Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.383

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Andalas Journal of International Studies Jurnal Pemerintahan dan Politik Journal of Political Issues Community Empowerment Intermestic: Journal of International Studies Media Bina Ilmiah Sriwijaya Journal of International Relations

Ferdiansyah R

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Sriwijaya

Author-ID : 3593027

Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Analisis Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Isabella Isabella; Ferdiansyah Ferdiansyah
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.1995

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Indeks Kemerdekaan Pers di Sumatera Selatan Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive survei. Survei ini dilakukan terhadap kelompok ahli dibidang media/pers sebanyak 10 orang informan ahli.. Hasil analisis daripenelitian ini Secara umum, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,03. Nilainya meningkat 1,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 79,15. Tren nilai IKP Provinsi Sumatera Selatan meningkat dimulai sejak tahun 2020. Ketika itu peningkatannya mencapai 5,05 poin dibandingkan tahun 2019. Sejak 2018, IKP Provinsi Sumatera Selatan selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” ada dua kondisi yang nilainya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Yakni, nilai Lingkungan Fisik dan Politik (3,73 poin) berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,69. dibandingkan tahun lalu, yakni 78,97. Kondisi Lingkungan Ekonomi pada IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,09. Nilainya meningkat 0,95 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 79,14. Tahun lalu, Lingkungan Ekonomi mengalami peningkatan nilai cukup signifikan hingga 7,70 poin. Kondisi Lingkungan Hukum IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,56. Namun, nilainya menurun 0,82 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 79,37. Kata Kunci : Indeks Kemerdekaan Pers,Wartawan,Informan Ahli

Implementasi Dan Hambatan Kebijakan Liberalisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia Ferdiansyah R
Andalas Journal of International Studies (AJIS) ANDALAS JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES (AJIS) VOL 4 NO 2
Publisher : Department of International Relations, Universitas Andalas

Liberalization of higher education often gets rejection from the people in developing countries. It is considered as part of commodification of education. This also happens in Indonesia. This paper attempts to answer the question why liberalization of higher education in Indonesia cannot run fast? There are three things to be explained. First, it explains the conditions of international political structure that affects Indonesia’s education policy. Second, it elaborates how the process of making and implementing the policy are carried on. Third, it discusses how the public responses the policy. This research shows that liberalization of higher education in Indonesia has given rise to many opposition movements, which then lead to ambiguities in Indonesia commitments to liberalize the higher education. Keywords: GATS, Liberalization, Higher Education, WTO, Globalization

Komitmen Indonesia dalam Liberalisasi Jasa Telekomunikasi: GATS, AFAS, dan ASEAN+ Safura Fitri Hanifah; Azhar Azhar; Nurul Aulia; Ferdiansyah Rivai
Intermestic: Journal of International Studies Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perjanjian perdagangan regional dengan rezim perdagangan dunia WTO. Terdapat sebuah dikotomi perdebatan, apakah perjanjian perdagangan regional menjadi batu sandungan atau batu loncatan bagi negara berkembang dalam kerjasama di ranah WTO. Oleh karena itu, studi empiris dilakukan dengan melihat komitmen Indonesia dalam perdagangan jasa telekomunikasi sub-sektor internet access services. Fokus penjelasannya tentang komitmen yang telah dilakukan oleh Indonesia pada perjanjian General Agreement on Trade in Services (GATS) dan perjanjian perdagangan jasa regional di Asia-Pasifik. Perspektif neo-liberal institutionalism digunakan oleh penulis untuk menganalisis komitmen yang dilakukan oleh Indonesia dalam pelaksanaan liberalisasi perdagangan sektor jasa telekomunikasi. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa komitmen Indonesia dalam GATS menjadi dasar Indonesia dalam memberikan komitmen kerjasama perdagangan regional. Namun, komitmen pemberian akses pasar Indonesia tidaklah homogen terutama pada mode 3 (commercial presence). Terdapat variasi komitmen yang diberikan oleh Indonesia pada liberalisasi perdagangan jasa telekomunikasi dalam kerangka GATS, AFAS, dan ASEAN+. Variasi komitmen yang diberikan oleh Indonesia perlu dipandang sebagai tindakan positif karena adanya kepentingan negara untuk semakin mengintegrasikan pasarnya dalam mekanisme rezim perdagangan jasa dunia.

