cover
Contact Name
Ridwan Arifin
Contact Email
ulj.journal@mail.unnes.ac.id
Phone
+6281225294499
Journal Mail Official
ulj.journal@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Timur, Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Unnes Law Journal
ISSN : 22526536     EISSN : 27224503     DOI : https://doi.org/10.15294/ulj
Core Subject : Social,
Unnes Law Journal (Unnes L.J.) is a double-blind peer-reviewed legal journal (ISSN Print 2252-6536 ISSN Online 2722-4503) publishes research and review papers concerning to Legal Studies. Unnes L.J. published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang on April & October. Focus and Scope of Unnes L.J. are concerning (but are not limited to): Criminal Law, Private Law, Administrative Law, International Law, Procedure Law, Tax Law, Customary Law, Islamic Law, Environmental Law, State Administrative Law, Law Land, Insurance Law, Law and Human Rights, Politics of Law, Sociology of Law, Anthropology of Law, Philosophy of Law, Agrarian Law, Forestry Law, Law of the Seas, Ocean Law, Climate Change Law, Maritime Law, Diplomatic Law, Humanitarian Law, Special Criminal Law, Economic Law, Business Law, Consumer Protection Law, Intellectual Property Rights Law, Capital Market Law, Comparative Law, Regional Financial Law, Regional Autonomy Law, Sharia Economic Law, Health Law, Law and Society, Law and Forensics, Criminology, Victimology, Penitentiary Law, Law and Technology, Law and Gender Studies, and other related issues on Law in broader aspects (including Social, Economic, Politic, Security, Education, and Culture).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 252 Documents
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI HAK TANGGUNGAN YANG BUKAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT Muh Akbar Ariz Purnomo
Unnes Law Journal Vol 3 No 1 (2014): Unnes L.J. (April, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i1.3635

Abstract

Dewasa ini hampir setiap pertumbuhan ekonomi didukung dengan adanya jasa perbankan. Setiap perjanjian kredit harus menggunakan jaminan sebagai syarat pengajuan kredit. Jaminan yang diberikan debitur kepada bank sangat beragam jenis namun yang sering digunakan jaminan berupa tanah. Berdasarkan observasi di BPR Jateng Cabang Gubug periode Januari tahun 2012 hingga Juli tahun 2013 terdapat 85 debitur atau 71% menggunakan tanah milik sendiri dan 34 debitur atau 29%  menggunakan tanah milik orang lain dari total 119 debitur yang menggunakan jaminan tanah. Dari jumlah tersebut dapat dikatakan bahwa di BPR Jateng Cabang Gubug debitur sering menggunakan tanah milik orang lain sebagai jaminan untuk pelunasan atas kreditnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif untuk mengetahui prosedur pembebanan Hak Tanggungan dalam hal pemberi Hak Tanggungan bukan sebagai debitur dalam perjanjian kredit di BPR Jateng cabang Gubug Kabupaten Grobogan dan  perlindungan hukum bagi pemberi Hak Tanggungan yang bukan debitur. Hasil dari penelitian ini adalah proses pembebanan Hak Tanggungan di BPR Jateng Gubug melalui beberapa tahap yang sesuai dengan prosedur pembebanan Hak Tanggungan. Perlindungan hukum terhadap pemberi Hak Tanggungan yang bukan debitur sudah dilakukan namun masih lemah.Today every economic growth is supported by the presence of banking services. Each loan agreement must use the collateral as a condition for obtaining loans. Guarantees that debtors given to bank more varied but are often used type of collateral such as land. Based on the observation in the BPR Jateng Cabang Gubug period from January 2012 to July of 2013 there were 85 or 71 % of the debtor 's own land use and 34 debtor or 29 % use someone else's land of a total of 119 debtors who use the land collateral. Of this amount can be said that in the BPR Jateng cabang Gubug, debtors often use someone else's land as security for the repayment of the above loan. It’s necessary for transparency in the legal protection for Mortgage providers are not debtors in the credit agreement in BPR Jateng Cabang Gubug Kabupaten Grobogan. The problems of this study are 1) What is the procedure of loading Mortgage in terms Mortgage providers are not as a debtor under the credit agreement in the BPR Jateng cabang Gubug Kabupaten Grobogan? 2) What legal protection for Mortgage providers are not as a debtors in the credit agreement in the BPR Jateng cabang Gubug Kabupaten Grobogan when the debtor defaults? This study uses a socio-juridical approach, using primary data and secondary data were then analyzed using qualitative data analysis. The results of this study are in the process of loading Mortgage BPR Jateng cabang Gubug Kabupaten Grobogan through several stages according to the Mortgage loading procedure. Legal protection of Mortgage providers are not the debtor has been done but still weak. The conclusions in this study were 1) the loading Mortgage procedure in the BPR Jateng cabang Gubug through three stages, namely making the credit agreement, granting Mortgage and Mortgage registration,  2) protection of the law giver Mortgage borrowers are divided into preventive legal protection and protection law if the debtor defaults. Suggestion that researchers give is 1) the government is expected to be watched, simplify and reduce the cost of registration Mortgage. Besides, the government is also expected to consider the legal protection of Mortgage providers are not the debtor. 2) BPR Jateng cabang Gubug Kabupaten Grobogan expected to be more careful and check the details before the certificate is registered Mortgage and more selective in choosing potential borrowers and collateral objects. 3 ) Mortgage Providers should be cautious when lending certificates to others as collateral under the credit agreement and undertake preventive measures against theirself  by making a written agreement with the debtor personally as a precaution if the debtor defaults.
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HAK ATAS TANAH DENGAN PUTUS DAMAI Oni Mahardika
Unnes Law Journal Vol 3 No 1 (2014): Unnes L.J. (April, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i1.3636

