cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 884 Documents
 14   15   16   17   18 
HUBUNGAN BUDAYA KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI Sedarmayanti, Sedarmayanti; Rahadian, Nunur
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i1.133

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) Budaya kerja di Bagian Umum Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. 2) Lingkungan kerja pegawai di Bagian Umum Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. 3) Kinerja pegawai di Bagian Umum Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. 4) Pengaruh budaya kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksplanasi atau penelitian penjelasan. Dalam penelitian ini penulis menentukan populasi penelitian adalah seluruh pegawai yang ada di Bagian Umum Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung berjumlah 83 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa, ada pengaruh budaya kerja terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Selanjutnya, lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Dari hasil analisis jalur menunjukkan bahwa, budaya kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Kemudian hasil uji hipotesis menujukkan bahwa menolak Ho dan menerima hipotesis alternatif H1. Dengan demikian ada pengaruh yang signifikan dari budaya kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Bagian Umum Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM URUSAN PEMERINTAHAN PADA RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015 Afandi, Muhamad Nur
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.3

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010-2015. Meotde yang digunakan dalam peneltian ini menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu terdapat 26 rusan wajib dan 8 urusan pilihan. Hasil analisis terdapat 14 urusan wajib yang dalam masa periode 2011-2014 mengalami peningkatan dalam realisasi capaian kinerja untuk implementasi belanja langsung dan terdapat 12 urusan wajib yang selama masa periode 2011-2014 mengalami penurunan dalam realisasi capaian kinerja. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pilihan terdapat 3 urusan pilihan yang mengalami peningkatan pada masa periode 2011-2014 dan terdapat 5 urusan yang mengalami penurunan yang berkaitan dengan realisasi capaian kinerja. Adapun rekomendasi yang dapat dilaksanakan adalah perlu melakukan evaluasi terhadap SDM, kelembagaan dan penguatan organisasi agar pelaksanaan urusan pemerintahan pada masa yang akan datang lebih baik.
KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Trilestari, Endang Wirjatmi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v1i1.185

Abstract

As we all know, service is an interactive process between the server and its client. Both contain the values and hopes in line with their norms and perception. They are the basic expectation put down by the server and client to decide the service quality. The conceptual transposition of total quality management (TQM) in private service to the public service will bring about the influence to the organizational activities. This is the action carried out by the government to legalize their conduct. Therefore, the service quality in public service may not merely be resolved by the government as the service provider but also by the society, either as common people, the needs, consumers, or citizen.
KUALITAS KINERJA PELAYANAN AKADEMIK STIA LAN BANDUNG djumara, s noorymsa
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.22

Abstract

Artikel tersebut berjudul "Kualitas Kinerja pelayanan Akademik STIA LAN Bandung. Artikel ini bertujuan untukmenganalisis kualitas kinerja pelayanan akademik di STIA-LAN Bandung, untuk mengidentifikasi masalah-masalahyang perlu pemecahan, untuk mengetahui model dari solusi yang ada. Hasil artikel yang diperoleh, membutuhkan lebihbanyak sosialisasi STIA-LAN Bandung dalam pelayanan publik, layanan akademik masih belum optimal dan masihperlu ditingkatkan, sarana dan prasarana perkuliahan masih perlu mengembangkan sarana. Selain karena unsur-unsuryang ada yang perlu ditingkatkan seperti; Kinerja Kualitas Pelayanan Akademik, Akademik Kinerja Kualitas PelayananAdministrasi Keuangan, dan Kualitas Kepuasan Studi Kinerja Mahasiswa.
PERSEPSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PELANGGARAN ETIKA Abubakar, Rodlial Ramdhan Tackbir
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i2.149

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Calon Pegawai Negeri Sipil mengenai pelanggaran etika. Metode penelitian yaitu dengan survey, data yang diambil dari Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan Pelatihan Dasar setelah berakhirnya mata ajar etika publik. Variabel instrument survey adalah persepsi dan pelanggaran etika. Hasil penelitian menemukan bahwa secara keseluruhan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat mengenal, memahami, dan menyatakan tidak setuju dengan berbagai contoh pelanggaran etika yang seringkali terjadi di lingkungan instansinya. Dua faktor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis adalah standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya, dan Orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan sendiri.  Kata Kunci : Persepsi, Etika, Pelanggaran Etika Civil Servants Candidate?s perception on Ethical Violations Abstract This research aims to determine Civil Servants Candidate?s perception on ethical violations. This research applies a survey, data taken from Civil Servants Candidate which doing basic training in the end of subject public ethic. This research focuses on two elements namely perception and ethical violation. The  results of this research indicated that generally Civil Servants Candidate recognize, understand, and disagree with various examples of ethical violations that often occur in the office environment. The two main factors that may cause a person to behave unethically are that the person's ethical standards are different from the general public, and that person intentionally acts unethically for his own benefit Keywords: Perception; Ethics; Ethical Violation
DESAIN SIMULASI PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL BERBASIS KOMPETENSI (STUDI PADA JABATAN CAMAT DI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA) Setiawan, Budi Setiawan; Irawan, Romi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.41

Abstract

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik,maka salah satu upaya adalah penataan organisasi. Upaya penataan organisasi ini tentunya tidak terlepas daripenempatan atau pengangkatan pegawai.Organisasi pemerintah sebagai institusi penyedia jasa layanan (institutional service providers) kepada masyarakatharus dapat melakukan perubahan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanankepada masyarakat merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaiparadigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menciptakan good governance dalam penyelenggaraanpemerintahan dapat dimulai dari penyelenggara pemerintahan yang baik, yaitu yang mengerti tentang tugas dantanggung jawab, serta memiliki kemampuan yang baik dalam pelaksanaan tugasnya.Kompetensi merupakan karakter dasar individu yang berhubungan sebab akibat terhadap criteria efektif dan/atauperformasi unggul dalam suatu pekerjaan dan situasi (Spencer & Spencer : 1993). Untuk mendapatkan aparaturpemerintah yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkanperaturan tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dengan PeraturanKepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 yang terdiri dari 33 Jenis Kompetensi.Desain Simulasi Penempatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural Berbasis Kompetensi ini dilaksanakan dengan 3(tiga) pertimbangan, yaitu Pertimbangan Masa Lalu yang isinya mengenai persyaratan administrasi seperti Pangkat,Pendidikan, Penilaian Kinerja, Kesehatan, dsb, pertimbangan Masa Sekarang seperti Kecocokan Kompetensi Jabatandengan Kompetensi Individu, Pengetahuan dan Keterampilan, serta Pertimbangan Masa Depan yang isinya Visi Misidan Komitmen Calon Camat. Dari beberapa indicator diatas, maka didapat nilai masing-masing kandidat untukselanjutnya di ranking dan diusulkan oleh Baperjakat kepada Bupati untuk diangkat atau ditetapkan menjadi Camat.
IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT (STUDI PENGEMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA DESA TANGGUH DI DESA BOBOH KECAMATAN MENGANTI) M. Yusuf, Sapto Pramono
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i1.239

Abstract

Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat desa tangguh di Desa Boboh Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik hingga saat ini masih menimbulkan beberapa permasalahan dalam implementasinya di antaranya adalah: (1) Variabel Komunikasi, implementor masih belum mampumenyampaikan informasi yang efektif, hal ini disebabkan minimnya fasilitas penunjang informasi di desa dan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah; (2) Variabel Sumber Daya, minimnya sumber dayamanusia yang tersedia, minimnya Anggaran kebencanaan dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai; (3) Variabel Disposisi, kurangnya kejujuran, komitmen dan tanggungjawab implementor hal inidisebabkan belum adanya upaya yang sesuai harapan dan dibutuhkan masyarakat. Keseriusan implementor yang masih rendah, karena tidak adanya tindak lanjut atau strategi yang digunakan implementor dan upayaupayayang dilakukan masih sangat terbatas; (4) Variabel Birokrasi, terjalinnya hubungan baik antara pemerintah daerah dan aparatur desa cukup baik, sistem koordinasi dapat terjalin, tidak berbelit-belit dan penguatan lembaga masyarakat dapat diandalkan. Oleh karena itu pendekatan melalui paradigma pengurangan risiko merupakan jawaban yang tepat untuk melakukan upaya penanggulangan bencana daerah. Dalam paradigma ini setiap individu, masyarakat di daerah diperkenalkan dengan berbagai ancaman yang ada diwilayahnya, bagaimana mengurangi ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, sertameningkatkan kemampuan (capacity) masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman
SELAMAT DATANG KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN HARAPAN UNTUK REFORMASI BIROKRASI Sudrajat, Tatang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.58

Abstract

Keberadaan dan peranan birokrasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dinilai sangat strategis bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai permasalahan dan tantangan dihadapi oleh birokrasi tidak saja bersifat internal juga eksternal. Berdasarkan pengalaman dari pemerintahan era sebelumnya terdapat tuntutan untuk melakukan reformasi birokrasi. Berbagai kebijakan untuk itu telah digariskan untuk lahirnya birokrasi pemerintah yang sesuai harapan publik. KASN memiliki peranan besar untuk memastikan upaya terlahirnya aparatur sipil negara yang profesional, netral dan berintegritas.
KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEJABAT PUBLIK YANG DIDUGA ATAU DIDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Aritonang, Dinoroy Marganda
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v9i1.255

Abstract

The problem of temporary dismissal of public officials frequently emerges along with the problem of corruption eradication. Some public officials who do not agree with the temporary dismissal procedures usually request a petition orjudicial review process to Constitutional Court (MK) related to laws regulating about his/her public position. The procedures of temporary dismissal for public officials are stipulated in one or more laws regulating the function and role ofa public institution where the public officials were used to work before. There are some terms and mechanisms within the related laws. But the point, the main reason why such public officials are dismissed temporarily from office is caused by a criminal accusation against the public official. Temporary dismissal left us with some very crucial questions, one of them is about the particular period of the dismissal that has to be obeyed by the public officials. The related law only provides an answer in a normative way. It is stated that the public official shall be released or appointed again when the court confirms that he/she is not guilty at all, then his/her power and name will be rehabilitated. This kind of uncertainty of the length on the dismissal period which is why usually considered to be a legal basis in order to propose a judicial review to MK, because the requester perceives that his/her loss can be categorized as aconstitutional loss. Besides, he/she would be thinking that the dismissal can be also considered as a violation to presumption of innocent principle. Another main problem is could it be right if the litigant considered that the temporary dismissal is a constitutional issue and then sending it to MK to be reviewed constitutionally. According to several MK's decision about these cases, MK has affirmed that the temporary dismissal is not a constitutional issue and can not be accepted as a constitutional loss. The exact place to argue that issue is DPR through legislative review. This research itself uses three type of approaches those are statute approach, comparative approach, and case approach.
PENGARUH LINGKUNGAN DAN INDIVIDU WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN Milawaty, Milawaty; Dahlan, Herawati
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i2.85

Abstract

Salah satu faktor terpenting dalam peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak adalah meningkatn kepatuhan WP. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan wajib pajak, seperti peraturan wajib pajak, kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan dan individu wajib pajak seperti sikap wajib pajak dan moral wajib pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh lingkungan wajib pajak dan individu wajib pajak terhadap kepatuhan WP. Responden yang dipilih sebanyak 50 WP orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa lingkungan WP yaitu variabel peraturan pajak, kebijakan pajak, administrasi pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP, sedangkan individu WP yaitu moral WP dan sikap WP tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Secara simultan, peraturan pajak, kebijakan pajak, administrasi pajak, pelayanan pajak, moral WP dan sikap WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP.

Page 16 of 89 | Total Record : 884

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue