cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 884 Documents
 15   16   17   18   19 
MENGUKUR KEPUASAAN MAHASISWA STIA LAN BANDUNG TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI ERA REFORMASI PERPAJAKAN Rahman, Abdul
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i2.280

Abstract

It is undenaibly uneasy to maintain and improve services, especially when the target of services is to increase every year. Tax Offices are the main pillar in tax collection from the tax payers ? among them are STIA LAN Bandung students. To identify the students' satisfaction toward the administrative services of the tax offices, the writer conducted a survey. The result shows 45.5% respondents feel 'satisfied' with the services. 9.1% respondents even consider regard the as 'vey satisfied'. Only 3.6% judge them as 'dissatisfied' and 1.8% 'very dissatisfied'.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPARANSI KEUANGAN DI DAERAH Jubaedah, Edah
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i3.291

Abstract

The concept of transparency in government finance has been established during recent decades as an instrument in the fight against organizational and individual irregularities such as corruption, fraud, and financial scandals as well as promoting good governance in such organizations as local government bodies. The laws governing access to the financial information held by the local government authorities are mainly aimed at increasing the transparency of governmentalbudget. However in practice, it seems that local government organizations often remain reluctant to freely and voluntarily reveal their financial information. Local governments still cope with several barriers in implementing financial tranparencypolicy.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEAGAMAAN DI KABUPATEN SANGGAU Eltho, Yulius
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.103

Abstract

Implementasi kebijakan yang belum berpedoman pada standar dan sasaran kebijakan, memunculkan berbagai permasalahan. Salah satunya organisasi keagamaan lalai menyerahkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah dan inilah yang menjadi fokus penelitian. Adapun tujuan penelitian ini, menganalisis program kebijakan hingga mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan  implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terlibat, wawancara mendalam dan studi dokumentasi, adapun teknik verifikasi data peneliti menggunakan trianggulasi sumber dan metode.Hasil penelitian implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah diantaranya Kebijakan pemberian bantuan dana hibah belum sesuai dengan kriteria yang menjadi standar dan sasaran kebijakan, Sumberdaya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas dan kewenangan mewujudkan kebijakan bantuan dana hibah belum ideal ditinjau dari kualitas dan kuantitasnya, Hubungan antar organisasi dalam wujud koordinasi dan komunikasi tidak efektif karena kegiatan sosialisasi hanya dilakukan satu kali saat akan dilakukan pencairan bantuan dana hibah, Karakteristik badan pelaksana belum bekerja sesuai tugas dan fungsinya, Kebijakan pemberian bantuan dana hibah tidak mendapat respon yang baik, pemahaman yang komperhensif dan semangat yang berkobar dari pemberi dan penerima bantuan dana hibah.
MODEL PEMBELAJARAN MASYARAKAT DALAM RANGKA SADAR PEDULI PAJAK (STUDI KASUS KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING) Yuliah, M.E. Anni
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v9i3.307

Abstract

This study reviews the learning model towards conscious matter how tax can affect the increase in tax revenue optimization Primary tax service office Bandung Cibeunying. Community learning formulated on the formationmechanism of compliance is obtained from the analysis of the perception of the factors that influence the optimization of tax revenue. The method of research uses descriptive method in order to obtain a model of the learning society to formulate conscious care tax effect on tax revenue optimization. Descriptive method with a case study in Bandung Primary tax service office Cibeunying uses quantitative analysis with path analysis. The research finds that the tax administration does not directly influence tax compliance, tax authorities but through a process of productivity and taxation concepts that optimize tax revenue. Learning model society to realize tax matter affects the increase in tax revenue optimization in Bandung Primary tax service office Cibeunying. Implementation research seeks to contain the elements of a good educational decision-making, an enabling environment, and qualified human resources so that a positive image is obtained from 1) productivity resulting from empowerment, payroll proportionate and conducive working environment, 2) Administrai tax service that is able to generate customer satisfaction in order to reach customer loyalty, and 3) the concept of taxation that creates empowerment, independence and well-being.
MODEL PENGUATAN KORELASI ANTARA SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Sulasdi, Widyo Nugroho; Ratnawulan, Yuke; Afandi, Muhamad Nur
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i2.119

Abstract

Perubahan paradigma pembangunan nasional, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, menyebabkan terjadinya perubahan pendekatan pada sistem perencanaan dan penganggaran. Pada era otonomi daerah saat ini, sebagian besar kewenangan pembangunan infrastruktur permukiman telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, yaitu setiap tingkatan pemerintahan, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang bersifat tahunan. Di sisi lain, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Pada beberapa hal, seringkali dokumen rencana sektoral pada RPJM dan rencana spasial pada RTRW menghasilkan indikasi program yang tidak sinkron satu sama lain.Proses penganggaran pembangunan saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan legislatif memiliki kewenangan yang kuat dalam penetapan anggaran. Hal ini dapat membuka peluang negosiasi-negosiasi dalam penetapan anggaran, yang seringkali menyebabkan anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk sebagai penjembatan antara dokumen sektoral dan spasial. Saat ini, RPIJM disusun pada tingkat Kabupaten/Kota, dan telah dihasilkan 468 RPIJM Kabupaten/Kota dari total 495 Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satu muatan dari dokumen ini adalah Memorandum Program, suatu rencana pembangunan infrastruktur permukiman jangka menengah lengkap dengan rincian kebutuhan anggaran dan sumber-sumber pembiayaannya, yang disepakati oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Direktur Jenderal Cipta Karya.
KEDUDUKAN DAN PERANAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (MP TP-TGR) DALAM MENDUKUNG PEMBERANTASAN KORUPSI DI DAERAH Aritonang, Dinoroy Marganda
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.157

