cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaenal Arifin
Contact Email
zaenal@usm.ac.id
Phone
+6282242226898
Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL USM LAW REVIEW
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 26214105     DOI : http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal USM LAW REVIEW (JULR) is an academic journal for Legal Studies published by Master of Law, Semarang University. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. The focus and scope of this journal are legal problems in the fields of Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; International Law; Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Medical Law; Environmental Law; Adat Law; Agrarian Law; Legal Philosophy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 62 Documents
 3   4   5   6   7 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER" : 62 Documents clear
Optimalisasi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kepenghuluan Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Kusumo Hadi, Bagus; Tatarisanto, Opia; Putra, Adam Dewantara; Azizah, Asyifa Nur; Pebriansyah, Taufik Pajar
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.9335

Abstract

The purpose of this writing is to explain the factors that contribute to the ineffectiveness of the leadership of the Marriage Advisory, Development and Preservation Agency or commonly called BP4, by proposing or presenting immediate solutions to disputing married couples. BP4 Penghuluan's mission includes mediation as a means to prevent divorce. However, the effectiveness of its application in various regions in preventing divorce is still limited. This research method uses qualitative research with field research with critical analytical descriptive methods, then this composition uses a normative and empirical approach methodology sourced from direct experience in the field. This study discusses in depth the ways and methods used to deepen the concept of understanding public law to access advocacy services for the community, especially married couples. The results of this research indicate that the effectiveness of BP4 Kepenghuluan as advocacy assistance for married couples in various regions is currently disrupted in carrying out its functions due to various inhibiting factors so that it is not yet optimal. So the proposed settlement requires, among other things, that the regulation of Marriage Law Number 1 of 1974, especially Article 39 concerning Divorce, must be revitalized by Islamic law, namely First, this requirement requires the incorporation of taqshisul qadha, Second, reinterpretation, Third, new policies from the government. Fourth, improvements in supporting various aspects of BP4 in optimizing its role. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakefektifan kepemimpinan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau biasa disebut BP4, dengan mengusulkan atau menghadirkan solusi segera kepada pihak pasangan suami istri yang bersengketa dan mengkaji serta mengeksplorasi potensi penyelesaian yang dapat meningkatkan efektivitas BP4 dalam kapasitasnya sebagai mediator dalam konteks pencegahan perceraian. Misi BP4 Kepenghuluan mencakup mediasi sebagai sarana untuk mencegah perceraian. Namun efektivitas penerapannya di berbagai daerah dalam mencegah perceraian masih terbatas. Metode penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptifanalitis kritis. Kajian ini secara mendalam membahas tentang cara dan metode yang digunakan untuk memperdalam konsep pemahaman hukum publik untuk mengakses layanan advokasi bagi masyarakat khususnya pasangan suami istri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas BP4 Kepenghuluan sebagai bantuan advokasi bagi pasangan suami istri diberbagai daerah saat ini dalam menjalankan fungsinya terganggu karena berbagai faktor penghambat seperti faktor internal seperti kekurangan personel dan mediator bersertifikat, serta faktor eksternal antara lain belum adanya peraturan pemerintah baik berupa undang-undang maupun peraturan, sehingga belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Maka usulan penyelesaian tersebut antara lain mengharuskan pengaturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 39 tentang Perceraian, harus dilakukan revitalisasi hukum islam yakni Pertama, Persyaratan ini mengharuskan penggabungan taqshisul qadha, Kedua, penafsiran ulang, Ketiga, kebijakan baru dari pemerintah. Keempat, Peningkatan dalam menunjang berbagai aspek di BP4 dalam mengoptimalkan perannya tersebut.
Pelindungan Data Pribadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Dunia Siber Anggraeni, Rinastiti Dwi; Alsabilla, Fadilla Putri; Kameo, Jeferson
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10559

Abstract

This research aims to provide a perspective on the protection of the personal data of children which are in conflict with the law in cyberspace, stipulated in Article 19 jo 97 of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. It is hoped that this research will provide a new perspective on the role and responsibility of judges in protecting children's personal data in cyberspace, which is not legally but morally defined. The legal issue of this research is the vagueness of the meaning of the phrase "any person" in Articles 19 to 97 of the SPPA Law. Whether the term "everyone" includes judges is still unclear. Here judges are also argued as subjects of the law and can be sanctioned or be held criminally liable. The research used normative or doctrinal. Statutory, case, and conceptual approaches were used. They employed qualitative analysis. It has been found that judges although not considered legal subjects in the context of the protection of children's data in cyberspace, must have moral responsibility in practices to protect children’s personal data in order to be in line with the mandate of Article 19 j.o 97 of the SPPA Law. This research is expected to have reformative implications and impact on judicial practices for better protection of the personal data of children in conflict with the law in cyberspace. Therefore, it could be argued that judges should no longer be exempted from possible legal liability when they fail to demonstrate caution in handling the personal data of children which are in conflict with the law as stipulated in Article 19 jo 97 of the SPPA Law. Penelitian ini bertujuan untuk memberi perspektif pelindungan data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum di dunia siber sebagaimana diatur dalam Pasal 19 jo Pasal 97 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diharapkan penelitian ini membentuk perspektif baru menakar peran dan tanggung jawab hakim melindungi data pribadi anak di dunia siber yang selama ini kurang terdefinisikan secara hukum. Permasalahan hukum penyebab dilakukannya penelitian ini adalah adanya kekurangjelasan makna pada frasa setiap orang dalam Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA. Kurang jelas bahwa hakim termasuk dalam makna frasa setiap orang. Sehingga, hakim pun menjadi subjek hukum yang mematuhi dan dapat dikenakan sanksi, atau dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau doktriner. Digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis bersifat kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hakim tidak dianggap sebagai subjek hukum yang melindungi data anak di dunia siber, terdapat implikasi moral dalam praktik agar menyesuaikan amanat Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA terkait perlindungan identitas anak. Penelitian ini diharapkan membawa dampak reformatif bagi praktik peradilan yang lebih melindungi data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum di dunia siber. Hakim tidak lagi terkesan dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana dalam pasal tersebut. Identitas anak yang berhadapan dengan hukum diperhatikan hakim untuk tidak dicantumkan dalam putusan pengadilan yang melarang hal itu sebagaimana rumusan Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA.

Page 7 of 7 | Total Record : 62

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): - Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER Vol. 5 No. 1 (2022): MAY Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER Vol. 4 No. 1 (2021): MAY Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER Vol. 3 No. 1 (2020): MAY Vol. 2 No. 2 (2019): NOVEMBER Vol. 2 No. 1 (2019): MAY Vol. 1 No. 2 (2018): NOVEMBER Vol. 1 No. 1 (2018): MAY More Issue