cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Suryono, S.H., M.H
Contact Email
ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id
Phone
+6281330470898
Journal Mail Official
jurnal.hukum@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl. Karimata No 49 Sumbersari Jember
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : 18580106     EISSN : 25023926     DOI : http://dx.doi.org/10.32528/faj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE" : 5 Documents clear
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing di PT. Primo Indo Ikan, Bali Menurut Undang-Undang BPJS Choirunnisa, Mutiara
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i1.22962

Abstract

AbstrakPenggunaan tenaga kerja asing di Indonesia tidak dapat dipungkiri, dan pada prinsipnya penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam dua hal, yaitu tenaga kerja asing yang membawa modal dan membawa keahlian dalam hal pengetahuan. Selain dari dua hal tersebut, secara umum tidak diperbolehkan dan harus mengutamakan tenaga kerja dari Indonesia. Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lokal maupun asing wajib mendaftarkan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) untuk menjamin kehidupan sosial para pekerjanya. Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Jaminan sosial ini ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang bekerja di Indonesia. Peraturan mengenai BPJS bagi tenaga kerja asing tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) Undnag-Undang BPJS yang menjelaskan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Namun pelaksanaan BPJS di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali bertentangan dengan ketentuan mengenai pelaksanaan BPJS bagi Tenaga Kerja Asing dalam Undang- Undang BPJS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan jaminan sosial bagi tenaga kerja asing di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali dan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak jaminan sosial bagi tenaga kerja asing di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja dan juga undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan hasil penelitian pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja asing di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali bertentangan dengan undang-undang.Kata Kunci: PT. Primo Indo Ikan, Tenaga Kerja Asing, Jaminan Sosial
Kedudukan Hukum Surat Edaran Nomor 5/Se-400.Hk.02/Ii/2022 Terkait Dengan Peralihan Hak Atas Tanah Satria, Rahmad
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i1.22963

Abstract

Abstrak[A1] Menteri ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penetapan Hak Milik dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) pada tahun 2022, mengeluarakan surat edaran terkait dengan Kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Transfer Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Susunan Rumah Susun karena Jual Beli. Sedangkan, Kepesertaan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukan merupakan syarat dalam proses peralihan hak milik karena jual beli. Munculnya permasalahan dari sisi hukum, mengingat pada tanggal 18 Agustus 2022, Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat dari Sekretaris Jenderal yang menunda pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Keikutsertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Pengalihan Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Rumah Susun Karena Jual Beli. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana kedudukan hukum Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Perihal Penundaan Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia ?”. Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelaah ketentuan perundang-undangan atau statue approach. Sumber data dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara normatif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik secara deduktif.Kata Kunci: Peralihan Tanah, Peraturan Kebijakan, Jaminan Kesehatan. 
PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK CIPTA TERHADAP MARAKNYA PRAKTIK PLAGIARISME KARYA SENI MUSIK TERKAIT COVER LAGU Haryanto Ramajaya, Muhamad Raihan
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i1.22961

Abstract

AbstrakKarya seni musik merupakan bentuk ekspresi kreatif yang memiliki nilai komersial dan estetika yang tinggi. Dalam era digital saat ini, maraknya praktik plagiatisme terkait cover lagu telah menjadi isu yang signifikan dalam industri musik. Praktik tersebut melibatkan penggunaan karya orisinal tanpa izin dari pemilik hak cipta, yang berdampak negatif baik bagi pemilik hak cipta maupun bagi industri musik secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik hak cipta terhadap maraknya praktik plagiatisme karya seni musik terkait cover lagu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait hak cipta dan praktik plagiatisme dalam industri musik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik hak cipta memiliki sejumlah instrumen hukum untuk melindungi karya seni musik mereka dari praktik plagiatisme terkait cover lagu. Perlindungan hukum yang tersedia meliputi hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta, seperti hak reproduksi, hak distribusi, dan hak publikasi. Selain itu, kerjasama antara pemilik hak cipta, platform musik, dan lembaga pengelola hak cipta juga memiliki peran penting dalam mencegah dan mengatasi plagiatisme dalam industri musik. Namun, penegakan hukum terhadap praktik plagiatisme dalam industri musik masih menjadi tantangan. Keterbatasan sumber daya dan perbedaan regulasi hukum di berbagai yurisdiksi dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pemilik hak cipta, platform musik, dan industri musik secara keseluruhan untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan penegakan hukum terkait plagiatisme dalam industri musik. Kata kunci: perlindungan hukum, pemilik hak cipta, praktik plagiatisme, karya seni musik, cover lagu.
Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Mahendra, Rayhan Syahbana
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i1.22964

Abstract

AbstrakKecerdasan buatan (AI) telah menjadi bidang studi yang populer dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan AI semakin meluas dan diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk industri kreatif seperti seni lukis dan karya suara. Namun, penggunaan AI dalam industri kreatif juga menimbulkan masalah terkait hak kekayaan intelektual (HKI). Artikel ini mengkaji masalah HKI yang timbul dalam konteks penggunaan komersial seni AI, khususnya dalam industri kreatif di Indonesia. Di Indonesia, HKI diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik hak cipta atas karyanya. Namun, undang-undang ini belum mengakui kecerdasan buatan sebagai subjek hukum pencipta yang berhak mendapatkan perlindungan hak cipta. Regulasi hak cipta di Indonesia perlu diperbarui agar responsif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil dan pembahasan artikel ini membahas penggunaan komersial lagu ciptaan kecerdasan buatan suara dan analisis terhadap hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jurnal ini menyoroti bahwa penggunaan komersial karya suara kecerdasan buatan menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang memiliki hak cipta atas karya tersebut dan apakah karya tersebut memiliki hak cipta. Hak cipta dianggap sebagai hak privat yang melekat pada pencipta, namun belum ada pengaturan yang khusus mengenai suara kecerdasan buatan. Permasalahan ini membutuhkan analisis hukum lebih lanjut untuk memahami implikasi penggunaan seni kecerdasan buatan untuk keperluan komersial dalam industri kreatif di Indonesia.Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Karya Suara, Penggunaan Komersial
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BTPN JENIUS DALAM KASUS PEMBOBOLAN DANA REKENING Dewi, Davina
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i1.22959

Abstract

AbstrakPerlindungan hukum mewujudkan bentuk upaya untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum. Maraknya perkembangan teknologi telah memberikan pergeseran dan pembaharuan dalam tindak kejahatan melalui digital, salah satunya mengenai pembobolan dana rekening. Dalam hal ini nasabah merupakan pihak yang dirugikan dan harus mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode study case yang merujuk kepada pembobolan rekening yang dialami oleh nasabah bank Jenius. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum nasabah jenius dalam kasus pembobolan dana rekening sangat bergantung pada kebijakan serta tanggungjawab Bank Digital dalam aspek perlindungan konsumen terhadap para nasabah.Kata kunci: Perlindungan hukum, Nasabah, Bank digital

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 2 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 1 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 1 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 2 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 2 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE More Issue