Articles
33 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 4 (2019): November-Desember"
:
33 Documents
clear
<![CDATA[ASPEK HUKUM PRINSIP KETERBUKAAN PERDAGANGAN SAHAM OLEH PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[Tia Pertiwi]]>;
<![CDATA[Indra Perdana]]>;
<![CDATA[Irda pratiwi]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.497 KB)
|
DOI: 10.36294/pionir.v5i4.923
<![CDATA[Keterbukaan adalah suatu prinsip transparansi yang dilakukan perusahaan melalui suatu jasa penilaian dalam penawaran saham perdana dan merupakan sebab hal mengambil keputusan bagi investor sangat penting untuk membeli saham, efek dari itu menjadikan ivestor mau membeli atau tidak dari suatu perusahaan go public berdasarkan atas laporan yang disampaikan oleh perusahaan jasa penilai dari hasil penilaiannya terhadap harta perusahaan tersebut yang dilampirkan dalam dokumen propektus secara transparan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip keterbukaan, hingga mengenai pelaksanaan pekerjaan profesi penilai dalam penawaran saham perdana. Namun, seiring dengan pelaksanaan tugas penilaian oleh profesi penilai yang seringkali mengabaikan prinsip transparansi, kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum penilai dalam implementasi prinsip transparansi di penawaran saham perdana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif. Data-data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data sekunder. keseluruhan data tersebut disatukan memakai studi kepustakaan. Setelah itu data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara normatif kualitatif. Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilaian atas nilai aktiva, yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari penilai. Profesi maupun usaha jasa peniiai masih menyimpan berbagai problematika, masalah satu problematika terpenting adalah mengenai penerapan prinsip transparansi. Laporan yang dibuat oleh jasa penilai menjadi sumber informasi utama dan salah satu tolak ukur bagi investor mengenai potensi dari perusahaan yang akan menjadi tempat berinvestasi baginya. Untuk itulah ditekankan perlunya prinsip transparansi untuk melindungi semua pihak yang terkait dalam penawaran saham perdana, terutama investor. Kata Kunci : prinsip keterbukaan, saham dagang, pasar modal]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN ]]>
<![CDATA[Soni Praja Manurung]]>;
<![CDATA[Ismail Ismail]]>;
<![CDATA[Salim Fauzi Lubis]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.2 KB)
|
DOI: 10.36294/pionir.v5i4.914
<![CDATA[Rekam medis merupakan data penting dalam sistem elektronik yang merupakan data-data pasien yang dirawat dirumah sakit, maupun lembaga keshatan yang dilakukan oleh seorang dokter umum, dokter gigi serta dengan keputusan RME. Arti penting rekam medis dalam upaya pelayanan kesehatan yakni rekam medis menjadi sangat penting karena rekam medis merupakan dokumen bukti nyata menggambarkan diagnosa, tindakan medis dan segala prosedur medis yang diberikan dokter, rekam medis juga memiliki nilai penting dalam hal digunakan sebagai alat bukti dalam penegakkan hukum, etika kedokteran dan disiplin kedokteran, aspek hukum rekam medis dalam sebagai alat bukti dalam persidangan yakni kedudukan hukum rekam medis dalam hal pembuktian tetntang terjadinya kesalahan medis yang dilakukan oleh tentaga kesehatan terhadap pasien seperti dalam kasus tentang terjadinya kesalahan medis dengan tidak mempertimbangkan hasil rekam medis memiliki kedudukan dibawah alat bukti keterangan ahli diberikan langsung ileh orang di persidangan. Rekam medis yang berupa catatan yang masuk dalam bukti surat sebagaimanan diatur dalam pasal 1886 KUH Pidana dan pasal 184 KUHAP, pembuktian di persidangan memerlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan hakim. Rekam medis harus bersesuaian dengan bukti lain sebagaimana diatru dalam pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 184 KUHAP ditambah dengan keyakinan Hakim, karena apabila rekam medis ini bertentangan dengan alat bukti yang lain, maka rekam medis ini bisa dikesampingkan. Dalam peraturan yang mengatur tentang rekam medis sangat diperlukan karena dalam kenyataannya rekam medis dapat dipergunakan untuk melihat hasil dari pemeriksaan maupun pengobatan yang dilakukan oleh seorang dokter yang memeriksanya, maka dapat dikatakan bahwa hasil rekam medis dapat dibuktikan dengan diagnosa yang telah dilakukan. Mengenai data-data pasien yang dapat dipalsukan, dan tidak ada kesesuaian dengan hasil diagnosa mengakibatkan kerugian terhadap seorang pasien, seorang pasien atau pihak kerugian dapat mengajukan kepengadilan mengenai data rekam medis yang tidak sesuai dengan hasil diagnosa. Kata Kunci : Pemanfaatan, Rekam Medis, Alat Bukti.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN DARI TINDAKAN EKSPLOITASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Kiki Rezky Ananda]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.419 KB)
|
DOI: 10.36294/pionir.v5i4.929
<![CDATA[Eksploitasi anak adalah suatu tindakan memanfaatkan anak secara seenaknya atau semau-maunya yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat dengan cara menyuruh dengan paksa anak tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa memperhatikan anak tersebut tanpa memperhatikan mental dan fisik sang anak. Sudah terlalu banyak saat ini kita temukan yang mencoba untuk memanfaatkan anak untuk bisa mendapatkan keuntungan ekonomi. Peraturan yang mengandung mengenai eksploitasi anak sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penegakan hukum sangat harus dilakukan demi melindungi korban dari eskploitasi anak, berikut ini lembaga-lembaga dan aparat hukum negara yang berwenang melindungi yaitu: Polisi, KPAI, KOMNAS PA, UNICEF, dan KOMNAS HAM. Berdasarkan dari hasil yang telah penulis uraikan diatas, maka dari itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya penyebab dari banyaknya eksploitasi anak faktor utamanya adalah kemiskinan. Kata Kunci : Ekploitasi Anak, Perlindungan Hukum, Kemiskinan]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP JAMINAN PIDUSIA ]]>
<![CDATA[Masnur Syahputra]]>;
<![CDATA[Bahmid Bahmid]]>;
<![CDATA[Emiel Salim Siregar]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (146.723 KB)
|
DOI: 10.36294/pionir.v5i4.919
<![CDATA[Suatu akta jaminan fidusia yang ditanda tangani oleh notaris merupakan sepenuhnya tanggung jawab notaries dalam hal akan melakukan akan melakukan pendaftaran fidusia, suatu pendaftaran fidusia akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia yang dimaksud adalah sebagai bukti bahwa objek yang dijaminkan untuk kepentingan kreditur dalam menjaminkan sejumlah uang yang diberikan kepada debitur. Maka dari itu notaris bertanggung jawab atas terbitnya sertifikat jaminan fidusia. Maka oleh sebabi itu terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab notaris ketika hendak melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara online, apabila ditemukan ketidaksesuaian objek jaminan fidusia maka pertanggungjawaban administratif perdata notaris dan pertanggung jawaban pidana notaris, apabila terjadi kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris maka notaris wajib melakukan perbaikan akta. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada notaries suapaya lebih berhati-hati, teliti dan cermat pada saat melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Kemudian kepada pemerintah khususnya kepada kementrian hokum dan hak asasi manusia diharapkan agar dapat meningkatkan sistem untuk menjamin keabsahan pendaftaran jaminan fidusia, sistem yang dimaksud adalah sistem yang tidak dapat mempunyai penafsiran ganda mengenai sertifikat-sertifikat pendaftaran fidusia yang valid dan tidak terdafat sistem ganda, maksudnya pengajuan pendaftaran fidusia tidak dapat didaftarkan lagi apabila sudah ada yang mendaftar agar tidak merugikan berbagai pihak yang berkepentingan atas objek jaminan fidusia yang dimaksud. Peran notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam jaminan fidusia dan jaminan-jaminan lain. Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab Notaris, Pendaftaran Jaminan Fidusia.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Tri Tuti Aditama Putri]]>;
<![CDATA[Ismail Ismail]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.604 KB)
|
DOI: 10.36294/pionir.v5i4.908
<![CDATA[Korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsure “animus” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannyapun juga dutentukan oleh hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: 1.Bagaimana Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi. 2. Bagaimana Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan.. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi. Korporasi sebagai suatu subyek hukum, pertanggungjawabannya dapat berasal dari perundang-undangan atau ketentuan umum lainnya, dari tindakan atau kelalaian para direktur, pekerja atau agennya. Meski demikian, tidak dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu sepenuhnya dilimpahkan pada korporasinya, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi barulah dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan. Kata Kunci: Analisis Yuridis, Korporasi, Pidana Pencemaran Lingkungan]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN KONTRAKTOR TERHADAP SEBUAH KONTRAK KERJA YANG TELAH MELEWATI BATAS WAKTU KONTRAK ]]>
<![CDATA[Aryuda Sinaga]]>;
<![CDATA[Bahmid Bahmid]]>;
<![CDATA[Irda Pratiwi]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.812 KB)
|
DOI: 10.36294/pionir.v5i4.925
<![CDATA[Penelitian hukum ini meneliti pertanggungjawaban kontraktor terhadap sebuah kontrak kerja yang telah melewati batas waktu kontrak. Dalam pertanggung jawaban harus didasari adanya suatu musyawarah mufakat baik dari pihak PPK maupun pihak kontraktor yang tertera di dalam suatu addendum perjanjian kontrak kerja. Dalam penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara melakukan pengambilan data-data yang bersumber dari Badan Usaha Penyedia Barang dan Jasa Konstruksi yang bernama Badan Usaha CV. Naga Karya, di Jalan Jend. Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Pada penelitian hukum ini mendapat referensi dari sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan daftar pertanyaan. Atas bentuk pertanggung jawaban kontraktor terhadap sebuah kontrak kerja yang telah melewati batas waktu kontrak, maka dapat dilakukan upaya hukum terhadap adanya penyediaan barang dan jasa konstruksi dari pihak kontraktor CV. Naga Karya, yaitu dengan cara dapat menyelesaikan secara damai terhadap semua perselisaihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini atau dapat dilakukan dengan cara melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau dapat dilakukan di sidang Pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kata Kunci : batas kontrak, kontraktor, jasa konstruksi]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag) ]]>
<![CDATA[Sigit Dermawan]]>;
<![CDATA[Ismail Ismail]]>;
<![CDATA[Salim Fauzi Lubis]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.529 KB)
|
DOI: 10.36294/pionir.v5i4.915
<![CDATA[Pada tanggal 19 februari tahun 2017 lalu, Badan Narkotika Nasional menangkap seorang warga daerah Sanggau yang beridentitas Fidelis yang diduga memiliki sejumlah Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman di rumahnya. Pada saat itu Fidelis mengatakan bahwa dia mengggunakan tanaman ganja untuk kesembuhan istrinya yang mengidap penyakit langka yang hanya biasa sembuh apabila menggunakan tanaman tersebut. Dalam kasus yang menimpa Fidelis ini hakim menyatakan Fidelis bersalah dan menjatuhi hukuman 8 bulan penjara dan denda sebesar satu milyar rupiah yang memang berbeda dengan tuntutan jaksa yang lebih ringan. Jenis penelitian adalah ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law is books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana Narkotika dan Bagaimanakah pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Narkotika ditinjau dari putusan pengadilan Sanggau dengan nomor register : 111/Pid.Sus/2017/PN Sag. Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif, dimana dalam kasus narkotika ini dalam Putusan No : 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Als Nduk Anak FX Surajiyo didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 113 ayat (2), kemudian dakwaan kedua melanggar Pasal 111 dan dakwaan ketiga melanggar Pasal 116 ayat (1) UU tentang Narkotika. Karena terdakwa dituntut Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih antara ketiga dakwaan yang disanggahkan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa. Hakim langsung memutuskan memilih terhadap dakwaan ketiga dimana terdakwa telah melanggar dan langsung membuktikan dakwaan tersebut. Kata Kunci : tindak pidana, narkotika, terdakwa]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS STATUS KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Inggit Savana Putri]]>;
<![CDATA[Rahmat Rahmat]]>;
<![CDATA[Junindra Martua]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.615 KB)
|
DOI: 10.36294/pionir.v5i4.930
