cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedi Junaedi
Contact Email
dedijunaedi@laaroiba.ac.id
Phone
+628118114379
Journal Mail Official
dedijunaedi@laaroiba.ac.id
Editorial Address
Pusat Riset dan Kajian Strategis (PRKS) Program Studi Ahwalu Syaksiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nasional (IAI-N) Laa Roiba Jl Raya Pemda Pajeleran Sukahati No 41 Cibinong, Bogor 16913 Telp 021-8757150 HP 08118114379 redaksi-asyari@laaroiba.ac.id
Location
Kab. bogor,
Jawa barat
INDONESIA
As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Published by Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor
ISSN : 26564807     EISSN : 26568152     DOI : https://doi.org/10.47467/as
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Social Sciences Other
Jurnal AS-SYAR’I pertama kali terbit April 2019 untuk mendukung pengembangan riset dan kajian manajemen, hukum, bimbingan, dan konseling keluarga Islam dalam arti luas ditinjau dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu. jurnal ini akan menampilkan artikel-artikel hasil riset dan kajian teoritis, empiris maupun parktis yang berkaitan dengan hukum, bimbingan dan konseling keluarga Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 425 Documents
 12   13   14   15   16 
Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan dan Kepentingan Keagamaan Masyarakat di Kecamatan Medan Timur Abdul Halim; Suci Hayani Bugis; Istiqomah Ayu Syahputri; Fatimah Azzahro Harahap; Arbiatun Hidayah; Ersa Yusasni; Miftahul Jannah; Kurniawan Dito; Zoelfikar Azri Lubis
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 5 No 1 (2023): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (864.372 KB) | DOI: 10.47467/as.v5i1.2577

Abstract

The Office of Religious Affairs is one of the government agencies or institutions that carry out the duties and functions of the Ministry of Religion in the field of Islamic religion. The function of these agencies or institutions is to provide services to the community in the surrounding environment in terms of religious guidance and services, such as guidance for sakinah family marriages, wedding services, SOPs for building houses of worship, SOPs for endowments, courses for prospective brides and newlyweds (suscatin), services duplicate quotations of marriage certificates, SOP for depositing PNBP NR, and marriage administration services. In the service process, the Office of Religious Affairs as a government agency or institution documents all activities it does, including the process of processing data archives. This research is concerned with the role of the East Medan District Office of Religious Affairs in dealing with marriage issues. Keywords: The Office of Religious Affairs, Wedding, Interest
Penggunaan Jalan Umum untuk Acara Walimatul U’rs Dalam Perspektif Hukum Islam Abdul Qodir Zaelani; Andi Armi
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 5 No 1 (2023): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (854.101 KB) | DOI: 10.47467/as.v5i1.2607

Abstract

Hasil penulisan ini memberikan gambaran bahwa penyebab masyarakat menggunakan jalan umum untuk acara Walimatul ‘Urs yaitu, tidak adanya lahan, belum adanya modal, terdapat gedung yang bisa disewa terlalu jauh dari rumah yang memiliki acara Walimatul Urs, tidak adanya komunikasi antara pemerintah setempat serta perizinan yang tidak dilakukan kepada dinas perhubungan maupun kepada kepolisian. Penggunaan jalan untuk acara Walimatul ‘Urs, belum sesuai dengan aturan yang ada kerena masih ada masyarakat yang tidak melaporkannya kepada pihak dinas terkait maupun kepada pihak kepolisan untuk meminta izin penggunaan jalan untuk acara Walimatul ‘Urs , namun demikian tetap ada jalan alternatif disediakan oleh pihak pelaksana, tidak adanya izin tersebut karena kurang pahamnya masyarakat mengenai tata cara mendapatkan izin penggunaan jalan tersebut. Terkadang hal tersebut baru disampaikan pada saat kurang 2 hari acara akan dilaksanakan, jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya suatu rasa aman dan nyaman di dalam masyarakat, apalagi bagian jalan tersebut merupakan bagian yang sangat penting bagi pengguna jalan, bila bagian jalan tersebut terganggu oleh masyarakat yang menyelenggarakan acara untuk kepentingan pribadinya, tentu fungsi jalan tidak tercapai secara optimal. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara Walimatul ‘Urs , tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah sejalan dengan aturan hukum Islam yang dimana tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lainnya karena tetap memberikan jalan alternatif tidak semua badan jalan ditutup, ada izin maupun tidak ada izin dari pihak desa, dinas terkait maupun dari pihak kepolisian dalam artian kemaslahatan tetap diutamakan karena itu merupakan hal yang paling utama.
Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Leila Setia Ningsih; Suci Wahyu Tami Br Rambe; Rizki Mahyani Br Hasibuan,; Afriadi Amin; Abdul Karim Batubara
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 5 No 2 (2023): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (895.442 KB) | DOI: 10.47467/as.v5i2.2627

Abstract

The research entitled Human Rights in an Islamic Perspective seeks to reveal human rights in the context of Islamic perceptions in the era of Islamic research, as well as what perceptions humans face when exercising human rights. Descriptive qualitative research method was used. According to the research findings, human rights in Islamic perception include the following things: glorifying and providing maximum protection, so that human existence is fully maintained and protected, as well as the realization of public and individual interests based on a balance of rights and obligations. In Islam, human rights are determined transcendentally for the benefit of the people through Islamic law which is revealed through revelation. As sources of Islamic law, the Al-Qur'an and As-Sunnah uphold human rights. Long before the world community thought about it, the Qur'an has established the principles of human rights, truth and justice as the main source of law for Muslims, and the protection of human rights in Islam, including: (1) the right to life, (2) right to freedom of religion, (3) right to justice, (4) right to equality, (5) right to education, (6) right to freedom of expression, and (7) property right. . Keywords: human right, Islamic perception
Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Iftitah Khalisha Iftitah Khalisha Iftitah Khalisha
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 5 No 2 (2023): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (706.577 KB) | DOI: 10.47467/as.v5i2.2628

Abstract

Advokat adalah salah satu dari sekian banyak jenis hukum yang terdapat dalam papan catur dinasti hukum, antara lain polisi, kejaksaan, dan hakim. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengacara menjelaskan bahwa Pengacara adalah anggota profesional bantuan hukum dalam sidang pertama dan terakhir, serta syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang ini. Selain itu, pengacara dapat bekerja dengan cuma-cuma atau dengan bayaran untuk mewakili klien. Advokasi yang bertujuan untuk perbaikan masyarakat secara keseluruhan, serta penciptaan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan partisipasi dalam pengembangan pertanian manusia. Advokasi, di sisi lain, dapat digunakan untuk membela hak klien atau mengkritik hak klien. Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum, bertindak sebagai pendamping dalam bentuk pelayanan hukum, memberikan nasehat hukum, bertindak sebagai perwakilan hukum untuk atas nama kliennya, atau dapat bertindak sebagai mediator antara para pihak yang bersengketa, baik yang berhubungan dengan kasus pidana maupun perdata terkait kasus administrasi Negara. Selain itu, ia juga dapat menjadi sumber kekuatan dan kepercayaan, sumber kesadaran manusia, dan sumber hukum itu kuat dan stabil. Ketika seorang profesional mencoba mencari tahu tentang keuntungan atau biaya hukum, mereka tidak mengetahui prinsip-prinsip perilaku manusia yang relevan dengan cuma-cuma. Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Asasi Manusia.
Hak Waris Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Dalam KUH Perdata dan Kitab Hukum Islam Aina Kholilah Lubis; Nursaidah Rambe; Fauziah Lubis
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 5 No 2 (2023): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1290.788 KB) | DOI: 10.47467/as.v5i2.2633

Abstract

This study aims to analyze the arrangements regarding the inheritance rights of children of different religions according to code of Civil law and Islamic law and settlement efforts regarding the distribution of inheritance rights of children of different religions according to Islamic law and code of Civil law.The results showed that the regulation regarding the inheritance rights of children of different religions according to Islamic law is regulated in the hadith and KHI in which non-Muslim children are not entitled to inheritance. However, in practice, in court decisions the judge still gives a share of the inheritance to children of different religions based on a compulsory will. This is against the requirements of Islam and KHI. However, the decision to grant the inheritance is to realize justice, benefit and legal certainty infamily life.Meanwhile, wills are used by judges in court decisions regarding the distribution of inheritance assets. Keywords: Inheritance Rights; Children Of Different Religions; Code of Civil law
Peran Advokat Dalam Memberikan  Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Zahra Hayati; Khofifah Nabila; Fauziah Lubis
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 5 No 2 (2023): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (843.493 KB) | DOI: 10.47467/as.v5i2.2634

Abstract

The purpose of this research is to find out the role of advocates in providing legal assistance based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, where this research uses the library research method, which can be concluded that the provision of legal aid by advocates besides aims to guarantee and fulfilling the rights of poor people or groups to get access to justice as well, but also aiming to ensure that legal aid is provided evenly throughout the territory of the Republic of Indonesia and to create an effective, efficient and accountable judiciary. Keywords: role of advocates, legal aid
Peran Organisai Profesi Advokat terhadap Anggotanya yang Berhadapan dengan Hukum Kharunnisa Kharunnisa; Chantika Andini Saragih; Fauziah Lubis
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 5 No 2 (2023): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (949.754 KB) | DOI: 10.47467/as.v5i2.2641

Abstract

This study aims to determine the role of Advocate Organizations in maintaining the dignity and dignity of Advocates who are in conflict with the law. Sociologically, the Advocate profession is a profession that is free and independent and is responsible for law enforcement. It also aims to find out the provisions regarding advocate immunity rights to what extent these rights are implemented. The Advocate Law recognizes the limited right of advocate immunity, namely regulated in Article 14, Article 15, Article 16 of the Advocate Law Number 18 of 2003 Concerning Advocates, by recognizing and guaranteeing the protection of Advocates in non-litigation actions carried out in good faith both and for the benefit of the client's defense inside and outside the court. The approach used in this study is a normative juridical approach. The results of this study explain that professional organizations are present in protecting the Advocate profession, especially related to Advocate immunity rights. Keywords: Advocate Organization, Advocate Immunity Right.
Menikah di Tengah Studi: Sebuah Antitesa Dorongan Agama (Menilik Praktik Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung) Adri Latif
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 5 No 2 (2023): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (789.532 KB) | DOI: 10.47467/as.v5i2.2646

Abstract

engkaji fenomena nikah di tengah studi pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung dengan fokus pembahasan pada alasan mahasiswa melakukan pernikahan di tengah studi, penelitian ini menggunakan teori Tindakan Sosial Max Webber dengan konsep pendekatan Verstehen. Penelitian ini mencoba untuk menggali alasan yang melatarbelakangi mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan melakukan pernikahan di tengah studi. Penulis menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan pada 6 narasumber (3 pasang) yang disajikan dengan metode deskriptif-analitik. Hasilnya ditemukan bahwa alasan mahasiswa memutuskan untuk menikah adalah karena adanya dorongan dari orang tua dan karena sudah adanya keinginan menikah sejak lama. Terhadap aktivitas perkuliahan, tidak ditemui kendala berarti yang dialami. Semangat untuk menyelesaikan perkuliahan tetap membara meskipun status sudah menjadi seorang istri.
Problematika Organisasi Advokat di Indonesia yang Menyebabkan Perpecahan Erlina Sari Hasibuan Erlina Sari Hasibuan Erlina Sari Hasibuan
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 5 No 2 (2023): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (702.477 KB) | DOI: 10.47467/as.v5i2.2659

Abstract

Tujuan penulisan ini yang membahas tentang Problematika Organisasi Advokat di Indonesia yang Menyebabkan Perpecahan Antara Organisasi Advokat Lainnya untuk menganalisa tentang penyebab perpecahan organisasi advokat di Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak munculnya organisasi baru yang membuat konflik akibat terjadinya kesalahpahaman diantara organisasi lama dengan yang baru. Banyaknya organisasi advokasi dinilai justru mencederai reputasi advokat. padahal advokat adalah profesi mulia yang membutuhkan standar tinggi. Banyak orang yang mendirikan organisasi advokat, hal ini memprihatinkan karena ketika organisasi tersebut menjadi organisasi sendiri yang dapat mengeluarkan izin kepada advokat, banyaknya organisasi advokat dapat menimbulkan perpecahan yang dikhawatirkan akan berlangsung lama. Rencana perubahan UU Advokat adalah salah satu cara untuk mengakhirinya.
Peran Pemerintah Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum secara Prodeo Meilisa Naiborhu; Fauza Az-Zahra Jambak; Fauziah Lubis
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 5 No 2 (2023): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.007 KB) | DOI: 10.47467/as.v5i2.2672

Abstract

Based on the Advocate Law, one form of legal services provided by advocates is legal aid (Article 1 number 2 of the Advocate Law). The role of OBH in providing free legal assistance (Prodeo) to people/groups who are unable to process criminal cases is also stipulated in the Criminal Procedure Code. For people who cannot participate in the criminal justice system in certain cases, the officials concerned at all levels of examination are obliged to appoint legal advisers for them. This study uses normative juridical research. The type of data used in this study uses secondary data, namely data from library research. The results of this study are, in the midst of society, the less able groups are separated from the rich/capable groups. To overcome this injustice, the government seeks free legal assistance to people who cannot afford these legal services in order to achieve social justice for all Indonesian people, especially justice in the field of law. In practice, the interest of advocates to carry out the obligation to provide free legal aid and reporting is still low. Kata Kunci: Role of Government, Advocate, Legal Aid

Page 14 of 43 | Total Record : 425

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga (In Press) Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 1 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 5 No 3 (2023): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 5 No 2 (2023): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 5 No 1 (2023): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 4 No 3 (2022): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol 4 No 2 (2022): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga (In Press) Vol 4 No 2 (2022): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 4 No 1 (2022): As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 3 No 2 (2021): As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 3 No 1 (2021): As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 2 No 2 (2020): As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Konseling & Keluarga Vol 2 No 1 (2020): As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 1 No 2 (2019): As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 1 No 1 (2019): As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga More Issue