cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH
Contact Email
yatinurhayati1904@yahoo.com
Phone
+6281223692567
Journal Mail Official
yatinurhayati1904@yahoo.com
Editorial Address
Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al-Adl : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : 19794940     EISSN : 24770124     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al - Adl : Jurnal Hukum is a journal that contains scientific writings in the field of law either in the form of research lecturers and the results of studies in the field of law published the first time in 2008 with the period published twice a year. Al - Adl Journal of Law is registered in LIPI with the code E-ISSN 2477-0124 and P-ISSN 1979-4940. Every script that goes into the editorial will be reviewed by reviewers in accordance with the field of knowledge. The review process is not more than 1 month and there is already a decision about whether or not the submission is accepted.This journal provides open access which in principle makes research available for free to the public and will support the largest exchange of global knowledge. Al Adl : Jurnal Hukum publihes twice a year (biannually) on January and July focuses on matters relating to: - Criminal law - Business law - Constitutional law - State Administration Law - Islamic law - The Basic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2018)" : 8 Documents clear
KEDUDUKAN KEPONAKAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SENGKETA WARIS MELAWAN ANAK ANGKAT PENERIMA WASIAT WAJIBAH Ika Febriasari; Afdol Afdol
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (644.01 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v10i1.1154

Abstract

Pembagian waris seringkali menjadi awal timbulnya sengketa. Dalam pembagian waris berdasarkan hukum Islam permasalahan pembagian waris dapat disebabkan kekosongan norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pembagian haknya seperti halnya pada hak waris keponakan yang menjadi ahli waris pengganti jika terjadi sengketa dengan anak angkat penerima wasiat wajibah. Penulisan penelitian ini akan menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kedudukan serta hak waris keponakan sebagai ahli waris pengganti dan hak waris anak angkat penerima wasiat wajibah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris anak angkat penerima wasiat wajibah adalah sejumlah sepertiga dari harta warisan pewaris. Hak waris dari keponakan sebagai ahli waris pengganti didasarkan pada kedudukan ahli waris yang digantikannya. Apabila yang digantikan adalah ahli waris Ashobah maka ahli waris pengganti akan mendapatkan semua harta waris jika sebagai satu-satunya ahli waris dan memperoleh sebesar sisa sesudah bagian-bagian harta waris diberikan kepada Dzawil Furud. Apabila yang digantikan adalah ahli waris Dzawil Furud maka bagiannya adalah sama dengan bagian yang diterima ahli waris yang digantikannya.
KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (SUATU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI ARUS GLOBALISASI DAN INDUSTRI) Achmad Ratomi
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.281 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v10i1.1150

Abstract

Tujuan dari kajian ini adalah ingin menjelaskan dan menganalsis ratio legis dianutnya pemahaman korporasi sebagai subjek tindak pidana dan mencari bentuk sanksi yang ideal untuk korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan memperhatikan ciri dan karakteristik korporasi sebagai subyek hukum pidana. Keberadaan korporasi sebagai salah satu subjek hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Sehingga korporasi berpotensi melakukan perbuatan yang menyimpang dan berujung pada tindak pidana. Pemidanaan terhadap korporasi berbeda dengan pemidanaan terhadap orang, oleh karena korporasi mempunyai karakter yang berbeda secara prinsipil dengan subjek hukum pidana orang. Ada bentuk-bentuk pidana yang bisa diterapkan kepada orang tetapi tidak bisa diterapkan kepada korporasi. Misalnya Pidana penjara dan pidana mati. Oleh karena itu, maka diperlukan bentuk pidana (sanksi) yang cocok untuk bisa diterapkan kepada korporasi sehingga tujuan dari pemidanaan dapat tercapai. Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi harus melihat kepada manfaat pemidanaan korporasi yang tidak hanya melihat kepada kepentingan korporasi itu sendiri tetapi lebih jauh harus melihat kepada kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa bentuk sanksi yang bisa diterapkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana, yaitu sanksi percobaan (Probation), denda equitas (Equity Fine), pengalihan menjadi sanksi individu, sanksi tambahan, sanksi pelayanan masyarakat (community service), kewenangan yuridis pihak luar perusahaan, dan kewajiban membeli saham.
PEMAKNAAN TANAH SWAPRAJA DALAM KONFLIK PERTANAHAN DI KOTA CIREBON Pupu Sriwulan Sumaya
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (742.561 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v10i1.1155

Abstract

Pemahaman tentang tanah swapraja berbeda antara pihak pemerintah kota Cirebon dengan pihak kesultanan kesepuhan cirebon. Perbedaan tersebut dikarenakan pemaknaan diktum IV huruf AUPA tentang hak-hak dan wewenang atas bumi,air, tanah swapraja atau bekas tanah swapraja sejak berlakunya undang-undang di kembalikan kepada negara. Hal tersebut, mengakibatkan konflik pertanahan yang berkepanjangan antara Kesultanan Kesepuhan Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon. Artikel ini membahas dua rumusan masalah yaitu (1) politik hukum agraria dalam pemaknaan tanah swapraja, (2) indikator penetapan tanah swapraja di pemerintah kota Cirebon. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosio legal, kajian hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Diawali dengan membangun kesadaran bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kestabilan, dan kesejahteraan hidup. Untuk itu harus diciptakan tegaknya hukum atau the rule of law dalam kepastian hukum dimasyarakat. Dengan demikian, maka hasil penelitian perlu adanya rekonstruksi pemaknaan swapraja dari interaksi sosial antara pemerintah kota Cirebon dan pihak Kesultanan Kesepuhan Cirebon  melalui resultante atau kesepakatan bersama, membangun ulang pemaknaan tanah swapraja yang berlandasan historis, politis dan yuridis serta indikator dalam penetapan tanah swapraja  berlandasakan keadilan.  Adil bagi semua pihak yang dihubungkan dengan prinsip pembangunan hukum agraria yang diaplikatifkan melalui pembuatan kebijakan pemerintah kota Cirebon.
KEWENANGAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM) SEBAGAI PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN MILITER Edi Utomo
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (685.764 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v10i1.1151

Abstract

Dalam sistem Peradilan Militer, ada tiga komponen penyidik, yaitu Ankum, Polisi Militer, Oditur. Wewenang  Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai penyidik tindak pidana menurut Pasal 69 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, telah dilimpahkan kepada Polisi Militer dan Oditur secara delegasi dari Panglima selaku Ankum tertinggi, dan akibatnya Ankum kehilangan kewenangan melaksanakan penyidikan karena pelimpahan kewenangan secara delegasi berakibat terjadinya peralihan kewenangan dari Ankum sebagai delegator ke penyidik Polisi Militer dan Oditur sebagai delegate. Dalam Undang-Undang Peradilan Militer terdapat konflik norma yaitu Pasal 78 ayat (1) mengenai kewenangan melakukan penahanan sementara oleh Ankum, mengalami konflik dengan norma Pasal 69 ayat (1) mengenai pelimpahan kewenangan dari Ankum tertinggi kepada Polisi Militer dan Oditur. Tipe penelitian hukum ini yuridis normatif dengan menggunakan Undang-Undang sebagai bahan hukum primer, tujuan penelitian ini untuk memberikan sumbang sih pemikiran kepada pimpinan TNI AL. Solusi dari permasalahan ini harus dilakukan perubahan Undang-Undang Peradilan Militer agar tidak terjadi konflik norma dan wewenang penahanan sementara terhadap Tersangka diberikan kepada penyidik Polisi Militer dan Oditur.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR UNTUK KREDIT YANG DIAMBIL ALIH (TAKE OVER) DENGAN PELUNASAN DAN JAMINAN YANG DIKELUARKAN TIDAK PADA HARI YANG SAMA Tri Novidianto; Tutiek Retnowati
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.511 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v10i1.1156

Abstract

Pengambil alihan kredit mempunyai arti kredit yang diambil alih dari satu kreditor oleh kreditor lain untuk satu debitor yang sama. Pengaturan mengenai pengambil alihan kredit di Indonesia belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus sehingga masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi kreditur terlebih dalam posisi pada saat pelunasan dan penyerahan jaminan tidak dilakukan pada hari yang sama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengambilalihan kredit mengkuti ketentuan umum mengenai subrogasi yang dilengkapi dengan implementasi asas kebebasan berkontrak. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam pengambilalihan kredit dapat diperoleh secara internal melalui perjanjian yang dibuat antara kreditor baru dengan kreditur lama dan kreditur baru dengan debitur.
IMPLEMENTASI UU NO 7 TAHUN 2017 TERHADAP KEDUDUKAN DAN KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Herry Febriadi
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.472 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v10i1.1152

