cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Muhibbin
Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id
Phone
+6282198932510
Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com
Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
NEGARA DAN KEADILAN
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 23027010     EISSN : 27219801     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Negara dan Keadilan merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum. Khususnya hasil riset atau opini tentang: 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; dan 6. Hukum Islam. The Law Journal of master of Law, University of Islam Malang. The Negara dan Keadilan Journal is a journal which accommodates and publish written research or opinions, related to law in general and extensively, whether in legal dogmatism, legal theory or legal philosophy; compiled by academics, researcher and/ or legal practitioners. The sprecific research or opinion such as: 1. Private Law; 2. Criminal Law; 3. Constitutional Law; 4. Administrative Public Law; 5. International Law; 6. Islamic Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2022): Agustus" : 5 Documents clear
MEDIASI DALAM PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KABUPATEN MALANG Mustiyah Mustiyah
Negara dan Keadilan Vol 11, No 2 (2022): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v11i2.18653

Abstract

 Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Terhadap pelaksanan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, para pihak yang bersengketa wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tidak terkecuali didalamnya termasuk perkara permohonan izin poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) yang mempunyai istri beberapa orang istri dalam waktu yang sama. Perkawinan poligami merupakan lawan monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana mediasi dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang dan Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Kesimpulan yang digagas adalah Proses Mediasi dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahap pramediasi dan proses mediasi. Pelaksanaan mediasi untuk perkara poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA jika dilihat sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dapat dikatakan belum berjalan secara efektif dan belum sampai pada tujuan dikeluarkannya aturan yang ada untuk menjadikan mediasi berdayaguna, mampu meningkatkan tingkat keberhasilan karena beberapa faktor yaitu dari pihak mediator, para pihak atau bahkan dari perkara permohonan izin poligami yang didalamnya tidak mengandung sengketa.Kata-Kunci: Mediasi, Poligami, Pengadilan Agama. Mediation is a dispute resolution process through a negotiation process to reach agreement between the parties, assisted by a mediator who does not have the authority to decide or impose a settlement. With regard to the implementation of a decision that has permanent legal force, the parties to the dispute must first seek a settlement through mediation, unless otherwise stipulated based on a Supreme Court Regulation, including the case for a polygamy permit application. Polygamy is a marriage bond in which one party (husband) has several wives at the same time. Polygamous marriage is the opposite of monogamy, which is a marriage bond that only allows the husband to have one wife. The formulation of the problem raised is how to mediate in polygamy cases at the Religious Court Class 1A Malang Regency and the factors that support and hinder the success of mediation in the Religious Court Class 1A Malang Regency. The type of research used is juridical empirical. The conclusion that was initiated was that the Mediation Process was carried out in two stages, namely the premediation stage and the mediation process. The implementation of mediation for polygamy cases at the Religious Courts of Malang Regency Class IA when viewed according to the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 can be said to have not run effectively and have not yet reached the goal of issuing existing rules to make mediation efficient, able to increase the success rate due to several factors, namely: from the mediator, the parties or even from the case of a polygamy permit application in which there is no dispute.Keywords: Mediation, Polygamy, Religious Courts.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Ika Rihana Rahmawati
Negara dan Keadilan Vol 11, No 2 (2022): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v11i2.18649

Abstract

 Penyelesaian sengketa dengan mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut pertama, merupakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan, kedua, pihak ketiga netral yang disebut sebagai mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersangkutan di dalam perundingan, ketiga, mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari jalan keluar penyelesaian atas masalah-masalah sengketa, keempat, mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama proses perundingan berlangsung, dan kelima, tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang meneliti dan mengkaji norma yang terdapat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah perselesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri melalui Mediasi. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dikemukakan penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa 1) Penyelesaian perselisihan melalui mediasi tidak ditawarkan bersamaan dengan konsiliasi atau arbitrase karena adanya keinginan pemerintah untuk mengimplementasikan fungsi Negara dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. 2) Akibat hukum terhadap perselisihan yang diputus adalah lahirnya hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih sebagaimana mereka mentaati undang-undang. Hal ini karena perjanjian bersama yang telah dibuat memiliki kekuatan mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sesuai dengan Pasal 1338 (1) KUHPerdata berkaitan dengan asas Pacta Sunt ServandaKata-Kunci: Penyelesaian, Perselisihan Hubungan Industrial, Mediasi Dispute resolution by mediation contains the following elements: first, it is a dispute resolution process based on negotiations, second, a neutral third party called a mediator is involved and accepted by the parties concerned in the negotiations, third, the mediator is tasked with assisting the disputing parties to resolve the dispute. looking for a way out of resolving disputes, fourth, the mediator does not have the authority to make decisions during the negotiation process, and fifth, the purpose of mediation is to reach or produce an agreement that is acceptable to the disputing parties to end the dispute. This research is a normative legal research, which examines and examines the norms contained in Law No. 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes. Primary Legal Materials are legal and binding materials which are the primary legal materials in this study, namely the settlement of industrial relations disputes through mediation. According to Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes through Mediation. Based on the results of the discussion as stated by the authors above, it can be concluded that 1) Settlement of disputes through mediation is not offered at the same time as conciliation or arbitration because of the government's desire to implement the functions of the State by providing public services to the community. 2) The legal consequence of a dispute that is decided is the birth of rights and obligations that must be obeyed and implemented by the disputing parties as they obey the law. This is because the collective agreement that has been made has binding force and becomes law for the parties who make it in accordance with Article 1338 (1) of the Civil Code relating to the principle of Pacta Sunt ServandaKeywords: Settlement, Industrial Relations Disputes, Mediation
PELANGGARAN KAMPANYE DI LUAR JADWAL PEMILUKADA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Azhar Ridhanie
Negara dan Keadilan Vol 11, No 2 (2022): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v11i2.18650

Abstract

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan (library research) yang mencari bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan peraturan pemerintah, Keputusan/Peraturan menteri, Keputusan Mahkamah Konstitusi, peraturan Komisi Pemilihan Umum, peraturan Bawaslu, Yurisprudensi lainnya, jurnal-jurnal, hasil penelitian, publikasi ilmiah dan buku-buku dan tema yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu Pelanggaran Kampanye Di Luar Jadwal Pemilukada Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian kepustakaan tersebut, secara garis besar hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek permohonan (objectum litis) dan Petitum permohonan Pemohon Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah, karena yang dimohonkan adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan. Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.” Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi telah terjadinya pelanggaran Sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi kemenangan para calon kepala daerah, maka Mahkamah Konstitusi merintahkan pemungutan suara ulang dalam  perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan UU yang telah diputus Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan putusan itu. Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah merupakan pembatalan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum baik Provinsi maupun Kabuapten atau kota yang tidak menggangu norma tertentu atau sistem tertentu sehingga tidak memerlukan regulasi baru dalam pengaturan tahapannya yang pada pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan peraturan teknis penyelenggaraan dan pengawasan selama tahapan pilkada berlangsung. Terkecuali dalam materi peraturan tersebut secara yuridis banyak yang menimbulkan kerancuan atau multi tafsir sehingga  tidak memberikan suatu kepastian hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Bentuk pelanggaran dalam PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah pelaksanaan kampanye diluar jadwal Pemilukada dan Money Politik. Sanksi yang dapat disematkan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pidana penjara. Adapula kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan serta melakukan kampanye dengan cara pawai, dikenai sanksi administratif yaitu peringatan tertulis. Bagi petahana melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon.Kata-Kunci: Pelanggaran Kampanye, Pemilukada, Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah Konstitusi This research is a normative legal research, namely legal research carried out by researching library research that looks for materials in the form of legal documents, both in the form of government regulations, ministerial decrees / regulations, constitutional court decisions / regulations, general election commission regulations, Election Supervisory Agency regulations, other jurisprudence, journals, research results, scientific publications and books and themes related to the subject matter which is Campaign Violations Outside the Election Schedule during Re- Voting After the Constitutional Court Ruling. Based on the results of the research that has been carried out with the literature research, mainly the results of this study can be concluded as follows: The Constitutional Court has the authority to examine and adjudicate the object of application (objectum litis) and applicant’s petitum application for Regional Head Election Disputes, because what is requested is an application for cancellation of the General Election Commission’s Decision on the Determination of Electoral Votes Count Result’s Recapitulation. Article 157 paragraph (3) of Law 10/2016 states, "Cases of disputes over the final stage determination of the election results are examined and tried by the Constitutional Court until the establishment of a special judicial body". Furthermore, Article 157 paragraph (4) of Law 10/2016 states, "Election Participants may submit an application to the Constitutional Court for cancellation of the vote count results’ determination by the Provincial General Election Commission or Regency/City General Election Commission." that based on the consideration of the Constitutional Court systematic, structured, and massive violations which affect the victory of the candidates for regional heads have occurred, and the Constitutional Court ordered a re-vote on the dispute over the results of the regional head elections. The nature of the Constitutional Court Decision is generally binding, parties related to the implementation of the provisions of the Law that have been decided by the Constitutional Court must implement the decision. In the event that the decision of the Constitutional Court is an annulment of the Decree of the General Election Commission, both provincial and regency or municipal, which does not interfere with certain norms or certain systems so that it does not require new regulations in its arrangement’s stages which basically still refer to the p rov i s i o n s o f t e c h n i c a l re g u l a t i o n s f o r t h e implementation and supervision during the election stages. Except that in the juridical regulation materials, many of which cause confusion or multi-interpretation so that it does not provide a legal certainty, then it is necessary to form new laws and regulations. The form of violation in the re-voting after the Constitutional Court ruling is the implementation of campaigns outside the schedule of regional elections and money politics. The sanction that can be imposed for these violations is imprisonment. There are also campaigns in places of worship and places of education as well as conducting campaigns by means of marches, subject to administrative sanctions, namely written warnings. In the case where the incumbent makes a replacement of government officials 6 (six) months before The determination of the candidate's pair until the end of. the term of office unless it obtains written approval from the Minister and uses the authority, programs, and activities that benefit or harm one of the candidate's pair both in their own area and in other regions within 6 (six) months before the date of determination of the candidate's pair until the determination of the selected candidate, then the incumbent is subject to sanctions of cancellation as a candidate.Keywords: Campaign Violations, Local Elections, Re- voting, Constitutional Court
ANALISIS YURIDIS TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 12 TAHUN 2020 Saifudin Saifudin
Negara dan Keadilan Vol 11, No 2 (2022): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v11i2.18651

Abstract

 Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, kemudian bahan hukum dianalisis dengan menggunakan teknik analisis logika deduktif, dan dibahas secara deskriptif. Kesimpulannya besaran tunjangan perumahan sebagaimana rumusan norma dalam Angka 2 Pasal 17 ayat (3c) Peraturan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai landasan yang kuat, baik landasan teoritis sesuai pendapat ahli/pakar hukum tata negara maupun landasan yuridis dan tidak bertentangan secara hirarkis bahkan selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Serta disarankan agar Pemerintah Daerah Kota Batu konsisten dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD.Kata-Kunci: Tunjangan Perumahan,    DPRD,    Pimpinan dan Anggota DPRD This research uses a normative legal approach, so the approach in this study is a statute approach, and a conceptual approach (conceptual approach), the source of legal materials used is primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal material collection technique used is the document study technique, then the legal material is analyzed using deductive logic analysis techniques, and discussed descriptively. In conclusion, the amount of housing allowance as formulated by the norm in Number 2 Article 17 paragraph (3c) of the Batu City Regional Regulation Regulation Number 12 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning Financial and Administrative Rights of Leaders and Members of the Regional People's Representative Council has a strong foundation, both theoretical foundations according to the opinions of experts / experts in constitutional law and juridical foundations and do not conflict hierarchically even in line with regulations  legislation on it. It is also recommended that the Batu City Regional Government be consistent in implementing the Batu City Regional Regulation on Financial and Administrative Rights of the leadership and members of the DPRD.Keywords: Housing Allowance, DPRD, Leaders and Members of the DPRD
KEDUDUKAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA GRATIFIKASI Demi Teguh Aripianto
Negara dan Keadilan Vol 11, No 2 (2022): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v11i2.18652

Abstract

 Pembuktian secara umum bisa dibilang suatu proses perbuatan membuktikan dalam artian memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan kebenaran, melaksanakan, menandakan dan meyakinkan. Dalam proses pemeriksaan persidangan ada beberapa tujuan pembuktian secara umum bagi para pihak. Dalam hal pembuktian, pelaku diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia melakukan tindak pidana ataupun tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Berkaitan dengan pembuktian terbalik ini, kasus gratifikasi merupakan kasus yang sering terjadi di kalangan masyarakat dalam urusan memperlancar urusannya. Gratifikasi merupakan suatu kejahatan khusus, karena tergolong dari kejahatan tindak pidana korupsi dan juga bisa disebut sebagai kejahatan kera putih. Dikatakan kejahatan keraputih karena kejahatan ini di khususkan bagi mereka yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam suatu pemerintahan dan atau lembaga Negara lainnya.Kata-Kunci: Pembuktian, Pembuktian Terbalik, Gratifikasi, Tindak Pidana Khusus Proof in general can be said to be a process of proving in the sense of giving or showing evidence, practicing the truth, carrying out, signifying and convincing. In the course of the examination of the proceedings there are several general evidentiary purposes for the parties In terms of proof, the perpetrator is given the right to prove that he committed a criminal act or is not in accordance with the demands of the Public Prosecutor. With regard to this reverse proof, gratification cases are cases that often occur among the public in matters of smoothing their affairs. Gratification is a special crime, because it is classified as a crime of corruption and can also be called the crime of white apes. It says crimes are common because these crimes are specifically for those who have offices or positions in a government and or other State institutions.Keywords: Proof, Reverse Proof, Gratification, Special Crimes

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2022): Agustus Vol 11, No 2 (2022): Agustus Vol 11, No 1 (2022): Februari Vol 10, No 2 (2021): Agustus Vol 10, No 1 (2021): Februari Vol 9, No 2 (2020): Agustus Vol 9, No 1 (2020): Februari Vol 8, No 2 (2019): Agustus Vol 8, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2018): Agustus Vol 7, No 1 (2018): Agustus More Issue