cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Contact Email
akppsekp@gmail.com
Phone
+62251-8333964
Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111
Location
,
INDONESIA
Analisis Kebijakan Pertanian
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
ISSN : 16932021     EISSN : 25497278     DOI : http://dx.doi.org/10.21082
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)
Articles 268 Documents
 3   4   5   6   7 
Rancang Bangun Sinergi Kebijakan Agropolitan dan Pengembangan Ekonomi Lokal Menunjang Percepatan Pembangunan Wilayah Iqbal, Muhammad; Anugrah, Iwan Setiajie
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.086 KB) | DOI: 10.21082/akp.v7n2.2009.169-188

Abstract

Orientasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memicu pembangunan yang bias perkotaan dan diskriminasi terhadap wilayah perdesaan dan sektor pertanian, sehingga menyebabkan ketimpangan transfer sumberdaya dari desa ke kota. Kondisi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti kesenjangan pendapatan antara masyarakat perdesaan dengan komunitas perkotaan, migrasi penduduk secara berlebihan dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan, dan eksploitasi wilayah perdesaan yang cenderung kurang mengindahkan aspek lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kemiskinan masyarakat perdesaan. Sinergi kebijakan agropolitan dan pengembangan ekonomi lokal melalui rekayasa kelembagaan klaster ekonomi dan forum kemitraan dapat dianggap sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Idealnya sinergi kebijakan tersebut diimplementasikan mengacu pada langkah strategi seperti sosialisasi, konsolidasi, dan uji coba (fase awal) kegiatan dalam kerangka otonomi daerah.
Kinerja Berbagai Pola Usaha Pembibitan Sapi Lokal di Beberapa Daerah Pengembangan Sapi Potong Ilham, Nyak; Indraningsih, Kurnia Suci; Elizabeth, Roosganda
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.441 KB) | DOI: 10.21082/akp.v15n1.2017.67-82

Abstract

Law No. 41/2014 deals with animal husbandry and health, supply and development of beef cattle breeding conducted by prioritizing domestic production by farmers, breeding companies and both central and local governments. One of beef cattle breeding issues in Indonesia is the concept of breeding still partially developed and not closely related with its type and dispersion in Indonesia. This paper aims to describe and characterize various business patterns of beef cattle breeding. Based on existing patterns and characteristics, breeding business has been developed in order to increase national production of beef cattle breeding. Data and information were collected from four provinces, i.e. Aceh, Central Java, Bali, and NTB. Primary data were collected through interview involving 185 respondents from various stakeholders. Data and information were analyzed through qualitative and quantitative description approach with tabulation and schemes techniques. Three types of beef cattle breeding are intensive and semi-intensive farmers’ groups, company, and government patterns. Based on each pattern, there was linkage of manufactured product utilization among the existing patterns to optimize of national beef cattle breeding system. To support this linkage, it needs synergy in various patterns of cattle beef breeding in a region where local BPTU-HPT/UPTD play a role as producers of cattle beef breed and advisers for farmers’ groups and companies in its working region. Government is expected to purchase qualified beef cattle breeding products manufactured by its advised farmers groups. AbstrakUndang-undang No 41/2014 mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, penyediaan dan pengembangan bibit sapi dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri, baik oleh peternak, perusahaan peternakan, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Masalah perbibitan sapi potong di Indonesia antara lain  adalah konsep pembangunan pembibitan masih parsial, belum terkait erat baik jenis maupun sebarannya di Indonesia. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan dan mengkarakteristikan berbagai pola usaha pembibitan sapi potong. Berdasarkan pola dan karakteristik yang ada dibuat rancang bangun pengembangan usaha pembibitan guna meningkatkan produksi bibit sapi potong nasional. Data dan informasi dikumpulkan dari empat provinsi yaitu Aceh, Jawa Tengah, Bali dan NTB. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mencakup 185 responden dari berbagai pihak terkait. Analisis data dan informasi dilakukan secara deskripsi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik tabulasi dan skema. Ada tiga pola pembibitan sapi potong yaitu Pola KTT intensif dan semi intensif, pola perusahaan, dan pola pemerintah. Berdasarkan karakteristik masing-masing pola dapat dibuat keterkaitan pemanfaatan produk yang dihasilkan untuk merancang optimasi sistem pembibitan sapi nasional. Untuk mendukung hal itu, perlu membangun sinergitas kerja berbagai pola pembibitan sapi dalam satu kawasan regional dimana UPT/UPTD pembibitan sapi selain berperan sebagai produsen bibit sapi juga sebagai pembina pada KTT dan perusahaan dalam wilayah kerjanya. Pemerintah diharapkan berperan menjaring produk bibit sapi berkulitas yang dihasilkan oleh KTT binaannya.
Analisis Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM): Kasus Pengembangan Usaha Ternak Sapi di Provinsi Sulawesi Selatan Basuno, Edi; Suhaeti, Rita Nur
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.084 KB) | DOI: 10.21082/akp.v5n2.2007.150-166

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil identifikasi kinerja kelompok peternak penerima program Bantuan Pinjaman Langsung  Masyarakat (BPLM) di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Barru, Bantaeng, Sinjai. Beberapa kelompok cukup mempunyai prospek untuk berkembang, sedangkan kelompok lainnya tampak sulit berkembang. Distribusi BPLM dengan jangkauan yang cukup luas, disambut dengan antusias oleh semua pihak. Secara umum, aspek teknis budidaya pemeliharaan sapi sudah dikuasai dengan baik oleh anggota kelompok. Perkembangan suatu kelompok erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terdapat kecenderungan bahwa anggota yang lebih maju dan inovatif memperoleh manfaat yang lebih besar dari program BPLM tsb. Hal ini disebabkan oleh kualitas SDM mereka yang relatif lebih baik dibanding dengan anggota lainnya, sehingga mereka umumnya mempunyai prakarsa yang lebih baik. Terdapat variasi dalam pelaksanaan BPLM di tingkat daerah, sebagai dampak positif dari otonomi daerah. Namun demikian diperlukan monitoring dan evaluasi terus menerus agar tujuan program tercapai. Meskipun hampir semua kelompok menyatakan bahwa modal sebagai kendala utama, tetapi beberapa kelompok justru menyimpan dana kelompok di bank. Aplikasi berbagai teknologi, perlu mendapat prioritas dari pelaksana BPLM, agar nilai tambah usaha ternak sapi meningkat. Konsekuensinya adalah adanya program pelatihan kader lokal melalui kegiatan yang bersifat learning by doing. Program BPLM semestinya memiliki tim fasilitator sendiri yang mampu melatih pelaksana BPLM di daerah dalam penguatan kelompok. Aspek ini merupakan aspek terlemah yang ditemukan dalam program BPLM. Ditemukan perbedaan pengertian tentang sistem pengembalian antara kelompok dengan Dinas Peternakan, sehingga sebelum distribusi bantuan dimulai, penyiapan kelompok perlu lebih matang, sekaligus mengakomodasi kebutuhan kelompok melalui dialog yang partisipatif. Pola seleksi kelompok secara transparan perlu dikembangkan agar kelompok yang terpilih betul-betul kelompok yang siap melaksanakan program BPLM. Perlu ditambahkan bahwa program BPLM tidak hanya sekedar memberi bantuan kepada masyarakat, tetapi termasuk manajemen tindak lanjutnya.
Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis: Terobosan Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian di Perdesaan Hermawan, Hari; Andrianyta, Harmi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2243.113 KB) | DOI: 10.21082/akp.v10n2.2012.143-158

Abstract

Permodalan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha pertanian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memberikan solusi dengan meluncurkan suatu program yang dinamakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) melalui pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai modal usahatani bagi petani, sekaligus untuk memperbaiki dan memperkuat kelembagaan ekonomi di perdesaan yang akhirnya bermuara pada berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di perdesaan. Tulisan ini bertujuan: (1) mengkaji strategi pengembangan LKM-A ke depan yang efektif untuk mendukung usahatani; dan (2) merumuskan alternatif kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan LKM-A. Pada Gapoktan pelaksana PUAP 2008 dan 2009 sudah terjadi pertumbuhan dan perkembangan LKM-A. Keberadaan LKM-A di perdesaan berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang memfasilitasi pembiayaan usahatani dan mempunyai peran sebagai penghubung aktivitas perekonomian masyarakat petani. Strategi pengembangan LKM-A ke depan dalam implementasi di lapangan, yaitu: perlu dilakukan percepatan melalui sosialisasi, advokasi, dan koordinasi dari hulu hingga hilir antara pengurus LKM-A dengan stakeholder dan instansi-instansi, utamanya yang terkait dengan penguatan modal, jaminan pemasaran hasil produksi, serta dukungan sarana dan prasarana (proses berbadan hukum). Inisiatif koordinasi dibantu oleh pemerintah daerah tingkat provinsi selaku tim pembina, dan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota selaku tim teknis dalam koridor struktur organisasi pelaksana PUAP.
Indonesia dalam Perjanjian Pertanian WTO: Proposal Harbinson Sawit, M. Husein
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.197 KB) | DOI: 10.21082/akp.v1n1.2003.42-53

