cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ja'far Baehaqi
Contact Email
jafarbaehaqi@walisongo.ac.id
Phone
+6285225300659
Journal Mail Official
walrev.journal@walisongo.ac.id
Editorial Address
Sharia Faculty Office Building and Law 2nd Floor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Semarang 50185. Telp (024) 7601291 Fax (024) 7601291
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Walisongo Law Review (Walrev)
Published by Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
ISSN : 27153347     EISSN : 7220400     DOI : 10.21580/walrev
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Walisongo Law Review (Walrev) is a scientific journal published in April and October each year by the Law Studies Program at the Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. This journal has specifications as a medium of publication and communication of legal science ideas derived from theoretical and analytical studies, as well as research results in the field of legal science. The editor hopes that writers, researchers and legal experts will contribute in this journal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2023)" : 6 Documents clear
Normative Analysis of Unlawful Acts in the Context of Inhibition of the Certificate Name Reversal Process Jatmiko, Wisnu; Yuniarlin, Prihati
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.15156

Abstract

This paper discusses illegal acts that hinder the process of turning over the certificate's name. An unlawful act can be categorized as an unlawful act if the act causes harm to other parties. There are two kinds of losses incurred by unlawful acts, namely material losses, and immaterial losses. With a normative approach, this article finds that an act is categorized as an act against the law if it meets the five elements of an unlawful act. Unlawful acts committed by the seller if based on the Cilacap District Court Decision number 25 / Pdt.G / 2017 / PNClp, namely the existence of an act (the act of buying and selling land), an unlawful act (reselling the object of sale and purchase and delaying the process of returning the name of the certificate), victim losses (immaterial losses), a causal relationship between the act and losses (defendants whose whereabouts are unknown),  the offender's fault (reselling the object of buying and selling land). Thus, the author agrees with the judge of the Cilacap District Court that the lawsuit over the dispute is an illegal act.Tulisan ini membahas tentang perbuatan melawan hukum yang timbul dalam menghambat proses balik nama sertifikat. Suatu perbuatan melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ada dua macam kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yaitu kerugian materiil dan kerugian immaterial. Dengan pendekatan normatif, artikel ini menemukan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi lima unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penjual jika berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap nomor 25/Pdt.G/2017/PNClp yaitu adanya Suatu perbuatan (perbuatan jual beli tanah), perbuatan melawan hukum (menjual kembali objek jual beli dan menunda proses balik nama sertifikat), kerugian korban (kerugian immaterial), hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian (tergugat yang tidak diketahui keberadaanya), kesalahan pelaku (menjual kembali objek jual beli tanah). Dengan demikian, penulis sependapat dengan hakim Pengadilan Negeri Cilacap bahwa gugatan atas sengketa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum
Optimizing Coastal and Small Island Areas through Industrial Reclamation: An Examination through the Lens of Utilitarianism Theory Faradillah, Candra Vira
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.13557

Abstract

Indonesia, as the largest archipelagic country in the world with more than 17,000 islands, has the potential to become the world's maritime axis through optimizing marine resources. One of the policies taken was converting coastal areas and small islands as industrial reclamation areas. However, they faced several real problems and impacts. This research normatively analyzes the disharmony of reclamation regulations and the impact of policies on changing the function of coastal areas and small islands as industrial reclamation areas, focusing on the perspective of John Stuart Mill's utilitarianism theory. The research results show the absence of national law, which causes overlapping authority of agencies, a lack of harmony in perceptions between agencies, and a lack of specific regulations for reclamation requirements—judging from J.S.'s theory of utilitarianism. Mill, the current reclamation policy has not equally provided benefits and happiness because the negative impact is more significant than the expected positive. This research highlights the need for substantial improvements in the legal framework and implementation of reclamation policies to minimize negative impacts and increase positive contributions for stakeholders.Indonesia, sebagai negara Archipelagic terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia melalui optimalisasi sumber daya kelautan. Salah satu kebijakan yang diambil adalah alih fungsi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan reklamasi industri, namun, menghadapi sejumlah permasalahan dan dampak nyata. Penelitian ini secara normatif menganalisis disharmonisasi pengaturan reklamasi dan dampak kebijakan alih fungsi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan reklamasi industri, dengan fokus pada perspektif teori utilitarianisme John Stuart Mill. Hasil penelitian menunjukkan ketidakadaan hukum nasional yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan instansi, kurangnya keselarasan persepsi antar instansi, dan kekurangan aturan khusus untuk persyaratan reklamasi. Ditinjau dari teori utilitarianisme J.S. Mill, kebijakan reklamasi saat ini belum memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan secara merata, karena dampak negatifnya lebih besar dibandingkan dampak positif yang diharapkan. Penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan substansial dalam kerangka hukum dan implementasi kebijakan reklamasi untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan kontribusi positif bagi pemangku kepentingan.
Analyzing the Legal Implications of the Open Proportional System in Indonesian Legislative Elections: A Focus on Political Liberalization and Corruption Hannan, Abd
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.16664

Abstract

The study focuses on discussing the problem of legal implementing an open proportional election system in legislative elections in Indonesia, its role and influence on the emergence of political anomalies within the parliament, in this case political liberalization and corruption. The study question is about the dynamics of implementing an open proportional system in the context of elections and how the legislative elections are correlated with the practice of political liberalization and corruption in Indonesia. This study is qualitative research conducted using a library approach. As a result, elections with an open proportional system contain several weaknesses and deficiencies that have the potential to give rise to corrupt practices within the board, both at the regional central level. The potential for the emergence of corrupt practices in open proportional system elections is caused by two things; First, open proportional electoral systems tend to be liberal and capitalist. Competition for leadership tends to focus on pragmatic areas that are centered on money and power relations, no longer in productive areas such as ideas, thoughts, ideas. Second, because of these liberalization and capitalization practices, political costs and expenses soared beyond rational and reasonable limits. In the end, uncontrolled political costs become a financial burden later that they must pay off and return.Studi fokus membahas problem implikasi hukum sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif di Indonesia, peran dan pengaruhnya terhadap munculnya anomali politik di kalangan dewan, dalam hal ini adalah liberalisasi politik dan korupsi. Pertanyaan kajian adalah dinamika penerapan sistem proporsional terbuka dalam konteks Pemilu serta bagaimana korelasi dalam pemilu legislatif dengan praktik liberalisasi politik dan korupsi di Indonesia. Studi ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan kepustakaan. Hasilnya, gelaran pemilu dengan sistem proporsional terbuka memuat sejumlah kelemahan dan kekurangan yang berpotensi besar menimbulkan praktik korupsi di kalangan dewan, baik di tingkat pusat daerah.  Potensi munculnya praktik korupsi dalam pemilu sistem proporsional terbuka disebabkan oleh dua hal; pertama, sistem pemilu proporsional terbuka cenderung liberal dan kapitalis. Kompetisi kepemimpinan cenderung berkutat di wilayah-wilayah prgamatis yang berpusat pada uang dan relasi kekuasaan, bukan lagi ada di wilayah-wilayah produktif semisal ide, pemikiran, gagasan. Kedua, akibat dari praktik liberalisasi dan kapitalisasi tersebut, ongkos dan biaya politik melambung tinggi melebihi batas rasional dan kewajaran. Pada akhirnya, biaya politik tidak terkontrol menjadi beban finansial di kemudian hari yang harus mereka lunasi dan kembalikan.
Pacta Sunt Servanda: Legal Dynamics in Indonesian Context Cahyo, Yoga Tri; Kurnianingsih, Marisa
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.14585

Abstract

This article discusses the role of the Pacta Sunt Servanda principle in loan agreements, particularly in the context of a court decision related to the breach of contract by PT BPR Suryamas Surakarta. The principle asserts that an agreement is binding as law to the parties involved and is utilized by judges as a consideration in court. The article aims to analyze the correlation of this principle with the judge's considerations in the context of breach of contract and evaluate the judge's perspective from the standpoint of legal utility. The research employs a normative juridical method through a literature review, using secondary data such as legal regulations and relevant literature. The results indicate that the Pacta Sunt Servanda principle plays a crucial role as a basis for judicial consideration, evident in the court decision that punishes the defendants according to the agreed-upon contract. While legal certainty predominates, the happiness of the parties involved, and the public is also a consideration for the judge. This decision, though emphasizing legal certainty, essentially contributes to the happiness of all parties involved and the community. Artikel ini mendiskusikan peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian pinjam meminjam, terutama dalam konteks putusan hakim terkait wanprestasi PT BPR Suryamas Surakarta. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, dan digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam pengadilan. Artikel bertujuan menganalisis korelasi asas tersebut dengan pertimbangan hakim dalam konteks wanprestasi, serta mengevaluasi pertimbangan hakim dari perspektif kemanfaatan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa Asas Pacta Sunt Servanda memiliki peranan penting sebagai dasar pertimbangan hakim, tergambar dalam amar putusan yang menghukum tergugat sesuai perjanjian. Meskipun aspek kepastian hukum mendominasi, kebahagiaan pihak terlibat dan masyarakat secara umum juga menjadi pertimbangan hakim. Putusan ini, meskipun lebih menonjolkan kepastian hukum, pada intinya menciptakan kebahagiaan bagi semua pihak terlibat dan masyarakat.
Regulatory Approaches and Strategies for Household Waste Pollution Management in the East River Flood Canal of Semarang City Nirwana, Muhammad Alfaruq
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.14770