Abstract

Untuk mengetahui faktor penyebab mediasi di awal persidangan tidak berhasil dan untuk mengetahui proses persidangan dengan putus damai dalam perkara nomor 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Dalam metode ini, data primer diperoleh langsung dari Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan para pihak yang berperkara, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen hukum maupun bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan Penyelesaian Sengketa Pembagian Hak Atas Tanah dengan Putus Damai pada Perkara Nomor  65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab mediasi di awal persidangan tidak berhasil adalah Egoisme para pihak yang masih tinggi; disela-sela persidangan para pihak yang mengupayakan damai, belum bisa menemukan kesepakatan, sehingga proses persidangan waktunya tertunda lagi. Proses persidangan dengan Putus Damai dalam perkara nomor 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska Pada sidang ke-20 para pihak mengupayakan perdamaian dengan negosiasi, setelah negosiasi yang dilakukan menghasilkan kesepakatan sehingga dibuatlah Akta Perdamaian supaya perjanjian perdamaian para pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Hakim sesuai Pasal 130 HIR dan atau 154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;To find out the causes of the mediation is not successful in the beginning of the trial and to know with breaking the peace proceedings in case number 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska. The legal research uses qualitative research , sociological juridical approach . In this method , primary data obtained directly from the Judge in Pengadilan Negeri Surakarta and the litigants , the secondary data obtained from legal documents and reference material that has to do with the Dispute Resolution Division of Land Rights to End Peace in Case Number 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska . The results showed that there are several factors causing early mediation is not successful trial the parties still egoism high ; sidelines of the hearing the parties who seek peace can not find a deal , so it 's time pending further proceedings . The hearing by the End of Peace in case number 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska At the 20th session of the parties to make peace with the negotiations , after negotiations produced an agreement that committed the Settlement Deed was made so that the peace agreement of the parties shall have the force of law together with the verdict Judge under Article 130 or 154 RBg HIR and jo PERMA No. 1 of 2008 on Mediation Procedures in Court ;
MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA SEMARANG Dyah Aruminingtyas
Unnes Law Journal Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4537

