Articles
<![CDATA[Memperkuat Legalitas Usaha UMKM Melalui Pendampingan di PCA Sumbersari Jember ]]>
<![CDATA[Iman, Muh]]>;
<![CDATA[Fauziyah, Fauziyah]]>
<![CDATA[ Journal Of Humanities Community Empowerment Vol. 1 No. 2 (2023): Journal of Humanities Community Empowerment ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/jhce.v1i2.834
<![CDATA[Eksistensi legalitas usaha sangat penting sekali. Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, walaupun usaha yang dijalankan berskala kecil atau mikro (UMKM) supaya usahanya dapat dinyatakan sah secara hukum. Akan tetapi legalitas usaha sering diabaikan oleh para pelaku usaha, termasuk oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tujuan diadakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilik UMKM di PCA Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum kepada pelaku usaha UMKM. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan sosialisasi yang diikuti oleh pelaku usaha yang berada di wilayah PCA Sumbersari. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah pengelolaan sumber daya manusia terkait pentingnya memiliki legalitas usaha dan pembuatan panduan tata cara mengurus dokumen legalitas usaha untuk UMKM. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) 30 (tiga puluh) pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah PCA Sumbersari Kabupaten Jember]]>
<![CDATA[Pembatalan Sewa Menyewa Oleh Pihak Ke 3 (Tiga) Dengan Objek Tanah Kas Desa ]]>
<![CDATA[Humairah, Intan Balgis]]>;
<![CDATA[Iman, Muh]]>
<![CDATA[ National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 5 (2023): Proceeding SIGMA-1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perjanjian sewa-menyewa termasuk dalam perjanjian konsepsual, dalam pengesahannya perjanjian tersebut mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan mengenai pokok-pokok penting dari perjanjian tersebut. Salah satu perjanjian sewa-menyewa yang terjadi ada di Desa Grati yang dilakukan oleh kepala desa dengan orang lain dengan objek tanah kas desa. Akan tetapi terdapat permasalahan dimana terjadi pembatalan sewa menyewa dengan objek tanah kas desa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu muncul permasalahan apakah bisa pembatalan sewa menyewa dengan objek tanah kas desa dilakukan oleh pihak ke tiga. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konsepsual, dan kasus dengan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku, dan jurnal. Pembatalan sewa menyewa yang terjadi di desa grati pada dasarnya tidak bisa dibatalkan oleh pihak ketiga. Hal tersebut mengacu pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian sewa-menyewa dengan objek tanah kas desa tersebut. Oleh karena itu diharapkan pihak kepala desa lebih transparan dalam mengelola tanah kas desa.]]>
<![CDATA[The Effect of Using Picture Word Inductive Model (PWIM) on Students Writing Descriptive Paragraphs Ability ]]>
<![CDATA[Wahyudi, Clariza Firzanita]]>;
<![CDATA[Iman, Muh]]>
<![CDATA[ National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 6 (2023): Proceeding SIGMA-1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Banyak kita jumpai kafe-kafe yang memutar lagu untuk mengisi kekosongan suasana. Tentu saja, ketika memutar lagu atau musik di ruang publik jelas diperlukan kepastian hukum untuk melindungi hak ekonomi berupa royalti pemegang hak cipta lagu atau musik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan royalti pemutaran lagu menggunakan aplikasi streaming oleh kafe secara komersial di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa kafe di daerah Sumbersari, Kabupaten Jember ditemukan fakta bahwa tidak ada satu pun kafe yang membayarkan royalti atas pemutaran lagu menggunakan aplikasi streaming. Pengguna dalam hal ini pemilik atau karyawan kafe menyangka pemutaran lagu menggunakan aplikasi streaming secara komersial adalah hal yang lumrah dilakukan tanpa ada kewajiban untuk membayar royalti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan royalti pemutaran lagu menggunakan aplikasi streaming oleh kafe secara komersial di Kabupaten Jember belum efektif dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum mengetahui kewajiban atas pemanfaatan hasil karya cipta berupa lagu serta pelaksanaan dan penegakan tentang regulasi yang ada.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 17 Ta- hun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ]]>
<![CDATA[Nisa’ , Nuning Choirun]]>;
<![CDATA[Iman, Muh]]>
