cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abd Kahar Muzakkir
Contact Email
muzakkir.abd.kahar@gmail.com
Phone
+6282291222637
Journal Mail Official
jurnal_alishlah@umi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Makassar, Sulawesi-Selatan, Indonesia
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 14109328     EISSN : 26140071     DOI : https://doi.org/10.56087/aijih.v25i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali setahun Mei dan November oleh Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sejak Tahun 1998, dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris dan normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer. Berbagai topik tetapi tidak terbatas pada: 1. Hukum Pidana 2. Hukum Konstitusi 3. Hukum Perdata dan Komersial 4. Hukum Hak Asasi Manusia 5. Hukum Ekonomi 6. Hukum Internasional 7. Hukum Islam atau Syariah 8. Hukum Adat 9. Hukum Lingkungan 10. Pendidikan Hukum 11. Hukum Komparatif Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 20 No 2: November 2017" : 5 Documents clear
KUALITAS KETERWAKILAN RAKYAT MELALUI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT SISTEM POLITIK DI INDONESIA Hasmin, Mohammad Yusuf
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.659 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v20i2.7

Abstract

Representation of the people through the Parliament is not yet fully qualified, due to the influence of the party's board members is more dominant than the existence as the people's representatives who are directly elected by the people. Political system adopted can not fully realize the representation of the people who correspond the expectations of society, although it has been supported by a system of democratic elections based on the sovereignty of the people. Abstrak Representasi rakyat melalui DPR belum sepenuhnya memenuhi syarat, karena pengaruh anggota dewan partai lebih dominan daripada keberadaannya sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Sistem politik yang diadopsi tidak dapat sepenuhnya mewujudkan representasi rakyat yang sesuai dengan harapan masyarakat, walaupun telah didukung oleh sistem pemilihan demokratis berdasarkan kedaulatan rakyat.
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH Bunga, Marten
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.846 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v20i2.8

Abstract

Regulations in the area of regional autonomy is as a policy instrument in the regional administration of the widest. The formation of local regulations in accordance with the public interest its implementation should be based on the principles of local autonomy and substance of local regulations must not conflict with the public interest and the law is higher. Abstrak Peraturan di bidang otonomi daerah adalah sebagai instrumen kebijakan dalam pemerintahan daerah yang seluas-luasnya. Pembentukan peraturan daerah sesuai dengan kepentingan publik pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip otonomi daerah dan substansi peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan publik dan hukum lebih tinggi.
HAKIKAT OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA Moonti, Roy Marthen
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.363 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v20i2.9

Abstract

The essence of regional autonomy in the state system in Indonesia is the authority given to local governments to regulate and manage their own affairs and interests of the community in accordance with the legislation in force. Abstrak Inti dari otonomi daerah dalam sistem negara di Indonesia adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat mereka sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: Otonomi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia
ESENSI AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI Sahban, Sahban
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.142 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v20i2.10

Abstract

The essence of mudharabah and musyarakah unite capital to labor (skill and entrepreneurs), which is always separate in conventional systems. In the profit and loss sharing agreement will be apparent the nature and spirit of togetherness and justice in receiving the benefits and bear the risk of losses in business activity.Mudharabah and musyarakah prevent unjustice behavior for people, it is a manifestation of man as caliph prosperity of the earth on the dimensions of the banking system. The substance and the principles contained in the profit and loss sharing agreement has been included in the National Banking Act. Skim mudharabah and loss has been practiced in various flying businesses in Islamic banking activities in order to prevent economy unjustice and realize the economic benefit. Abstrak Esensi mudharabah dan musyarakah menyatukan modal dengan tenaga kerja (keterampilan dan pengusaha), yang selalu terpisah dalam sistem konvensional. Dalam perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian akan terlihat sifat dan semangat kebersamaan dan keadilan dalam menerima manfaat dan menanggung risiko kerugian dalam kegiatan bisnis. Mudharabah dan musyarakah mencegah perilaku tidak adil bagi manusia, itu adalah manifestasi manusia sebagai kekayaan khalifah. bumi pada dimensi sistem perbankan. Substansi dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian bagi hasil dan kerugian telah dimasukkan dalam Undang-Undang Perbankan Nasional. Mudharabah dan kerugian skim telah dipraktikkan di berbagai bisnis penerbangan dalam kegiatan perbankan syariah untuk mencegah ketidakadilan ekonomi dan merealisasikan manfaat ekonomi.
HAKIKAT SANKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM Assaad, Andi Istiqlal
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.714 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v20i2.11

Abstract

Essentially criminal law sanctions in Indonesia and the Islamic criminal law can be compared by reviewing the nature of criminal law sanctions in Indonesia is to maintain / preserve the benefit of the individual. While the nature of the sanctions within the Islamic criminal law, is to keep / maintain the benefit of individuals and society. Abstrak Intinya sanksi hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam dapat dibandingkan dengan mengkaji sifat sanksi hukum pidana di Indonesia adalah dengan mempertahankan / melestarikan manfaat individu. Sedangkan sifat dari sanksi dalam hukum pidana Islam, adalah untuk menjaga / mempertahankan manfaat individu dan masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28 No 2: Juni - November 2025 Vol 28 No 1: Desember 2024 - Mei 2025 Vol 27 No 2: Juni - November 2024 Vol 27 No 1: Desember 2023 - Mei 2024 Vol 26 No 2: Juni - November 2023 Vol 26 No 1: Desember 2022 - Mei 2023 Vol 25 No 2: Juni - November 2022 Vol 25 No 1: Desember 2021 - Mei 2022 Vol 24 No 2: November 2021 Vol 24 No 1: Mei 2021 Vol 23 No 2: November 2020 Vol 23 No 1: Mei 2020 Vol 22 No 2: November 2019 Vol 22 No 1: Mei 2019 Vol 21 No 2: November 2018 Vol 21 No 1: Mei 2018 Vol 20 No 2: November 2017 Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017 More Issue