Abstract

Model Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah merupakan kunci penting dalam pembangunan yang dalam skripsi ini dikhususkan pada penerbitan IMB di Kota Semarang. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana model partisipasi masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam penerbitan IMB berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam implementasinya terhadap model partisipasi masyarakat dalam penerbitan IMB. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologi yaitu suatu metode yang mengacu pada kaedah-kaedah hukum yang ada, dan juga melihat kenyataan yang ada. Penyelenggaraan fungsi pelayanan pemerintah dalam penerbitan IMB di Kota Semarang telah mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar tercapai kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Kendala penyelenggaran model partisipasi masyarakat di Kota Semarang disebabkan oleh dua faktor, yaitu Kurangnya taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Kota Semarang berkaitan dengan kesadaran mengajukan permohonan IMB, serta Terbatasnya sarana menunjang partisipasi masyarakat berkaitan dengan IMB. Upaya yang dilakukan Pemerintahan Kota Semarang dalam implementasinya terhadap model partisipasi masyarakat dalam penerbitan IMB yaitu Mengadakan Sosialisasi Terhadap Masyarakat tentang Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Menindaklanjuti Pengaduan-pengaduan dan Masukan dari Masyarakat Secara Langsung.Community participation is community participation in the identification of problems and potential that exists in the community, and making decisions about the selection of an alternative solution to solve the problem , the implementation of efforts to overcome problems, and community involvement in the process of evaluating the changes that occur. Implementation Issuance of Building Permit (IMB) is an important key in the development of this mini thesis is devoted to the publication of the IMB in the city of Semarang. Issues raised is How a model of community participation in the Semarang City Government building permit issuance by the general principles of good governance, as well as constraints and efforts made Semarang City Government in implementation of the model of public participation in the permit issuance. The method used is the juridical sociology is a method that refers to the rules of existing law, and also the fact that there. Implementation of the service function of government in the issuance of building permit has been based in Semarang Semarang Regional Regulation No. 5 of 2009 on Building and general principles of good governance in order to achieve the welfare of the people of Semarang. Constraints model of community participation of Semarang  city is caused by two factors, namely thelow level of awareness and lack of compliance with laws relating to public awareness of Semarang apply for building permit, as well as the limited means of supporting public participation related to the IMB. Efforts made Semarang City Government in the implementation model of public participation in the permit issuance is Holding a Community Socialization of law Number 5 of 2009 on Building and Following Complaints and Feedback from Community Direct .  
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I Suwandoko Suwandoko
Unnes Law Journal Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4538

Abstract

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I mempunyai tugas pokok yaitu menghimpun penerimaan pajak. Sebagaimana telah diketahui, peran penerimaan pajak dalam mengisi kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pembangunan nasional amat penting dan sangat strategis. Berkaitan hal tersebut maka di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I melaksanakan reformasi birokrasi baik dari lingkungan internal maupun ekternal dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu (1). Untuk mengetahui alasan diperlukannya reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. (2). Untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. (3). Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dan upaya mengatasi hambatan tersebut dalam pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang lebih difokuskan penelitian terhadap pelaksanaan efektifitas hukum yaitu membahas bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang reformasi birokrasi dan bagaimana realita pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian dalam penulisan artikel ini, bahwa alasan diperlukan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I yaitu adanya pelaksanaan prinsip dasar Good Corporate Governance, adanya kelemahan dalam administrasi penerimaan pajak, mencegah adanya insiden korupsi, reformasi birokrasi dilaksanakan pada struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), proses bisnis, teknologi komunikasi dan informasi, sarana dan prasarana, pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Hambatan yang dialami yaitu terkait kedisplinan kerja pegawai dan penguasaan pengoperasian teknologi informasi yang kurang optimal, serta terkait kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan pelaporan pajak. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menyelenggarakan internalisasi kode etik dan nilai-nilai organisasi pada diri pegawai dan meningkatkan kemampuan pegawai dalam bidang perpajakan, teknologi informasi melalui pelatihan dan pengembangan pegawai dengan menyelenggarakan diklat, serta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan himbauan dan konseling, serta penegakan hukum. Saran yang diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah perlunya pelatihan di luar ruangan (out bound) mengenai nilai-nilai organisasi dan kedisiplinan pegawai, meningkatkan perangkat dan sistem pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filling, serta penyelenggaran sosialisasi, workshop dan asistensi atau konseling harus dilakukan secara rutin dalam bidang perpajakan.Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I has the main task is to collect tax revenue. As is well known, the role of tax revenue in cash to fill state budget (state budget) in the framework of national development is very important and very strategic. Relating these conditions, the Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I implement bureaucratic reform from both internal and external environment in order to increase tax revenues. The purpose of this study, namely (1). To find out why we need to reform the bureaucracy at the Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I. (2). To determine the implementation of bureaucratic reforms in order to increase tax revenue at the Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I. (3). To know the obstacles that arise and an attempt to overcome these obstacles in the implementation of bureaucratic reforms in order to increase tax revenue at the Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I. But in this study uses empirical juridical method more focused research on the effectiveness of the implementation of the law which discusses how the applicable legislation on the reform of the bureaucracy and how the legislation's implementation of reality in the implementation of the reform of the bureaucracy in the Office of The Directorate General of Taxation, Central Java I in order to increase tax revenues. The results of research in the writing of this article, that the reason needed reform of the bureaucracy at the Regional Office of Directorate General of Taxation , Central Java I is a basic principle of good corporate governance , weaknesses in the administration of tax revenue , prevent incidents of corruption , bureaucratic reforms implemented in the organizational structure , human resources ( HR ) , business processes , and information communication technology , infrastructure , services to taxpayers , so as to increase tax revenues significantly. Barriers experienced are related to employee discipline and mastery of information technology operations that are less than optimal , and related tax compliance and reporting in paying taxes . Efforts to do is hold the internalization of the code of ethics and values ​​in the self- organization of employees and increase the capabilities of staff in the areas of taxation , information technology through employee training and development by organizing training , as well as to improve tax compliance by providing appeal and counseling , as well as enforcement law . The advice given in this paper is the need for training outdoors (out-bound) on the values ​​of the organization and discipline of employees, improving reporting systems perangakat and annual tax returns via e - Filling , and organizing dissemination , workshops and assistance or counseling should be done routine in the field of taxation .
PERUBAHAN FUNGSI DAN STRUKTUR BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA SEMARANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 Sriayu Arita Panggabean
Unnes Law Journal Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4539

Abstract

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya bahwa Cagar Budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan secara berkelanjutan. Namun beberapa diantaranya kini telah dialihfungsikan dan dirubah strukturnya baik sebagian maupun secara keseluruhan.Hasil penelitian didapatkan bahwa tindakan Pemerintah Kota Semarang terhadap perubahan fungsi dan struktur bangunan Cagar Budaya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yaitu sebagai tindakan revitalisasi bangunan tetapi dengan tidak merubah bentuk asli luar dari bangunan Cagar Budaya tersebut. Dan proses perizinan dilakukan dengan mendapakan kajian dari Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L). Setelah itu, Dinas Tata Kota dan Perumahan Semarang akan berunding dengan Badan Pelestarian Cagar Budaya kota Semarang dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengeluarkan keterangan rencana kota serta Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Ketika bangunan akan difungsikan maka BPPT akan mengeluarkan H.O (Ijin Gangguan) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).In accordance with the mandate of the Act No. 11 of 2010 Concerning the heritage that heritage should be preserved and managed appropriately through the protection, development, and utilization in order to promote national culture for the greatest prosperity of the people because it has an important value for the history, science, education, religion, and / or culture in a sustainable manner. However, some of which have now been converted and changed its structure either partially or keseluruhan.Hasil showed that Semarang government action to change the function and structure of the heritage buildings are in accordance with Act No. 11 Year 2010 on Heritage is a revitalization of the building but the action does not change the original shape of the building outside the Cultural Heritage. And assigned the licensing process is done with the study of the Old City Area Management Board (BPK2L). After that, the Department of Urban Planning and Housing Semarang will negotiate with the Heritage Preservation Board Semarang and NGOs to issue a City planning and building permit issued by the Integrated Licensing Service Agency (BPPT). When building will function then BPPT will issue HO (Disturbance Permit) and License (Trading License).
KEBIJAKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP: ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DALAM KERANGKA TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA Desran Joko Wagularsih Saragih
Unnes Law Journal Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4540