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Perdagangan Antarpulau Beras di Provinsi Sulawesi Selatan Susilowati, Sri Hery
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (789.778 KB) | DOI: 10.21082/akp.v15n1.2017.19-41

Abstract

As the main staple food, rice is a strategic commodity. Rice production is seasonal and varies among regions. On the other hand, demand for rice is relatively continuous over time throughout the country. Given the characteristics of Indonesia as an archipelagic country dominated by marine areas, inter-island rice trade is a way of bridging the distribution of rice production supply from surplus areas to those deficit one. The study aims to analyze the inter-island rice trade in South Sulawesi including dynamics of inter-island rice trade in the last two decades, distribution of rice trade, and profit margin of each trade actor. Secondary data were collected from various related agencies in Jakarta and South Sulawesi. Primary data were obtained through a survey with farmers and traders as respondents and through group discussions with key informants in 3 regencies/municipality in South Sulawesi Province. Analysis results show that dynamics of inter-island rice traded from South Sulawesi relatively unstable with an increasing trend. Peak shipments occurred in October and the largest share of rice shipments came from Pare-Pare Municipality (60.5%). Jakarta is the main destination for rice delivery with the largest number of shipments (33%), followed by Belawan and Ambon. Considering the characteristics of rice production, consumption and market integration, and importance of rice as an economic and political commodity, inter-rice trade policy can be used as an instrument for stabilizing rice prices. It is necessary to manage spatial and continuous network of marketing activities at national level, i.e. procurement, distribution and storage, according to the rice market size in each region. AbstrakSebagai bahan pangan pokok utama, beras merupakan komoditas strategis. Produksi beras dipengaruhi oleh musim dan terdapat kesenjangan antarwilayah, sebaliknya permintaan beras menyebar sepanjang waktu di seluruh wilayah Indonesia. Dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang didominasi oleh wilayah perairan, perdagangan antarpulau beras merupakan cara yang ditempuh dalam menjembatani distribusi pasokan produksi beras dari wilayah surplus dengan permintaan dari wilayah defisit. Tujuan kajian adalah untuk menganalisis keragaan perdagangan antarpulau beras di Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi dinamika perdagangan antarpulau beras dalam dua dekade terakhir, distribusi perdagangan beras serta marjin yang diperoleh masing-masing pelaku perdagangan beras di Sulawesi Selatan.  Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi terkait di Jakarta dan Sulawesi Selatan.  Data primer diperoleh melalui pendekatan survei kepada petani dan pedagang dan melalui diskusi kelompok dengan informan kunci di tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil analisis menunjukkan dinamika volume beras yang diantarpulaukan dari Provinsi Sulawesi Selatan relatif berfluktiatif namun menunjukkan kecenderungan meningkat. Puncak pengiriman beras  antarpulau terjadi pada bulan Oktober dan pangsa pengiriman beras terbesar berasal dari Kabupaten Pare-Pare (60,5%). Jakarta merupakan kota tujuan pengiriman beras utama dengan jumlah pengiriman terbesar, diikuti Belawan dan Ambon. Dengan pertimbangan karakteristik produksi, konsumsi beras, dan pasar beras yang terintegrasi, serta pentingnya beras sebagai komoditas ekonomi dan politik, maka kebijakan perdagangan antarpulau beras dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk stabilisasi harga beras. Untuk itu diperlukan kebijakan Pemerintah yang mengelola jaringan kegiatan pemasaran antartempat dan antarwaktu (pengadaan, penyaluran dan penyimpanan) secara nasional yang disesuaikan dengan besar kecilnya pasar beras di masing-masing wilayah/daerah. 
Pembangunan Perekonomian Perdesaan berbasis Agribisnis Jagung di Provinsi Gorontalo Anugrah, Iwan Setiajie
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.75 KB) | DOI: 10.21082/akp.v8n4.2010.363-383

Abstract

Berbagai upaya ke arah pembangunan pertanian dan perdesaan senantiasa terus dilakukan oleh pemerintah maupun berbagai pihak terkait, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di perdesaan  Mencermati keberhasilan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh propinsi Gorontalo, ternyata tidak hanya cukup dengan melimpahnya sumberdaya pertanian yang dapat dijadikan modal pembangunan, tetapi sangat tergantung pada kondisi sumberdaya manusia dan manajemen kepemimpinan dari suatu wilayah. Kebijakan yang senantiasa berpihak pada pembangunan sektor pertanian sebagai sumber perekonomian potensial, memegang peranan cukup penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan di wilayahnya. Kebijakan pembangunan pertanian berbasis agribisnis jagung di Gorontalo didasari oleh konsep dan pemikiran dari kepemimpinan daerah bahwa : (1) pembangunan harus fokus ; (2) pembangunan yang berorientasi pasar ; dan (3) membangun branding. Implementasi dari pemikiran tersebut dilakukan dengan membuka peluang pasar komoditas jagung melalui perdagangan ekspor maupun domestik, memberikan fasilitas regulasi pada upaya-upaya pengembangan jagung, melakukan pengawasan pengaturan sistem agribisnis jagung dari hulu sampai dengan hilir, menegakkan komitmen aparatur serta melakukan kebijakan pengembangan secara terintegrasi melalui pola kerjasama dengan seluruh stakeholders dan pelaku yang terkait dengan komoditas jagung. Konsep sederhana yang dibangun oleh pemerintah provinsi Gororntalo dalam kaitan pengembangan komoditas jagung menjadi komoditas potensial, terbukti telah menjadi penggerak perekonomian wilayah dan simbol keberhasilan perubahan menuju kesejahteraan petani. Komoditas jagung telah menjadi penciri kebanggaan daerah dan secara langsung memberikan multiplier effect bagi pembangunan sektor perekonomian lainnya maupun terhadap peningkatan kinerja pembangunan wilayah secara keseluruhan.
Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan Ariningsih, Ening; Rachman, Handewi P.S.
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.574 KB) | DOI: 10.21082/akp.v6n3.2008.239-255

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kerawanan pangan rumah tangga dan alternatif strategi penanggulangannya. Hasil analisis diharapkan menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan tingkat pusat maupun daerah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan menanggulangi kerawanan pangan rumah tangga. Data yang digunakan adalah data Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) tahun 1996-2005 dari Badan Pusat Statistik.  Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) proporsi rumah tangga rawan pangan di provinsi-provinsi luar Jawa khususnya wilayah Kawasan Timur Indonesia dan daerah perdesaan relatif tinggi dibanding wilayah Kawasan Barat Indonesia dan derah perkotaan, implikasinya adalah penanganan masalah rawan pangan perlu diprioritaskan pada wilayah-wilayah tersebut agar kesenjangan antara Kawasan Timur dan Barat Indonesia serta kesenjangan desa - kota tidak semakin melebar; (2) perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, masing-masing tingkatan pemerintahan melaksanakan kebijakan dan program ketahanan pangan dan penanganan masalah kerawanan pangan sesuai dengan mandat dan tupoksinya. Sementara itu, dalam upaya penanggulangan rawan pangan masyarakat diharapkan dapat berperan sesuai dengan kapasitas dan potensinya dan dapat diapresiasikan pada kegiatan pemberdayaan posyandu, dasawisma, kepedulian sosial, kegiatan PKK dan aktifitas sosial keagamaan.
Pemberdayaan Petani di Kawasan Subak Guama dan Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali Ngadi, nFN
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.419 KB) | DOI: 10.21082/akp.v11n2.2013.149-162

Abstract

Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis pemberdayaan petani dalam sistem pertanian subak di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Indonesia. Data untuk analisis adalah data penelitian dari PPK LIPI 2012 yang dilakukan dengan penelusuran data sekunder, wawancara, diskusi kelompok, dan observasi. Ada kecenderungan kurangnya minat pekerja muda untuk bekerja sebagai petani di Subak Guama. Sektor pertanian kurang menarik bagi kaum muda karena nilai upah dan pendapatan di sektor ini lebih rendah dari sektor lainnya. Namun, belum ada masalah terkait dengan pemenuhan tenaga kerja di sektor pertanian karena kepemilikan lahan di daerah ini sempit (sekitar 0,3 ha). Petani di Subak Guama memiliki kerja sama kelembagaan yang telah berakar di masyarakat. Koperasi memberikan bantuan untuk meringankan beban petani dengan pinjaman modal. Peran Subak Guama juga sangat menonjol dalam aspek teknologi. Teknologi dari pemerintah dan sektor swasta akan lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh petani jika dilakukan melalui lembaga-lembaga lokal. Program tajarwo, sistem integrasi padi dan ternak, budidaya tanaman secara berimbang akan diterima dengan baik oleh petani melalui koperasi. Koperasi di Subak Guama telah menjadi salah satu contoh yang memainkan peran penting dalam peningkatan pengetahuan dan informasi bagi petani.
Dampak Kenaikan Harga Bbm terhadap Kinerja Pertanian dan Implikasinya terhadap Penyesuaian HPP Gabah Kariyasa, Ketut
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.895 KB) | DOI: 10.21082/akp.v4n1.2006.54-69

Abstract

Abstrak tidak tersedia

Page 5 of 27 | Total Record : 268

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2003 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue