cover
Contact Name
Rury Febrina
Contact Email
rury.febrina@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6285263787870
Journal Mail Official
nakhoda@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Kampus Bina Widya Simpang Baru Panam KM. 12,5 Pekanbaru 28293
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Riau
Core Subject : Social,
Local Politic and Government, Political Party and Elections System, Government and Bureaucracy Management, Village Governmental, Malay Governmental Study
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 14, No 1 (2015)" : 6 Documents clear
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DEFORESTASI DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2011-2012 Yahyuni, Yunda; ', Hasanuddin
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (12.027 KB) | DOI: 10.35967/jipn.v14i1.6175

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan penanggulangan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini difokuskan pada penanggulangan deforestasi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir. Deforestasi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir lebih disebabkan pada kebakaran hutan dan lahan, illegal loging, dan juga perambahan hutan yang dijadikan alih fungsi lahan. Dengan rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana kebijakan penanggulangan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan penanggulangan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan penanggulangan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir. Metode penelitian adalah kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif yang pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta dokumentasi. Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan Dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari upaya penanggulangan seperti pembuatan kanal. Belum semua kecamatan dibuat kanal hanya beberapa saja. Kemudian dalam penanggulangan Illegal loging, masih kurangnya upaya penegakan hukum membuat para pelaku Illegal loging baik itu perusahaan maupun masyarakat masih terus melakukan pembabatan hutan. Kemudian dalam penanggulangan alih fungsi lahan juga belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya tindakan ataupun sanksi tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan penyerobotan terhadap kawasan hutan dan di alih fungsikan menjadi lahan perkebunan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penanggulangan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir, melalui teori implementasi kebijakan, yaitu: Sasaran dan standar kebijakan, Kinerja kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar badan pelaksana, Karakteristik badan pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial dan politik dan Sikap para pelaksana. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir baik itu melalui Dinas Kehutanan belum serius dalam menangani kerusakan hutan (deforestasi) yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir. Akan tetapi sebaiknya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir membuat kebijakan yang terkhusus dalam menangani deforestasi yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.
DUALISME ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BAGI MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN (STUDI KASUS PERBATASAN KABUPATEN KAMPAR DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU) ', Mahmuzar; Asmara, Candra Jon
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.228 KB) | DOI: 10.35967/jipn.v14i1.6171

Abstract

Pemekaran wilayah marak ketika disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014. Pada awal kemerdekaan Indonesia hanya memiliki 8 provinsi, yaitu Sumatera, Borneo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Sekarang terdapat 34 Provinsi dan 524 Kabupaten/Kota. Faktor penyebab terjadinya dualisme administrasi pemerintahan adalah konflik tapal batas pada era otonomi daerah di Propinsi Riau, khususnya antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu adalah, ketidak jelasan titik koordinat tapal batas, kebijakan dan praktek administrasi pemerintah yang keliru, kepentingan pemilik modal, dan kepentingan poitik. Konflik tapal batas tersebut berdampak terhadap status kependudukan masyarakat yang menjadi dwi administrasi, hak pilih masyarakat sebagian menjadi hilang, dan konflik horizontal dan sesama aparatur pemerintah.Kebijakan yang ditetapkan dalam pemekaran wilayah Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau perlu mengkaji berbagai aspek, sehingga tidak memunculkan konflik pasca pemekaran wilayah. Para pemangku kepentingan (stakeholders) diharapkan mampu mewujudkan persatuan masyarakat, dan mendahulukan kepentingan masyarakat dari kepentingan-kepentingan lainnya, sehingga dualisme administrasi pemerintahan dapat dihindari dan adanya staus kependudukan yang jelas bagi masyarakat yang ada di perbatasan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, terutama 5 desa yang menjadi permasalahan di kawasan tapal batas tersebut.
PERAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN KEGIATAN INDUSTRI DI KOTA BATAM TAHUN 2011-2014 Asrida, Wan; Aryadana, Dian Arival
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.479 KB) | DOI: 10.35967/jipn.v14i1.6172

Abstract

This research is intended to find out the role of the regional environmental impact Control Agency of Batam City against the environmental problems that occur in industrial areas namely, Batam city, concerning sustainable development based upon the environment, the activities of the industry now aims to build an economic sector but has a negative effect that is the pollution of the environment. In this case in Batam city frequent occurrence of environmental pollution caused by industrial activity namely with disposal of waste which are not in place. This research is focused on environmental impact Control Agency area of Batam city authorities in the control of the environment . With the outline of the research issues namely how environmental impact Control Agency the role of the Regions in the control of pollution of the environment against industrial activity in Batam city in 2011-2014 and the factors restricting the role of the regional environmental impact Control Agency in controlling environmental pollution in Batam city in 2011-2014.Type of this research is a descriptive i.e. researchers provide a description and overview of the phenomenon or social symptoms examined by independent variables described in a systematic and accurate. Method of data collection is done by means of interviews and the documentation.The results of this research show that the role of environmental impact Control Agency area of Batam city in pollution control against industrial activity carried out according to its function but have not run well in accordance with the goals and targets that have been set. This is not in accordance with the duties and functions of the regional environmental impact Control Agency of Batam city, resulting in less the maximum role of Bapedalda itself in controlling pollution that occurred in Batam city. So it should be should be able to stake Bapedalda holder which is professional in the discharge of pollution control and must be capable of tackling the obstacles faced.
ANALISA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH: STUDI KASUS TUNTUTAN PROPINSI RIAU TERHADAP DANA BAGI HASIL SUBSEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ', Hasaniarto; ', Ishak
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.755 KB) | DOI: 10.35967/jipn.v14i1.6173

