cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaldi Rusnaedy
Contact Email
zaldi.rusnaedy.s@unpacti.ac.id
Phone
+6285242124861
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
Published by Universitas Pancasakti Makassar
ISSN : -     EISSN : 26849992     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Good Governance; Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Kebijakan publik; Manajemen Publik dan Pemerintahan; Tata Kelola Bencana; Resolusi Konflik; Politik Lokal; dan Demokrasi Digital.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020" : 7 Documents clear
Kebijakan Sinergitas R & D Pemerintah, Komunitas Epistemik, dan Sektor Swasta dalam Percepatan Kemandirian Industri Pertahanan Endro Tri Susdarwono
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.50

Abstract

The purpose of this research is to discuss R&D synergy policies of government, epistemic community, and private sector in accelerating the independence of the Indonesian defense industry. This research is a qualitative research, the type of research uses a comprehensive analytical study and analytical normative approach. The government is aware of the importance of building national research capacity in defense technology. That awareness must be followed up with concrete policies, measurable results, and strategic cooperation with other national components. Human resources or researchers, academics, and innovators who are members of various research institutions are basically a "pool of knowledge" that studies and understands various aspects of the technology, managerial, and social-political industry of the defense, so that it is in an irreplaceable position as the driving force of the ideals of independence in the defense industry. Increasing the capability and mastery of defense industry technology must be done through research and development (R&D) and engineering activities. R&D activities are also an absolute requirement for defense independence and the ability to respond to the development of defense and security technology.
Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ilham Zitri; Rifaid Rifaid; Yudhi Lestanata
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.60

Abstract

The Village Fund is one of the government policies that is prioritized to finance the development and empowerment of the community, the implementation of which is prioritized by using self-managed resources / local raw materials, and strived by absorbing more local workforce. This study aims to determine the use of village funds used in accordance with the program, the results of the use of village funds and community involvement in the Village of Poto Tano, District of Poto Tano, West Sumbawa Regency. The research approach used is descriptive qualitative. Using data collection techniques through interviews with informants who are considered to have the potential to provide information about the use of the Village Fund in the development of Poto Tano Village, Poto Tano Subdistrict, West Sumbawa Regency, also through observation and documentation of the results of the utilization of the Village Fund. The results showed that the Utilization of Village Funds in Improving the Welfare of Poto Tano Village, Poto Tano Subdistrict, West Sumbawa Regency, Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages could not be said to be effective. This can be proven by the number of Community Empowerment programs that are still far different from the number of Village Development programs that have been realized in accordance with the plan of the program set by the Village Government through the Musrenbangdes. Community involvement in the implementation of the use of village funds in Poto Tano Village also cannot be said to be good, where the community is still not fully included in the preparation up to the implementation of the programs that were set at the time of the Musrenbangdes. Keywords: Implementation, Village Funds, Public welfare.
Upaya Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Anirwan Anirwan; Aswar Annas
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.61

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode masukan (the infut storage), yakni Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan Matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE) dan pencocokan (the matching stage), yakni matriks SWOT. Matriks IFE dan matrix EFE dibuat dengan menggunakan lima langkah, yakni identifikasi factor kunci internal dan eksternal, tahap pemberian bobot, tahap penetapan skala, tahap kalkulasi bobot dan skala, tahap menjumlahkan bobot dengan skala penilaian, sedangkan penyusunan strategi peningkatan kinerja layanan dilakukan pemilihan 5 besar dari nilai scoring tertinggi dari faktor-faktor kunci internal dan ekternal yang kemudian dimasukkan kedalam matrix SWOT untuk dilakukan pencocokan (matching tool). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng telah mendapatkan penilaian baik oleh anggota DPRD meskipun masih tetap perlu untuk terus dilakukan peningkatan layanan agar bisa mencapai penilaian sangat baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja layanan Sekretariat DPRD maka strategi yang dapat dilakukan adalah penyediaan media aspirasi berbasis online dalam mendukung kerja- kerja anggota DPRD dan peningkatan sosialisasi dan publikasi terkait tugas, fungsi dan kinerja anggota DPRD; peningkatan dukungan pendidikan dan pelatihan pegawai sekretariat dalam menciptakan profesionalitas aparatur sekretariat DPRD dan update informasi dan regulasi melalui Website DPRD yang terintegrasi dengan website pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten; peningkatan kemampuan adaptasi pegawai secretariat DPRD dalam menyesuaikan perubahan regulasi tanpa mengurangi kualitas layanan; penyediaan TV informasi kegiatan anggota DPRD yang berbasis IT dan pembuatan buku saku regulasi dalam mendukung kinerja anggota DPRD.
Penerapan NPS dalam Pelayanan Penerbitan SKPD Kendaraan Bermotor Berbasis Online pada SAMSAT Kalimantan Tengah Muhammad Yusuf; Ainun Jariah; Sadar Sadar
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.93

Abstract

Diberlakukannnya undang-undang tentang pemerintahan daerah, menuntut setiap daerah untuk mampu mandiri mengatur dan mengelola segala kebutuhan rumah tangganya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu sumber pembiayaan yang menjadi potensi besar sebagai pendapatan asli daerah yaitu penerimaan pajak. Penggunaan kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan pokok saat ini, mengingat bahwa kemajuan zaman yang menuntut serba cepat dalam melakukan segala hal. Selain itu, dengan jangkauan wilayah yang luas seperti pada daerah Kalimantan Tengah, tentunya moda transportasi berupa kendaraan bermotor menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, dengan penggunaan kendaraan bermotor yang marak, maka menjadi potensi besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Untuk dapat maksimal dalam penerimaan pajak, pemerintah melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak. Penerapan paradigma New Public Service dalam pelayanan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor yang berbasis online merupakan salah satu perwujudan dari komitmen pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan dan kondisi yang terjadi pada masyarakat, terutama pada saat pandemi covid-19 ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data dikumpulkan berbasis digital atau dalam jaringan (online) . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penerapan NPS dalam Pelayanan Penerbitan SKPD Kendaraan Bermotor Berbasis Online pada SAMSAT Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelayanan penerbitan surat kendaraan bermotor pada SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan konsep New Public Service dimana orintasi pelayanan dipusatkan pada kebutuhan masyarakat atau khususnya pengguna layanan, akan tetapi dalam proses penerapan konsep tersebut masih ditemukan berbagai kendala terutama mengenai fasiltas pendukung.
Manajemen Mitigasi Krisis Pangan di Era Pandemi Covid 19 A. Jusriadi; Laode Amijaya Kamaluddin; Azhar Aljurida
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.96

Abstract

Wabah pandemi Covid 19 telah menyeret manusia dalam masalah besar, cara penularan wabah yang menjadikan interaksi manusia sebagai media penyebaran menjadikan pola interaksi berubah dalam kurun waktu yang cepat dan drastis, pembatasan pergerakan orang dan barang diyakini sebaga solusi untuk mengenhentikan penyebaran covid 19. Alhasil mata rantai distribusi menjadi terhambat disegala lini tak terkecuali pangan, beberapa negara didunia termasuk Indonesia terancam krisis pangan disebabkan hilangnya keseimbangan atau pasokan dengan jumlah konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun informasi dari berbagai sumber untuk dianalisis dengan pendekatan analisis kritis diskursus yang mengkaji tentang makna dan subtansi dibalik peristiwa Covid 19 dan ancaman krisis pangan. Hasil temuan analisis menunjukkan bahwa Indonesia terancam krisis pangan disebabkan stok cadangan beras yang dikuasai oleh Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) hanya tersedia selama beberapa bulan. Olehnya itu diperlukan manajemen mitigasi krisis pangan melalui penguatan peran Bulog dalam menyerap produksi petani, dan memberi perluasan kewenangan untuk membuat kebijakan dalam hal penyediaan stok pangan di masa pandemi Covid 9 guna menciptakan kepastian terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat.
Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019 Tawakkal Baharuddin
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.133

Abstract

Public information disclosure is an important aspect of realizing a good governance system. The Indonesian government, through the Law on Public Information Disclosure, continues to strive so that all public agencies can provide easy access to information. This study uses a qualitative approach with data sources derived from documentation studies, news sites, and websites. The results of this study indicate that there is a fairly positive trend in which the North Luwu Regency Government has managed to obtain the highest score for three (3) consecutive years, namely 2017, 2018, and 2019 for information disclosure with the predicate Towards Informative. This achievement is influenced by the performance of the government which continues to make various efforts, namely, socialization and training, replication of innovations, utilization of website-based networks, and the availability of Command Center facilities. This achievement is also considered to affect maximum results in the future to obtain the title of Informative in the aspect of public information disclosure
Initiative and Implementation of The Public Service Innovation by Regional Government in Indonesia Wisber Wiryanto
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.134

Abstract

Based on the Government Regulation No. 38/2017 Concerning Regional Innovation, the government of Indonesia has established an innovation policy for the regional government to improve public services. Therefore, it is the need a study to answer the question, how steps are needed by regional government agencies to carry out initiative and implementation of public service innovation? The purpose of this study, to find out about steps, problems, and solutions for regional government agencies in implementing public service innovation. The research method through the library research method uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques using printed and electronic media instruments, websites to collect secondary data which is relevant for this study. Furthermore, a qualitative analysis technique was used to analyze data. The locus of this study was selected through a purposive sampling technique, so the regional government agencies with implemented public service innovation can be selected. This study was conducted in 2019. The results of this study shown, there are variations among regional government agencies in implementing public service innovation. On the one hand, some regional government agencies have implemented both initiative and implementation of public service innovation. While on the other hand, some regional government agencies have not yet implemented initiatives and implementation of public service innovation. Therefore, some regional government agencies need to be made as an innovation laboratory to encourage public service innovation.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): JGLP, NOVEMBER 2025 Vol 7 No 1 (2025): JGLP, MAY 2025 Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024 Vol 6 No 1 (2024): JGLP, MEI 2024 Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023 Vol 4 No 2 (2022): JGLP, NOVEMBER 2022 Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022 Vol 3 No 2 (2021): JGLP, NOVEMBER 2021 Vol 3 No 1 (2021): JGLP, MEI 2021 Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020 Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020 Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019 Vol 1 No 1 (2019): JGLP, MEI 2019 More Issue