Ekonomi Politik Sinema: Analisis Liberalisasi Industri Pertunjukan Film di Indonesia Ferdiansyah Rivai; Gunawan Lestari Elake; Yuniarsih Manggarsari
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i4.2533

Penelitian ini kbertujuan untuk mencari tahu bagaimana kondisi industri pertunjukan film nasional pasca liberalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesoia di tahun 2016. Tulisan ini juga membahas dan strategi pemerintah dalam memanfaatkjan peluang serta menganggulangi dampak buruk yang dibawa oleh kebijakan. Dengan menggunakan metode kualitati, penulis mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan pembacaan terhadap dokumen-dokumen yang tersedia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa liberalisasi belum berhasil menciptakan iklim yang kompetitif di dalam industri pertunjukan film di Indonesia, dan justru malah menciptkan pasar yang oligopoliKata Kunci : Liberalisasi, Industri Film, Ekonomi Kreatif

Basic GIS training for upgrading local government spatial planning Muhammad Izzudin; Stevanus Nalendra Jati; Wijaya Mardiansyah; Januar Eko Aryansah; Ferdiansyah R
Community Empowerment Vol 7 No 9 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.7131

The existence of the Indonesian government's One Map Policy (OMP) demands synergy to the regions. Sumatra is one of the areas that captures this opportunity. One of the follow-up actions to this policy is regional readiness in preparing qualified human resources in the geospatial field. Sriwijaya University as one of the universities in Indonesia that focuses on developing human resources in South Sumatra, facilitates local governments in developing employee capacity. This program was carried out for 5 days to learn about the basic level Geographic Information System (GIS) for Bappeda Lahat employees. This program is carried out in 3 stages, namely identification of partner problems, training, and evaluation. This training program has a positive impact on employees in Bappeda Lahat, namely being able to make location points for regional planning with SmartGPS, making spatial shapefile data and making thematic spatial maps according to the main tasks of the job fields of employees in Bappeda Lahat.

AKTIVISME PETANI TRANSNASIONAL: PERJUANGAN LA VIA CAMPESINA DAN SERIKAT PETANI INDONESIA UNTUK KEDAULATAN PANGAN Gunawan Lestari Elake; Retno Susilowati; Ferdiansyah R
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 5: Desember 2022
Publisher : LPSDI Bina Patria

This study aims to understand the transnational peasant activism of La Via Campesina and Serikat Petani Indonesia in striving for food sovereignty agenda, both at the global and national levels. This study uses social movements and transnational activism as theoretical frameworks. The data collection techniques is document analysis. This study shows that the struggle for food sovereignty simultaneously occurs in two model of transnational activism: externalization and internalization. La Via Campesina seeks to internationalize and institutionalize the food sovereignty agenda at the global level, while Serikat Petani Indonesia aims to change public policy at national level

JUSUF KALLA DALAM DIPLOMASI KEMANUSIAAN INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF IDIOSINKRATIK Julita Sari; Ferdiansyah Rivai
Sriwijaya Journal of International Relations Vol 1 No 2 (2021): Sriwijaya Journal of International Relations
Publisher : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

Artikel ini bertujuan mengetahui peran Jusuf Kalla dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan Indonesia dan menganalisa pengaruh personalitas Jusuf Kalla dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan Indonesia. Metode penelitian adalah metode kualitatif deskriptif.. Artkel ini menjelaskan bahwa Jusuf Kalla konsisten dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan Indonesia dengan adanya peran penting Jusuf Kalla menjadi negosiator dalam konflik Aceh. Dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan tersebut, terdapat faktor personalitas yang mempengaruhi Jusuf Kalla. Empat elemen personalitas tersebut yaitu Temperamen (Tingkat Sensitifitas Jusuf Kalla dalam merespon isu-isu kemanusiaan), konteks sosial (Nilai kebudayaan Bugis dalam kehidupan Jusuf Kalla), kognisi (prinsip pribadi dan pengaruh dari organisasi yang diikuti) dan motif Jusuf Kalla yaitu untuk kepentingan nasional guna mewujudkan perdamaian.

Keberhasilan La Via Campesina sebagai Gerakan Petani Transnasional dalam Memajukan Agenda Kedaulatan Pangan di Ekuador Gunawan Lestari Elake; Ferdiansyah Rivai; Retno Susilowati
Journal of Political Issues Vol 6 No 1 (2024): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v6i1.198

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perjuangan organisasi-organisasi petani anggota La Via Campesina di Ekudor sehingga berhasil mengintegrasikan agenda kedaulatan pangan ke dalam Konstitusi Ekuador 2008. Kerangka teoritis yang digunakan adalah gerakan sosial dengan berfokus pada elemen struktur mobilisasi untuk memahami kemunculan dan perkembangan sebuah gerakan sosial dalam memperjuangkan agenda-agenda politiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dengan teknik analisis data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberhasilan tersebut ditopang oleh sejumlah faktor, yakni (a) peran LVC dalam mendesiminasi gagasan kedaulatan pangan di tingkat global, yang pada gilirannya menjadi point of reference bagi perjuangan organisasi anggota di tingkat nasional, (b) kapasitas organisasi dalam memobilisasi sumberdaya jaringan, dan (c) mobilisasi dan partisipasi langsung dalam proses legal drafting konstitusi dengan memanfaatkan terbukanya kesempatan politik di bawah pemerintahan Rafael Correa.

Co-Authors Adi Inggit Handoko Azhar Azhar Gunawan Lestari Elake Isabella, Isabella Izzudin, Muhammad Januar Eko Aryansah Julita Sari Nurul Aulia Retno Susilowati Retno Susilowati Safura Fitri Hanifah Stevanus Nalendra Jati Wijaya Mardiansyah Yuniarsih Manggarsari

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search