Abstract

This article explores regulations and strategies for managing the impact of household waste pollution in the East River Flood Canal of Semarang City. Water, crucial for human and environmental well-being, faces pollution challenges due to human activities. The study focuses on Semarang, where household waste pollution, often discarded along riverbanks, poses environmental threats. Primary data is collected through field interviews, complemented by secondary legal materials using socio-legal research methods. Regional Regulation No. 6 of 2012 addresses waste management in Semarang, aiming to empower residents in waste utilization and economic value creation. Law Number 32 of 2009 emphasizes collaborative efforts to address environmental challenges. Identified impacts of waste pollution include air and water pollution, contributing to flooding. A SWOT analysis suggests strategies such as enhancing stakeholder support, advocating the vision and mission for integrated waste management, establishing communication forums, leveraging ward roles in community counselling, and enhancing resource capacity to shift public perceptions and behaviours in waste management. This research aims to contribute to sustainable waste management practices and environmental preservation. Artikel ini mengeksplorasi regulasi dan strategi pengelolaan dampak pencemaran limbah rumah tangga di Banjir Kanal Sungai Timur Kota Semarang. Air, yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia dan lingkungan, menghadapi tantangan polusi akibat aktivitas manusia. Studi ini berfokus di Semarang, dimana pencemaran limbah rumah tangga, yang sering dibuang di sepanjang tepi sungai, menimbulkan ancaman terhadap lingkungan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara lapangan yang dilengkapi dengan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode penelitian sosio-legal. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 mengatur tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang yang bertujuan untuk memberdayakan warga dalam pemanfaatan sampah dan penciptaan nilai ekonomi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menekankan upaya kolaboratif untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup. Dampak pencemaran limbah yang teridentifikasi meliputi pencemaran udara dan air, yang berkontribusi terhadap banjir. Analisis SWOT menyarankan strategi seperti meningkatkan dukungan pemangku kepentingan, mendukung visi dan misi pengelolaan sampah terpadu, membentuk forum komunikasi, memanfaatkan peran lingkungan dalam konseling masyarakat, dan meningkatkan kapasitas sumber daya untuk mengubah persepsi dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada praktik pengelolaan sampah berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.
Possession Rights over Reclaimed Land: A Legal Analysis of Foreign Legal Entities Ownership Status Suganda, Yosua Simon
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.14924

Abstract

Rapid population growth without a corresponding increase in land availability can lead to issues such as a significant long-term rise in land prices. Reclamation emerges as an option to assist communities in obtaining land at affordable prices. However, the implementation of reclamation must adhere to the terms and regulations set by the government, including provisions related to foreign legal entities intending to engage in reclamation activities. This article employs a normative juridical approach and juridical analysis methods. The findings indicate that foreign legal entities can undertake reclamation activities by legal requirements governing individual and corporate legal entities, whether local or foreign, provided they have obtained reclamation permits. Foreign legal entities are allowed to have land rights in the reclaimed area, but the land status is in the form of usage rights and lease rights after obtaining permission from the government. In conclusion, implementing reclamation by foreign legal entities necessitates compliance with applicable regulations and requirements to ensure the sustainability and success of these activities. Pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa disertai peningkatan luas lahan dapat menimbulkan masalah, seperti kenaikan harga tanah yang signifikan dalam jangka panjang. Reklamasi menjadi opsi untuk membantu masyarakat memperoleh tanah dengan harga terjangkau. Namun, pelaksanaan reklamasi harus mematuhi syarat dan ketentuan pemerintah, termasuk ketentuan terkait subjek hukum asing yang ingin melakukan kegiatan reklamasi. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis yuridis. Hasil kajian menunjukkan bahwa subjek hukum asing dapat melakukan reklamasi sesuai dengan persyaratan hukum yang mengatur subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum, baik lokal maupun asing, asalkan telah memperoleh izin reklamasi. Untuk subjek hukum asing, diperbolehkan memiliki hak atas tanah reklamasi, namun status tanahnya berupa hak pakai dan hak sewa setelah mendapatkan izin dari pemerintah. Kesimpulannya, penerapan reklamasi oleh subjek hukum asing memerlukan ketaatan terhadap regulasi dan persyaratan yang berlaku untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan kegiatan tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025) Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue