cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Contact Email
akppsekp@gmail.com
Phone
+62251-8333964
Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111
Location
,
INDONESIA
Analisis Kebijakan Pertanian
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
ISSN : 16932021     EISSN : 25497278     DOI : http://dx.doi.org/10.21082
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)
Articles 268 Documents
 1   2   3   4   5 
URGENSI PEMBENTUKAN BANK PERTANIAN INDONESIA Adam, Lukman
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.859 KB) | DOI: 10.21082/akp.v10n2.2012.103-117

Abstract

Di banyak negara, alokasi kredit untuk sektor pertanian dilakukan melaluilembaga perbankan khusus. Tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis keberhasilan Bank Pertanian di negara lain, melakukan telaah terhadap peraturan mengenai perbankan, dan menganalisis kinerja perbankan nasional dalam perspektif pembentukan Bank Pertanian Indonesia. Tujuan dari pembentukan bank pertanian di beberapa negara adalah untuk pengembangan sektor pertanian, mengkoordinasikan dan mengawasi pemberian kredituntuk kegiatan pertanian, dan menyediakan pinjaman dan fasilitas kredit. Peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang ada di Indonesia perlu disinergikan dengan tujuan pembentukan Bank Pertanian Indonesia. Bank Pertanian Indonesia dibentuk tidak dengan mendirikan bank baru, tetapi menetapkan Bank BRI sebagai Bank Pertanian Indonesia. Pemerintah, Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan kewenangan masing-masing harus berupaya merealisasikan pembentukan Bank Pertanian Indonesia. Program-program pemerintah terkait dengan pembiayaan sektor pertanian disalurkan melalui Bank Pertanian Indonesia.
REVITALISASI KELEMBAGAAN UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DALAM OTONOMI DAERAH Suradisastra, Kedi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.337 KB) | DOI: 10.21082/akp.v4n4.2006.281-315

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Pemberdayan Petani dengan Model Coopertaive Farming Nuryanti, Sri
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.223 KB) | DOI: 10.21082/akp.v3n2.2005.152-159

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Kebijakan Pengembangan Budi Daya Kedelai Menuju Swasembada melalui Partisipasi Petani Zakaria, Amar K.
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.344 KB) | DOI: 10.21082/akp.v8n3.2010.259-272

Abstract

Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan yang strategis di Indonesia. Dengan kedudukan kedelai sebagai komoditas palawija yang kaya akan kandungan protein nabati yang dalam pemanfaatannya memiliki kegunaan yang beragam, terutama sebagai bahan baku industri makanan (tempe, tahu, tauco dan susu kedelai) dan bahan baku industri pakan ternak. Berdasar kondisi tersebut, kebutuhan kedelai terus meningkat dari tahun ke tahun namun produksi kedelai domestik tidak dapat mengimbanginya, sehingga untuk mencukupinya harus impor. Produksi kedelai dalam negeri terus menurun secara tajam sejalan dengan penurunan areal tanam. Menurunnya areal tanam kedelai sebagai akibat rendahnya partisipasi petani dalam menanam kedelai, karena budidaya kedelai yang diusahakan tidak memberi keuntungan yang layak kepada petani. Hal tersebut, karena terbatasnya ketersediaan teknologi dan rendahnya adopsi teknologi di tingkat petani serta rendahnya tingkat harga yang diterima, sehingga menurunnya nilai tukar petani. Program kebijakan insentif dengan kegiatan penguatan kelembagaan dan pembiayaan yang dilaksanakan melalui penggalangan partisipasi petani dalam wadah kelompok tani yang disertai pembinaan melalui sekolah lapang merupakan strategi untuk meningkatkan produksi serta mengurangi impor kedelai dan menuju swasembada kedelai. Penerapan teknologi budidaya perlu didukung dengan memperkuat kebijakan pemerintah dalam agribisnis kedelai, seperti penyediaan benih unggul bermutu dan pupuk bersubsidi, pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), manajemen pasca panen, penetapan harga dasar, kegiatan penyuluhan melalui kelompok tani serta kemudahan teknologi dan rangsangan insentif lainnya bagi petani. Dengan kondisi, tersebut dapat memperkuat tingkat partisipasi dan minat petani untuk memproduksi kedelai dengan penerapan teknologi yang disediakan, khususnya pengembangan program SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu) dan BLBU (Bantuan Langsung Benih Unggul) yang berkesinambungan di tingkat usahatani.
Perspektif Pengembangan Nilai-Nilai Sosial-Budaya Bangsa Pranadji, Tri
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.568 KB) | DOI: 10.21082/akp.v2n4.2004.324-339

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Achieving Economic Benefits Through Agricultural Trade Reforms in Indonesia Dermoredjo, Saktyanu Kristyantoadi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.962 KB) | DOI: 10.21082/akp.v6n1.2008.56-74

Abstract

The Indonesian economy has achieved a remarkable transformation from an agricultural economy to a modern economy that is estimated to grow at a high rate of 6 per cent. Sustaining it requires the continual adoption of economic reforms. Part of it requires the adoption of freer trade practices in sectors of the economy where resources are retained due to large government assistance. This paper aims to examine the economy-wide effects of a bilateral agricultural trade liberalization program between Australia and Indonesia.  The analytical framework adopted in this paper is a global general equilibrium model known as GTAP (Global Trade Analysis Project). Increasing the agricultural trade between Australia and Indonesia will lead to benefits arising from higher incomes and resource allocation efficiency. In this study, the removal of tariffs on agricultural imports in Indonesia resulted in efficiency gains of US$ 1.67 – 3.35 million and GDP increase by   US$ 3.55 – 7.08 million.   This shows that freer trade practices contribute to the economic growth process in Indonesia.
Analisis Keunggulan Komparatif Beras Indonesia Azahari, Delima H.; Hadiutomo, Kusno
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.094 KB) | DOI: 10.21082/akp.v11n1.2013.61-73

Abstract

Komoditas beras menjadi sumber pangan utama bagi 95 persen penduduk di Indonesia. Produksi padi tahun 2013 diperkirakan sebesar 70,87 juta ton gabah kering giling (GKG) setara dengan 42,52 juta ton beras atau naik 0,26 persen dibanding produksi padi 2012 yang tercatat 69,1 juta ton GKG. Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 mencapai 250 juta jiwa dengan pertumbuhan yang melaju dengan cepat yakni sebesar 1,27 persen per tahun pada periode tahun 2005-2010. Konsumsi beras per kapita penduduk Indonesia mempunyai kecenderungan mengalami penurunan yakni dari 139 kg/kapita/tahun pada tahun 1993 menjadi 113 kg/kapita/tahun pada tahun 2012. Total konsumsi beras nasional mencapai 34,75 juta ton. Dengan demikian, seharusnya Indonesia sudah swasembada beras. Di masa depan, kalkulasi Indonesia akan kekurangan beras jauh lebih realistis ketimbang surplus beras, oleh karena itu kebijakan peningkatan ekonomi dan daya saing beras perlu diarahkan ke dalam bentuk kebijakan operasional baik dari sisi produksi maupun permintaan dalam upaya mencapai target swasembada beras berkelanjutan dan surplus beras nasional sebesar 10 juta ton pada tahun 2014. Dari hasil analisis keunggulan komparatif ini menunjukkan bahwa nilai Indeks Spesialisasi Pemasaran (ISP) beras baik segar maupun olahan mempunyai nilai negatif pada kisaran antara -1,0 hingga -0,71 yang berarti bahwa beras Indonesia mempunyai daya saing yang sangat rendah dan terus mengalami penurunan daya saing dari tahun ke tahun. Berdasarkan nilai Import Depedency Ratio (IDR) beras mempunyai nilai 0,80 - 1,02 persen, ini berarti supply beras Indonesia masih tergantung pada beras impor walaupun dalam kuantitas yang kecil, terutama pada jenis beras segar. Nilai Self-Sufficiency Ratio (SSR) beras Indonesia dari tahun 2008 – 2012 lebih dari 90 persen, yang berarti bahwa hampir sebagian besar kebutuhan beras dalam negeri dapat dipenuhi oleh produksi domestik. Hasil perhitungan nilai Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) menunjukkan bahwa beras Indonesia tidak mempunyai daya saing di pasar dunia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai RSCA yang negatif yaitu sekitar -0,96hingga -0,99 persen pada tahun 2008-2012.
Kebijakan Otonomi Daerah dalam Perdagangan Hasil Pertanian Mayrowani, Henny
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.915 KB) | DOI: 10.21082/akp.v4n3.2006.213-226