Abstract

Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia belum banyak prestasi yang diciptakan oleh pemerintah.Pemberantasan korupsi masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sudah banyak regulasi dan modelkelembagaan yang diciptakan untuk mendukung pemberantasan korupsi baik di tingkat pusat dan daerah.Di tingkat daerah selain keberadaan lembaga pengawas seperti inspektorat dan badan pengawas telah banyakdibentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR).Lembaga ini merupakan lembaga penyelesaian administratif terhadap perkara perbendaharaan dan kerugianyang terjadi di daerah. Lembaga ini sebenarnya telah diberikan dasar hukum melalui peraturan menteridalam negeri nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangandan Barang Daerah. Namun, yang menjadi pertanyaan pokoknya adalah apakah lembaga ini cukup efektifdalam mendukung pemberantasan korupsi di daerah.
ANALISIS MANAJEMEN ASET TETAP DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNG BALAI Afandi, Muhamad Nur
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.17

Abstract

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengelolapendapatan, keuangan dan aset untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dalammelaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset memerlukan sarana danprasarana berupa Barang Milik Daerah yang dapat mendukung tugas dan fungsi tersebut sehingga diperlukanmanajemen aset tetap yang efektif dalam pengelolaannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuiproses manajemen aset tetap, mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan manajemen aset tetap, danmengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode penelitian yangdigunakan oleh peneliti ini adalah metode kualitatif deskriftif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalahobservasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Verifikasi data diuji melalui validasi data danreliabilitas data. Proses pengolahan data dihasilkan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,dan penyusunan kesimpulan.Dari hasil penelitian, peneliti memperoleh gambaran dan informasi mengenai proses manajemen aset tetap, kendalakendalayang dihadapi dalam melaksanakan manajemen aset tetap serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalammengatasi kendala-kendala tersebut. Dari proses manajemen aset tetap, diketahui bahwa telah dilakukan prosespenggunaan/pemanfaatan aset berupa pinjam pakai dan kerjasama pemanfaatan. Telah dilakukan juga prosespengamanan dan pemeliharaan berupa pengamanan administrasi, hukum, dan fisik. Terakhir adalah telah dilakukanproses penghapusan/ pemindahtanganan berupa penjualan dan hibah. Dalam pelaksanaan manajemen aset tetapditemukan beberapa kendala dalam pemanfaatan aset berupa kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga, kualitassumber daya manusia yang mengelola aset masih rendah, proses pencatatan aset yang dilakukan secara manual,ketepatan waktu penyampaian laporan aset, serta sarana dan prasarana dalam mengelola aset yang masih kurang. Daribeberapa faktor penghambat tersebut, terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan agar pelaksanaan manajemen asettetap dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
SISTEM POLITIK INDONESIA MENUJU “CIVIL SOCIETY” (MASYARAKAT MADANI) Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v1i2.196

Abstract

The political system in Indonesia has changed in line with the development of government model. Therefore, the patterns underlying the change of government closely influences the political system. Thus far, the political system of the country seems in quest of an ideal model by understanding and relating to the socio-political phenomena. The most difficult factor to find it  is the radical change of environment that may cause the incremental change of the structure. Apart of  the various development, the goal of the political system seems to be the realization of civil society. To reach the goal, the first step to take is the implementation of good governance.
KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KECAMATAN ARAMO DI KABUPATEN NIAS SELATAN (STUDI KASUS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN). Buulolo, Wiro Karya
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i1.69

Abstract

Fokus dalam penelitian ini adalah evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan khususnya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.  Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hasil atau capaian pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan belum optimal. Hal ini terlihat dari aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan dari pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
ANALISIS MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI PADA BADAN USAHA MILIK DESA PADAAWAS KECAMATAN PASIRWANGI KABUPATEN GARUT) Ulumudin, Aceng
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i2.514

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan untuk mendorong meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat dibidang perekonomian dibawah pengawasan Dinas yang ada disetiap Kabupaten atau Kota yaitu Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMD). Setiap desa pada umumnya memiliki ragam potensi untuk dikembangkan untuk mendukung kemajuan dan kemakmuran sumber daya yang dimiliki dengan melalui pengelolaan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).Kondisi pada saat ini,BUMDes Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi memiliki beberapa hambatan didalam pengelolaannya seperti keterbatasan SDM dan lemahnya sosialisasi.Maksud dari kegiatan penelitian ini adalah menganalisis manajemen BUMDes di Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.Lokasi penelitian adalah Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dilakukan secara mendalam dan pengambilan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa analisis manajemen BUMDes di Desa Padaawas dikategorikan kedalam BUMDes yang cukup baik dari proses pendirian beserta pengelolaannya. Didalam proses perencanaannya BUMDes Padaawas tata kelola administrasi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Desa. Adapun kekurangan didalam perencanaan oleh BUMDes Padaawas yaitu belum adanya indikator rencana kegiatan yang bersifat hasil.

Page 17 of 89 | Total Record : 884

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue