Sapientia Et Virtus
Tujuan jurnal ini adalah menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas berbagai topik, termasuk berbagai pendekatan untuk studi hukum seperti perbandingan hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Artikel juga dapat membahas bidang hukum yang spesifik, misalnya: hukum pidana, hukum perdata, hukum komersial dan bisnis, hukum internasional, hukum konstitusional, hukum administrasi, hukum adat, dan hukum sumber daya alam.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 2 (2015)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG PERPAJAKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2239 K/PID.SUS/2012) ]]>
<![CDATA[Dwiatmoko, Arief]]>;
<![CDATA[Surojo, Bambang]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 2 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (424.983 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.56
<![CDATA[Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem self assessment telah banyak dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang ?nakal? untuk mengecilkan nilai pajaknya atau bahkan tidak mau membayar pajaknya. Misalnya kasus tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang terjadi atas empat belas perusahaan yang tergabung dalam perusahaan Asian Agri Group (AAG) yang telah mengecilkan nilai pajaknya untuk mengambil keuntungan perusahaannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh keempat belas perusahaan yang tergabung dalam perusahaan Asian Agri Group (AAG) merupakan tindak pidana korporasi di bidang perpajakan. Berdasarkan Strict Liabilility Concept dan Vicarious Liability Concept, maka korporasi tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KUP dan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU KUP bagi para pimpinan masing-masing korporasi tersebut yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.]]>
<![CDATA[PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Taslim, Galuh Lintang]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 2 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.207 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.58
<![CDATA[Pada masa perkembangan teknologi dan perindusrian, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat pesat. Semakin banyaknya industri yang bermunculan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam dan meningkat. Perkembangan teknologi dan kemajuan industri akan berdampak pada kualitas daya dukung lingkungan yang pada akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Eksploitasi alam yang berlebihan dengan tidak memperhatikan kelestariannya yang dilakukan oleh sekelompok manusia untuk kepentingan sesaat harus dihentikan, karena akan berakibat kerusakan lingkungan, karena hal ini tidak bisa kita pungkiri jika nantinya industri tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang berasal dari kegiatan-kegiatan industri yang menghasilkan limbah, berjumlah besar dan bermacam-macam jenisnya yang akan mencemari lingkungan.]]>
<![CDATA[KEADILAN TRANSISIONAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Winandi, Woro]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 2 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (406.475 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.59
<![CDATA[Pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di negara-negara otoriter menimbulkan korban pelanggaran berat HAM. Akibatnya, pada saat terjadi masa transisi dari rejim otoriter kepada rejim yang demokratis muncullah tuntutan penyelesaian pelanggaran berat HAM yang disuarakan oleh korban pelanggaran berat HAM beserta ahli warisnya. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, yang pernah diperintah oleh rejim otoriter yang menggunakan hukum represif untuk melanggengkan kekuasaan pada periode 1966-1998. Seiring bergulirnya reformasi tahun 1998, terjadilah masa transisi di Indonesia yang membawa dampak reformasi di segala bidang, termasuk reformasi di bidang hukum.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI MORALITAS YANG RASIONAL DALAM HUKUM ]]>
<![CDATA[Nalle, Victor Imanuel W.]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 2 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (396.618 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.61
<![CDATA[Hukum dalam konteks modernitas, sebagai instrumen rekayasa sosial, seringkali dibenturkan dengan konsep hukum sebagai tatanan moral yang diusung oleh hukum kodrat. Hukum sebagai instrumen rekayasa sosial oleh penganut positivisme dipandang lebih rasional, sedangkan moralitas dalam hukum kodrat cenderung diparalelkan dengan moralitas agama. Hal ini disebabkan teori hukum kodrat didominasi filsafat Thomas Aquinas yang banyak dipengaruhi oleh aspek teologis. Padahal moralitas dalam hukum modern tidak melekat pada doktrin atau dogma agama. Moralitas dalam hukum modern justru dapat dirasionalkan dengan akal budi manusia. Dengan demikian hukum tidak perlu disterilkan dari moralitas sebagaimana pendapat positivisme. Kemanfaatan dan keadilan dalam hukum justru akhirnya dapat dibangun berlandaskan moralitas yang rasional.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME DI KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Boediningsih, Widyawati]]>;
<![CDATA[Wijaya, Mikha]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 2 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.535 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.64
<![CDATA[Perusahaan perlu melakukan pengembangan produk baru dengan tepat dan menyelaraskan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dengan baik. Salah satu faktornya adalah reklame karena dengan pemasangan reklame suatu perusahaan dapat mengenalkan sekaligus memasarkan produknya kepada masyarakat luas secara tidak langsung. Hal ini dapat meningkatkan hasil penjualan produk suatu perusahaan. Namun sudah terlalu banyak papan reklame yang dibangun di kota ini dan juga banyak terjadi pelanggaran pelanggaran dalam bidang perizinan reklame sehingga mengakibatkan dibongkarnya secara paksa papan reklame oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya. Pelanggaran-pelanggaran itu terjadi oleh karena beberapa hal, misalnya papan reklame tersebut melanggar izin lokasi, terpasang di jalur hijau, tidak ada izin, belum melunasi pajak. Hal ini adalah salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau pemohon.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Perpajakan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2239 K/PID.SUS/2012) ]]>
<![CDATA[Arief Dwiatmoko]]>;
<![CDATA[Bambang Surojo]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 2 (2015): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.170
<![CDATA[Tax collection system by using the self-assessment system has been used by the taxpayer "mischievous" to shrink the tax value or even do not want to pay the tax. For example the case of criminal offenses committed by corporate taxpayer that occur over fourteen companies belonging to the company Asian Agri Group (AAG), which was undermining the value of the tax to take advantage of his company. The conclusion from this study is that the criminal act committed by fourteen companies belonging to the company Asian Agri Group (AAG) is a criminal offense in the field of corporate taxation. Based on the Strict Liabilility Concept and Vicarious Liability Concept, then the corporation can be sentenced to criminal penalties in accordance with the provisions of Article 39 paragraph (1) of the Taxation Law and criminal penalties in accordance with the provisions of Article 43 paragraph (1) of the Taxation Law for the leaders of each of the corporation who participated or helped commit a criminal act in the field of taxation.]]>
<![CDATA[Pencemaran Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Timur Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan ]]>
<![CDATA[Galuh Lintang Taslim]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 2 (2015): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.171
<![CDATA[During the development of technology and industry, Indonesia is one country that is very fast. Increasing number of industries that have sprung up that aims to meet the needs of an increasingly diverse society and rising. Technological development and advancement of the industry will have an impact on the quality of the environmental carrying capacity, which in turn will damage the environment itself. Exploitation of natural excessive with little regard for sustainability carried out by a group of people for the sake of right must be stopped, because it will cause damage to the environment, because it can not deny later if the industry will have a negative impact on the environment originating from industrial activities generating waste, and a large amount of various kinds which will pollute the environment.]]>
<![CDATA[Keadilan Transisional Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Woro Winandi]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 2 (2015): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.172
<![CDATA[Grave violations human rights (human rights) which occurred in authoritarian countries pose victims of serious violations of human rights. As a result, during the transition from an authoritarian regime to a democratic regime came the serious human rights violations settlement demands voiced by victims of serious human rights violations and their heirs. Similar conditions also occur in Indonesia, which was once ruled by authoritarian regimes that use repressive laws to keep themselves in power in the period 1966-1998. Along reformasi in 1998, there was a period of transition in Indonesia, which brings the impact of reforms in all areas, including judicial reform.]]>
<![CDATA[Konstruksi Moralitas Yang Rasional Dalam Hukum ]]>
<![CDATA[Victor Imanuel Nalle]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 2 (2015): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.173
<![CDATA[Law in the context of modernity, as an instrument of social engineering, often slammed with the concept of law as a moral order that was carried by the laws of nature. Law as an instrument of social engineering by adherents of positivism is seen as more rational, whereas the natural law morality tends to be paralleled by religious morality. This is due to the natural law theory of Thomas Aquinas dominated philosophy is heavily influenced by the theological aspects. Yet morality in modern law is not attached to religious doctrine or dogma. Morality in modern law it can be rationalized by human reason. Thus the law does not need to be sterilized of morality as the opinion of positivism. Expediency and fairness in the law it can eventually rebuilt on a rational morality.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Izin Reklame Di Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Widyawati Boediningsih]]>;
<![CDATA[Mikha Wijaya]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 2 (2015): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.174
<![CDATA[Companies need to develop new products with the right and to harmonize the various factors that influence well. One factor is the advertisement for the installation of billboards of a company can introduce as well as marketing their products to the public indirectly. This can increase a company's product sales results. But too many billboards were built in the city and also a lot going on violations in the field of licensing billboards resulting forcibly dismantled billboards by the government of Surabaya. The violations occurred because some things, such as billboards violate the location permits, built in the green belt, no license, have not paid taxes. This is just one example of the violation committed by the public or the applicant.]]>
