cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Makhrus
Contact Email
makhrus.ahmadi@gmail.com
Phone
+628562933154
Journal Mail Official
makhrus.ahmadi@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202 Purwokerto 53182 Kembaran Banyumas
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ISSN : 27152510     EISSN : 26557703     DOI : 10.30595/JHES
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terbit pertama kali pada tahun 2018. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan April dan Oktober. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yakni hukum ekonomi syariah, ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 4, No. 1, April 2021" : 6 Documents clear
Merekonstruksi Arah Politik Hukum Pengembangan Perizinan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung Dara Salsabila; Abi Radjab Ma’ruf; Yulinda Adharani
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 4, No. 1, April 2021
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v4i1.9824

Abstract

Sistem birokrasi Indonesia pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik menginginkan adanya integrasi izin agar dapat meningkatkan investasi sehingga proses debirokratisasi dapat dilaksanakan. Adanya sentralisasi Izin Panas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk keseluruhan tahapan pengusahaan panas bumi yang melibatkan lebih dari satu cakupan wewenang kementerian secara atribusi dan kemudian didelegasikan kepada Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. Sentralisasi ini kemudian menimbulkan permasalahan koordinasi pemerintah dengan pemerintah daerah serta masyarakat. Paradigma lain yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU Panas Bumi dengan adanya klasifikasi izin berdasarkan risiko dan penulis melakukan studi komparatif terhadap pengaturan serupa yang ada dinegara lain seperti Belanda dan Australia. Tujuannya adalah untuk mengambarkan permasalahan perizinan dibidang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deksriptif-eksploratif. Pada penelitian mengedepankan Indonesia seharusnya memiliki badan otoritas khusus yang memberikan asessmen penilaian resiko berdasarkan klasifikasi kegiatan usahanya. Asessmen ini kemudian menjadi pertimbangan pemberian izin ataupun persetujuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Implementasi Keperantaraan pada Praktik Jual Beli ‘Urudh: Studi Komparatif Syariah Versus Konvensional Izzy Al Kautsar
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 4, No. 1, April 2021
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v4i1.9891

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mekanisme/prosedur keperanteraan dalam jual beli urudh’ dari sisi syariah dan konvensional dan untuk mengetahui cara agar terhindar dari suatu akad wasathah yang mengandung unsur gharar, serta memahami hak khiyar dalam memberikan perlindungan hak bagi konsumen pengguna jasa wasith. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan comparative approach. Ditemukan bahwa terdapat kesamaan unsur pihak ketiga yang bisa berkedudukan sebagai agen/wasith sekaligus menjadi pembeli dan/atau penjual dalam transaksi jual beli urudh’ dalam mekanisme/prosedur terkait akad wasathah berdasarkan perspektif ekonomi syariah dengan perjanjian freelancer atau keagenan properti, hanya berbeda pada pengaplikasian akad saja. Dalam keperanteraan yang dilakukan di Indonesia baik yang menggunakan system konvensional maupun syariah, tetap ada potensi untuk kedua system tersebut terdapat unsur ketidakjelasan dalam perjanjian/akad, sehingga mengncam kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi urudh’. Harapanya para pihak yang berkecimpung dalam jasa keperanteraan, khusunya yang berbasis syariah,untuk menyadari urgensi kejelasan penggunaan akad wakalah atau akad samsarah, perlu diperhatikan juga penggunaan hak khiyar bagi pengguna jasa wasith dalam upaya menentukan keberlangsungan transaksi, untuk menjamin hak konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi jual beli urudh
Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan melalui Putusan Hakim yang Berkepastian Rizki Zakariya
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 4, No. 1, April 2021
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v4i1.9897