<![CDATA[Perkawinan adalah salah satu peristiwa hukum yang suci dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat terkhususnya bagi perempuan dan lai-laki yang melakukan perkawinan, karena perkawinan tidak hanya melibatkan antara laki dan perempuan yang akan menjadi suammi istri namunn juga menyangkut antara kedua belah pihak keluarga didalamnya. Peraturan mengenai perkawinan diatur dalam peraturan mengenai Perkawinan dan mengenai perkawinan campuran dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran diatur di dalam Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang. Adapun masalah yang diketengahkan oleh penulis adalah bagaimana pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) yang tidak tercatat. Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan oleh DPR Republik Indonesia, juga banyak membawa dampak positif bagi para Warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan Warga Negara Asing. Dalam Undang-Undang kewarganegaraan, anak boleh memilih kewarganegaraannya setelah anak tersebut berusia delapan belas tahun yang mendandakan anak telah cakap dalam memilih hal tersebut. Kata Kunci : Analisis Yuridis, Status Kedudukan Anak, Perkawinan Campuran]]>
<![CDATA[PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 120 Pdt.G/2017/Pt.Mdn) ]]>
<![CDATA[Rahmaniah Amhas]]>;
<![CDATA[Indra Perdana]]>;
<![CDATA[Salim Fauzi Lubis]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.735 KB)
|
DOI: 10.36294/pionir.v5i4.920
<![CDATA[Konsumen mempunyai hak dalam setiap perbuatan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, terjadinya sengketa akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang brsepakat. Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mekanisme penyelesian sengketa yang ingin penulis teliti dan bagaimana hakim memutuskan atau membatalkan penyelesaian sengketa yang pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili perkara tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibatalkan, dan untuk mengetahui akibat hukum yang akan timbul karena pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen oleh Pengadilan Negeri. Putusan BPSK. Perlindungan konsumen yang diharapkan dapat terealisasi dan merupakan tujuan mendapatkan keadilan. Kata kunci : Pembatalan Putusan, Upaya Hukum, BPSK.]]>
<![CDATA[PERAN LURAH DALAM GANTI RUGI TANAH DIKELURAHAN KERAMAT KUBAH KOTA TANJUNGBALAI ]]>
<![CDATA[Togie Halomoan Gultom]]>;
<![CDATA[Bahmid Bahmid]]>;
<![CDATA[Irda pratiwi]]>
<![CDATA[ JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (149.184 KB)
|
DOI: 10.36294/pionir.v5i4.909
<![CDATA[Lurah memiliki peran, fungsi dan kedudukan berdasarkan undang-undang yang sangat penting dalam Pemerintahan Kelurahan. Kepala kelurahan merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di kelurahan. Seorang Lurah merupakan penyelenggara serta sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya serta bergeraknya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. Lurah mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan yang berhubungan dengan masyarakat setempat dengan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat pemerintahan kelurahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajiban seorang Lurah yang diembannya mempunyai ruang lingkup yang cukup luas. Sehingga masyarakat banyak mempercayakan berbagai pengurusan kepada Lurah nya, termasuk untuk melakukan transaksi ganti rugi tanah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan peran Lurah dalam ganti rugi tanah dalam prakteknya merupakan hal yang penting selaku saksi, mencatat peralihan hak atas tanah dengan cara ganti rugi tersebut dalam buku tanah kelurahan yang telah dicatatkan di administrasi kelurahan, membuat surat keterangan waris dan memungut biaya biaya administrasi atas setiap transaksi ganti rugi tanah yang terjadi di kelurahannya. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ganti rugi tanah di Kelurahan Keramat Kubah Kota Tanjungbalai adalah masih banyaknya bidang tanah di Kelurahan Keramat Kubah yang belum bersertifikat, sehingga bidang-bidang tanah yang diperoleh secara turun temurun tersebut, alat bukti kepemilikan haknya masih atas nama pendahulunya atau orang terdahulu secara turun-menurun sehingga ini dimiliki secara bersama-sama oleh anak cucunya sebagai ahli waris dalam satu bidang tanah diwilayah tersebut, sehinga memerlukan waktu untuk mengumpulkan ahli waris yang berhak untuk melakukan ganti rugi tanah yang telah ada, masih rendahnya pemahaman masyarakat akan peran PPAT dalam ganti rugi tanah, sehingga ganti rugi sering dilakukan hanya dihadapan Lurah saja tanpa ikut peran seorang notaris. Untuk mengatasi hal tersebut Lurah selaku PPAT sementara bersama Badan Pertanahan Nasional telah berupaya untuk melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan demi terwujudnya pemberian pemahaman pengetahuan kepada masyarakat, memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan ketentuannya di bidang pertanahan, pengadaan Sertifikat Masal Swadaya (SMS) dan pengadaan Sertifikat Prona. Kata kunci : lurah, ganti rugi tanah]]>