Abstract

Dengan berlakunya Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terkait dengan pengawasan yaitu Bahwa Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi menerima,memeriksa,dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama14 (empat belas) hari kerja. Dalam hal ini UU No 7 Tahun 2017 tidak ada menyinggung langsung kedudukan Panitia Pengawas Pemilu yang harus nya sama kedudukannya dengan Bawaslu Provinsi namun pada saat di kabupaten pada prakteknya terjadi ketidakseimbangan antara kedudukan Panitia Pengawas Pemilu dengan KPUD. Kemudian dalam hal tugas dan fungsi,Panitia Pengawas Pemilih seakan-akan hanya mengawasi, pada tahap menindaklanjuti yang lebih berperan yaitu Komisi Pemilu Umum Daerah (KPUD),hal ini tidak sejalan dengan UU No 7 Tahun 2017. Untuk hal ini Peneliti mengharapkan adanya amandemen UU No 7 tahun 2017 tentang kedudukan dan fungsi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kabupaten/Kota untuk merubah status adhoc menjadi permanen .Peneliti juga berharap adanya tambahan anggaran terkait dengan pengawasan pemilu umum sehingga nantinya bisa dibentuk Badan Pengawas Pemilu daerah tingkat Kabupaten/Kota.
PERLINDUNGAN HAK JANDA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS GAJI BEKAS SUAMINYA Muhammad Khambali; Yasmirah Mandasari Saragih
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (611.273 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v10i1.1157

Abstract

Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun jika dalam pergaulan antara suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan tersebut, maka perkawinan dapat diputus. Salah satu cara putusnya perkawinan adalah perceraian. Perceraian merupakan suatu malapetaka yang perlu agar tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian seharusnya hanya dilakukan ketika dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudlarat yang lebih besar. Perceraian berakibat seorang isteri menjadi janda. Pegawai Negeri Sipil pria (suami) yang menceraikan isterinya harus menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isterinya (jadanya) dan anak-anak mereka. Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila perceraian disebabkan karena: isteri berzina, dan/atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau isteri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau isteri telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah.
REVIEW HUBUNGAN PASAL 3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 27/PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG TERHADAP KEGIATAN LELANG LPSE UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2014 Meilany Liem Bono
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.619 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v10i1.1153

Abstract

Pasal 3 pada PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang ayat (1) berbunyi “Lelang dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang”, ayat (2) setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang dan ayat (3) dalam hal tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan risalah lelang. Penelitian ini akan mengkaji apakah ada hubungan antara pasal 3 PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dengan kegiatan lelang secara elektronik (e-auction). Kegiatan lelang elektronik biasanya berupa lelang pengadaan barang (procurement). Data yang digunakan adalah kegiatan layanan pengadaan secara slektronik (LPSE) di Universitas Diponegoro tahun 2014. Proses penelitian ini dimulai dari mempelajari aturan peraturan menteri keuangan nomor 27/PMK.06/2016, mencari data terkait jenis lelang e-auction di LPSE Universitas Diponegoro tahun 2014, membuat data terkait kegiatan lelang berdasarkan jumlah peserta lelang, waktu lelang dan harga lelang sebanyak 60 kegiatan lelang dan membuat analisanya.. Hasil penelitian menunjukkan perbandingan jumlah peserta online dengan jumlah peserta kualifikasi sangat signifikan dimana rata-ratanya 25,77 peserta berbanding 2,5 peserta. Hal tersebut disebabkan pada saat akan kualifikasi ada kegiatan lelang yang jumlah peserta hanya 1 (satu) bahkan tidak ada pesertanya. Hal yang lain, waktu lelang yang dilakukan dengan jumlah peserta kualifikasi 1 peserta atau tanpa peserta rata-rata 27,83 hari. Selain itu, harga penawaran yang ditawarkan peserta lelang harus lebih rendah dari harga penawaran sendiri (HPS) yang dibuat oleh instansi yang mengumumkan lelang. Rata-rata harga penawaran yang dibuat dimana jumlah pesertanya hanya 1 (satu) atau tidak ada peserta adalah 8%. Hal ini menunjukkan  faktor waktu lelang dan harga HPS mempengaruhi jumlah peserta lelang terutama pada waktu kualifikasi. Lelang e-auction yang hanya diikuti 1 (satu) peserta saja tetap dapat dilakukan asalkan sudah memenuhi asas-asas lelang yang ada karena setiap pelelangan harus didahului dengan pengumuman lelang, baik dalam bentuk iklan, brosur, atau undangan untuk memberi kesempatan sosial kontrol sebagai bentuk perlindungan publik. Peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang terutama pasal 3 diterbitkan untuk memenuhi asas-asas lelang untuk semua jenis lelang yang dilakukan terutama lelang pengadaan barang.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 3 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 3 (2016) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 14 (2015) Vol 7, No 13 (2015) Vol 6, No 12 (2014) Vol 6, No 11 (2014) Vol 5, No 10 (2013) Vol 5, No 9 (2013) More Issue