Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Yulinda Adharani
Universitas Padjadjaran
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Secara Mandiri dan Pemetaan Sosial Sahadi Humaedi; Yulinda Adharani; Yusshy Kurnia Herliani
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5, No 1 (2018): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.768 KB) | DOI: 10.24198/jppm.v5i1.16037

Abstract

Artikel ini, berisi tentang kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri dan pemetaan sosial yang dilakukan di wilayah RW 01 Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Latar belakang ditulisnya karya ini karena adanya permasalahan sampah di lingkungan RW 01 Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Tujuan jangka pendek diadakannya kegiatan ini adalah mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada khalayak sasaran tersebut mengenai pengelolaan sampah secara mandiri. Sementara tujuan jangka panjangnya adalah merubah pola dan perilaku masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Pada kegiatan ini, terdapat dua kegiatan besar yaitu kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan kegiatan pemetaan social. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri dilaksanakan dengan berbagai kegiatan pelatihan yang mendukung pengelolaan sampah secara mandiri. Kegiatan pelatihan ini dipandu oleh narasumber (tenaga ahli) sebagai fasilitator dan dibantu dengan seperangkat alat untuk melakukan simulasi atau praktik secara langsung. Sementara kegiatan pemetaan sosial akan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kaji-tindak. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dalam mengelola sampah secara organik dan diharapkan pula dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat.Kata Kunci: Sampah, Peningkatan Kapasitas, Pemetaan Sosial
PENERAPAN KONSEP EKOWISATA DI KECAMATAN CIHURIP KABUPATEN GARUT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN YULINDA ADHARANI; Yusuf Saepul Zamil; Nadia Astriani; Siti Sarah Afifah
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v7i1.25235

Abstract

Berbagai wilayah di Indonesia seringkali menjadi objek wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan dan melestarikan sumber daya alam melalui ekowisata, yang merupakan suatu bentuk wisata yang erat dengan prinsip konservasi, menggunakan strategi konservasi untuk mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di wilayah yang masih alami, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Salah satunya objek wisata yang terdapat di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Artikel ini akan membahas bagaimana ekowisata dapat mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan bagaimana konsep ekowisata diterapkan pada objek wisata yang terdapat di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan juridis normatif dalam arti menggunakan data kepustakaan/sekunder sebagai bahan utama penelitian. Dalam hal ini digunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan sistemik.Pengembangan ekowisata harus memperhatikan prinsip ekowisata dan kesinambungan antara lingkungan, masyarakat dan pergerakan perekonomian yang terjadi sebelum dan selama ekowisata dijalankan. Selain itu, dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan ekowisata, harus memperhatikan unsur pendidikan, perlindungan, keterlibatan masyarakat lokal, pengawasan, dan konservasi. Keterlibatan penduduk lokal harus dimaksimalkan  dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.
PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG DARI SUDUT PANDANG PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG Nadia Astriani; Yulinda Adharani
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 6, No 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3531.61 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v6i2.173

Abstract

Pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan serta mengedepankan instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan, hal ini berlaku pula terhadap proyek infrastruktur pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Jika tidak, akan merusak lingkungan dan berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat sekitar. Penelitian ini akan membahas pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dalam kerangka penataan ruang serta upaya penegakan hukum penataan ruangnya dengan menggunakan metode yuridis-normatif, hasil penelitian menunjukan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung seharusnya mengikuti kaidah hukum penataan ruang, dimana sebuah rencana pemanfaatan ruang harus dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tidak tercantumnya proyek ini dalam RTRW Kota/Kabupaten berarti tidak menaati RTRW yang ditetapkan. Selain itu, kondisi ini juga bisa dikategorikan sebagai pemanfaatan ruang  yang  tidak sesuai dengan peruntukkannya, sehingga merupakan unsur pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana. Oleh sebab itu dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah harus lebih konsisten dalam memilih proyek yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Merekonstruksi Arah Politik Hukum Pengembangan Perizinan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung Dara Salsabila; Abi Radjab Ma’ruf; Yulinda Adharani
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 4, No. 1, April 2021
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v4i1.9824

Abstract

Sistem birokrasi Indonesia pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik menginginkan adanya integrasi izin agar dapat meningkatkan investasi sehingga proses debirokratisasi dapat dilaksanakan. Adanya sentralisasi Izin Panas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk keseluruhan tahapan pengusahaan panas bumi yang melibatkan lebih dari satu cakupan wewenang kementerian secara atribusi dan kemudian didelegasikan kepada Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. Sentralisasi ini kemudian menimbulkan permasalahan koordinasi pemerintah dengan pemerintah daerah serta masyarakat. Paradigma lain yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU Panas Bumi dengan adanya klasifikasi izin berdasarkan risiko dan penulis melakukan studi komparatif terhadap pengaturan serupa yang ada dinegara lain seperti Belanda dan Australia. Tujuannya adalah untuk mengambarkan permasalahan perizinan dibidang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deksriptif-eksploratif. Pada penelitian mengedepankan Indonesia seharusnya memiliki badan otoritas khusus yang memberikan asessmen penilaian resiko berdasarkan klasifikasi kegiatan usahanya. Asessmen ini kemudian menjadi pertimbangan pemberian izin ataupun persetujuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Ketentuan Pidana Administrasi (Administrative Penal Law) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja Hajriyanti Nuraini; Nadia Astriani; Yulinda Adharani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p08

Abstract

The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with the aim to facilitate the course of investment in Indonesia has an impact on environmental law enforcement in Indonesia. This study aims to find out how the changes in administrative penal law in the environmental field are related to changes in the direction of environmental law enforcement in Indonesia after the enactment of the Job Creation Law. This study uses normative law methods with literature study techniques which are then analyzed using descriptive analysis techniques. The results of this study explain that the changes in the administrative penal law under Law Number 32 Year 2009 renders the direction of environmental law enforcement in Indonesia to regress and ineffective in environmental protection and management. This is because most of the provisions for violations of administrative environment law after the enactment of the Job Creation Law apply administrative sanctions first. Besides that, the imposition of criminal sanctions on violations of administrative law only applies to violations of administrative law that have an impact on the environment. The changes to these provisions do not take into account the characteristics of pollution and damage to the environment that did not appear when the violation occurred but appeared many years later. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk mempermudah jalannya investasi di Indonesia berimbas terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan ketentuan pidana administrasi pada bidang lingkungan dalam kaitannya dengan perubahan arah penegakan hukum lingkungan di Indonesia setelah diundangkannya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan teknik studi kepustakaan yang lalu dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dengan diubahnya ketentuan pidana administrasi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengakibatkan arah penegakan hukum lingkungan di Indonesia menjadi mundur dan tidak efektif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar ketentuan pelanggaran hukum administrasi di bidang lingkungan setelah diundangkannya UU Cipta Kerja menerapkan sanksi administratif terlebih dahulu. Selain itu, pemberian sanksi pidana pada pelanggaran hukum administrasi hanya berlaku bagi pelanggaran hukum administrasi yang memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. Perubahan mengenai ketentuan tersebut tidak memperhatikan karakteristik dari pencemaran dan kerusakan hidup yang tidak muncul saat pelanggaran tersebut terjadi namun muncul setelah bertahun-tahun kemudian.
Co-Authors Abi Radjab Ma’ruf Dara Salsabila Hajriyanti Nuraini Nadia Astriani Sahadi Humaedi Siti Sarah Afifah Yusshy Kurnia Herliani Yusuf Saepul Zamil