cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Suryono, S.H., M.H
Contact Email
ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id
Phone
+6281330470898
Journal Mail Official
jurnal.hukum@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl. Karimata No 49 Sumbersari Jember
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : 18580106     EISSN : 25023926     DOI : http://dx.doi.org/10.32528/faj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE" : 7 Documents clear
KAJIAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN SATWA LANGKA DI INDONESIA Cahyaning Tyas, Irene Intan
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i2.22971

Abstract

AbstrakKonservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem di Indonesia, termasuk perlindungan spesies langka, sangat penting. Keberadaan spesies endemik di suatu kawasan konservasi dapat menjadi indikator bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut lestari. Namun, luas hutan alam di Indonesia semakin menyusut, dan pertumbuhan populasi serta peradaban manusia semakin mengancam kehidupan hewan. Untuk mengatasi masalah ini, metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis perlindungan dan konservasi spesies langka di Indonesia. Pendekatan penelitian menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk melindungi dan melestarikan kawasan konservasi, seperti Taman Hutan Raya, Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam. Pengelolaan kawasan konservasi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Efektivitas pengelolaan konservasi di Indonesia masih kurang dan perlu adanya perbaikan dalam proses, keluaran, dan hasil. Strategi pengelolaan konservasi yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia mencakup klasifikasi konservasi karang untuk meningkatkan teknik penilaian karang, dengan tujuan utama melindungi keanekaragaman hayati.Kata Kunci: Satwa langka, Pengelolaan, Konservasi
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Maulidah, Khilmatin
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i2.22968

Abstract

AbstrakUndang-Undang Narkotika sampai saat ini sudah mengalami tiga kali perubahan dan didalamnya mengatur perihal pertanggungjawaban korporasi, namun kemudian timbul pertanyaan mengenai bagaimana mungkin korporasi bisa dibebankan pertanggungjawaban sedangkan korporasi tidak bernyawa, dan tidak dapat bergerak yang otomatis korporasi tidak mempunyai mens rea. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika di Indonesia dan apa hambatan normatif pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan Kebijakan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) subjek tindak pidana yaitu pengurus termasuk pimpinan korporasi dan korporasi yang bersangkutan. Apabila terjadi tindak pidana narkotika oleh korporasi, maka kedua subjek tindak pidana tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Ancaman pidana terhadap korproasi pun dikenakan pemberatan berupa denda dengan dilipat gandakan 3 kali dari denda yang dilakukan oleh perorangan. Kemudian korporasi juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan usaha. Selain terhadap korporasi, ancaman pidana juga dikenakan terhadap pengurus korporasi dalam hal ini termasuk juga pimpinan korporasi. Pertanggungjawaban terhadap pengurus di sini berupa pidana penjara dan denda yang diatur di dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, dan Pasal 129 serta Pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hambatan normatif dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tidak ada pedoman pemidanaan bagi korporasi yang tidak membayar denda dan tidak ada pedoman pemidanaan untuk penjatuhan pidana minimum khusus bagi korporasi.Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Narkotika
MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM DARI PENYEDIA FILM GRATIS (Studi Terhadap Putusan Perkara No.762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb) Iman, Muh
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i2.22967

Abstract

AbstrakEksistensi hak Cipta sebagai wujud  hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai wujud hak Cipta. Kecerobohan hak cipta bisa memberi impact jelek bagi penciptanya, sering kali kecerobohan hak cipta membuat pemilik dari hak cipta mengalami kerugian ekonomi. Dalam hal ini, tentunya perlindungan hukum hak cipta harus ditegakkan. Karya sinematografi yaitu film yang seharusnya dilindungi hak penciptanya oleh Undang-Undang Hak Cipta, tetapi dalam kenyataannya banyak yang melakukan pembajakan digital dan illegal downloading dari film aslinya. Kemajuan teknologi sekarang ini membawa dampak yang baik sekaligus dampak yang buruk. Pembajakan digital di era sekarang yang semakin marak. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum hak cipta merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran hak cipta seperti download film online. Artikel ini membahas tentang bagaimana dampak buruk download film melalui cara yang tidak legal atau pembajakan digital serta penegakan hak cipta dalam menghadapi masalah illegal downloading. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan Statute Approach. 
Pengaturan Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana Navisa, Fitria Dewi
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i2.22966

Abstract

AbstrakAsas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menjawab keinginan masyarakat dan para pencari keadilan menuntut agar penyelesaian perkara melalui pengadilan berjalan sesuai dengan asas tersebut. Secara teoritis asas ini mengatur agar hambatan tidak terjadi di masyarakat, namun pada praktiknya penerapan asas ini sukar ditemukan. Dengan demikian, penilitian ini mengkaji bagaimana penerapan asas peradilan cepat dan biaya ringan dalam proses perkara perdata, dan apa perbedaan penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam hukum acara pidana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori hukum tertentu sebagai landasan analisa untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Teori yang digunakan yaitu; Teori Kepastian Hukum, dan Teori Kemanfaatan Hukum. Metode pendekatan yang digunakan bersifat normatif, 2 macam pendekatan yang digunakan  yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan adalah salah satu dasar pijakan bagi setiap lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara, baik itu perkara perdata ataupun perkara pidana.  Penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan ini dibuktikan dengan tenggang waktu upaya hukum, pengabungan perkara, dan bebas biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal ini dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan.Kata kunci : Asas, hukum acara perdata, peradilan
Kajian Kriminologi dan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Warga Negara Nigeria di Indonesia Serta Penindakan Imigrasi Dalam Penegakan Hukumnya Ginting, Eldi Brema
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i2.22965

Abstract

AbstrakMaraknya kasus pelanggaran tindak pidana berupa pelanggaran lalu lintas oleh WNA di Indonesia terjadi karena belum maksimalnya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh apparat. Oleh karena itu, tujuan artikel ini untuk memahami konsep suatu penegakan hukum dan proses imigrasi, termasuk komponen serta aparat penegak hukum di Indonesia. Hasil diperoleh kajian bahwa selain pihak kepolisian, hakim, dan jaksa, intitusi pemerintah lain seperti Direktorat Jenderal Imigrasi juga berperan dalam proses penyidikan hingga pemberian sanksi hukum sesuai peraturan dan wewenang yang berlaku. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan serta teori kontrol sosial merupakan dua aspek yang dapat digunakan untuk menjadi dasar penyidikan dan penegakan hukum dalam konteks keimigrasian. Oleh karena itu, kajian Pustaka yang membahas mengenai konsep penegakan hukum ini dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan dalam penerapan penegakan hukum di Indonesia dengan tentunya setelah dikaji dalam konteks akademis.
Kepastian Hukum Penarikan Royalti Lagu dan/atau Musik Secara Komersial Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Rozi, Moch Fatkhur
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i2.22970

Abstract

AbstrakPemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dikarenakan UMKM merupakan salah satu roda pendorong laju ekonomi di era wabah COVID-19. Di sisi lain, Pemerintah mengeluarkan PP No. 56 tahun 2021 tentang Penarikan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Terdapat beberapa UMKM di sektor fb seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah seperti pedagang kaki lima seringkali didapati memutar musik pada saat beroperasi. Pasal 3 ayat 1 PP No. 56/2021 menyebutkan bahwa, setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti. Penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk layanan publik yang bersifat komersial disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 PP No. 56/2021. Ayat tersebut hanya menyebutkan beberapa sektor usaha saja tanpa mencantumkan jenis usaha yang termasuk dalam kategori UMKM. Melihat permasalahan yang menyangkut UMKM tersebut, perlu pengkajian lebih lanjut mengenai hakikat  merupakan layanan publik bersifat komersial. Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimana pengaturan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik oleh Usaha Mikro Kecil Menengah? Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memutar lagu dimana masuk kedalam kategori bentuk layanan publik bersifat komersial. Metode yuridis normatif dipilih menjadi tipe penelitian dalam penulisan ini dengan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Metode deduktif dipilih sebagai metode analisa bahan hukum dalam penulisan. Hasil yang diperoleh dari pembahasan meliputi. Penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik secara komersial dalam layanan publik yang bersifat komersial harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kekayaan Intelektual (LMKN).  yang merupakan layanan publik yang sifatnya komersial juga terkena ketentuan tersebut, tetapi besaran biaya royalti yang harus dibayarkan belum ditentukan secara spesifik. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang memberikan kepastian hukum terkait pembayaran royalti bagi UMKM.Kata kunci: UMKM, Kepastian Hukum, Royalti
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 Tahun 2003 Maulidin, Adinda Farah
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i2.22972

Abstract

Abstrak Abstrak Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Kecelakaan kerja merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi pada pekerja di perusahaan. Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian adalah Apakah yang menjadi kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut UU Nomor 13 Tahun 2003. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum serta pertanggungjawaban terhadap jaminan keselamatan dan kesehatan bagi buruh/pekerja pada Studi Kasus Putusan PN Banjarmasin Nomor 23/Pdt.sus-PHI/2020/PN Banjarmasin Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang diterapkan terhadap buruh yang mengalami kecelakaan kerja pada putusan Nomor 23/Pdt.sus-PHI/2020/PN Banjarmasin dan mengetahui tanggung jawab perusahaan terhadap buruh yang mengalami kecelakaan kerja pada putusan Nomor 23/Pdt.sus-PHI/2020/PN Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan buku tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian adalah Apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja berhak menerima santunan berupa uang dan biaya pengobatan dari PT. JAMSOSTEK atau dari pengusaha jika belum terdaftar sebagai peserta Jamsostek . Selanjutnya mengenai ganti rugi dalam hubungannya dengan tenaga kerja yang wajib diberikan oleh perusahaan adalah memberikan hak-hak pekerja seperti yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 3 Tahun 1992 dan UU No.14 tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kesimpulan dari penelitian adalah mengenai masalah keselamatan dan kesehatan berdasarkan Studi Kasus Putusan No.23/Pdt.sus-PHI/2020/PN Banjarmasin bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan kerja harus membuktikan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kesalahan pengusaha atau kelalaian pengusaha. Kata Kunci : Kecelakaan Kerja, Perlindungan, Buruh

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 2 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 1 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 1 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 2 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 2 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE More Issue