cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lusy Liany
Contact Email
lusyliany@gmail.com
Phone
+6285263332791
Journal Mail Official
adil.jurnalhukum@yarsi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Yarsi Yarsi Tower Building Lt. 3 Jl. Letjen Soeprapto, Cempaka Putih
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
ADIL : Jurnal Hukum
Published by Universitas Yarsi
ISSN : 20866054     EISSN : 25979884     DOI : https://doi.org/10.33476/ajl
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal adil adalah jurnal yang berfokus pada ilmu hukum secara keseluruhan yang dihasilkan dari ilmu-ilmu dasar hukum, masyarakat serta penelitian ilmu hukum yang mengintegrasikan ilmu hukum dalam semua aspek kehidupan. Jurnal ini menerbitkan artikel asli, ulasan dan laporan kasus-kasus hukum yang menarik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018" : 7 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN TERKAIT PELUNASAN HUTANG OLEH DEBITOR (STUDI KASUS PUTUSAN No.50/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST) Wilda Prima Putri
Jurnal ADIL Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.384 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v9i2.827

Abstract

Nasabah debitor dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank dapat mengalamikesulitan untuk tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada bank kreditorkarena mengalami kepailitan. Akibatnya permasalahan muncul terkait bagaimanaperlindungan hukum terhadap bank misalnya Bank BNI sebagai pemegangjaminan kebendaan untuk memperoleh pelunasan piutang terhadap para debitoryang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga; dan bagaimana upaya hukum yangdapat ditempuh oleh Bank BNI sebagai pemegang jaminan kebendaan agardebitor pailit dapat melunasi utangnya. Hasil analisis menunjukkan bahwawalaupun instrumen hukum kepailitan berdasarkan UU PKPU tidak dapatsepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada bank sebagai kreditorpemegang jaminan kebendaan untuk memperoleh keseluruhan hak-haknyamelalui mekanisme penyelesaian piutang oleh kurator sampai saat berakhirnyakepailitan. Bank BNI belum melengkapi dengan regulasi, akta-akta danpersyaratan-persyaratan tambahan guna melindungi kepentingan bagi pelunasanseluruh piutangnya ketika terjadi kepailitan debitornya. Pembatasan waktu bagibank sebagai kreditor pemegang jaminan kebendaan untuk melakukan hakeksekusinya mengakibatkan UU PKPU tidak cukup efektif untuk memberikanperlindungan hukum kepada bank sebagai kreditor pemegang jaminan kebendaan.
PENGUASAAN TANAH DI INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERKAWINAN CAMPURAN DALAM FALSAFAH HUKUM Indah Jacinda; Jason Jusuf; Verlin Ferdina
Jurnal ADIL Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.961 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v9i2.828

Abstract

Kombinasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan internet,menyebabkan seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi secara globaldengan orang lain. Ini memungkinkan seseorang dapat menjalin hubungan, danterikat dalam pernikahan. Dengan adanya perkawinan campuran di Indonesia, halitu mempengaruhi kepemilikan harta masyarakat dalam perkawinan. Harta bersama dalam pernikahan juga dapat mengambil bentuk kepemilikan objek tertentu. Salahsatunya adalah Hak Milik yang merupakan hak paling kuat dan melekat yang dapatdimiliki atas tanah di Indonesia. Namun, banyak kasus muncul terkait statuskepemilikan hak atas tanah yang diperoleh orang asing melalui pencampuran asetperkawinan dalam pernikahan antar Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu jurnalpenelitian ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut status kepemilikan hak atastanah di Indonesia yang dimiliki oleh orang asing melalui perkawinan campuran.
ALTERNATIF PENYELESAIAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Maria Silvya E. Wangga; R. Bondan Agung Kardono
Jurnal ADIL Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.801 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v9i2.829

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu fenomena sosial yang sangatdekat dan tidak dapat kita sembunyikan lagi dari kehidupan sosial manusia. Padadasarnya setiap tindakan kekerasan selalu mengakibatkan perusakan terhadapemosi, psikologi, seksual, fisik dan atau material. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, merupakanketentuan khusus yang memberikan perlindungan terhadap perempuan. Bertitiktolak pada pandangan bahwa masalah kehidupan manusia yang begitu kongkrit,luas dan kompleks dalam masyarakat, tidak hanya harus dipecahkan denganundang-undang, karena undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, akantetapi masih ada sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan dalampenyelesaian dan penegakkan hukum di masyarakat, yakni forum penyelesaiansengketa berbasis komunitas biasa yang dijumpai dalam kehidupan keseharian.Seperti Shariah Councils, yang berlaku untuk kalangan perempuan muslim AsiaSelatan yang tinggal di Inggris atau pengadilan keluarga, (family Court), yang adadi New Zealand. Adanya kajian yang komprehensif serta melakukan studiinterdisipliner maka alternatif pengadilan keluarga dalam menyelesaikan perkarakekerasan terhadap perempuan, menjadi suatu paradigma yang dapat diterapkan diindonesia.
BENEFICIAL OWNERSHIP DAN KEWAJIBAN PELAPORAN ATAS TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN Armansyah Armansyah; Triastuti Triastuti
Jurnal ADIL Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.988 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v9i2.825