<![CDATA[ National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 6 (2023): Proceeding SIGMA-1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 rentang perkawinan istilah perkawinan campuran adalah perkawinan an- tara dua orang yang ada diindonesia tunduk pada hukum yang lainnya, karena perbe- daaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawi- nan campuran antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembanagn zaman dimana peristiwa perkawinan campuran yang demikian merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasa- lahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan. Permasalahan tersebut akan timbul sebelum atau sesudah terjadinnya perkawinan bahkan faktor utama perma- salahan terjadi Ketika telah memiliki anak . Pada kenyatannya perlindungan anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran belum diakomodir dengan baik . Metode yang digunakan pada penelitian ini yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan ber- dasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas- asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif bahan hukum primer dan sekunder. tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.]]>
<![CDATA[MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM DARI PENYEDIA FILM GRATIS (Studi Terhadap Putusan Perkara No.762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb) ]]>
<![CDATA[Iman, Muh]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/faj.v21i2.22967
<![CDATA[AbstrakEksistensi hak Cipta sebagai wujud hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai wujud hak Cipta. Kecerobohan hak cipta bisa memberi impact jelek bagi penciptanya, sering kali kecerobohan hak cipta membuat pemilik dari hak cipta mengalami kerugian ekonomi. Dalam hal ini, tentunya perlindungan hukum hak cipta harus ditegakkan. Karya sinematografi yaitu film yang seharusnya dilindungi hak penciptanya oleh Undang-Undang Hak Cipta, tetapi dalam kenyataannya banyak yang melakukan pembajakan digital dan illegal downloading dari film aslinya. Kemajuan teknologi sekarang ini membawa dampak yang baik sekaligus dampak yang buruk. Pembajakan digital di era sekarang yang semakin marak. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum hak cipta merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran hak cipta seperti download film online. Artikel ini membahas tentang bagaimana dampak buruk download film melalui cara yang tidak legal atau pembajakan digital serta penegakan hak cipta dalam menghadapi masalah illegal downloading. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan Statute Approach. ]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Hutang Piutang Dalam Perspektif Hukum Adat: Studi Putusan NomoR: 94/ Pdt.G/2018/PN Btl ]]>
<![CDATA[Iman, Muh]]>
<![CDATA[ Intelektualitas Jurnal Penelitian Lintas Keilmuan Vol. 1 No. 2 (2024): August ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/intelektualitas.v1i2.3118
<![CDATA[Perjanjian lisan banyak terjadi dalam pergaulan sosial yang sederhana, dan seringkali tidak disadari namun telah terjadi, perjanjian, misalnya dalam kegiatan berbelanja di berbagai tempat, misalnya di pasar kebutuhan sehari-hari, hutang piutang dengan teman, dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa perjanjian lisan banyak dijumpai pada perjanjian sederhana. Dalam artian perjanjian tersebut tidak mempersulit hubungan hukum dan juga tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi. Apalagi ketika diperkarakan di pengadilan, pihak yang disangka melakukan wanprestasi melakukan pembelaan dengan tidak mengakui atau mengingkari telah membuat perjanjian lisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara utang piutang apakah hakim telah memenuhi asas-asas perjanjian yang ada dalam masyarakat dan akibat hukum yang timbul apabila hakim dalam mengadili perkara tidak berdasarkan penerapan asas-asas yang hidup. di dalam komunitas. Penelitian ini diawali dengan kajian yang cermat terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi terkait dengan munculnya kasus-kasus konkrit di masyarakat. Urgensi penelitian ini dilakukan sebagai upaya mengubah kebiasaan masyarakat dalam membuat alat bukti tertulis dalam melakukan perbuatan hukum]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial ]]>
<![CDATA[purnomo, bagas trias]]>;
<![CDATA[Iman, Muh]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2118
