This Author published in this journals
All Journal Jurnal Belo
Julianus Edwin Latupeirissa
Universitas Pattimura

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penanganan Tindak Pidana Yang Dikualifikasi Delik Aduan Julianus Edwin Latupeirissa; Jacob Hattu; Elias Zadrach Leasa
JURNAL BELO Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.421 KB) | DOI: 10.30598/belovol5issue2page21-33

Abstract

Laporan dan aduan merupakan hal yang berbeda, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada delik biasa dan delik aduan, delik biasa dapat dilaporkan oleh semua orang namun dalam delik aduan tidak dapat diadukan semua orang, dalam perkara pidana Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Drh yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Seram Bagian Barat, saudara HW didakwakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atas adulan yang dilakukan oleh AA. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui apa akibat hukum jika penaganan delik aduan dengan aduan yang tidak sah, metode yang digunakan adalah metode penelitan hukum yuridis normatif, hasil dari pembahasan diketahui saudara saksi AA tidak mengadukan langsung perbuatan HW namun lewat pengacara, namun dalam aduan tersebut pengacara tidak mencantumkan surat kuasa dari AA, tentunya surat kuasa tersebut cacat, dan fakta persidangan tidak ada dasar aduan yaitu surat kuasa dari korban kepada pengacara, akibat hukumnya adalah hakim menolak tuntutan jaksa (neit ontvankelijk verklaring van het OM) atau H W Alias H untuk dapat dituntut pidana seharusnya gugur atau putusan lepas dari tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) hal ini dapat dilihat dalam Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesimpulannya dalam tindak pidana yang dikualifikasinya delik aduan, wajib ada aduan jika tidak ada maka tuntutan jaksa ditolak atau putusan pengadilan lepas dari tuntutan hukum.
Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku Julianus Edwin Latupeirissa; John Dirk Pasalbessy; Elias Zadrak Leasa; Carolina Tuhumury
JURNAL BELO Vol 6 No 2 (2021): Volume 6 Nomor 2, Februari 2021-Juli 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol6issue2page179-194

Abstract

Masa pandemi Covid-19 merupakan masa yang sulit, bukan saja ekonomi, namun sektor lainya juga terpukul, pemerintah berupaya untuk menanggulagi semua efek yang muncul namun informasi bohong (Hoax) dimasa pandemi ini juga mengakibatkan banyak masyarakat yang merasa ketakutan dengan informasi yang salah. Penelitian ini memakai metode yuridis empiris. isi dari berita bohong (hoax) tersebut terkadang membuat masyarakat menjadi panik dan trauma terhadap berbagai peristiwa yang terjadi, seperti masalah terorisme dan masalah radikalisme. Demikian juga dengan penyebaran Covid-19 di mana hampir sebahagian besar masyarakat Indonesia sangat takut untuk terjangkit dengan virus yang mematikan ini.
Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana) Patrick Corputty; Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa; Julianus Edwin Latupeirissa
JURNAL BELO Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue1page113-121

Abstract

Victim precipitation was originally a criminological theory and was later developed into victimology which explains that in victimization (criminal acts), the victim can be a contributing factor in the victimization. The aim is to analyze the model of criminal imposition by considering victim precipitation. This research is a sociolegal research. The results obtained by Victim precipitation as a judge's consideration in imposing a crime are used in several general criminal cases.