Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Analisis Kebijakan Pertanian

akp
Website

Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

ISSN : 16932021 EISSN : 25497278 DOI : http://dx.doi.org/10.21082

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)

Articles 268 Documents

1 2 3 4 5

ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKSI PADI MELALUI EFISIENSI PEMANFAATAN LAHAN SAWAH DI INDONESIA Swastika, Dewa K.S.; Wargiono, J.; Soejitno, Soejitno; Hasanuddin, A.
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi 95 persen dari pendudukIndonesia. Sejak awal kemerdekaanIndonesiatelah berusaha keras untuk meningkatkan produksi padi. Namun demikian, selama lebih dari tiga dekadeIndonesiabelum mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, sehingga masih tergantung pada impor. Kondisi ini diperburuk oleh adanya konversi lahan subur di Jawa, sehingga pertumbuhan produksi padi melandai. Ke depan, harus ada terobosan dalam meningkatkan produksi padi, meskipun konversi lahan terus berlangsung. Studi ini mencoba mengkaji kinerja pemanfaatan lahan sawah, kontribusi dan prospeknya dalam peningkatan produksi padi nasional. Hasil studi menunjukkan bahwa lahan sawah merupakan sumber utama produksi padi. Pada tahun 2005, luas sawah irigasi dan tadah hujan yang ditanami padi adalah 6,84 juta ha, dengan rataan indeks pertanaman 1,61. Angka ini menunjukkan masih adanya potensi untuk meningkatkan produksi padi melalui peningkatan indeks pertanaman. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa peningkatan indeks pertanaman merupakan kebijakan strategis sebagai kompensasi dari konversi lahan. Potensi lainnya ialah peningkatan mutu intensifikasi melalui penggunaan varietas unggul disertai dengan pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (PTT). Penerapan kebijakan ini harus didukung oleh pembangunan dan renovasi infrastruktur disertai penyediaan sumber modal agar memungkinkan petani mengadopsi teknologi maju.

ANALISIS SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN PRODUKSI KEDELAI Suhartini, Sri Hastuti
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

The source of growth in the production of soybeans can be derived from the increase in harvested area and increased productivity. This paper aims to analyze the sources of growth in the production of soybeans, analyze the possible production increase of soybeans that resulted from each sources of production growth, and that its contribution to the increase of national production. Data used in the study were secondary data collected from various relevant agencies was at national level with two provinces, namely West Java and West Nusa Tenggara as case study. Results of this study concluded that the source of soybean production growth was mostly from the increase harvested area. The possibility of soybean production increase in Java is relatively low and for that reason Jawa should be less priority than the other. AbstrakSumber pertumbuhan produksi kedelai secara garis besar berasal dari peningkatan luas panen dan peningkatan produktivitas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis berbagai sumber pertumbuhan produksi kedelai di berbagai wilayah Indonesia, peluang peningkatan produksi kedelai dari berbagai sumber pertumbuhan, dan sumbangannya terhadap peningkatan produksi. Data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai instansi terkait. Cakupan kajian ini bersifat nasional dengan mengambil kasus di sentra produksi kedelai yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi NTB. Hasil kajian menyimpulkan bahwa sebagian besar pertumbuhan produksi kedelai lebih disebabkan oleh peningkatan luas panen. Peluang peningkatan produksi kedelai umumnya relatif kecil di Pulau Jawa karena produktivitas yang dicapai petani telah sangat mendekati potensi produktivitas yang tersedia. Oleh karena itu upaya peningkatan produksi kedelai yang ditempuh melalui program peningkatan produktivitas seyogyanya lebih diutamakan di luar Pulau Jawa.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KOTA BERKELANJUTAN: STUDI KASUS DI DKI JAKARTA Sampeliling, Sostenis; Sitorus, Santun R.P.; Nurisyah, Siti; Pramudya, Bambang
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Revitalisasi sektor pertanian pada dasarnya adalah menempatkan kembali arti pentingnya pertanian secara proporsional dan kontekstual, baik di perdesaan maupun perkotaan. Melihat kondisi pertanian di daerah perkotaan, khususnya DKI Jakarta, dan hubungannya dengan berbagai masalah lingkungan, perlu dirancang dan dirumuskan kebijakan yang komprehensif untuk pengembangan pertanian perkotaan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan dan kebijakan pengembangan pertanian perkotaan. Metode analisis yang digunakan adalah MDS (multi-dimensional scaling) dan teknik Rap-Ur-Agri (Rapid Appraisal for Urban Agriculture). Analisis faktor kunci menggunakan leverage factor yang diikuti dengan penentuan indeks keberkelanjutan dan skenario kebijakan pengembangan pertanian dengan menggunakan metode analisis prospektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa status keberlanjutan pengembangan pertanian perkotaan pada kondisi existing menunjukkan nilai indeks 48,70 persen atau kurang berkelanjutan. Faktor kunci keberlanjutan pertanian perkotaan mencakup empat aspek dan kebutuhan stakeholder mencakup empat aspek pengembangan sistem pertanian perkotaan. Kebijakan pengembangan pertanian perkotaan berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta perlu dilakukan dengan pendekatan integratif dengan mempertimbangkan enam faktor kunci penentu keberlanjutan: (1) Luas pekarangan, (2) Pengembangan komoditas dan teknologi ramah lingkungan, (3) Penyuluhan dan kelembagaan pertanian, (4) Perluasan lahan/ruang usaha tani, (5) Kerjasama antar stakeholder, dan (6) Pemberian insentif pertanian. Opsi kebijakan adalah perluasan lahan/ruang usaha tani, pengembangan komoditas dan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan kelembagaan pertanian.

