Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik

spirit-publik
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : 19070489 EISSN : 25803875 DOI : https://doi.org/10.20961/sp

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Social Sciences

Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret (UNS). Jurnal ini menyajikan hasil penelitian dan artikel dalam lingkup kajian kebijakan dan manajemen publik.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 15, No 2 (2020)" : 8 Documents clear

WORKING FROM HOME POLICY FOR INDONESIAN CIVIL SERVANTS DURING CORONAVIRUS DISEASE PANDEMIC Rochmat Ali Syaefudin
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

World Health Organization (WHO) has declared Coronavirus disease (COVID-19) as global pandemic. According to 2019 data from the National Civil Service Agency (BKN), Indonesia has more than 4.28 million civil servants across the country. President Joko Widodo has urged everyone to stay at home, (including civil servants) and work from home. Working from home for Indonesian civil servants were new practice. None Art or Government Regulations regulates work from home policy before. Work from home policy implemented during COVID-19 pandemic in a bid to crub virus spreadness. Technology and qualified civil servants need to maintain public services from home. Regulations and Standart Operational Procedures (SOP) of work from home policy need to ensuring public interests and services not interrupted during pandemic period.

TATA KELOLA KEBIJAKAN PENGELOLAAN NOMOR PROTOKOL INTERNET DI INDONESIA : SEBUAH TINJAUAN LITERATUR Dyah Prabaningrum; Vishnu Juwono
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Nomor Protokol Internet sebagai sumber daya utama untuk berkomunikasi melalui jaringan internet perlu dikelola dengan baik untuk dapat mendukung Industri 4.0 di Indonesia. Forum Nasional Kebijakan Nomor Protokol Internet adalah kolaborasi dalam pengelolaan Nomor Protokol Internet antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dari berbagai sektor. Kolaborasi dalam pengelolaan dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan karena mempertimbangkan berbagai aspek dalam menghasilkan atau menerapkan kebijakan, serta mengelola program dan aset publik. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat kurangnya komitmen untuk menerapkan kebijakan yang telah dipersiapkan bersama. Studi literatur ini digunakan untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses tata kelola kebijakan Nomor Protokol Internet belum optimal karena terdapat dimensi tata kelola dalam proses kolaborasi yang belum terpenuhi. Diharapkan para pembuat kebijakan dapat meningkatkan proses tata kelola kebijakan; juga studi selanjutnya dapat menggunakan konsep tata kelola internet yang berbeda dan faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi dalam pengambilan kebijakan pada pengelolaan Nomor Protokol Internet untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif.

DILEMA KEBIJAKAN PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS PERDA DIY NO. 1 TAHUN 2014) Jayyidan Falakhi Mawaza; Zaenuddin Zaenuddin
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi serta menganalisis dilema kebijakan yang terjadi di dalam Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang analisis datanya dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Di dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat strategi penanganan yang cukup dilematis yakni strategi koersif dan preventif. Strategi koersif di dalam Perda ini, memiliki pasal-pasal yang cukup kontroversial seperti pemidanaan terhadap pengemis dan orang-orang yang memberi uang atau barang. Artikel ini mencoba membandingkan antara strategi koersif dengan strategi preventif serta dianalisis manakah strategi yang lebih efektif di dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan. Untuk mengetahui hal tersebut, tentunya artikel ini mencoba melihat sejauh mana implemetasi yang dilakukan atas kedua strategi tersebut.

SISTEMATIK REVIEW: FLEKSIBEL WORKING ARRANGEMENT (FWA) SEBAGAI PARADIGMA BARU ASN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Aulia Annisaa Fadhila; Lungid Wicaksana
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang berkenaan dengan sistem kerja pegawai, dalam hal ini khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Paradigma baru dibangun untuk menciptakan budaya kerja yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap situasi krisis. Kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) melalui Work From Home (WFH) dan Flexy time menjadi alternatif kebijakan menyikapi hal tersebut. Penulisan ini menggunakan metode Systematic Review dengan Logika Boolean melalui logika “AND” sebagai dasar pencarian jurnal internasional dibeberapa database yang telah dipilih melalui serangkaian prosedur. Dalam pelaksanaanya FWA memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi seperti gender, infrastruktur dan teknologi, kepemimpinan dan manajerial, kebijakan, serta jenis pekerjaan dan jabatan. Adapun hasilnya menunjukan bahwa penerapan FWA mengalami tren positif dengan antusias tinggi dibarengi dengan tingkat produktivitas tinggi melalui sistem kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, terlihat pula manfaat lain dibeberapa aspek yang berhubungan dengan efisiensi, gender, budaya, teknologi, dan transportasi. Namun perlu diperhatikan juga bahwa terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam pelaksanaan FWA ini seperti hubungan antara kesiapan teknologi dari instansi dan pegawai, sulitnya pengukuran produktivitas, peran antara kewajiban kantor dan kegiatan rumah tangga, serta masalah psikologis bagi pegawai. Dan pada akhirnya, apabila FWA memang dilakukan dan diterapkan secara optimal akan mendapatkan hasil yang efektif.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI DESA GENDONGARUM KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO Ni'matus Zakiyah; Liana OKtavia; Fatkhul Khairiyah; Muhammad Afthon Ilman
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Desa Gedongarum menjadi salah satu desa di Indonesia yang menerima program bantuan sosial dari pemerintah selama pandemi Covid-19. dalam penulisan ini yang menjadi fokus penelitian adalah 2 bentuk bantuan tunai yakni BST dan BLTDana-Desa. kedua bantuan tersebut berjalan selama 3 bulan terhitung dari mei hingga juni sebesar Rp. 600.000., setelah melakukan wawancara dan observasi langsung di desa gedongarum dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksaan keuda jenis bantuan sosial tersebut masih belum efektif jika dilihat dari saaran yang menerima bantuan. terdapat bebrapa warga di desa gedongarum yang merasa bahwa ia berhak mendapatkan dan sangat membutuhkan bantuan tersebut akan tetapi tidak mendapatkannya. kejadian tersebut menimbulkan kecemburuan sosial antar warga di desa Gedongarum. ketidaktepatan sasaran tersebut dikarenakan tidak adanya pembaharuan data ketika proses pelaksanaan bantuan sosial ini. akan tetapi, disamping itu jika dilihat dari segi waktu tidak ada keterlembatan pembagian kedua bantuan sosial ini. dalam artian selalu tepat waktu tiap bulannya dan nominalnya pun tidak pernah berkuirang. untuk mengatasi ketidakefektifan dibutuhkan pembaharauan data karena mengingat bantuan ini rencananya juga akan diperpanjang.