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Riset Pasar Biodiesel B20 di Indonesia: Evaluasi terhadap Produk dan Kesadaran Konsumen Oktarina, Sachnaz Desta; Nurkhoiry, Ratnawati; Nasution, M. Ansori; Rahutomo, Suroso
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.474 KB) | DOI: 10.21082/akp.v17n2.2019.79-93

Abstract

There are considerably limited evaluations had dealt with the demand side of the Indonesian B20 biodiesel market. Thus, market research on product performance, product importance, and consumer awareness was performed. This research utilized both qualitative and quantitative methods. In-depth interviews with key informants were summarized in the word cloud form. The outcomes then became the ground for quantitative research. The results of 111 online questionnaires indicated that there was a gap in the level of awareness among respondents in Sumatra to that of outside Sumatra. The male, higher education background, and heavy-user of bio solar cohort were tended to vote a sizeable number in the performance evaluation. Especially for the performance of biodiesel that caused sedimentation on the filter engines (73.08%, 72.35%, and 73.08%). Meanwhile, biodiesel performance that supports the nation's energy security is the most important attribute to be highlighted as the product main entity. The policy implication through multifaceted strategies such as incentive provision for automotive companies that are adaptive to market demand is one of a kind. In the long run, the return to investment from these policies are expected to not only increase the multiplier effects of the oil palm plantation but also national energy security.AbstrakSejauh ini belum ada evaluasi ilmiah yang mempelajari aspek permintaan produk biodiesel Indonesia dari sisi konsumen (pasar), sehingga studi mengenai evaluasi produk dan kesadaran konsumen biodiesel B20 menjadi tujuan dari penelitian ini. Riset pasar ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Temuan dari riset kualitatif dalam bentuk wordcloud menjadi landasan untuk kajian kuantitatif. Hasil deskriptif dan nonparametrik 111 kuesioner secara daring mengindikasikan adanya kesenjangan tingkat kesadaran antara responden berdomisili di Sumatera dan luar Sumatera. Responden berjenis kelamin laki-laki, berlatar pendidikan tinggi, dan dominan menggunakan biosolar sebagai bahan bakarnya cenderung kritis menilai atribut terjadinya endapan pada mesin filter (73,08%; 72,35%; dan 73,08%). Performa biodiesel yang mendukung ketahanan energi bangsa menjadi aspek penting yang harus ditonjolkan sebagai entitas dari produk. Inovasi produk dapat dikembangkan melalui kebijakan multidimensi. Salah satunya dengan intervensi pemerintah melalui pemberian insentif bagi automaker yang adaptif terhadap permintaan pasar. Pada akhirnya, implikasi kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan multiplyer effect dari perkebunan kelapa sawit, tetapi juga ketahanan energi nasional.
Analisis Dampak ACFTA dan Kebijakan Perdagangan Kakao di Pasar Domestik dan China Lubis, Adrian Darmawan; Nuryanti, Sri
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.851 KB) | DOI: 10.21082/akp.v9n2.2011.143-156

Abstract

Indonesia dan Malaysia bersama dengan negara ASEAN lainnya telah melakukan liberalisasi perdagangan melalui perjanjian ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA). Liberalisasi tersebut dimulai dengan pelaksanaan Early Harvest Program (EHP) pada tahun 2005. Dengan menggunakan analisis daya saing Revealed Symetric Comparative Advantage (RSCA), Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP), dan analisis regresi berganda diketahui bahwa daya saing biji kakao Indonesia di pasar China terhadap Malaysia ternyata tidak meningkat sejak pelaksanaan ACFTA. Daya saing ekspor biji kakao Indonesia di pasar China telah memasuki tahap kematangan. Malaysia telah menghentikan ekspor biji kakao ke China dan menggeser ke produk setengah jadi. Indonesia tidak meraih keuntungan dalam perdagangan bebas ACFTA hanya dengan mengekspor produk primer seperti biji kakao ke China. Oleh karena itu, Indonesia harus mengekspor produk kakao seperti kakao bubuk, kakao pasta dan lemak kakao untuk memperoleh nilai tambah dan memperbaiki daya saing kakao di pasar China maupun internasional.

Page 3 of 27 | Total Record : 268

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2003 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue