cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham
Contact Email
jurnaldprri@gmail.com
Phone
+6287839712686
Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com
Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
ISSN : 20866305     EISSN : 26145863     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Social Sciences
Jurnal Aspirasi is a journal on social issues publishing articles from parliamentary perspectives, covering both library and field studies. The journal puts emphasis on aspects related to social issues in Indonesian context with special reference to sociology, psychology, education, environment, religion, and health.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2020)" : 16 Documents clear
Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja Qodriyatun, Sri Nurhayati
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1590

Abstract

Floods almost occurred in most parts of Indonesia, including in Bengkulu. The cause of floods in Bengkulu is more due to human behavior factors, namely massive land conversion. Even though the Spatial Planning Law already regulates how the use of space should be done and how to control it. On the other hand, the government is currently planning to change the rules regarding spatial planning to facilitate licensing in investment through the Job Creation Bill. In the bill, the authority of spatial planning is the authority of the central government. The problem is how the supervision and control of spatial use are carried out in Bengkulu and what about the supervision of spatial use control later if the spatial planning authority is centralized in the central government? By using a literature study, the study shows that the central government and the regional government of Bengkulu have not conducted supervision and control over spatial use as stipulated in the Spatial Planning Law. It was proven that it only conducted a review of Bengkulu Province Spatial Planning without conducting law enforcement for violations of spatial use. On the other hand, the spatial audit conducted by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning was not running as it should. If the authority of spatial planning is centralized to the central government, as stated in the Job Creation Bill, it is feared that the misuse of spatial use in the regions will increase. Likewise, the occurrence of the flood as a result of increased environmental damage due to spatial use that is not following its designation and function. Therefore, it is necessary to review again the plan to revoke the authority of spatial planning at the regency/city level and the provincial government level in the Job Creation Bill.AbstrakBanjir hampir terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk di Bengkulu. Penyebab banjir di Bengkulu lebih dikarenakan faktor perilaku manusia, yaitu alih fungsi lahan yang masif. Padahal Undang-Undang tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) sudah mengatur bagaimana pemanfaatan ruang seharusnya dilakukan dan bagaimana pengendaliannya. Di sisi lain, saat ini pemerintah berencana akan mengubah aturan mengenai penataan ruang ini untuk mempermudah perizinan dalam investasi melalui RUU tentang Cipta Kerja. RUU mengatur kewenangan penataan ruang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Permasalahannya adalah bagaimana pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan di Bengkulu dan bagaimana dengan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang nantinya jika kewenangan penataan ruang dipusatkan di pemerintah pusat? Studi literatur digunakan untuk mengkaji dan hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu belum melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana yang diatur dalam UU Penataan Ruang. Terbukti hanya melakukan review RTRW Provinsi Bengkulu tanpa melakukan penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang. Di sisi lain, audit tata ruang yang dilakukan Kementerian ATR/BPN tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika kewenangan penataan ruang dipusatkan ke pemerintah pusat, sebagaimana disebutkan dalam RUU Cipta Kerja, dikhawatirkan penyalahgunaan pemanfaatan ruang di daerah semakin meningkat. Demikian juga dengan kejadian banjir sebagai dampak dari meningkatnya kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan dan fungsinya. Oleh karena itu, perlu kiranya ditinjau kembali mengenai rencana mencabut kewenangan penataan ruang di tingkat kabupaten/ kota dan di tingkat pemerintah provinsi dalam RUU Cipta Kerja.
Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja Qodriyatun, Sri Nurhayati
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1590

