Unnes Law Journal
Unnes Law Journal (Unnes L.J.) is a double-blind peer-reviewed legal journal (ISSN Print 2252-6536 ISSN Online 2722-4503) publishes research and review papers concerning to Legal Studies. Unnes L.J. published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang on April & October. Focus and Scope of Unnes L.J. are concerning (but are not limited to): Criminal Law, Private Law, Administrative Law, International Law, Procedure Law, Tax Law, Customary Law, Islamic Law, Environmental Law, State Administrative Law, Law Land, Insurance Law, Law and Human Rights, Politics of Law, Sociology of Law, Anthropology of Law, Philosophy of Law, Agrarian Law, Forestry Law, Law of the Seas, Ocean Law, Climate Change Law, Maritime Law, Diplomatic Law, Humanitarian Law, Special Criminal Law, Economic Law, Business Law, Consumer Protection Law, Intellectual Property Rights Law, Capital Market Law, Comparative Law, Regional Financial Law, Regional Autonomy Law, Sharia Economic Law, Health Law, Law and Society, Law and Forensics, Criminology, Victimology, Penitentiary Law, Law and Technology, Law and Gender Studies, and other related issues on Law in broader aspects (including Social, Economic, Politic, Security, Education, and Culture).
Articles
252 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG ]]>
<![CDATA[Junita Simamora]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2272
<![CDATA[Adanya hubungan hukum antara perusahaan penyedia jasa pengiriman barang Pos Express dengan masyarakat pengguna jasa tersebut, maka terjadi suatu perikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.yang didasarkan oleh adanya perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Konsumen. Selain itu, masing-masing pihak juga memiliki hak dan kewajiban, yang harus dipenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara, observasi, dokumentasi, penelitian kepustakaan. Teknik pengolahan keabsahan data menggunakan Trianggulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah (1) Hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan jasa pengiriman barang ada tiga, dari pihak PT. Pos Indonesia (Persero) selaku Pelaku Usaha yaitu kelalaian dari karyawan dan akibat kesalahan teknis dalam transportasi dan teknologi, dari pihak Konsumen yaitu adanya Konsumen yang kurang beritikad baik dan hambatan lain seperti alamat yang tidak jelas serta tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. (2) Perlindungan terhadap Pelaku Usaha atas tindakan Konsumen pengguna jasa pengiriman barang yang tidak beritikad baik yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Resi dan SOP pengiriman barang. Payung hukum sudah mengatur tetapi masih memungkinkan terjadinya sengketa antara Pelaku Usaha dalam hal ini PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Konsumen.. Karena payung hukum hanya memberikan perlindungan secara represif, sedangkan bentuk perlindungan preventif akan mampu memberikan perlindungan tanpa harus adanya sengketa. Saran dari hasil penelitian dan pembahasan adalah (1) Seharusnya Konsumen secara jujur dan terbuka pada saat transaksi pengiriman barang. (2) Adanya mekanisme/prosedur pengiriman barang yang melindungi para pihak sebagai bentuk tindakan preventif sebelum terjadi sengketa. Semisal pembungkusan barang ditempat atau pada saat transaksi pengiriman barang dihadapan petugas kantor Pos.]]>
<![CDATA[Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll ]]>
<![CDATA[Iffan Alif Khoironi]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2273
<![CDATA[Usaha home industry eggroll waluh saat ini banyak bermunculan dan berkembang di daerah Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Perkembangan dan kemajuan home industry eggroll waluh ini memiliki kaitan erat dengan merek dagang produk mereka. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu mengenai penerapan pendaftaran merek pada home industry eggroll waluh di Kelurahan Ngroto dan hambatan yang dialami dalam pendaftaran merek serta cara untuk menyelesaikan hambatan pendaftaran merek tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak pengusaha home industry eggroll di Kelurahan Ngroto yang belum mengajukan permohonan pendaftaran mereknya. Hambatan yang terjadi dalam pendaftaran merek yaitu mengenai kurangnya penyuluhan tentang merek serta prosedur pendaftarannya, jangka waktu pendaftaran yang terlalu lama, serta kekhawatiran akan nama merek yang sama setelah didaftarkan. Penyelesaian hambatan tersebut dengan cara penyuluhan di tingkat provinsi dan pemberian berbagai fasilitas berupa pendaftaran merek secara gratis oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan inisiatif, kreatifitas, dan semangat para UKM untuk mendaftarkan merek dagang mereka sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.]]>
<![CDATA[SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEWUJUDKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA ]]>
<![CDATA[Shandra Lisya Wandasari]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2274
<![CDATA[Pengurangan risiko bencana Indonesia merupakan program yang dilakukan oleh para stakeholders dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, partisipasi semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dibidang kebencanaan dalam konteks pengurangan resiko bencana. Hasil penelitian menunjukan, bahwa sinkronisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana penting dilakukan, baik secara sosiologis yang meliputi sektor ekonomi, sosial, dan budaya maupun secara empiris yang menunjukan ketahanan masyarakat dan kondisi wilayah berdasarkan kajian tingkat risiko bencana, ancaman, kerentanan dan kapasitas masyarakat; serta urgensi secara normatif antara peraturan tingkat pusat dan daerah. Adapun model sinkronisasi peraturan perundang-undang dalam sector pengelolaan bencana yang tepat adalah model sinkronisasi secara vertikal berdasarkan sinkronisasi terhadap sistematika hukum dan sinkronisasi juga sinkronisasi terkait dengan asas-asas peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi, Peraturan Perundang-Undangan, Pengurangan Resiko Bencana.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA ]]>
<![CDATA[Ikhsan Al Hakim]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2275
<![CDATA[Penyelesaiaan sengketa Ekonomi Syari’ah Menjadi kewenangan Absolute Pengadilan Agama. Berdasarkan arsip putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, dibandingkan pengadilan agama Eks,Karesidenan Banyumas belum pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana Eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama; faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya pelaksanaan Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Banyumas. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan tehnik triangulasi. Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) sengketa ekonomi syariah, 4 selesai dengan damai, dan 5 perkara dikabulkan. dibandingkan Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas belum pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga sangat konsisten menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Faktor yang mendukung tingginya sengketa di Pengadilan Agama Purbalingga adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu Sumber daya Manusia dari Hakim, Panitera, dan jurusita Pengadilan Agama Purbalingga, kesiapan hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah, adapun faktor eksternal yaitu subjek hukum ekonomi syariah salah satunya Perbankan Syari’ah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENDAFTARAN HAK CIPTA HASIL KARYA BUKU BAGI PENERBIT UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Bagus Bintara Putra]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i2.2276
<![CDATA[Pendaftaran Hak Cipta menurut penjelasan Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pada dasarnya bukanlah merupakan suatu keharusan bagi si pencipta atau pemegang Hak Cipta. CV. Aneka Ilmu, PT. Yudhistira Ghalia Indonesia, PT. Bumi Aksara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan buku. Muncul pertanyaan bagaimanakah efektivitas dari pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku yang dilakukan oleh penerbit untuk mendapatkan perlindungan hukumdan hambatan muncul untuk pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit buku dan cara mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pendaftaran Hak Cipta dianggap efektif untuk melindungi hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit, Hambatan dalam pendaftaran Hak Cipta hanya terdapat dalam sistem pendaftaran yang tidak melakukan pemeriksaan substansial pada karya yang didaftarkan, Serta lamannya proses pendaftaran dan penyelesaian permasalahan Hak Cipta menurut pihak penerbit, Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pendaftaran Hak Cipta bersumber pada keaktifan diri dari pengarang maupun pemegang Hak Cipta sendiri.]]>
<![CDATA[Pengaruh Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Auria Patria Dilaga]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal Vol 2 No 1 (2013): Unnes L.J. (April, 2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i1.2897
<![CDATA[The purpose of study to determine what the facts are revealed when expert testimony presented in the trial of corruption cases and to find out how the experts position to influence the judge in the decision of conviction corruption cases. Research in writing is a juridical sociological method is a qualitative approach. With the data source is primary data and secondary data. Data collection techniques used are: 1) The study of literature, 2) Observation, 3) Interview. The results of this research are: 1) The fact revealed when expert testimony presented at the hearing was related to its particular expertise so get persesuian with other evidence to assist the judge in settling cases. 2) Position the experts as well as other evidence, but it has a function in making light of the case as presented expert testimony from the trial court gave the judge his expertise gained an understanding of the whole case. The conclusions of this research are: 1) The fact that is expressed in the form of expert opinions that can help judges resolve cases duntuk because experts have different skills and competencies delivered testimony also differed among the experts. 2) Position the experts in corruption cases be generalized to other evidence, but the Criminal Code has the role of expert testimony to clarify or make light of a case.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang ]]>
<![CDATA[Dimas Hario Wibowo]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal Vol 2 No 1 (2013): Unnes L.J. (April, 2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i1.2898
<![CDATA[The purpose of this study to determine the perceptions of law enforcement against remissions for corruption convicts, and to investigate how the efforts of Class I Semarang Prison in effecting remission. In writing this paper, the problem is: (1) How do perceptions of law enforcement in granting remissions for corruption convicts? (2) efforts - efforts that are being undertaken by Corrections Corporation of Class I Semarang in effecting remissions? This research uses a sociological approach to the study of law juridical associated legal aspects and regulations - laws and regulations are then linked to the fact that occur in the community. The results of research on the perception of law enforcement to remissions for corruption convicts that law enforcement has a different perception - different, law enforcement agree on tightening requirements remissions for corruption convicts on the grounds of corruption, including in particular criminal group. Regarding Penitentiary efforts in effecting remission for prisoners, granting remissions for corruption convicts have a direct impact to the behavior and attitudes. These impacts include inmates become a better person and have a passion to get back into society. Conclusions from this research is the perception of law enforcement is different - different regarding remissions for corruption convicts. Prosecutors and judges agree on remissions for corruption convicts while police disagree. Law enforcement agencies agree on tightening remissions for corruption convicts. Efforts are made of Class I Semarang Prison in an effort to streamline the provision of remission for prisoners have a positive impact on inmates during their formation in Class I Semarang Prison]]>
<![CDATA[Kebijakan Formulasi Pidana Bagi Korporasi Yang Tidak Membayar Denda dalam Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Maulana Bryantonio]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal Vol 2 No 1 (2013): Unnes L.J. (April, 2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i1.2900
<![CDATA[This research aims to find out and analyze criminal regulation and policy formulation forward criminal for corporations that did not pay the fines in criminal acts of corruption. This research is the juridical normative legal research. The methods used in the collection of legal materials is the study of librarianship and documents. Legal material has been collected and then analyzed using descriptive reasoning methods. The result of this research is 1) the constitution of corruption currently don't control what that means of employment relation and relation to another as well as criminal sanctions alternatif other than criminal penalties for corporate if a fine not paid by corporations, 2) the policy criminal forward for corporate who is not paying a fine in corruption arranged in the concept of KUHP 2012 article 82 and article 85. Conclusions that can be drawn in this thesis is the absence of a guideline and a regulation that is clear about sanctions a criminal offense for corporate who is not paying the sanction, in the constitution corruption eradication, whereas sanction a criminal offense for corporate who is not paying the sanction, is set in the concept of KUHP 2012 article 82 and article 85.]]>
<![CDATA[Urgensi Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Fitriana Riscadewi Warisno]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal Vol 2 No 1 (2013): Unnes L.J. (April, 2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i1.2901
<![CDATA[The right to obtain information as mandated by Article 28F of the 1945. Constitution has not been implemented to full potential itself, it’s indicated by some difficulty from the public to access public information because PPID has not been appointed in public agency. Appointment of PPID is mandatory for all public agencies which outlined in Government Regulation No. 61 on 2010 about the Implementation of Law No. 14 of 2008 that mention about the transparency of Public Information. The problem in this research is how the urgency of the appointment of PPID and the constraints of PPID appointment on public agency in the city of Semarang. The purpose of this research was to describe the urgency as well as find any obstacles in the appointment of PPID. This research used qualitative research methods to analyze the data and the author used the stages of data collection, data reduction, data presentation and conclusion or verification. The results showed that in the city of Semarang, there are two factors urgency on PPID appointment, namely urgency normative and sociological importance. Urgency normative forms a pressure laws and urgency sociological form a community needs for information. There are obstacles during this appointment of PPID such a internal constraints which derived from the public agency in the form of a closed culture, bad bureaucracy and lack the capacity to PPID. The external constraints coming from public information users who do not understand the function of PPID. These obstacles can be overcome by using a model of management in the form of Socialization and Training (PPID / public agencies and the public itself), Community Assistance and the Threat of Disputable Information.]]>
<![CDATA[Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM Terdakwa ]]>
<![CDATA[Suriady Harianja]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal Vol 2 No 1 (2013): Unnes L.J. (April, 2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v2i1.2903
<![CDATA[The purpose of this research is to know and understand the basic idea of the application of trial in absentia in the case of the Corruption, and to know the trial in absentia in the case of the Corruption and human rights relation to the defendant. In this writing, the type of research that was used normative legal research collection of legal materials used are literature research. The results of this research are: (1) the basic idea of the application of trial in absentia in the case of corruption is that it allows the examination in the trial because the defendant intentionally absent the trial, so that will have law certainty of the evidence relating to the case which examined the state assets, in order to save the State financial in the public interest. (2) the administration of justice in absentia on corruption cases essentially violating human rights, but by using the principle of derogation from the rights of the defendant as stated in Act Number 8 of 1981 on Code of Criminal Procedure (Criminal Code/KUHAP) and other regulatory legislation in Indonesia and international documents on human rights, can be delayed fulfillment (derogable rights). The conclusions of this research are: (1) the application of the basic ideas trial in absentia in the case of Corruption for the benefit of the country's financial rescue. (2) by using the principle of derogation from the rights set forth in the Code of Criminal Procedure the defendant may be delayed fulfillment of public interest.]]>