Abstract

Dimasukannya Notaris sebagai pelapor atas transaksi mencurigakan, Notarisberperan sebagai gatekeeper dalam tindak pidana pencucian uang, namunterkendala confidentiality of client yaitu menjaga kerahasiaan segala sesuatumengenai aktanya. Upaya mengatasi kendala pencegahan tindak pidana pencucianuang terkait confidentiality of client sebagai kewajiban pelaporan bagi notaris,antara lain: menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa Notaris sedangkanmenurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan notaris untukmerahasiakan akta yang dibuatnya. Kewajiban memperoleh informasi pemilikmanfaat juga perlu dilakukan oleh notaris apabila berkaiatan dengan perikatanlain, bahkan notaris wajib melakukan identifikasi lebih mendalam apabila pemilikmanfaat memiliki tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang ataupendanaan terorisme yang tergolong tinggi.
ANALISIS KEABSAHAN PENYADAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TANPA IZIN PENGADILAN Hardy Salim; Monika Kurnia; Nada Dwi Azhari
Jurnal ADIL Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.408 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v9i2.830

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu extraordinary crime yangpemberantasannya dilakukan secara besar-besaran. Sebagai salah satu upayapengungkapan dan pencarian alat bukti, penyadapan merupakan salah satu upayayang efektif dilakukan. Peneliti dalam hal ini bertujuan untuk mengungkapkeabsahan daripada penyadapan yang dilakukan oleh KPK tanpa izin pengadilan.Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945yang menyatakan bahwa seseorang berhak memperoleh, menyimpan, danmengolah dan menyampaikan informasi dengan segala cara yang ada, serta berhakatas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancamanketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasimanusia, sehingga penyadapan dianggap sebagai salah satu bentuk pembatasanhak asasi manusia. Penyadapan dalam kerangka hukum pidana haruslah dilakukandengan lawful interception, yang didasarkan pada peraturan yang mengatur secarateknis yang memadai. Apabila aparat penegak hukum melakukan suatupenyadapan tanpa prosedur yang jelas maka akan terjadi penyadapan yang tidaksah atau unlawful interception. Penyadapan yang tidak sah jelas melanggar hakasasi manusia yang mencemari keutuhan kehidupan pribadinya, baik jasmanimaupun rohani, yang mana sejatinya tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpapersetujuan darinya.
OPTIMALISASI KEBIJAKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI KULIT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Sonny Taufan; Risang Pujiyanto
Jurnal ADIL Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.235 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v9i2.826

Abstract

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) berlaku tanggal 31 Desember 2015. Haltersebut di Indonesia memberi implikasi positif yang harus dimanfaatkan danimplikasi negatif yang harus diantisipasi. Permasalahan kesiapan Indonesia dalammenghadapi Arus bebas barang dan tenaga kerja terampil. Penelitian inimerupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah menetapkan pedomanuntuk peningkatan daya saing nasional dan persiapan pelaksanaan MEA dalam 14(empat belas) strategi. Strateginya antara lain penerapan Standar NasionalIndonesia dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Penambahan lingkup SNIWajib dalam Industri Kulit mengacu pada Rencana Induk Pembangunan IndustriNasional Tahun 2015-2035 serta pertimbangan keselamatan, keamanan,kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan kompetensitenaga kerja dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pendidikanvokasi industri berbasis kompetensi yang diselenggarakan dengan mengacuSKKNI Industri Kulit. Dengan optimalisasi kebijakan SNI dan SKNNI,diharapkan Indonesia memiliki kesiapan lebih baik dalam menghadapi MEA.
URGENSI PENERAPAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA RINGAN DI LUAR PENGADILAN Dwiasih Nadyanti; Putri Nabila K. A.; Tiara Jayaputeri
Jurnal ADIL Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.147 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v9i2.831

Abstract

Bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana ringan, baik korbanmaupun pelaku hendaknya diperkenalkan dengan mekanisme Mediasi danPeradilan Restoratif atau Restorative Justice sebagai salah satu upaya penanganandengan Mediasi Penal yang sudah dipraktikkan sebagai penyelesaian SengketaAlternatif di berbagai negara dan telah membawa hasil yang positif, baik bagikorban, pelaku, dan masyarakat. Berkenaan dengan upaya penerapan MediasiPenal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan di luarpengadilan, dipertemukannya pelaku dan korban kejahatan secara langsungmengubah cara pandang hukum pidana yang selama ini dikenal statis dalammenyelesaikan sengketa dengan proses dan prosedur yang tetap kearah hukumpidana yang humanistis, karena dalam Mediasi Penal, fokus utamanya bukan padapembalasan terhadap tindakan pelaku, tetapi ada pada upaya penyembuhan danperdamaian. Maka dari itu, dalam setiap kebijakan penerapan mediasi penalsebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar Pengadilan bagi tindakpidana ringan harus dipertimbangkan sebagai nilai, serta pembaharuan hukumpidana diharapkan berorientasi pada pendekatan nilai-nilai yang hidup dalammasyarakat Indonesia maupun negara lain yang dapat dipakai sebagai acuandalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): DESEMBER 2025 Vol 16 No 1 (2025): JULI 2025 Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024 Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024 Vol 14 No 2 (2023): DESEMBER 2023 Vol 14, No 1 (2023): JULI 2023 Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 13, No 1 (2022): JULI 2022 Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021 Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021 Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 11, No 1 (2020): JULI 2020 Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019 Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011 Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018 Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017 Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016 Vol 5, No 2 (2014): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2014 Vol 3, No 2 (2012): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2012 Vol 3 No 2 Vol 1, No 1 (2010): ADIL Jurnal Hukum, Vol 1, No. 1, April 2010 Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 More Issue