PENANGANAN PANDEMI COVID-19: KOLABORASI PEMERINTAH KABUPATEN BERSAMA KNPI GIANYAR DI KABUPATEN GIANYAR, BALI Ni Made Dwi Arisanti; I Wayan Suderana
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penangangan pandemi Covid-19 atas hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten bersama KNPI Gianyar di Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Gianyar berkolaborasi bersama KNPI Gianyar yang membawahi dan melibatkan seluruh pemuda Gianyar. Kolaborasi ini fokus pada pencegahan yang memanfaatkan teknologi informasi yang berwujud Aplikasi Karina, dan juga pendekatan dengan kearifan lokal menyama braya (gotong royong) dengan membentuk Satgas Pemuda Perangi Covid-19. Respons masyarakat Gianyar terhadap Aplikasi Karina sangat baik karena dapat menjadi alat proteksi diri bagi masyarakat ketika menghadapi pandemi Covid-19. Apikasi Karina juga sangat efektif dimanfaatkan dalam persiapan untuk memulai fase new normal di tengah pandemi yang masih terjadi, khususnya saat sedang melakukan aktivitas di luar rumah. Satgas Pemuda Perangi Covid-19 bergerak dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan protokol kesehatan dan aktif melakukan penyemprotan disinfektan. Local genius menyama braya mampu membentuk karakter pemuda Gianyar untuk berpartisipasi aktif dalam menghadapi problematika sosial. Kerjasama tersebut mampu menahan laju penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gianyar berkat peran besar pemuda yang dapat dijadikan senjata dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini.

INTEGRATION ZONE DEVELOPMENT IN BUREAUCRATIC REFORM Tiyas Nur Haryani; Apriana Puspasari
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Bureaucracy in Indonesia can be said as not optimal yet, so that there is still massive increase in corruption crime rate. Therefore, government conducts bureaucratic reform to reduce corruption practice. This research aimed to describe the implementation of bureaucratic reform in the attempt of suppressing corruption crime rate occurring in the organization of government in Indonesia. Analysis was conducted using library study providing descriptive qualitative data. Considering the data obtained from library study, it could be seen that Ministry of State Apparatuses Empowerment and Bureaucratic Reform has issued integrity zone policy in realizing corruption-free region (WBK)/ clean, catering-on bureaucratic region (WBBM).There are some important points in integrity zone development: change management, management arrangement, human resource management arrangement, accountability reinforcement, and public service quality improvement. Integrity zone policy is expected to give implication to the reduced corruption crime in government organization

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN TENTANG BURSA KERJA DI DINAS TENAGA KERJA KOTA SUKABUMI Najwa Nur Syariyah; Tuah Nur; Dine Meigawati
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Abstrak Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan Tentang Bursa Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan ketenagakerjaan tentang bursa kerja dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi. Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang menggambarkan fenomena yang bersifat nyata dengan apa yang terjadi dilapangan. Penelitian ini menggunakan empat variabel implementasi kebijakan dari George Edward meliputi komunikasi, sumber daya manusia, disposisi dan struktur birokrasi. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari sisi disposisi dan struktur birokrasi. Namun dari sisi komunikasi dan sumber daya manusia sudah dilaksanakan tetapi belum optimal. Hal tersebut dapat menghambat keberhasilan dari pelaksanaan bursa kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi dan perlu mendapat perhatian lebih penting dari pemerintah untuk kedepannya dalam pelaksanaan kebijakan bursa kerja.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 2 (2024): IN PRESS Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Volume 10, Nomor 2, Tahun 2015 Volume 10, Nomor 1, Tahun 2015 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rino A. Nugroho, Ph.D

Contact Email
-

Phone
+62271637358

Journal Mail Official
spiritpublikfisip@gmail.com

Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rino A. Nugroho, Ph.D

Contact Email -

Phone +62271637358

Journal Mail Official spiritpublikfisip@gmail.com

Editorial Address Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rino A. Nugroho, Ph.D

Contact Email
-

Phone
+62271637358

Journal Mail Official
spiritpublikfisip@gmail.com

Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA