Garuda - Garba Rujukan Digital

The Reflection Of Environmental Law In Local Wisdom Concept Of Balinese People In Bali Budiana, I Nyoman; Suderana, I Wayan
Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Environment is a place for living things to live their life. The environment must be kept, maintained and developed continuously in the variety of plants existing in it. Therefore, the water source can be maintained and it can flow all the time. A simple but effective step to provide essential benefits for human life is by empowering customary people with a variety of local wisdom they have in keeping and maintaining the forest. All people who behave selfishly tend to exploit these resources, that lead to a decrease in the quality and quantity of natural resources. This selfish and free behaviors exploit natural resources, so the environment is damaged and the society as a whole suffers losses from generation to generation. Bali, supported by 1493 customary villages (pakraman), has a basic concept in managing the environment known as the Tri Hita Karana concept. All forms of activities that lead to conservation efforts and a more progressive arrangement in Balinese society will be able to be maintained well.

The Reflection Of Environmental Law In Local Wisdom Concept Of Balinese People In Bali I Nyoman Budiana; I Wayan Suderana
Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/ijhsrs.v3i1.801

Environment is a place for living things to live their life. The environment must be kept, maintained and developed continuously in the variety of plants existing in it. Therefore, the water source can be maintained and it can flow all the time. A simple but effective step to provide essential benefits for human life is by empowering customary people with a variety of local wisdom they have in keeping and maintaining the forest. All people who behave selfishly tend to exploit these resources, that lead to a decrease in the quality and quantity of natural resources. This selfish and free behaviors exploit natural resources, so the environment is damaged and the society as a whole suffers losses from generation to generation. Bali, supported by 1493 customary villages (pakraman), has a basic concept in managing the environment known as the Tri Hita Karana concept. All forms of activities that lead to conservation efforts and a more progressive arrangement in Balinese society will be able to be maintained well.

REALITAS KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI BALI Yustina Agninoy Jarut; Wayan Widhiastini; Wayan Joniarta; Wayan Suderana
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

KPU Provinsi Bali sebagai lembaga yang bersifat vertikal, senantiasa berusaha membangun budaya organisasi agar kinerja pegawainya dapat berkembang dengan baik. Sebagai lembaga yang bersifat vertikal dimana seluruh program dan anggarannya sangat tergantung dari KPU-RI sebagai atasannya. Pada titik inilah KPU Provinsi Bali seringkali menghadapi masalah dalam rangka membangun budaya organisasi yang bisa sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawainya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Realitas Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Kinerja Pegawai Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali. Jenis penelitian ini adalah deskriftif kualitatif, Sumber data yang digunakan dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang mana informan yang dalam penelitian ini adalah Komisioner, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Pegawai KPU Provinsi Bali. Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik pemeriksaan keabsahan data adalah triangulasi (sumber dan metode). Dalam hasil penelitian diperoleh penelitian ini dianalisis dari teori kepemimpinan, teori budaya organisasi dan teori kinerja yaitu dilihat dari nilai-nilai yang dimiliki pimpinan, fungsi budaya organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa kepemimpinan, budaya organisasi dan kinerja pegawai KPU Provinsi Bali sudah optimal dan saran dari penelitian ini yaitu diharapkan KPU Provinsi Bali lebih meningkatkna lagi kepemimpinan dan budaya organisasi yang sudah ada di KPU Provinsi Bali agar Kinerja Pegawai semakin meningkat.Kata Kunci: Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kinerja

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG Windi Dwi Arista; Wayan Suderana
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memberlakukan Kartu Identitas Anak (KIA) yang di harapkan menjadi Kartu Identitas bagi anak. KIA wajib dimiliki setiap anak.Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun2016. Tujuan KIA untuk meningkatkan Pendataan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara. Data yang di gunakan merupakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriftif kualitatif. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kebijakan KIA terutama dari segi tata pelaksanaannya serta hasil yang dapat di laksanakan dan diterima masyarakat. Secara fisik hasil pelaksanaan KIA telah dirasakan dengan baik dan pendistribusiannya telah merata dirasakan oleh semua golongan atau lapisan masyarakat, Namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan fungsi dan manfaat KIA.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak (KIA), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

PENANGANAN PANDEMI COVID-19: KOLABORASI PEMERINTAH KABUPATEN BERSAMA KNPI GIANYAR DI KABUPATEN GIANYAR, BALI Ni Made Dwi Arisanti; I Wayan Suderana
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penangangan pandemi Covid-19 atas hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten bersama KNPI Gianyar di Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Gianyar berkolaborasi bersama KNPI Gianyar yang membawahi dan melibatkan seluruh pemuda Gianyar. Kolaborasi ini fokus pada pencegahan yang memanfaatkan teknologi informasi yang berwujud Aplikasi Karina, dan juga pendekatan dengan kearifan lokal menyama braya (gotong royong) dengan membentuk Satgas Pemuda Perangi Covid-19. Respons masyarakat Gianyar terhadap Aplikasi Karina sangat baik karena dapat menjadi alat proteksi diri bagi masyarakat ketika menghadapi pandemi Covid-19. Apikasi Karina juga sangat efektif dimanfaatkan dalam persiapan untuk memulai fase new normal di tengah pandemi yang masih terjadi, khususnya saat sedang melakukan aktivitas di luar rumah. Satgas Pemuda Perangi Covid-19 bergerak dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan protokol kesehatan dan aktif melakukan penyemprotan disinfektan. Local genius menyama braya mampu membentuk karakter pemuda Gianyar untuk berpartisipasi aktif dalam menghadapi problematika sosial. Kerjasama tersebut mampu menahan laju penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gianyar berkat peran besar pemuda yang dapat dijadikan senjata dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini.

STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI ADMINISTRATIF DI MUNICIPIO DILI TIMOR-LESTE I Wayan Joniarta; I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P; Inácio Soares; Wayan Suderana
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

This research aims to empirically elaborate the implementation of administrative decentralization in Municipio Dili Timor-Leste. This research scrutinizes human resource, financial resource, facilities and implementing structure in bureaucracy to identify implementation effectiveness. This research applies qualitative methods using interviews as methods for collecting data, observation and document reviews. This research found that the implementation of administrative decentralization has not yet been effective. There is a need for capacity building to improve government officers' capability to better off the quality of public service.

REALITAS KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI BALI Jarut, Yustina Agninoy; Widhiastini, Wayan; Joniarta, Wayan; Suderana, Wayan
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jids.v2i2.1707

KPU Provinsi Bali sebagai lembaga yang bersifat vertikal, senantiasa berusaha membangun budaya organisasi agar kinerja pegawainya dapat berkembang dengan baik. Sebagai lembaga yang bersifat vertikal dimana seluruh program dan anggarannya sangat tergantung dari KPU-RI sebagai atasannya. Pada titik inilah KPU Provinsi Bali seringkali menghadapi masalah dalam rangka membangun budaya organisasi yang bisa sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawainya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Realitas Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Kinerja Pegawai Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali. Jenis penelitian ini adalah deskriftif kualitatif, Sumber data yang digunakan dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang mana informan yang dalam penelitian ini adalah Komisioner, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Pegawai KPU Provinsi Bali. Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik pemeriksaan keabsahan data adalah triangulasi (sumber dan metode). Dalam hasil penelitian diperoleh penelitian ini dianalisis dari teori kepemimpinan, teori budaya organisasi dan teori kinerja yaitu dilihat dari nilai-nilai yang dimiliki pimpinan, fungsi budaya organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa kepemimpinan, budaya organisasi dan kinerja pegawai KPU Provinsi Bali sudah optimal dan saran dari penelitian ini yaitu diharapkan KPU Provinsi Bali lebih meningkatkna lagi kepemimpinan dan budaya organisasi yang sudah ada di KPU Provinsi Bali agar Kinerja Pegawai semakin meningkat.Kata Kunci: Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kinerja

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG Arista, Windi Dwi; Suderana, Wayan
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memberlakukan Kartu Identitas Anak (KIA) yang di harapkan menjadi Kartu Identitas bagi anak. KIA wajib dimiliki setiap anak.Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun2016. Tujuan KIA untuk meningkatkan Pendataan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara. Data yang di gunakan merupakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriftif kualitatif. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kebijakan KIA terutama dari segi tata pelaksanaannya serta hasil yang dapat di laksanakan dan diterima masyarakat. Secara fisik hasil pelaksanaan KIA telah dirasakan dengan baik dan pendistribusiannya telah merata dirasakan oleh semua golongan atau lapisan masyarakat, Namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan fungsi dan manfaat KIA.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak (KIA), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

LEGAL STRENGTH OF POWER OF ATTORNEY OF IMPOSING GUARANTEE RIGHTS REGARDING THE ISSUANCE OF REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL LAND AGENCY NUMBER 8 OF 2012 Nandari, Ni Putu Sawitri; Sutrisni, Ketut Elly; Suderana, Wayan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3789

The Power of Attorney for Imposing Mortgage is a special power of attorney, does not contain the power to take other legal actions other than imposing Mortgage as stipulated in chapter 15 of Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land (UUHT). Notary as a Public Official who is authorized to make authentic deeds is also authorized to make a Power of Attorney to impose Mortgage in accordance with the provisions stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN). However, in its development the process of making a Power of Attorney for Imposing Mortgage by a Notary experienced obstacles which became a problem in writing this thesis which was related to the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning provisions for the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This research is a normative research, namely by looking for legal materials based on library research. Legal materials obtained from library research will be analyzed using a qualitative descriptive method. The type of approach used is the legal concept analysis approach and the approach through laws and regulations. The results of the study show that the Power of Attorney for Imposing Mortgage made by a Notary after the issuance of Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012 has permanent legal force. Notaries have their own legal umbrella within their authority to make a Power of Attorney to impose Mortgage as stipulated in UUJN. Therefore, the provisions contained in the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012 cannot be applied to Notaries.

Legal Protection Due to Flight Delays Reviewed from Transportation Law in Indonesia Nandari, Ni Putu Sawitri; Yudas Swastika, I Gusti Bagus; Julia Mahadewi, Kadek; Suderana, I Wayan; Rusmana, I Putu Edi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5471

As an air transport passenger, it is very important to know about the rights as consumers so that when there are irregularities or violations, passengers can demand their rights to be fulfilled. Currently, it is not uncommon in air transportation activities, airlines do not fulfill their obligations as business actors. The problem in this study is what is the legal protection due to flight delays in terms of transportation law in Indonesia? and what efforts can be made by passengers in minimizing flight delays? The research method used in this study is normative legal research with a statutory approach, a fact approach, and a conceptual approach. This research uses primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this study was obtained from literature research. In this study, the legal material analysis technique used is a juridical descriptive technique. Preventive legal protection in flight delays is regulated in Article 146 of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. Meanwhile, repressive legal protection in resolving disputes that have arisen due to flight delays is regulated in Article 9 paragraph 1 of the Minister of Transportation Regulation Number 89 of 2015 regulating flight delay compensation. Provisions related to administrative sanctions for business actors who have violated their obligations are regulated in Article 60 paragraph 2 of the Law. Efforts that passengers can make in minimizing delays are by choosing a reliable airline by paying attention to On Time Performance (OTP) as a service standard

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search