PERKEMBANGAN DAN PROSPEK KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL Rachman, Handewi P.S.; Mardianto, Sudi; Simatupang, Pantjar
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

SISTEM DISTRIBUSI BERBASIS RELATIONSHIP: KAJIAN PENYEMPURNAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI Sudjono, Spudnik
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Kebijakan subsidi pupuk masih merupakan kebutuhan pada tingkat petani untuk menopang produktivitas dan perbaikan kesejahteraan petani, sekaligus mempertahankan stabilitas ketahanan pangan nasional. Sistem penyaluran pupuk bersubsidi telah beberapa kali mengalami perbaikan, antara lain dengan uji coba sistem Kartu Kendali dan uji coba Sistem Subsidi Pupuk Langsung ke Petani. Untuk mengembangkan penyaluran pupuk bersubsidi di masa mendatang, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah sistem distribusi pupuk bersubsidi berbasis relationship marketing. Pendekatan ini menyarankan pembinaan hubungan jangka-panjang antara produsen dan distributor, dengan mengedepankan mata rantai distribusi dan hubungan interpersonal pada setiap titik distribusi pupuk bersubsidi.

STRATEGI PERCEPATAN ADOPSI DAN DIFUSI INOVASI PERTANIAN MENDUKUNG PRIMA TANI Musyafak, Akhmad; Ibrahim, Tatang M.
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

ANALYSIS OF BIOSECURITY CONTROL MEASURE POLICY IMPLEMENTATION ON HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA IN JAKARTA Iqbal, Muhammad; Nurmanaf, Rozany; Agustian, Adang
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) was first detected inJakartain 2003 in which since that time, the virus has become pandemic in the area and has resulted in poultry and human deaths. Based on these facts, the provincial government ofJakartahas launched two policies on biosecurity control measure, namely Governor Legislation No. 15/2007 and Provincial Government Legislation No. 4/2007 in order to control raising poultry and its distribution in this area. It was implemented through field inspection towards free-range poultry, depopulation, stamping out, and poultry certification as well as planned poultry collection point and slaughter facility relocations. Nevertheless, certain reactions occurred which particularly derived from poultry business actors. Incomprehensive campaign and lack of community socioeconomic consideration were among the issues perceived as detrimental about the adopted policy. It therefore seems necessary to carry out participatory approach towards rearrangement concept to arrive at a comprehensive and holistic biosecurity control measure policy feedback.

URGENSI DAN OPSI PERUBAHAN KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK Susilowati, Sri Hery
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Fertilizer is essential for crop production improvement. Fertilizer cost share in farm business is about 10 percent only, but fertilizer distribution is under government?s control especially for small-holders. Fertilizer subsidy policy deals with various problems and it requires some changes. This study aims to analyze fertilizer subsidy, namely formulating policy options and alternatives for fertilizer direct-subsidy (SLP). This study employs secondary data and related information from the case studies of pilot projects in Lombok Island (NTB Province) and Karawang Regency (West Java Province). This study uses quantitative analysis and qualitative descriptive approaches. Three options of policy changes in fertilizer subsidy are (i) shifting SLP to output price subsidy, (ii) SLP, and (iii) gradual subsidy abolition. SLP policy should be implemented effectively with following alternatives: (i) SLP pilot projects to be implemented in Java and rice-producing centers outside Java and non-rice producing centers outside Java, (ii) targeted farmers to receive subsidy are poor and almost poor with certain land holding size, (iii) indicators of poor and almost poor farmers and criteria of the restricted provinces to be established accurately, and (iv) restriction to be implemented in Java and rice-producing centers outside Java, but no restriction in non-rice producing centers outside Java. AbstrakPupuk memiliki peran penting dalam meningkatkan produksi tanaman. Kontribusi pupuk terhadap biaya usaha tani sekitar 10%, namun pupuk ditetapkan sebagai komoditas strategis dan diawasi peredarannya. Instrumen pemerintah dalam kebijakan pupuk adalah pemberian subsidi harga pupuk. Kebijakan subsidi pupuk menghadapi berbagai kendala, sehingga timbul wacana untuk melakukan perubahan. Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis kebijakan subsidi pupuk, yaitu menyusun perubahan kebijakan serta alternatif pelaksanaan kebijakan subsidi langsung pupuk (SLP). Data sekunder dan informasi dari studi kasus digunakan dalam kajian ini. Cakupan data meliputi tingkat nasional dan studi kasus uji coba di Pulau Lombok (Nusa Tenggara Barat) dan Kabupaten Karawang (Jawa Barat). Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Tiga opsi perubahan kebijakan subsidi pupuk meliputi (i) pengalihan subsidi pupuk ke subsidi harga output, (ii) subsidi langsung pupuk (SLP), dan (iii) penghapusan subsidi bertahap. Empat alternatif mekanisme uji coba Kebijakan SLP agar efektif adalah (i) uji coba SLP dilakukan di dua lokasi yang mewakili kondisi di Jawa dan sentra produksi padi dan kondisi luar Jawa yang bukan sentra padi; (ii) sasaran penerima subsidi adalah petani miskin dan hampir miskin dengan luas lahan tertentu, (iii) indikator kemiskinan maupun batasan miskin dan hampir miskin serta kriteria provinsi yang terkena pembatasan ditetapkan secara jelas, dan (iv) pembatasan sasaran penerima subsidi hanya dilakukan di Jawa dan sentra produksi padi di luar Jawa, sedangkan di luar Jawa bukan sentra produsen padi tidak dilakukan pembatasan.

MEMBANGUN KEMANDIRIAN PANGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL Azahari, Delima Hasri
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Pangan merupakan Hak Azasi Manusia, pangan juga menentukan kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa dan pangan merupakan pilar ketahanan nasional. Ketahanan pangan merupakan pilar pembangunan sektor lainnya. Ketergantungan pangan dari impor dan ketidakmampuan suatu bangsa mencapai kemandirian pangan akan menyebabkan ketahanan nasional akan terganggu. Beberapa tahun terakhir terjadi kelangkaan pangan di pasar dunia yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan harga pangan yang dipicu oleh kenaikan harga minyak bumi, menurunnya produksi pangan beberapa negara penghasil pangan, konversi pangan menjadi energi dan meningkatnya permintaan pangan dari negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi tinggi dan dengan populasi yang besar. Situasi pasar pangan dunia mempengaruhi pasar pangan domestik yang ditandai dengan adanya kenaikan harga pangan di pasar domestik dan kelangkaan komoditas pangan yang tingkat penyediaannya berasal dari impor masih tinggi, seperti kedelai dan jagung. Secara umum, Indonesia masih merupakan negara importir pangan. Upaya diversifikasi pangan dengan memanfaatkan keragaman pangan yang bersumber dari dalam negeri belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Tingkat konsumsi beras masih tinggi dan diversifikasi pangan menggunakan bahan baku tepung terigu memperbesar posisi impor pangan Indonesia. Upaya peningkatan produksi pangan masih menghadapi masalah internal seperti konversi lahan, penyediaan input pertanian terutama benih dan pupuk, serta keterbatasan infrastruktur untuk kelancaran distribusi. Peningkatan produksi pangan juga masih tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pasar dan modal yang pada umumnya dikuasai oleh negara maju. Sementara negara berkembang seperti Indonesia hanya dijadikan pasar yang akan terus bergantung pada negara maju. Untuk mencapai kemandirian pangan, pemerintah harus mengambil langkah keberpihakan dan kebijakan yang kondusif serta intervensi melalui optimalisasi peran Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara yang melakukan fungsi operasi pasar, penyanggaan stok, distribusi, impor dan ekspor.

EFEKTIVITAS DAN PERSPEKTIF PELAKSANAAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DAN BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) Rachman, Benny; Agustian, Adang; Wahyudi, nFN
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Rice for the Poor (Rastra) and Non-Cash Food Assistance (BPNT) Programs are among the policy instruments for poverty alleviation. Rastra, formerly a subsidy policy, was partly transformed into assistance design through BPNT Program since 2017. This study aims to assess effectiveness of Rastra and BPNT in terms of 6R aspects, i.e. Right Target, Right Amount, Right Price, Right Time, Right Quality, and Right Administration. Primary data were collected from sample cities implementing these programs. This study used both quantitative and qualitative approaches. It is necessary to improve target beneficiaries, assistance receiving time, rice quality, and e-warong readiness. As instruments of poverty alleviation, Rastra and BPNT were implemented in an integrated manner based on the surplus and deficit areas. Subsidy design (Rastra) transformation into non-cash food assistance (BPNT) should be implemented gradually. Bulog needs to improve farmers? rice purchase and to increase government?s rice reserve. AbstrakProgram Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan salah satu instrumen kebijakan penting dalam penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah. Sesuai arahan Presiden RI tentang bantuan sosial dan keuangan inklusif, maka sejak tahun 2017 Rastra yang merupakan kebijakan subsidi sebagian ditransformasi menjadi pola bantuan melalui Program BPNT. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Rastra dan BPNT (aspek 6T: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi) dan merumuskan saran kebijakan perbaikan pelaksanaan Rastra dan BPNT. Cakupan kajian dan data yang digunakan adalah pada tingkat nasional dengan keterwakilan dari masing-masing kota pelaksana program. Metode kajian menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Pelaksanaan Rastra dan BPNT dipandang perlu dilakukan perbaikan dari sisi sasaran penerima, waktu penerimaan bantuan, kualitas beras, dan kesiapan e-warong di semua wilayah. Sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, Rastra dan BPNT dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan wilayah surplus dan deficit. Proses transformasi pola subsidi (Rastra) menjadi pola bantuan pangan (BPNT) juga harus dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan infrastrukturnya. Selain itu mengingat kebijakan Rastra dan BPNT sangat terkait dengan peran dan kapasitas Bulog dalam melakukan serapan gabah-beras dari petani dan menjaga stabilisasi harga beras, maka pemerintah perlu meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah.

Page 2 of 27 | Total Record : 268

1 2 3 4 5

Filter by Year

2003 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email akppsekp@gmail.com

Phone +62251-8333964

Journal Mail Official akppsekp@gmail.com

Editorial Address Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location , INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA