Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Belo

belo
Website

Published by Universitas Pattimura

ISSN : 24606820 EISSN : 26865920 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Belo, Merupakan bentuk pemikiran hasil kerjasama Masyarakat Hukum Pidana Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Wilayah Maluku dan Maluku Utara dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura berupa kumpulan tulisan tentang pemikiran pengembangan hukum pidana dan kriminologi

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020" : 8 Documents clear

Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia Leonie Lokollo; Yonna Beatrix Salamor; Erwin Ubwarin
JURNAL BELO Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Abstrak Ganja merupakan jenis narkotika terlarang di Indonesia, hal ini diatur dalam Lampran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja merupakan narkotika Golongan I yang tidak bisa digunakan untuk keperluan medis. Bahkan ada beberapa orang yang menggunakan sebagai bahan medis untuk menangani penyakit mereka padahal belum legal di Indonesia. Penulisan ini memakai metode yuridis normatif dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia maupun Dewan Perwakilan Rakyat tentang pentingnya ganja sebagai bahan medis. Pembahasan penulisan ini menemukan bahwa ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa ganja berkhasiat menjadi obat untuk para pasien dan terbukti sembuh contohnya penyakit Alzheimer, Kanker, HIV/AIDS, epilepsy, Parkinson disease, Hepatitis C dan glaukoma, bahkan di Kota Ambon, perna menggunakan ganja sebagai obat herbal untuk beberapa penyakit ganja sudah diakui khasiatnya dan legal dibeberapa Negara. Untuk itu ganja perlu dimasukan kedalam Narkotika Golongan II atau Golongan III supaya dapat digunakan sebagai bahan medis.

Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Eprina Mawati; Lies Sulistiani; Agus Takariawan
JURNAL BELO Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Pada dasarnya kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (sosial defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (sosial welfare). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menerapkan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak-hak korban tindak pidana, merupakan tanggungjawab negara terhadap korban, tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban negara atas ketidakmampuannya dalam melindungi masyarakat, sehingga timbul korban. Namun, efektifitas dan ketepatan sasaran serta bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah Indonesia dinilai masih kurang tepat, khususnya korban tindak pidana terorisme.

Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Terhadap Modern Piracy Jure Gentium Nadiyah Asfarosya
JURNAL BELO Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

This study aims to analyze the relevance of the approach of universal jurisdiction in law enforcement against the crime of modern pirates. This study looks at piracy itself which changes over time and the effectiveness of universal jurisdiction in minimizing back piracy that can affect the international community. This research is normative. Universal jurisdiction has long been in law enforcement against piracy. However, turning the numbers of countries implementing universal jurisdiction raises the question of what constitutes an obstacle to implementing universal jurisdiction over the crime of piracy. In addition, several solutions have emerged that are considered more effective in enforcing the law against modern piracy in order to prevent the culture of impunity.

Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan Jetty Martje Patty; Cindy Agnesia Ratmala
JURNAL BELO Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

ABSTRACT ROLE OF THE FAMILY AS A NON PENAL EFFORT IN PREVENTING ACTS OF VIOLENCE AGAINTS CHILDREN IN THE EDUCATION UNIT ENVIRONMENT Schools are required to be anti violence zones, which provides a safe comfortable and enjoyable learning environment. Legal protection made by the government has not provided protection for children from violence that occurs in schools. So that there needs to be other efforts beyond legal measures that can prevent acts of violence against children in school. Non penal efforts through the role of the family.a as the first educational institution in society that plays a role in educating children to shape the character of children. Character education in the family will produce anti violence behavior in children themselves will distance themselves from behavior u violence, because children are equipped with loving behavior, tenderness, religious values, empathy in children.

Mekanisme Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Proses Penyadapan dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Jennifer Ingelyne Nussy; Harun Matayane
JURNAL BELO Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

ABSTRACT Recognition and protection of a guarantee of human dignity to earn a respectable place in the eyes of the law and government. Related to the interests of law enforcement, the Corruption Eradication Commission (KPK) for the purpose of wiretapping evidence in court, while will protecting the privacyrights of suspects. Legal protections for the accused to be seen as matter of law adopted. Therefore, the protection of the privacy rights of a person to be seen in the investigation process. For the Commission to conduct wiretaps should see privacy rights as stipulated in the law and the government should establish a special set of rules that intercepts, thus providing the possibility for law enforcement has the authority to do so does not conflict with human rights.

Penanganan Tindak Pidana Yang Dikualifikasi Delik Aduan Julianus Edwin Latupeirissa; Jacob Hattu; Elias Zadrach Leasa
JURNAL BELO Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Laporan dan aduan merupakan hal yang berbeda, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada delik biasa dan delik aduan, delik biasa dapat dilaporkan oleh semua orang namun dalam delik aduan tidak dapat diadukan semua orang, dalam perkara pidana Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Drh yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Seram Bagian Barat, saudara HW didakwakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atas adulan yang dilakukan oleh AA. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui apa akibat hukum jika penaganan delik aduan dengan aduan yang tidak sah, metode yang digunakan adalah metode penelitan hukum yuridis normatif, hasil dari pembahasan diketahui saudara saksi AA tidak mengadukan langsung perbuatan HW namun lewat pengacara, namun dalam aduan tersebut pengacara tidak mencantumkan surat kuasa dari AA, tentunya surat kuasa tersebut cacat, dan fakta persidangan tidak ada dasar aduan yaitu surat kuasa dari korban kepada pengacara, akibat hukumnya adalah hakim menolak tuntutan jaksa (neit ontvankelijk verklaring van het OM) atau H W Alias H untuk dapat dituntut pidana seharusnya gugur atau putusan lepas dari tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) hal ini dapat dilihat dalam Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesimpulannya dalam tindak pidana yang dikualifikasinya delik aduan, wajib ada aduan jika tidak ada maka tuntutan jaksa ditolak atau putusan pengadilan lepas dari tuntutan hukum.

Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Kota Ambon Denny Latumaerissa
JURNAL BELO Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Essentially violent crime can occur wherever, anytime, and can be done by anyone without any distinction sex. That is guilty can male or female. The reality that occurs suggests that female also often perpetrated a violent crimes. Such as happened in the city of Ambon, which according to the data from Polresta P.Ambon and P. P lease, suggests that from 2017 until 2019, there are 14 ( fourteen ) violence made by women on jurisdiction. That has been a problem in writing this is what has been factor-factor cause violence carried out by women in the city ambon. Factors influencing the so that a woman committed violence in the city of Ambon is the family, the motivation, / sexual disorder of sexual perversion, and the role of the victim

Pentingnya Implementing Legislationkonvensi Anti Penyiksaan 1984 (Convention Against Torture) Kedalam Hukum Nasional Indonesia Ahmad Adi Fitriyadi; Fikry Latukau
JURNAL BELO Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Persoalan tindak pidana Penyiksaan adalah masalah yang sudah sejak lama terjadi di negara Indonesia sejak zaman Orde Baru hingga detik ini.Banyak kasus yang terjadi bahkan hingga akhir tahun 2019 dan para pelakunya tidaklah kunjung diadili.Hal ini disebabkan tidak adanya aturan hukum pidana nasional Indonesia yang mengatur tersendiri terkait tindakan Penyiksaan. Padahal Indonesia merupakan negara peserta pada Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) atau Konvensi Anti Penyiksaan 1984 dan telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1998. Namun, karena konvensi ini bersifat Non-Self Executing, maka perlu untuk dilakukan Implementing Legislation ke dalam hukum nasional Indonesia untuk diundangkan ke dalam hukum nasional Indonesia tersendiri terkait tindak pidana Penyiksaan, sebab tindakan Penyiksaan merupakan bagian dari kejahatan internasional yang mengancam masyarakat internasional, maka aturan hukum tersebut didasarkan pada Asas Yurisdiksi Universal.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 8 No 2 (2022): Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 Vol 8 No 1 (2022): Volume 8 Nomor 1, Februari Tahun 2022 Vol 6 No 2 (2021): Volume 6 Nomor 2, Februari 2021-Juli 2021 Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021 Vol 6 No 1 (2020): Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020 - Januari 2021 Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020 Vol 5 No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Agustus 2019 - Januari 2020 Vol 4 No 2 (2019): Volume 4 Nomor 2, Februari 2019 - Juli 2019

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Erwin Ubwarin

Contact Email
mahupiki.fhunpatti01@gmail.com

Phone
+6281343012120

Journal Mail Official
mahupiki.fhunpatti01@gmail.com

Editorial Address
Ruang Departemen Hukum Pidana, Lantai 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Jalan Ir. M. Putuhena, Poka, Ambon, Maluku 97233.

Location
Kota ambon,

Maluku

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Erwin Ubwarin

Contact Email mahupiki.fhunpatti01@gmail.com

Phone +6281343012120

Journal Mail Official mahupiki.fhunpatti01@gmail.com

Editorial Address Ruang Departemen Hukum Pidana, Lantai 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Jalan Ir. M. Putuhena, Poka, Ambon, Maluku 97233.

Location Kota ambon, Maluku INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Erwin Ubwarin

Contact Email
mahupiki.fhunpatti01@gmail.com

Phone
+6281343012120

Journal Mail Official
mahupiki.fhunpatti01@gmail.com

Editorial Address
Ruang Departemen Hukum Pidana, Lantai 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Jalan Ir. M. Putuhena, Poka, Ambon, Maluku 97233.

Location
Kota ambon,

Maluku

INDONESIA