Abstract

Hakim di pengadilan memiliki peranan penting dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup. Akan tetapi, terdapat problematika dalam penegakan hukum oleh hakim dalam berbagai putusannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan analisis urgensi optimalisasi penegakan hukum pidana lingkungan melalui putusan hakim yang berkepastian. Kemudian menguraikan upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan penegakan hukum pidana lingkungan oleh hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat ketidakjelasan pendakwaan pidana pembakaran hutan dan lahan, ketidakjelasan batasan pelanggaran pidana, dan administrasi lingkungan, dan ketidakjelasan pemidanaan pemanfaatan hutan lindung. Atas permasalahan yang ditemukan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penegakan hukum pidana dibidang lingkungan yakni dengan perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, perubahan UU No. 39 Tahun 2014, perubahan UU No. 32 Tahun 2009, dan penyusunan SEMA tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Bidang Lingkungan Hidup oleh Mahkamah Agung. Melalui upaya penguatan tersebut, maka diharapka upaya penegakan hukum pidana lingkungan dapat berjalan optimal pada masa mendatang.
Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah Aufa Islami
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 4, No. 1, April 2021
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v4i1.9903

Abstract

This research is entitled Analysis of Guarantees in Profit Sharing Contracts (Mudharabah and Musyarakah contracts) in Islamic banking. This research was conducted with the aim of analyzing the guarantees contained in profit sharing contracts including the Mudharabah contract and the Musyarakah contract in Islamic Banking. This article research uses a normative approach. The normative approach is used for research from the perspective of fiqh muamalat regarding the position of the guarantee in the profit sharing contract. From this research it can be concluded that basically there is no guarantee for profit sharing contracts, such as mudarabah and musyarakah, except as a guarantee of the possibility of moral hazard being carried out by the contract partners. In practice, Islamic financial institutions, especially Islamic banking, always withdraw material guarantees for the profit sharing contracts they cover with their partners (customers). However, it must be remembered that the withdrawal of the material guarantee must be limited to cases where there is a loss due to unlawful acts, negligence or default by the customer. In the event that the loss occurs beyond the customer's fault, negligence or breach of contract, the guarantee may not be executed.
The Potential of Sharia Fintech in Increasing Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in The Digital Era in Indonesia Syarifuddin Syarifuddin; Rahmawati Muin; Akramunnas Akramunnas
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 4, No. 1, April 2021
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v4i1.9768

Abstract

The potential for financial technology development or fintech with sharia basis in Indonesia is still quite large. Indonesia as the largest Muslim country in the world, becomes an undeniable potential. The purpose of this research is to know the potential of Fintech in increasing MSMEs in the digital era in Indonesia. This study uses document studies with a literature review approach. The results of this research show that. First, The patterns applied by sharia fintech in dealing with the problems faced by MSMEs in Indonesia include the ability to manage and analyze data in the era of big data, improve technology infrastructure, create transaction systems easily, content-based marketing in terms of digital marketing, establish cooperation, collaboration, and investment with relevant stakeholders, and innovation of fintech products. Second, The potential of Sharia Fintech in increasing MSMEs in the digital era in Indonesia, MSMEs have been using many applications and cooperating with banks and sharia Savings and Loan Cooperatives, so as to provide easy access to various types of bank financial services and savings and loan cooperatives, now financial institutions are able to reach all MSMEs to remote areas, Sharia Fintech has opened access to business financing more easily and quickly from banking institutions and other Islamic financial institutions.
Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19 Eka Nur Baiti; Syufaat Syufaat
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 4, No. 1, April 2021
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v4i1.10275

Abstract

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui peran Cash Waqf Linked Sukuk sebagai salah satu inovasi baru dari islamic social finance dalam membantu program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Tulisan ini merupakan salah satu jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran Cash Waqf Linked Sukuk dalam membantu pemerintah memulihkan ekonomi nasional adalah bahwa hasil penjualan Cash Waqf Linked Sukuk ini dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan baru untuk pembangunan nasional dengan biaya yang murah, selain itu imbal hasil dari Cash Waqf Linked Sukuk ini dapat digunakan untuk program sosial yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan terutama masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2024): Oktober Volume 5, No. 1, April 2022 Volume 4, No. 2, Oktober 2021 Volume 4, No. 1, April 2021 Volume 3, No. 2, Oktober 2020 Volume 3, No. 1, April 2020 Volume 2, No. 2, Oktober 2019 Volume 2, No. 1, April 2019 Volume 1, No. 2, Oktober 2018 Volume 1, No. 1, April 2018