada dilema di hati untuk memilih karier atau keluarga. Penelitian kualitatif ini mengunakan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara kepada beberapa informan terpercaya, serta melakukan observasi untuk melihat terkaitan teori dengan fakta yang ada dan memperdalam analisis untuk memperbanyak informasi menggunakan representasi barang – barang tertullis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa walau undang – undang dan partai politik sudah sangat mendukung tentang kedudukan perempuan di dalam partai politik, glass ceiling  tetap saja  terjadi tetapi hal ini bukan lagi berdasarkan budaya partiarki melainkan kendala di perempuan itu sendiri. Hal ini sangat jelas bahwa rasa tidak percaya diri perempuan, bahkan rasa bersalah kepada keluarga jika terlalu aktif dalam partai, ataupun penempatan jabatan struktur yang tidak sesuai dengan harapan mereka bahkan keterbatasan dana. Merupakan kendala yang sekarang di hadapi perempuan untuk aktif dalam dunia politik khususnya dalam sktruktur kepengurusan partai politik, sehingga tetap saja perempuan tidak bisa terjun ke dalam dunia politik secara  penuh. Kata kunci : Politik Adil Gender, Kuota 30% Perempuan, Glass Ceiling

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026) Vol. 10 No. 4 (2025) Vol. 10 No. 3 (2025) Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 4 (2024) Vol. 9 No. 3 (2024) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 4 (2023) Vol. 8 No. 3 (2023) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 4 (2022) Vol. 7 No. 3 (2022) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol. 6 No. 3 Vol 6, No 3 Vol 6, No 2 Vol 6, No 1 Vol 5, No 3 Vol 5, No 2 Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 4, No 2 Vol 4, No 1 Vol 3, No 3 Vol 3, No 2 Vol 3, No 1 Vol 2, No 1 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue