Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS KEMITRAAN PLAN INTERNATIONAL INDONESIA MENGGUNAKAN STRATEGI COMMUNITY RELATIONS ]]>
<![CDATA[Maulana Irfan]]>;
<![CDATA[Fadhlizha Izzati Rinanda Firamadhina]]>;
<![CDATA[Nabila Nurul Akmalia]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.38086
<![CDATA[Yayasan Plan International Indonesia adalah organisasi nirlaba di bidang pembangunan dan kemanusiaan yang memajukan hak-hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Menurut laporan tahunan 2020, terdapat sepuluh mitra yang bekerja sama dengan Plan International Indonesia. Kemitraan merupakan sebuah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dengan memadukan sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat menguntungkan kedua pihak. Kemitraan sendiri penting bagi organisasi atau perusahaan untuk memperoleh dukungan, kepercayaan, hingga kesetiaan (loyalitas) dari masyarakat. Metode penulisan yang akan digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menganalisis mengenai kemitraan yang dilakukan oleh Yayasan Plan International Indonesia dengan menggunakan salah satu strategi dalam administrasi pekerjaan sosial yakni community relations. Hasil analisis menghasilkan bahwa kemitraan yang dilaksanakan oleh Plan Indonesia dalam berbagai bentuk program maupun layanannya menggunakan strategi community relations.]]>
<![CDATA[ANALISIS KONFLIK AMBON MENGGUNAKAN PENAHAPAN KONFLIK SIMON FISHER ]]>
<![CDATA[Jerry Indrawan]]>;
<![CDATA[Ananda Tania Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.36608
<![CDATA[Di Indonesia, konflik memang sering terjadi dan bukan hal yang baru. Hal tersebut disebabkan karena beragamnya etnis dan agama yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Konflik biasanya disebabkan karena adanya dua situasi atau suasana/keadaan yang saling berhadap-hadapan atau berlawanan, saling bertolak belakang dan memiliki makna yang sangat berbeda, antara individu atau kelompok lain. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah hal yang berkaitan dengan etnis dan agama seperti, Konflik yang terjadi di Maluku tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi konflik Ambon dengan menggunakan penahapan konflik dari Simon Fisher. Penahapan konflik dianggap dapat menunjukkan peningkatan atau penurunan intensitas konflik yang digambarkan dalam skala waktu tertentu. Penahapan konflik digunakan untuk mengidentifikasi pola konflik di awal proses analisis dan membantu merumuskan strategi di akhir proses. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah melalui studi pustaka. Sumber data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, berita online, internet dan lain sebagainya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konflik yang terjadi di Maluku tahun 1999. Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa konflik di Maluku pecah mulanya karena konflik antar etnis kemudian berkembang menjadi konflik agama Islam dan Kristen.]]>
<![CDATA[APLIKASI KONSEP 4 P PADA AKSI PEMASARAN SOSIAL UNTUK MEMBANGUN MINAT MEMBACA ANAK-ANAK BINAAN YAYASAN WAHANA BAKTI PERTIWI ]]>
<![CDATA[Hery Wibowo]]>;
<![CDATA[Arie Surya Gutama]]>;
<![CDATA[Maulana Irfan]]>;
<![CDATA[Sahadi Humaedi]]>;
<![CDATA[Wandi Adiansah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.38195
<![CDATA[Perkembangan ragam teknologi, khususnya teknologi informasi menuntut masyarakat untuk memiliki minat dan kebiasaan literasi. Tuntutan pola pikir yang bertumbuh, menuntut setiap pembelajaran untuk selalu haus akan ilmu. Aktivitas belajar bagi anak, khususnya kegiatan membaca buku merupakan hal yang penting bagi anak dan dapat menjadi jembatan bagi perolehan data dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan bagi tumbuh kembangnya dan kebutuhan karirnya di masa mendatang. Aksi Penelitian Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan menggunakan strategi Pemasaran Sosial, yaitu mensinergikan dimensi Product (produk sosial), Price (harga yang harus dibayar target penerima), Place (bagaimana pesan menyasar penerima) dan Promotion (segala bentuk dan varian aksi yang menunjang perubahan perilaku yang ditargetkan). Kombinasi 4 P diaplikasikan untuk mencapai tujuan program yaitu meningkatkan minat membaca dan menambah frekuensi perilaku membaca buku pada anak-anak binaan Yayasan Wahana Karya Bakti Pertiwi yang berlokasi di Stasiun Kereta Api Bandung]]>
<![CDATA[PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEREMPUAN RAWAN SOSIAL DAN EKONOMI ]]>
<![CDATA[Sarah Apriliandra]]>;
<![CDATA[Ariq Akmal Suwandi]]>;
<![CDATA[Rudi Saprudin Darwis]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.37538
<![CDATA[Pemberdayaan adalah suatu usaha atau upaya yang dilakukan untuk peningkatan kemampuan serta kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat dengan cara memberikan dorongan, arahan, dan juga motivasi agar mereka tersadar dan tahu tentang apa yang mereka miliki sehingga berubah kearah yang lebih baik. Dalam pemberdayaan ini pula diperlukan seseorang yang nantinya akan melakukan tugas sebagai pendamping dalam melakukan pemberdayaan dan yang paling tepat adalah seorang Pekerja Sosial. Peran Pekerja Sosial sangat vital karena mereka yang berhadapan langsung dengan klien yang akan dibina yaitu Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam pemberdayaan. Metode yang dipakai yaitu Studi Kepustakaan/Literatur dengan menggunakan Teknik analisis data model interaktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Wanita Rawan Sosial Ekonomi memiliki permasalahan pada kurangnya akses yang bisa didapatkan seperti pendidikan dan pelayanan yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi mereka sehingga mengakibatkan mereka menjadi miskin. Peran pekerja sosial melalui pemberdayaan akan cukup efektif karena pekerja sosial memiliki segala instrumen yang dibutuhkan dalam melakukan pemberdayaan yang nantinya akan membantu Wanita Rawan Sosial Ekonomi keluar dari permasalahan.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI KARANG TARUNA DALAM RESOLUSI KONFLIK DI DESA GENTENG, KECAMATAN SUKASARI, KABUPATEN SUMEDANG ]]>
<![CDATA[Zulham Hamidan Lubis]]>;
<![CDATA[Riansyah Riansyah]]>;
<![CDATA[Auriel Karina Siti Zutema]]>;
<![CDATA[Soni Akhmad Nulhaqim]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.38293
<![CDATA[Konflik yang terjadi di setiap desa pada umumnya merupakan konflik sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan dalam proses pembangunan desa tidak terkecuali di Desa Genteng. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan partisipasi oleh berbagai pihak, salah satunya kelembagaan karang taruna di Desa Genteng. Karang taruna merupakan suatu wadah organisasi yang tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif dengan menggambarkan dan menganalisis berdasarkan fenomena yang terjadi. Data yang diperoleh berupa wawancara, penelusuran jurnal ilmiah, dan berita online yang berkaitan dengan isu penelitian. Hasil penelitian menunjukkan telah terpenuhinya fungsi karang taruna, terwujudnya prasyarat partisipasi, dan bentuk partisipasi di Desa Genteng Kabupaten Sumedang. ]]>
<![CDATA[KONFLIK BATAS WILAYAH DAERAH PEMEKARAN KEPULAUAN SERIBU MENGANCAM KEAMANAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Syifa Haerunisa Putri Maharani]]>;
<![CDATA[Puguh Santoso]]>;
<![CDATA[Achmed Sukendro]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.37915
<![CDATA[Tulisan ini membahas konflik batas wilayah perairan pada daerah pemekaran Kepulauan Seribu. Konflik ini sengketa antara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Provinsi Banten mengenai batas wilayah lautnya, dimana diantara dua provinsi tersebut terdapat Kepulauan Seribu yang menjadi daerah pemekaran. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut yang berada di wilayahnya. Batas pengelolaan wilayah di laut pun menjadi bernilai strategis sehingga penentuan dan penegasan batas pengelolaan wilayah laut juga menjadi penting. Pengaturan tentang pengelolaan wilayah laut di Indonesia diperlukan karena laut memiliki potensi sumber daya yang besar. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut yang berada di wilayahnya. Sengketa batas wilayah merupakan isu yang berkaitan dengan usaha dan perbaikan perekonomian di daerah. Namun, sengketa ini juga bisa menyebabkan munculnya disintegrasi. Bahkan, sebaliknya disintegrasi bangsa dapat memicu terjadinya konflik. Dengan pemahaman bahwa disintegrasi merupakan suatu gejala sosial yang mengancam keamanan negara. Penulisan ini diolah serta dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teori konflik terhadap sengketa batas wilayah perairan di Kepulauan Seribu. Kata Kunci: Konflik, Batas wilayah, Keamanan Nasional.]]>
<![CDATA[PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI DESA GENTENG KECAMATAN SUKASARI, KABUPATEN SUMEDANG ]]>
<![CDATA[Riska Nandini]]>;
<![CDATA[Bimby Gita Rama Putri]]>;
<![CDATA[Syeikha Nabilla Setiawan]]>;
<![CDATA[Fitriya Anggraeni]]>;
<![CDATA[Muhammad Fedryansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.38294
<![CDATA[Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan yang dilakukan di daerah. Salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer), di mana penerima manfaat program ini akan menerima bantuan tunai sepanjang memenuhi kewajibannya. Program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin. Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Jumlah penduduk Desa Genteng tercatat sekitar 6.500 jiwa dan mata pencarian warga didominasi oleh petani dan buruh tani. Secara garis besar tingkat perekonomian masyarakat di Desa Genteng masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlebih lagi, Salah satu upaya pemecahan masalah tersebut melalui Program Keluarga Harapan. Dalam pelaksanaan program PKH, terdapat permasalahan konflik sosial yakni ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial. Peran pendamping PKH merupakan aktor penting dalam menyukseskan program PKH. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui kajian literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan peran pendamping PKH sudah terlihat baik dalam menjalankan tugas umum, serta menyelesaikan konflik sosial terkait bantuan sosial melalui proses mediasi dan koordinasi agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran ]]>
<![CDATA[PENERAPAN CONCORDANCE STRATEGY DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA MENGHADAPI KEPENTINGAN NINE DASH LINE CHINA ]]>
<![CDATA[Bimbi Rianda]]>;
<![CDATA[Yanyan Mochamad Yani]]>;
<![CDATA[Arfin Sudirman]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.38022
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mempertahankan hak berdaulat ZEE di Perairan Natuna Utara dari kepentingan Nine Dash Line China. Proses analisa strategi kebijakan luar negeri Indonesia tersebut menggunakan pendekatan strategi kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh John Lovell. Mendukung proses penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, telaah kepustakaan yang didapatkan melalui buku, media daring, maupun dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi kepentingan China dengan gagasan nine dash line China yang mulai menyentuh Perairan Natuna Utara, pemerintah Indonesia menyadari bahwa kapasitas negaranya lebih inferior dibandingkan dengan China, sehingga strategi yang dilakukan berorientasi pada concordance strategy dengan cara kerjasama bilateral melalui BRI, dan kerjasama multilateral ASEAN melalui AOIP yang menguntungkan Indonesia.]]>
<![CDATA[BIAYA EKONOMI KEKERASAN INTERPERSONAL TERHADAP PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Binahayati Rusyidi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.38296
<![CDATA[Tujuan artikel ini untuk mendeskripsikan biaya ekonomi yang ditimbulkan akibat tindak kekerasan interpersonal terhadap perempuan. Kajian difokuskan pada tindak kekerasan dalam hubungan intim dalam konteks hubungan perkawinan dan di luar hubungan perkawinan. Kajian menggambarkan biaya-biaya yang bersifat langsung dan tidak langsung baik yang dikeluarkan dari sumber pribadi, sumber kelembagaan untuk pembiayaan pelayanan, beban ekonomi di tingkat individu dan keluarga serta negara. Kajian menggunakan analisa literatur secara sistematik dari sumber referensi internasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Kajian menunjukkan beban ekonomi yang besar yang harus ditanggung untuk menangani kekerasan dalam hubungan intim terhadap perempuan. Beban ini semakin besar untuk masyarakat di negara-negara berkembang mengingat minimnya sumber-sumber ekonomi untuk membiayai penanganan tersebut. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya upaya pencegahan tindak kekerasan untuk mengurangi biaya ekonomi suatu masyarakat. ]]>
<![CDATA[ALAT ANALISIS KRONOLOGI KONFLIK DALAM PENGGUSURAN LAHAN PEKAYON-JAKASETIA SEBAGAI KONFLIK AGRARIA ]]>
<![CDATA[Dewi Yuliantika]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.35990
<![CDATA[Konflik penggusuran Pekayon-Jakasetia telah berlangsung sejak 2016 yang terjadi akibat perseteruan antara warga terdampak penggusuran Pekayon-Jakasetia dengan Pemerintah Kota Bekasi. Tulisan ini hendak meninjau kronologi sebagai alat analisis konflik dalam konflik penggusuran lahan Pekayon-Jakasetia. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan urutan kejadian penggusuran dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Sumber data primer didapatkan berdasarkan metode library research. Tulisan ini menemukan bahwa konflik penggusuran sebagai konflik agraria atas penguasaan lahan, bahkan kepemilikan tanah. Konflik penggusuran Pekayon-Jakasetia ini menuai pertentangan dari masyarakat setempat akibat tanpa berdialog dan hanya dengan Surat Peringatan sejumlah lima kali dalam waktu lima pekan. Bahwa tanah tersebut tanah negara bebas dan telah dihuni dengan itikad baik selama puluhan tahun. Bahkan, pemerintah pun tak mengganti rugi sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat terdampak penggusuran ini. Sehingga, kerugian tempat tinggal, perlindungan hak, atau pertanggungjawaban penggusuran paksa menjadi dampak signifikan bagi warga Pekayon-Jakasetia.]]>