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP dan RUU KUHP 2012, memahami Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi terpidana dan keluarganya dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakatdan perlindungan masyarakat serta menganalisis formulasi modifikasi kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan.Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dalam penelitian ini (1) Kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP bertujuan pengimbangan penderitaan, penyelenggaraan masyarakat yang tentram dan penjeraan pelaku. RUUKUHP 2012 bertujuan pencegahan tindak pidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dimasyarakat, memasyarakatkan kembali terpidana, serta membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana; (2)Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi terpidana dan keluarganya hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat. sebab terpidana harus menjalani pemidanaan dipenjara selama hidupnya. Kesejahteraan masyarakat tidak terwujud, sebab hakim hanya berorientasi pada persamaan penderitaan; (3) Kebijakan pidana penjara seumur hidup Indoneisa tertinggal dari negara lain. sebab tidak ada modifikasi pemidanaan sebagaiperlindungan individu terpidana. Simpulan (1) KUHP berorientasi pada perlindungan masyarakat sedangkan RUU KUHP 2012  berorientasi pada perlindungan masyarakat dan perlindungan individu; (2) Pidana penjara seumur hidup hanya berorientasi pada perlindungan masyarakat; (3) Modifikasi pemidanaan merupakan bentuk perlindungan individu terpidana.The objective of this research is to understand the policy of life imprisonment in the KUHP and RUU KUHP 2012, understanding the policy of life imprisonment for the prisoners and his family from the point of view of social welfare and social defense and to analyze formulation and modification of life imprisonment for the purpose of penalty. The method used is the qualitative research with legal sociologocal approach. The of this research (1) the objective of the policy of life imprisonment in the KUHP is to give the punishment equally, to give tranquality to the society and to give wary to the prisoners. RUU KUHP 2012 is used to prevent criminal act, finishing conflict, recovering stabiliness and to give tranquality to the society, socializing the prisoners, and to free the prisoners from the committing errors feel. (2) thispolicy of live improsonment to the prisoners and his family orientated from the social defense. Because the prisoners have to through the imprisonment of his life. The tranquility of the society is not happening, because the Judge is just orientating from the punishment equally. (3) thepolicy of life imprisonment in Indonesia is left behind from the other country, because there is no modofication of imprisonment as the defence of the prisoners individuality. Conclusion (1) KUHP orientating from the social defense, whereas RUU KUHP 2012 orientating from the social and individual protection (2) life imprisonment is just orientating from the social defense. (3) modification of imprisonment is an act to defence prisoner individuality. .
PERAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH Figur Rakasiwi
Unnes Law Journal Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4541

Abstract

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa, sehingga hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja terpenuhi, serta pada saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.Namun kenyataannya tidak demikian, banyak terjadi demo buruh menuntut kenaikan upah minimum, dalam hal ini perlunya peran dari Dewan Pengupahan Provinsi untuk memberikan solusi.Maka penulis tertarik meneliti peran Dewan Pengupahan Provinsi dalam penetapan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran yang diberikan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur dalam penetapan upah minimum dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis pendekatan yuridis empiris dan validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Dewan Pengupahan Provinsi meliputi dari bulan Januari sampai dengan bulan November,yaitu pada bulan tersebut terdapat kegiatan bulanan seperti survei KHL bulan Januari sampai bulan September, pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember melakukan prediksi nilai KHL dengan cara y.o.y (year on year),kemudian setelah itu membuat rumus formula penghitungan umk dengan mempertimbangkan nilai khl, kondisi pasar kerja, produktivitas, dan usaha marjinal. Peran yang diberikan Dewan Pengupahan Provinsi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hanya saja Dewan Pengupahan Provinsi masih mendapati kendala, dan upaya untuk mengatasinya yaitu:sulitnya bersepakat saat rapat pleno, upaya yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan adalah dengan cara pendekatan persuasif, membuat kesekretariatan, membuat kelompok kecil;banyak kabupaten/ kota terlambat dalam pengiriman hasil survei KHL, upaya yang dilakukan Dewan Pengupahan adalah dengan cara mengirimkan surat resmi; data hasil survei KHL tidak realistisdengan kewajaranlapangan dan terdapat komponen KHL yang tidak sesuai dengan kondisi kabupaten/ kota, maka mengatasinya dengan cara memberikan catatan dan dimintaagar mengkonfirmasi lagi, untuk komponenKHL yang tidak sesuai maka dipilih komponen KHL yang sering dikonsumsi oleh masyarakat; terlalu banyak rumus formula penghitungan UMK dan prediksi KHL, upaya untuk mengatasinya dengan cara melaksanakan rapat pleno guna mendapat jenis rumus formula yang dibutuhkan.Saran untuk Dewan Pengupahan Provinsi adalah mampu melepas ideologi pribadi dan kelompok, sehingga tugas dapat dilaksanakan lebih baik lagi.Manpower development should be organized in such a way, so that the rights and protections for workers' fundamental fulfilled, and at the same time can create conditions conducive to the development of the business. But the reality is not so, a lot going on demos workers demanding higher minimum wage, in this case the need for the role of provincial councils to provide a solution. The authors are interested in examining the role of councils in the province of minimum wage in the province of Central Java. This study aims to determine the extent to which a given role Wage Council to the Governor of Central Java province in setting the minimum wage by legislation. This study uses a qualitative approach, empirical and juridical validity of the data using triangulation techniques. The results showed that the role of provincial councils covering from January to November, which are included in the monthly activities such as surveys KHL January to September, October to December to predict the value of the KHL in a way y.o.y (year on year), and then after that make the formula calculation taking into account the value of MSE khl, labor market conditions, productivity, and marginal businesses. Given the role of provincial councils are in accordance with the legislation, only provincial councils still have constraints, and attempts to overcome that: difficult to agree when the plenary meeting, the efforts made by the councils is to persuasive approach, making the secretariat, create small groups; many districts / cities late in delivery KHL survey, efforts Wage Council is to send an official letter; KHL survey data is not realistic with fairness KHL field and there is a component that does not comply with the conditions of the district/ city, then solve it by providing records and asked to confirm again, for KHL components that do not fit the chosen components KHL are often consumed by the public; too much of the formula calculation and prediction city​​minimum wageKHL, attempt to resolve it by way of implementing the plenary meeting in order to get the type of the formula required. Suggestions for provincial councils are able to remove the personal ideologies and groups, so that the task can be executed better.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PARIWARA YANG DILARANG UNTUK DITAYANGKAN Hani Aisah Farah
Unnes Law Journal Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pariwara yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran televisi dan mengetahui perlindungan konsumen terhadap pariwara yang dilarang untuk ditayangkan.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pariwara yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran televisi dilakukan oleh dua lembaga negara yakni Lembaga Sensor Film melakukan pengawasan sebelum pariwara ditayangkan dan Komisi Penyiaran Indonesia melakukan pengawasan setelah pariwara ditayangkan, selain dua lembaga negara tersebut terdapat pula suatu badan asosiasi yang melakukan pengawasan terhadap pariwara yakni Badan Pengawasan Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara tersebut belum memberikan perlindungan kepada konsumen karena konsumen masih memiliki kesempatan untuk mengkonsumsi pariwara yang dilarang untuk ditayangkan.Terdapat perbedaan regulasi antar lembaga yang melakukan pengawasan dan kinerja yang kurang maksimal dari lembaga yang melakukan pengawasan merupakan faktor dari belum terlindunginya konsumen terhadap tayangan pariwara oleh lembaga penyiaran televisi.This study is purposed to identify the monitoring mechanism of advertisements broadcasted by Television Broadcasting Agent and consumer protection from advertisements which are not allowed to be broadcasted. This study uses qualitative research design with sociological juridical approach. The result of this study shows that monitoring mechanism towards advertisements broadcasted by Television Broadcasting Agent is run by two national agents. They are Lembaga Sensor Film who monitors advertisements before being broadcasted and Komisi Penyiaran Indonesia who monitors advertisements after being broadcasted, beside those two national agent, there is also an association named Badan Pengawas Periklanan Indonesia Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia.The monitoring run by those national agents is assumed as not totally successful and does not really protect consumers advertisements which are actually not allowed to be broadcasted. The different Regulation between the agents and the duties which are not maximum in monitoring advertisements is the causing factor of unprotected consumers towards advertisements which are not allowed tobe broadcasted by television broadcasting agent.  
PERLINDUNGAN HUKUM DAN SOSIAL TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA JALAN MENTERI SOEPENO KOTA SEMARANG PASCA RELOKASI Lailasari Ekaningsih
Unnes Law Journal Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4543

Abstract

KebijakanrelokasiPemerintah Kota Semarang terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Pahlawan ke Jalan Menteri Soepeno akan menimbulkan pro dan kontra dari PKL bersangkutan. PKL seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan sosial pasca relokasi untuk kenyamanan, kesejahteraan serta kelancaran usaha dagang PKL di lokasi baru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan keabsahan data menggunakan Triangulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasildanpembahasandaripenelitianiniadalah (1) Kebijakan yang mendasari PKL Jalan Pahlawan ke Jalan Menteri Soepeno adalah dalam rangka mewujudkan program Semarang SETARA menggunakan dasar Peraturan DaerahNomor 11 Tahun 2000 tentangPengaturandanPembinaanPedagangKaki Lima danSuratKeputusanWalikotaNomor 511.3/16 tentangPenetapanLahan/Lokasi PKL di Wilayah Kota Semarang.(2) PKL pasca relokasi di Jalan Menteri Soepeno pada kenyataannya telah mendapatkan perlindungan hukum represif dan preventif. Tetapi PKL hasilrelokasitidakmendapatkanperlindungansosialsecara optimal. Saran darihasilpenelitian dan pembahasan adalah (1) Sebaiknya Pemkot Semarang melalui kebijakan mereka dalam menertibkan PKL harus memberikan perhatian serius terhadap PKL pasca relokasi (2) Pemkot Semarang juga seharusnya memberikan perhatian khusus dalam perlindungan hokum dan sosial terhadap PKL pasca relokasi agar keberalangsungan hidupnya semakin sejahtera.Semarang City Government relocation policy against cadger( PKL ) from street Pahlawan to street Menteri Soepeno will cause the pros and cons of the respective cadger. Cadger should Obtain legal and social protection of post-relocation to comfort, well - being and the smooth cadger trading business in a new location. The method used in this study is qualitative research and descriptive research with socio-Juridical approach. While the methods of data collection used in the study were interviews, observation and documentation. Validity of the processing of data using triangulation techniques. The method of the data analysis used in this study is the data collection, data reduction, the data displa, conclusion. Results and discussion of this study were (1) the underlying policy relocation of cadgerfrom street Pahlawan to street Menteri Soepenois in order to create a SETARA program using basic equivalents Regional Regulation No.11 Year 2000 concerning Regulation and Development cadgerand the Decree No. . 511.3/16 on the Determination of Land / Territory Location of cadger in the city of Semarang .( 2 ) pos -relocation of cadger in the Street Menteri Soepeno in fact have repressive and preventive legal protection. Then the result of the relocation of cadger do not get social optimum protection. Get merchandisers limited to trade land compensation in the form of shelter and amenities along with a license for each cadger selling but they do not get social assistance in the form of a guarantee of labor and capital. Suggestions from the research and discussion are (1) Instead of Semarang City Government through their policies in curbing cadger should give serious attention to post-relocation of cadger (2) Semarang City Government should also give special attention to the social and legal protection against post-relocation of cadger in order to further its survival to develop prosper in the post-relocation wefforts  
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA TANAH MAKAM DI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) BERGOTA KOTA SEMARANG Ragil Widodo
Unnes Law Journal Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4544

Abstract

Peningkatan jumlah penduduk Kota Semarang yang terus meningkat menyebabkan ketersediaan akan lahan pemukiman semakin terbatas. Pemerintah Kota Semarang menerapkan sistem sewa tanah makam mengingat lahan pemakaman yang terbatas. Dengan tujuan mengetahui pelaksanaan dan kesesuaian perjanjian sistem sewa tanah makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bergota Kota Semarang dengan sinkroisasi peraturan Pemerintah Kota Semarang terkait pemakaman. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode yuridis empiris dengan sumber data penelitian mempergunakan sumber data primer dan  data sekunder. Pelaksanaan perjanjian sistem sewa tanah di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bergota Kota Semarang terbagi atas tiga macam sistem sewa, yaitu perjanjian ijin sewa menggunakan tanah makam, ijin sewa tanah makam tumpang, dan ijin sewa tanah makam cadangan. Pelaksanaannya sewa tanah makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bergota masih belum terlaksana dengan maksimal dan masih terjadi ketidak sesuaian antara pelaksanaan yang ada dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami dan mengerti akan peraturan terkait pemakaman di Kota Semarang. Oleh karenanya Pemerintah Kota Semarang perlu secara intensif melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui website bagi masyarakat di sekitar Bergota maupun masyarakat Kota Semarang.The increase of population of Semarang is constantly rising residential land availability will be more limited. Semarang City Government introduced a system of land rent as land burial tombs limited. With the aim of knowing the implementation of the system and the suitability of the land lease agreement at the tomb of General Cemetery ( TPU ) with sinkroisasi Bergota Semarang Semarang government regulations related to the funeral. This type of research is qualitative juridical method of empirical research with the data source using the primary data source and secondary data. The implementation of the land lease agreement in place systems Public Cemetery ( TPU ) Bergota Semarang divided into three kinds of rental system, which permits the lease agreement to use the land tombs, tombs overlapping land lease permits, leases and licenses of land reserves tomb. Implementation of land lease tomb at General Cemetery ( TPU ) Bergota still not done with the maximum and still occurring mismatches between the existing implementation with the Semarang City Regulation No. 9 of 2010. This is because people do not fully comprehend and understand the relevant regulations in the cemetery Semarang. Governments therefore need intensive Semarang to socialize either directly or through the website for the community and society around Bergota Semarang .