cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaldi Rusnaedy
Contact Email
zaldi.rusnaedy.s@unpacti.ac.id
Phone
+6285242124861
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
Published by Universitas Pancasakti Makassar
ISSN : -     EISSN : 26849992     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Good Governance; Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Kebijakan publik; Manajemen Publik dan Pemerintahan; Tata Kelola Bencana; Resolusi Konflik; Politik Lokal; dan Demokrasi Digital.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020" : 5 Documents clear
Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Yusuf Adam Hilman; Wakhidah Agustin Rahayu
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i1.30

Abstract

The management of the budget at the level of the village is an important thing because of a limited budget as a means of achieving welfare, But it should be noted that it needs to use measurements So that it can be known whether the management of we already have the by the regulations. This research is qualitative descriptive with an emphasis on depiction studies to answer the formulation of the problem at hand. The results of the study explained that indicators of the quality of accountability the management of APBDes lembah Village, Indicators include: accountability leadership, accountability process, accountability, and accountability policy program implemented in The village Lembah administration. In terms of interviews with informants that start over the formulation of management APBDes to accountability APBDes have included all society elements village, all criteria met. Pengelolaan anggaran di level desa merupakan hal penting karena anggaran merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan, namun perlu diperhatikan bahwa perlu adanya pengukuran terhadap penggunaannya, sehingga dapat diketahui apakah pengelolaan anggaran sudah sesuai dengan aturan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penekanan pada penggambaran hasil kajian untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian menjelaskan bahwa indikator akuntabilitas pengelolaan APBDes Desa Lembah, indikator tersebut meliputi: akuntabilitas kepemimpinan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Lembah. Ditinjau dari hasil wawancara dengan informan bahwa mulai dari awal proses penyusunan APBDes sampai pertanggungjawaban pengelolaan APBDes sudah mengikutsertakan seluruh unsur masyarakat desa, semua kriteria terpenuhi.
Perlindungan Pemerintah Daerah Terhadap Kelompok Minoritas “Towani Tolotang” di Sulawesi Selatan Herman Lawelai
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i1.34

Abstract

This article describes the efforts of the regional government to protect the Towani Tolotang people as a minority group in fighting for their identity, the argumentation of justice and group rights in the midst of a pluralistic culture. This article is analyzed with; historical agreements, equal rights, and cultural diversity. Using qualitative research methods, this study found that until now the minority group "Towani Tolotang" still exists in cultural practices as well as in social interactions with the wider community. Relations between communities are supported by local government policy by providing forums that embrace interfaith community leaders, security forces and government elements in fostering community. Artikel ini menggambarkan upaya pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat Towani Tolotang sebagai kelompok minoritas dalam memperjuangkan identitas mereka, argumentasi keadilan dan hak-hak kelompok di tengah-tengah budaya pluralistik. Artikel ini dianalisis dengan; perjanjian sejarah, persamaan hak, dan keanekaragaman budaya. Menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa sampai sekarang kelompok minoritas "Towani Tolotang" masih ada dalam praktik budaya serta dalam interaksi sosial dengan masyarakat luas. Hubungan antar masyarakat didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dengan menyediakan forum yang merangkul tokoh masyarakat lintas agama, pasukan keamanan dan elemen pemerintah dalam membina masyarakat.
Optimalisasi Sektor Pariwisata Pulau Kenawa Guna Meningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Yudhi Lestanata; Ilham Zitri
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i1.35

Abstract

Human life is highly dependent on natural resources. It is the main and fundamental capital to meet the needs of human life. In this regard, optimizing the use of natural resources must be achieved by considering the potential aspects, conformity sustainability, and consistency, of the benefits to realize its sustainability. To achieve this optimization required the maintenance action at the point of normal balance. This study aims to find out how the role of Local Government in optimizing the potential of tourism in Kenawa Island and what are the factors inhibiting the optimization of tourism potential in Kenawa Island. This type of research is qualitative descriptive, taking the location in Poto Tano Village Poto Tano Sub-district, West Sumbawa Regency, data source in this research is primary data and secondary data. Based on the results of the research indicates that the optimization efforts undertaken by the Regional Government in developing the tourism potential of Kenawa Island are with community participation, environmental carrying capacity, promotion, the involvement of all stakeholder, local ownership involvement, resource utilization continues, accommodating community aspirations, monitoring and program evaluation, environmental accountability, community training. Kehidupan manusia sangat tergantung pada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan modal utama dan fundamental untuk memenuhi kebutuhan kehidupan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka optimalisasi penggunaan sumber daya alam harus dicapai dengan mempertimbangkan aspek potensi, kesesuaian, kelestarian dan konsistensi manfaat untuk mewujudkan keberlanjutannya. Untuk mencapai optimalisasi ini diperlukan adanya tindakan pemeliharaan pada titik keseimbangan yang normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mengoptimalisasikan potensi wisata di Pulau Kenawa serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi potensi wisata di Pulau Kenawa. Jenis penelitian ini adalah deskriftif kualitatif, mengambil lokasi di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi wisata Pulau Kenawa adalah dengan partisipasi masyarakat, daya dukung lingkungan, promosi, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, keterlibatan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya berlanjut, mengakomodasi aspirasi masyarakat, monitor dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan pada masyarakat.
Problematics of Multiparty Systems in Indonesia Aditya Putera Adiguna; Rifaid Rifaid; Zaldi Rusnaedy
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i1.36

Abstract

Political parties are not only an important part of the many functions they carry out such as representation, recruitment and outreach), but there are complex relationships between parties and form work systems in their political practice. Party system is an analysis to examine party behavior as part of a system, that is, how each party interacts with each other. the party system consists of single parties, dual parties and multiparty parties. This paper tries to identify various kinds of problems caused by the application of a multiparty system by using literature studies based on upstream research. Indonesia is a democratic country that adopts a multiparty system in its political activities which is characterized by the many parties competing for government power. A multiparty system when combined with a presidential government system raises various problems, such as the possibility of electing a minority president, too many parties joining the coalition to become a fat coalition, and the stability of the government is disrupted. Partai politik tidak hanya merupakan bagian penting dari banyak fungsi yang dilakukan seperti perwakilan, rekrutmen dan penjangkauan, tetapi ada hubungan yang kompleks antara partai-partai dan pembentukan sistem kerja dalam praktik politik. Sistem kepartaian adalah analisis untuk memeriksa perilaku partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana masing-masing pihak berinteraksi satu sama lain. sistem kepartaian terdiri dari partai tunggal, dwi-partai dan partai multipartai. Artikel ini mencoba mengidentifikasi berbagai jenis masalah yang disebabkan oleh penerapan sistem multipartai dengan menggunakan studi literatur berdasarkan penelitian terdahulu. Indonesia adalah negara demokratis yang mengadopsi sistem multipartai dalam kegiatan politiknya yang ditandai oleh banyak pihak yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan pemerintah. Sistem multipartai ketika digabungkan dengan sistem pemerintahan presidensial menimbulkan berbagai masalah, seperti kemungkinan memilih presiden minoritas, terlalu banyak partai yang bergabung dalam koalisi untuk menjadi koalisi yang gemuk, dan stabilitas pemerintahan terganggu.
Toko Milik Rakyat (Tomira) dan Kesejahteraan Masyarakat Kulon Progo Azka Abdi Amrurobbi; Moch Edward Trias Pahlevi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i1.38

Abstract

Toko Milik Rakyat (Tomira) is a government policy based on Kulon Progo Regional Regulation No. 11 of 2011 concerning Protection and Empowerment of Traditional Markets and the Arrangement of Modern Shopping Centers and Stores. Tomira is in the form of a partnership between Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with modern stores such as Alfamart and Indomaret in Kulon Progo. The purpose of the Tomira’s policy is to improve the welfare of the community and increase economic growth. The question to be answered in this research is related to the process of forming a Tomira’s policy. This study uses an analysis for policy approach with a focus on analyzing the policy process using a society based governance model. The method in this research uses the literature study method which is collaborated with qualitative methods. The results of this resarch explain that in the process of policy formulation through improving the welfare of the Tomira, the government should be oriented to the society in order to create the widest prosperity for the society. Conflicts of interest between the actors allowed to appear in the policy. Behind that, there is also a political side to the policy. The welfare improvement policy through the Tomira was used by the regional head of Kulon Progo Regency as a political strategy to increase his electability. The author considers that there needs to be regulations that clarify the technical aspects of improving welfare through Tomira. Toko Milik Rakyat (Tomira) merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang dilandasi oleh Peraturan Daerah Kulon Progo No. 11 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Tomira tersebut berbentuk kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan toko modern seperti Alfamart dan Indomaret di Kulon Progo. Tujuan dari kebijakan Toko Milik Rakyat (Tomira) ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini terkait dengan proses pembentukan kebijakan Toko Milik Rakyat (Tomira). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis untuk kebijakan (analysis for policy) dengan fokus pada analisis proses kebijakan dengan menggunakan model society based governance. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang dikolaborasikan dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira), pemerintah harus berorientasi kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat menciptakan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Konflik kepentingan antar aktor memungkinkan untuk muncul dalam kebijakan tersebut. Dibalik itu juga terdapat sisi politis dalam kebijakan tersebut. Kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira) digunakan oleh kepala daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai strategi politik untuk meningkatkan elektabilitasnya. Penulis menganggap bahwa perlu ada peraturan yang memperjelas terkait teknis kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira).

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): JGLP, NOVEMBER 2025 Vol 7 No 1 (2025): JGLP, MAY 2025 Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024 Vol 6 No 1 (2024): JGLP, MEI 2024 Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023 Vol 4 No 2 (2022): JGLP, NOVEMBER 2022 Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022 Vol 3 No 2 (2021): JGLP, NOVEMBER 2021 Vol 3 No 1 (2021): JGLP, MEI 2021 Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020 Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020 Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019 Vol 1 No 1 (2019): JGLP, MEI 2019 More Issue