Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Prophetic Law Review IBLAM Law Review VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal of Law Jurnal Hukum Ekualitas
Maulidah, Khilmatin
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Maulidah, Khilmatin
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i2.22968

Abstract

AbstrakUndang-Undang Narkotika sampai saat ini sudah mengalami tiga kali perubahan dan didalamnya mengatur perihal pertanggungjawaban korporasi, namun kemudian timbul pertanyaan mengenai bagaimana mungkin korporasi bisa dibebankan pertanggungjawaban sedangkan korporasi tidak bernyawa, dan tidak dapat bergerak yang otomatis korporasi tidak mempunyai mens rea. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika di Indonesia dan apa hambatan normatif pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan Kebijakan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) subjek tindak pidana yaitu pengurus termasuk pimpinan korporasi dan korporasi yang bersangkutan. Apabila terjadi tindak pidana narkotika oleh korporasi, maka kedua subjek tindak pidana tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Ancaman pidana terhadap korproasi pun dikenakan pemberatan berupa denda dengan dilipat gandakan 3 kali dari denda yang dilakukan oleh perorangan. Kemudian korporasi juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan usaha. Selain terhadap korporasi, ancaman pidana juga dikenakan terhadap pengurus korporasi dalam hal ini termasuk juga pimpinan korporasi. Pertanggungjawaban terhadap pengurus di sini berupa pidana penjara dan denda yang diatur di dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, dan Pasal 129 serta Pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hambatan normatif dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tidak ada pedoman pemidanaan bagi korporasi yang tidak membayar denda dan tidak ada pedoman pemidanaan untuk penjatuhan pidana minimum khusus bagi korporasi.Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Narkotika
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) DALM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Maulidah, Khilmatin; Hengki, Muhammad Rizqi; Sari, Ratna Kumala
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.386

Abstract

Gagasan pembentukan perusahaan tidak secara khusus menyebutkan identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari kegiatan korporasi tersebut. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) merupakan isu khusus dalam rezim anti pencucian uang karena mereka sering kali tidak dilibatkan dalam sistem hukum ketika tindak pidana pencucian uang sedang diselidiki. Definisi isu dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) mematuhi hukum dan peraturan Indonesia, serta bagaimana kesalahan pidana pemilik manfaat (Beneficial Owner) untuk pelanggaran pencucian uang terkena dampak. Studi ini bermaksud untuk memutuskan kebutuhan bagi pemilik manfaat sesuai dengan peraturan dan pedoman yang relevan dan kewajiban pidana pemilik yang membantu dalam tindak pidana pencucian uang. Konsekuensi dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme merupakan komponen yang digunakan untuk mengakui transparansi pemilik manfaat dari korporasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi merupakan pedoman pelaksanaan untuk Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Selanjutnya, pemilik manfaat yang melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dihubungkan dengan Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5.
The Urgency of Enacting the Asset Confiscation Bill for the Eradication of Corruption and Money Laundering in Indonesia Maulidah, Khilmatin; Sari, Ratna Kumala; Melissa, Aldisa; Fitryantica, Agnes
Prophetic Law Review Vol. 7 No. 1 June 2025
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol7.iss1.art5

Abstract

Corruption and money laundering are classified as extraordinary crimes due to their significant impact on state finances and their potential to destabilize the national economy. These crimes not only result in the direct loss of public funds but also undermine trust in state institutions, obstruct development programs, and damage Indonesia's international reputation. Given the magnitude of these threats, there is an urgent need for effective legal mechanisms to recover stolen assets swiftly and efficiently. This study explores the urgency of ratifying the Asset Confiscation Bill as a critical step in enhancing Indonesia’s legal framework for combating corruption and money laundering. Currently, Indonesia’s asset recovery mechanisms are limited by procedural constraints embedded in existing laws on corruption and money laundering. These laws generally require a court decision with permanent legal force before any assets can be confiscated. Such a requirement often hampers swift action and allows perpetrators to conceal or transfer illicit assets during lengthy legal processes. This study, which uses a normative legal research method, relies on an analysis of laws, legal doctrines, relevant literature, and legal dictionaries to assess the shortcomings of current asset confiscation regulations. The findings suggest that the Asset Confiscation Bill holds great potential to fill these legal gaps. If enacted, the bill could provide a legal basis for the non-conviction-based confiscation of assets, enabling law enforcement to act more decisively in reclaiming assets suspected to be linked to corruption or money laundering. Such a reform would significantly bolster Indonesia’s efforts to combat economic crimes and protect national financial integrity.
Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Sari, Ratna Kumala; Maulidah, Khilmatin; Kurnia, Kamal Fahmi
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4368

Abstract

The implementation of general elections (Pemilu) is an important indicator in a democratic system because people can participate in determining their political choices for the country and its government. This study aims to analyse how criminal law enforcement is carried out in overcoming criminal acts of money politics against the implementation of current elections? and how is criminal law enforcement in preventing criminal acts of money politics against the implementation of elections in the future? Data was collected through normative legal research methods by inventorying positive law and literature, then analysed using a qualitative approach. The results of the study indicate that law enforcement against the practice of money politics in general elections (Pemilu) has problems, especially in terms of regulation, namely related to the weaknesses of the Election Law which can cause certain legal subjects to escape from the criminal trap of the Election Law. The Election Law only regulates the prohibition of money politics practices to givers or people who promise. While the recipient is not strictly regulated
Efektivitas Hukuman Mati sebagai Deterren dalam Kejahatan Korupsi: Studi Kasus di Negara-negara Asia Aditya, Muhamad Ghozi; Maulidah, Khilmatin; Soliehin, Rizky Amalia; Amri, Ahmad Almaududy
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1444

Abstract

Corruption has become a chronic ailment troubling many countries, especially in the Asian region. Numerous nations are seeking stringent solutions to combat this crime, one of which is the implementation of the death penalty as a form of deterrence or prevention. This research aims to analyze the effectiveness of the death penalty as a preventative tool against corruption crimes in Asian countries. The research methodology employed is descriptive qualitative, utilizing a case study approach on several Asian nations that enforce the death penalty for corruption offenses. The findings suggest that even though the death penalty is considered one of the methods to reduce corruption crime rates, its effectiveness as a deterrent varies across countries, depending on factors like legal culture, legal system, and public support for the punishment. This study provides an in-depth view of the extent to which the death penalty can serve as a preventive measure against corruption crimes in Asia and offers recommendations for nations currently considering implementing or revising death penalty policies in the context of corruption offenses.
Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia Arum, Siti Khumairoh Kusuma; Maulidah, Khilmatin
Jurnal Hukum Ekualitas Vol 1 No 1 (2025): Jan-Jun 2025
Publisher : PT. Kaka Media Visi Sistematis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56607/73krj443

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of over criminalisation in the criminal law system, where minor offences with insignificant impacts are often addressed excessively. Conventional criminal law makes the condition trapped in formalism and positivism, which results in rigid application of law and less responsive to the social context, so that the existing criminal law tends to ignore the difference between significant and insignificant impacts of legal acts. This can cause the punishment to be disproportionate and unfair. Therefore, the principle of insignificance emerged as one of the progressive laws, in order to overcome the injustice caused by the rigid application of law through criminal law reform. The research method used in this research is normative juridical which involves progressive theory as proposed by Dr Satjipto Rahardjo, that the criminal law paradigm emphasises the ability to adapt to changing times and the needs of society so that the law does not become a rigid set of rules, but as a tool to achieve justice and welfare for the community. From this research, it is concluded that the renewal of criminal law through the ratification of the new Criminal Code in Law Number 1 Y ear 2023 by recognising the principle of insignificance is an important step towards a more modern and proportional criminal law system. This principle reduces over-criminalisation of minor offences, conserves legalresources, and replaces the retributive approach with substantive justice. The application of the principle of insignificance in the new Criminal Code also leads to restorative justice by reducing the burden on the justice system and shifting the focus to non-punitive resolution. This principle allows for the resolution of minor cases through alternative mechanisms such as mediation or restitution.However, challenges such as the potential for abuse of discretion and conservative public perceptions need to be addressed with clear regulation, training of law enforcement officers, and public education. With consistent application, this principle can create a more efficient, humane, and just criminal justice system.
MODEL OF SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS TO ENSURE THE PROTECTION AND WELFARE OF DOMESTIC WORKERS IN THE ADMINISTRATIVE CITY OF EAST JAKARTA: MODEL PENGAWASAN IMPLEMENTASI HAK KONSTITUSIONAL UNTUK MENJAMIN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA TIMUR Hapsoro, Fakhris Lutfianto; Maulidah, Khilmatin; Jadidah, Fikrotul; Lita, Ade; Wendra, Muhammad; Wicaksono, Muhammad Ragil; Supriyanto
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 4 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i4.6316

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of domestic workers (PRT) within the framework of constitutional and statutory law, identify the factors contributing to weak supervision over the fulfillment of domestic workers' rights in the household sector, and formulate an effective supervision model within the administrative context of East Jakarta. Employing a normative-empirical legal method with statutory, conceptual, and sociological approaches, this research integrates primary data obtained through interviews and Focus Group Discussions (FGDs) involving government institutions and civil society organizations. The findings reveal that constitutional protection for domestic workers is guaranteed under Article 27(2) and Article 28D(2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). Nevertheless, implementation remains weak due to the absence of legal recognition of households as workplaces within the national labor law framework. The ineffectiveness of supervision in fulfilling domestic workers' rights is attributed to four key factors: limited scope of supervision, restricted jurisdiction and authority of local government agencies at the administrative city level, institutional fragmentation among state bodies, and a formalistic bureaucratic culture. As a solution, this study proposes an effective supervision model grounded in the principles of legal inclusivity, institutional collaboration, and community participation. The model consists of five main components: (1) neighborhood-based registration (RT/RW) to ensure that domestic employment relationships are officially recorded and monitored by the state; (2) strengthening the role of Domestic Worker Placement Agencies (LPPRT) as legal entities responsible for training and grievance mechanisms; (3) integration of cross-agency complaint systems through proactive technology-based coordination; (4) public education and empowerment of domestic worker communities to enhance legal awareness; and (5) establishment of complaint centers at the sub-district (kecamatan) level. This study concludes that labor law reform should aim to recognize domestic work as a legitimate form of employment, decentralize supervisory authority, and develop a living legal system rooted in the values of social justice.
Co-Authors Aditya, Muhamad Ghozi Amri, Ahmad Almaududy Arum, Siti Khumairoh Kusuma Fitryantica, Agnes Hapsoro, Fakhris Lutfianto Hengki, Muhammad Rizqi Jadidah, Fikrotul Kamal Fahmi Kurnia Lita, Ade Melissa, Aldisa Ratna Kumala Sari, Ratna Kumala Soliehin, Rizky Amalia Supriyanto Wendra, Muhammad Wicaksono, Muhammad Ragil