<![CDATA[Digitalisasi dengan bantuan teknologi yang semakin canggih dan akses internet yang ada. Kini, keperluan manusia dapat lebih praktis dan cepat terselesaikan. Hal ini juga terjadi, karena adanya modernitas. Modernitas merupakan sebuah proses perkembangan yang tidak dapat di pungkiri di seluruh negara, tidak terkecuali pada negara berkembang. Kita juga dapat melihat adanya modernitas dengan munculnya penerapan pengetahuan ilmiah pada setiap aspek kehidupan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aspek hukum penjualan akun Netflix illegal melalui media social. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif artinya penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan dengan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Dalam hal tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Netflix terhadap penjualan akun Netflix illegal melalui media sosial. Dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi Netflix terhadap penjualan akun illegal melalui media sosial haruslah seimbang dengan cara dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif.]]>
<![CDATA[Akselerasi Teknologi: Konsep Pengawasan Penyidikan Menggunakan Sistem Eletronik ]]>
<![CDATA[Iman, Muh]]>;
<![CDATA[Firdaus, Alfian]]>
<![CDATA[ National Multidisciplinary Sciences Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/nms.v4i3.746
<![CDATA[Penegakan hukum adalam suatu kasus tentunya banyak tahapan yang harus dilakukan mulai awal hingga akhir pada pembahasan ini lebih fokus kepada ranah penyidikan dimana dalam proses ini sangat penting dan sangat krusial dalam prosesnya karena dalam proses penyidikan ini mengungkap suatu peristiwa pidana atau bukan serta mengumpulkan bukti bukti hingga nantinya kasus ini disidangkan di pengadilan dalam proses inilah yang perlu pengawalan dan pengawasan untuk menghindari terjadinya kecurangan dan penyalah gunaan kekuasaan meskipun sudah tersistem masi perlu adanya pembaruan yang harus dilakukan dalam proses penyidikan. Penelitian ini adalah penelitian normatif menggunakan metode pendekatan konseptual dan perbandiangan. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk adanya pembaruan dalam sistem pengawasan penyidikan sebagai bentuk optimalisasi pelayanan publik dan meningkatkan kualitas sistem penyidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan merekomendasikan konsep baru dalam pengawasan penyelidikan menggunakan sistem eletronik yany diharapkan kedepannya bisa mengoptimalkan kinerja apparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan konstitusi, penelitian ini memberikan rekomendasi terbaik yang memang sesuai dan sudah seharusnya dilakukan melihat perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat sehingga nantinya pemerinta bisa menjadi penunjang hal tersebut.]]>
<![CDATA[Tanggung Gugat Penyedia Layanan Terhadap Afiliator Terkait Wanprestasi dalam Perjanjian Afiliasi (Studi Kasus Afiliator Shopee Id: 11377610190) ]]>
<![CDATA[Laely, Syirtu Fil]]>;
<![CDATA[Iman, Muh]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i2.2037
<![CDATA[The rapid development of internet technology influences online shopping activities through e-commerce, especially Shopee which has the Shopee Affiliate program. There are problems that often occur with Shopee Affiliates. One of them is that affiliates do not get full rights to the commission that was agreed upon at the beginning of the agreement. When the commission is not received in accordance with the terms and conditions of the agreement, Shopee can be held accountable. Therefore, this research is focused with the aim of finding out how liable service providers are to affiliates regarding non-performance in affiliate agreements on the Shopee application. The research method used by researchers is a legal research approach, namely legislation (statute approach), cases (case approach), and conceptual approach (conceptual approach) to help obtain data and information needs. In addition, this type of research design involves normative juridical research and is accompanied by the use of library study instruments as an alternative to collecting research supporting materials. Based on the results/findings of research on the problem of affiliate commission cases caused by an element of negligence or deliberate action on the part of Shopee as the organizer and service provider of the Shopee Affiliate program. so in this case, the affiliate of the Shopee Affiliate program who is disadvantaged has the right to file a lawsuit against Shopee who must be held accountable for the breach of contract that has been committed.]]>