Abstract

Floods almost occurred in most parts of Indonesia, including in Bengkulu. The cause of floods in Bengkulu is more due to human behavior factors, namely massive land conversion. Even though the Spatial Planning Law already regulates how the use of space should be done and how to control it. On the other hand, the government is currently planning to change the rules regarding spatial planning to facilitate licensing in investment through the Job Creation Bill. In the bill, the authority of spatial planning is the authority of the central government. The problem is how the supervision and control of spatial use are carried out in Bengkulu and what about the supervision of spatial use control later if the spatial planning authority is centralized in the central government? By using a literature study, the study shows that the central government and the regional government of Bengkulu have not conducted supervision and control over spatial use as stipulated in the Spatial Planning Law. It was proven that it only conducted a review of Bengkulu Province Spatial Planning without conducting law enforcement for violations of spatial use. On the other hand, the spatial audit conducted by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning was not running as it should. If the authority of spatial planning is centralized to the central government, as stated in the Job Creation Bill, it is feared that the misuse of spatial use in the regions will increase. Likewise, the occurrence of the flood as a result of increased environmental damage due to spatial use that is not following its designation and function. Therefore, it is necessary to review again the plan to revoke the authority of spatial planning at the regency/city level and the provincial government level in the Job Creation Bill.AbstrakBanjir hampir terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk di Bengkulu. Penyebab banjir di Bengkulu lebih dikarenakan faktor perilaku manusia, yaitu alih fungsi lahan yang masif. Padahal Undang-Undang tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) sudah mengatur bagaimana pemanfaatan ruang seharusnya dilakukan dan bagaimana pengendaliannya. Di sisi lain, saat ini pemerintah berencana akan mengubah aturan mengenai penataan ruang ini untuk mempermudah perizinan dalam investasi melalui RUU tentang Cipta Kerja. RUU mengatur kewenangan penataan ruang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Permasalahannya adalah bagaimana pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan di Bengkulu dan bagaimana dengan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang nantinya jika kewenangan penataan ruang dipusatkan di pemerintah pusat? Studi literatur digunakan untuk mengkaji dan hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu belum melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana yang diatur dalam UU Penataan Ruang. Terbukti hanya melakukan review RTRW Provinsi Bengkulu tanpa melakukan penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang. Di sisi lain, audit tata ruang yang dilakukan Kementerian ATR/BPN tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika kewenangan penataan ruang dipusatkan ke pemerintah pusat, sebagaimana disebutkan dalam RUU Cipta Kerja, dikhawatirkan penyalahgunaan pemanfaatan ruang di daerah semakin meningkat. Demikian juga dengan kejadian banjir sebagai dampak dari meningkatnya kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan dan fungsinya. Oleh karena itu, perlu kiranya ditinjau kembali mengenai rencana mencabut kewenangan penataan ruang di tingkat kabupaten/ kota dan di tingkat pemerintah provinsi dalam RUU Cipta Kerja.
Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen Lestari, Tri Rini Puji
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1523

Abstract

Consuming unsafe food can endanger the health and lives of consumers. But until now, the circulation of unsafe food is still a problem for Indonesia. Even though the provisions regarding food safety have been regulated in the Law on Food and the Law on Health. This paper uses a literature study. The analysis uses theories and concepts in the literature as the main object to answer questions related to the conditions of the implementation of food safety in Indonesia and various factors that need to be considered in the implementation of food security so that the rights of the community as consumers can be protected. The findings show that at this time Indonesia adheres to multiple agency systems where the application of this system involves a long bureaucratic path and prone to the occurrence of sector egos in the implementation of food security. There are five technical factors recommended by the WHO in providing safe food, namely: maintaining cleanliness, preventing pollution, storing food at safe temperatures, heating food at the right temperature, and using water and raw materials that are safe for consumption. Guaranteed implementation of protection for the community from unsafe food is a major factor that must always be sought by all parties concerned.AbstrakMengonsumsi pangan yang tidak aman dapat membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen. Namun, hingga saat ini peredaran pangan yang tidak aman masih menjadi permasalahan bagi Indonesia. Meskipun ketentuan mengenai keamanan pangan sudah diatur dalam Undang- Undang (UU) tentang Pangan dan UU tentang Kesehatan. Tulisan ini menggunakan studi pustaka. Analisis menggunakan teori dan konsep pada literatur sebagai objek utama untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana kondisi penyelenggaraan keamanan pangan di Indonesia dan berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan keamanan pangan agar hak masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi. Hasil temuan menunjukkan bahwa saat ini Indonesia menganut multiple agency system di mana penerapan sistem ini melibatkan jalur birokrasi yang panjang dan rawan terjadinya ego sektoral dalam penyelenggaraan keamanan pangan. Ada lima faktor teknis yang direkomendasikan oleh WHO dalam penyediaan pangan yang aman, yaitu: menjaga kebersihan, mencegah terjadinya pencemaran, menyimpan makanan pada suhu yang aman, memanaskan makanan pada suhu yang tepat, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman dikonsumsi. Jaminan terselenggaranya perlindungan bagi masyarakat dari pangan yang tidak aman merupakan faktor utama yang harus selalu diupayakan oleh semua pihak terkait.
Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen Lestari, Tri Rini Puji
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1523

Abstract

Consuming unsafe food can endanger the health and lives of consumers. But until now, the circulation of unsafe food is still a problem for Indonesia. Even though the provisions regarding food safety have been regulated in the Law on Food and the Law on Health. This paper uses a literature study. The analysis uses theories and concepts in the literature as the main object to answer questions related to the conditions of the implementation of food safety in Indonesia and various factors that need to be considered in the implementation of food security so that the rights of the community as consumers can be protected. The findings show that at this time Indonesia adheres to multiple agency systems where the application of this system involves a long bureaucratic path and prone to the occurrence of sector egos in the implementation of food security. There are five technical factors recommended by the WHO in providing safe food, namely: maintaining cleanliness, preventing pollution, storing food at safe temperatures, heating food at the right temperature, and using water and raw materials that are safe for consumption. Guaranteed implementation of protection for the community from unsafe food is a major factor that must always be sought by all parties concerned.AbstrakMengonsumsi pangan yang tidak aman dapat membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen. Namun, hingga saat ini peredaran pangan yang tidak aman masih menjadi permasalahan bagi Indonesia. Meskipun ketentuan mengenai keamanan pangan sudah diatur dalam Undang- Undang (UU) tentang Pangan dan UU tentang Kesehatan. Tulisan ini menggunakan studi pustaka. Analisis menggunakan teori dan konsep pada literatur sebagai objek utama untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana kondisi penyelenggaraan keamanan pangan di Indonesia dan berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan keamanan pangan agar hak masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi. Hasil temuan menunjukkan bahwa saat ini Indonesia menganut multiple agency system di mana penerapan sistem ini melibatkan jalur birokrasi yang panjang dan rawan terjadinya ego sektoral dalam penyelenggaraan keamanan pangan. Ada lima faktor teknis yang direkomendasikan oleh WHO dalam penyediaan pangan yang aman, yaitu: menjaga kebersihan, mencegah terjadinya pencemaran, menyimpan makanan pada suhu yang aman, memanaskan makanan pada suhu yang tepat, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman dikonsumsi. Jaminan terselenggaranya perlindungan bagi masyarakat dari pangan yang tidak aman merupakan faktor utama yang harus selalu diupayakan oleh semua pihak terkait.
Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia Widiarto, Agus
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1525

Abstract

This policy analysis aims to examine the problems associated with teacher management nationally and formulate some comprehensive teacher management policy recommendations with reference to the achievement of the objectives of teacher management as professional staff. As a professional, the role of the teacher is very important, namely implementing the national education system and realizing national education goals. The function and purpose of education are the development of the potential of students to become human beings who have faith and are devoted to God Almighty, have good character, are healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and become citizens who are democratic and responsible. Thus, the position of the teacher as a professional becomes very strategic as one of the elements in achieving the objectives of the national education system. This policy analysis also examines the design of teacher management in terms of the division of authority between the central and regional governments according to Law No. 23 of 2014 on Regional Government and Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers.This study uses a model of policy analysis process that starts from the analysis of the formulation or design of the policy, problems in the implementation, and evaluation of the policy. AbstrakThis policy analysis aims to examine the problems associated with teacher management nationally and formulate some comprehensive teacher management policy recommendations with reference to the achievement of the objectives of teacher management as professional staff. As a professional, the role of the teacher is very important, namely implementing the national education system and realizing national education goals. The function and purpose of education are the development of the potential of students to become human beings who have faith and are devoted to God Almighty, have good character, are healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and become citizens who are democratic and responsible. Thus, the position of the teacher as a professional becomes very strategic as one of the elements in achieving the objectives of the national education system. This policy analysis also examines the design of teacher management in terms of the division of authority between the central and regional governments according to Law No. 23 of 2014 on Regional Government and Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers.This study uses a model of policy analysis process that starts from the analysis of the formulation or design of the policy, problems in the implementation, and evaluation of the policy.
Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia Widiarto, Agus
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1525

Abstract

This policy analysis aims to examine the problems associated with teacher management nationally and formulate some comprehensive teacher management policy recommendations with reference to the achievement of the objectives of teacher management as professional staff. As a professional, the role of the teacher is very important, namely implementing the national education system and realizing national education goals. The function and purpose of education are the development of the potential of students to become human beings who have faith and are devoted to God Almighty, have good character, are healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and become citizens who are democratic and responsible. Thus, the position of the teacher as a professional becomes very strategic as one of the elements in achieving the objectives of the national education system. This policy analysis also examines the design of teacher management in terms of the division of authority between the central and regional governments according to Law No. 23 of 2014 on Regional Government and Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers.This study uses a model of policy analysis process that starts from the analysis of the formulation or design of the policy, problems in the implementation, and evaluation of the policy. AbstrakThis policy analysis aims to examine the problems associated with teacher management nationally and formulate some comprehensive teacher management policy recommendations with reference to the achievement of the objectives of teacher management as professional staff. As a professional, the role of the teacher is very important, namely implementing the national education system and realizing national education goals. The function and purpose of education are the development of the potential of students to become human beings who have faith and are devoted to God Almighty, have good character, are healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and become citizens who are democratic and responsible. Thus, the position of the teacher as a professional becomes very strategic as one of the elements in achieving the objectives of the national education system. This policy analysis also examines the design of teacher management in terms of the division of authority between the central and regional governments according to Law No. 23 of 2014 on Regional Government and Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers.This study uses a model of policy analysis process that starts from the analysis of the formulation or design of the policy, problems in the implementation, and evaluation of the policy.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025) Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) More Issue