cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Hukum
Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com
Phone
+6285266065048
Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com
Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legalitas: Jurnal Hukum
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 20850212     EISSN : 25978861     DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 23 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 14, No 2 (2022): Desember" : 23 Documents clear
Kebijakan Afirmatif Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tania Ellena Dharmanto; Victor Immanuel Williamson Nalle
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.358

Abstract

Perempuan merupakan kelompok dalam masyarakat yang rentan dan minoritas di bidang hukum dan politik. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan jaminan dan perlindungan kepada kelompok masyarakat ini. Namun masih terlihat adanya diskriminasi terhadap kelompok perempuan. Salah satu contohnya adalah penarikan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) oleh DPR dari Program Legislasi Nasional. Fenomena ini menunjukkan masih minimnya perhatian dari pemerintah terkait kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan. Situasi ini dapat disebabkan karena kurangnya jumlah anggota perempuan di parlemen yang mampu untuk menyuarakan isu diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Meskipun Undang-undang sudah menetapkan kebijakan afirmatif berupa batas minimal calon legislatif perempuan yang ada di setiap partai, yaitu minimal 30% dari keseluruhan anggotanya. Namun dalam kenyataannya, persentase calon legislatif perempuan yang berhasil lolos ke parlemen tidak mencapai 30%. Oleh karena itu diperlukannya penguatan kebijakan afirmatif terhadap keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia.
Tanggung Jawab Notaris Dan PPAT Dalam Pembuatan APHT Berdasarkan SKMHT Pada Bank Mandiri Di Kabupaten Labuhan Batu Fikalya Anli; Ahmad Fauzi; Ferry Susanto Limbong
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.330

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetuahui tanggung jawab notaris dan ppat dalam pembuatan apht berdasarkan skmht pada bank mandiri di kabupaten labuhanbatu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute approach), serta asas - asas. 1.         Dengan diberlakukannya undang Nomor 49 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menjadi satu – satunya Lembaga hak jaminan atas tanah dalam hukum tanah  nasional yang tertulis.  Dalam proses pemberian Hak Tanggungan agar memberikan kepastian hukum menurut hukum wajib di hadiri oleh pemberi Hak Tanggungan atau debitur, penerima Hak Tanggungan atau kreditur guna menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dihadapan PPAT.Notaris yang berwenang untuk membuat akta Notaris, tapi ternyata membuat SKMHT, yang merupakan akta yang dibuat  diluar kewenangannya, tidak mampunya Notaris memahami pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan cacat bentuk akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, maka  jika tindakan Notaris seperti itu telah menimbulkan kerugian terhadap pihak yang namanya tersebut dalam akta, yang tadinya berharap akta yang dinginkan dalam bentuk akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. 3.            Terkait dengan penelitian menjelaskan bahwa pada perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) yang khususnya untuk jenis KPR bersubsidi dalam prakteknya hanya dipasang SKMHT saja tanpa perlu diikuti APHT
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika Devi Ginting; Ahmad Fauzi; Ida Nadirah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.341

Abstract

Perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin. Dalam kehidupan masyarakat, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba sebagai pengguna dan kemudian diproses melalui proses peradilan anak, keseluruhannya dijatuhi pidana penjara. Sementara pidana penjara adalah pidana yang paling dihindari sebagai reaksi kenakalan anak karena dampak yang ditimbulkan akan mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab : peraturan hukum kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika ,  pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang tidak  melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dan  Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak pecandu narkotikan  studi putusan nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. Supaya  hakim lebih mengedepankan putusan yang bersifat mengobati (rehabilitasi) dibanding dengan pidana penjara. Metode penelitian  ini yaitu Yuridis normative dan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber datan sekunder. Hasil penelitian Nomor  35 Tahun  2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1), orang tua wajib melaporkan anaknya yang menjadi pecandu narkotika kepada instansi terkait untuk mendapat perawatan sesuai dengan kondisi pecandu tersebut. Sementara orang tua memiliki cara masing-masing untuk melindungi anaknya sebagamana diatur  dalam Prinsip-prinsip perlindungan anak yang berdasarkan Undang – Undang  Nomor. 23 tahun 2002 terdiri  dari 4 prinsip. Orang tua yang  melakukan rehabilitasi tanpa melapor seharusnya tidak dapat dipidana karena adanya alasan penghapusan pidana yang sebab-sebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebut berasal dari diri si pelaku berupa adanya daya paksa relative yang disebut keadaan darurat (noodtoestand). Noodtoestand dibagi menjadi tiga yaitu perbenturan antara dua kewajiban hukum, perbenturan antara dua Kepentingan hukum dan perbenturan antara kewajiban hukum dan kepentingan hukum. Seharusnya pertimbangan hakim dalam putusan nomor putusan nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. yang menyangkut faktor yang memberatkan yang menyatakan bahwa seusia anak telah mengetahu dan mengkonsumsi Narkoba, dan rumusan Pasal  jangan tolak ukur utama dalam  anak tersebut dijatuhkan pidana penjara

Page 3 of 3 | Total Record : 23

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): Juni Vol 16, No 2 (2024): Desember Vol 16, No 1 (2024): Juni Vol 15, No 2 (2023): Desember Vol 15, No 1 (2023): Juni Vol 14, No 2 (2022): Desember Vol 14, No 1 (2022): Juni Vol 13, No 2 (2021): Desember Vol 13, No 1 (2021): Juni Vol 12, No 2 (2020): Desember Vol 12, No 1 (2020): Juni Vol 11, No 2 (2019): Desember Vol 11, No 1 (2019): Juni Vol 10, No 2 (2018): Desember Vol 10, No 1 (2018): Juni Vol 9, No 2 (2017): Desember Vol 9, No 1 (2017): Juni Vol 8, No 1 (2016): JUNI Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER Vol 7, No 1 (2015): JUNI Vol 6, No 2 (2014): Desember Vol 6, No 1 (2014): Juni Vol 5, No 2 (2013): Desember Vol 4, No 1 (2013): Juni Vol 3, No 2 (2012): Desember Vol 2, No 1 (2012): Juni Vol 1, No 5 (2011): Desember Vol 1, No 4 (2011): Juni Vol 1, No 3 (2010): Desember Vol 1, No 2 (2010): Juni Vol 1, No 1 (2009): Desember Vol 8, No 2 (2016): Desember More Issue