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui mengapa munculnya tuntutan dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) dari sub sektor perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini juga bertujuan (2) untuk mengetahui dasar penentuan mengapa perlu ada dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dari sub sektor perkebunan kelapa sawit. Selain itu penelitian ini juga bertujuan. (3) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari sub sektor perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Provinsi Riau.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah analisis deskriftif. Penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara bersama key informan sebagai objek informasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan demi mendapatkan informasi dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi,dan wawancara langsung dengan key informan pada penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) motivasi Provinsi Riau untuk mendapatkan DBH dari bea keluar ekspor CPO adalah rasa ketidakadilan, dalam distribusi pengelolaan penerimaan negara, terutama dari sektor bea keluar ekspor CPO ini. (2) Dengan mengadopsi keenam kriteria kelayakan transfer fiskal yang umum digunakan oleh banyak negara di dunia. yaitu, otonomi (Autonomy), penerimaan yang memadai (revenue adequacy), keadilan (equity), Transparansi dan stabilitas (transparance and stability), sederhana (simplicity) dan insentif (incentif), maka penerimaan negara dari bea keluar ekspor CPO layak untuk dibagihasilkan. (3) mengingat pelaksanaan perimbangan keuangan dari sub sektor perkebunan kelapa sawit, belum mencerminkan rasa keadilan terhadap daerah.
ANALISA KEPEMIMPINAN BUPATI KUANTAN SINGINGI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PERIODE 2006-2015 Nugroho, Febrian; Ridwan, M.
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.758 KB) | DOI: 10.35967/jipn.v14i1.6174

Abstract

Kemajuan pembangunan Kuantan Singingi Kabupaten menjadi daerah mampu bersaing seperti saat ini, tidak terlepas dari sosok peran H. Sukarmis sebagai pemegang tahta Pemerintah selama kurang lebih 2 periode masa jabatan sebagai Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Pengakuan pemerintah baik dari pemerintah provinsi atau pusat untuk Kuantan Singingi Pemerintah Kabupaten bawah kepemimpinan H. Sukarmis terbukti dengan pemberian berbagai penghargaan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berusaha untuk memberikan gambaran terhadap situasi yang terjadi, dikenal dengan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian sistematis yang memberikan gambaran tentang fakta atau karakteristik populasi tertentu yang faktual dan cermat. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini informan bagi penulis adalah seorang pengamat politik, tokoh masyarakat, kepala Badan Pusat Statistik, kepala staf Kantor BAPPEDA Kabupaten Bupati Kuantan Singingi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapak H. Sukarmis adalah sosok Buapati Kabupaten Kuantan Singingi 2006-2015 yang memiliki kepemimpinan yang baik, yang memiliki visi sosial yang baik, kemampuan berpikir abstrak, dan memiliki keseimbangan emosi. Faktor yang membantu keberhasilan kepemimpinan Bupati H. Sukarmis mendukung adalah geografis Kuantan Singingi di jalur lintas dan kondisi sumber daya alam masih tersedia dan dikombinasikan dengan pengembangan infrastruktur yang memadai sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.
KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 Amin, Raja Muhammad; Marta, Auradian
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.496 KB) | DOI: 10.35967/jipn.v14i1.6170

Abstract

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan komunikasi politik dalam penyusunan Prolegda Provinsi Riau Tahun 2015. Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah informasi mengenai penyusunan Prolegda tidak sampai masyarakat sehingga menyebabkan minimnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Prolegda Provinsi Riau ini. Untuk menjawab pertanyaan pertanyaan penelitian dalam artikel ini maka digunakan teori komunikasi politik dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber informasi dalam penelitian ini diperoleh dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau baik berupa data primer maupun sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang digunakan dalam penyusunan Prolegda Provinsi Riau Tahun 2015 adalah komunikasi kelompok. Pemerintah Provinsi Riau melalui instansi terkait dan DPRD Provinsi Riau  (BPPD dan Komisi) menjaring aspirasi kelompok masyarakat dengan menggunakan media rapat kerja, hearing dan pertemuan langsung di lapangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6