Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

The Effect of Firearms Regulatory Policies on Violent Crime Rates: Panel Data Regression Analysis Marshinta, Fransisca Ully; Gunawan, M. Indra; Saraya, Sitta; Jixiong, Cai; Nirwana, Muhammad Alfaruq
Rechtsnormen Journal of Law Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/rjl.v2i3.783

Abstract

Background. Background The fields of public policy and criminological research continue to debate the influence of firearm regulatory policies on violent crime rates. Policies regarding the ownership and use of firearms vary between countries, with looser rules in certain countries. A fundamental question arises regarding how much these firearm regulatory policies have an impact on the level of criminal violence in society. Purpose. Using panel data, this research examines the impact of firearm regulatory policies on levels of criminal violence. Strict policies on firearms can reduce violence in society, that's the main goal of the research. This research also examines additional factors that may influence the relationship between firearms policy and violent crime. Method. This research method uses panel data analysis, this panel data includes information on firearms regulatory policies, violent crime rates, and other control variables from a number of countries or regions during the same time period. Regression analysis is used to evaluate how these variables relate to each other. Results. The results of the research from the results of the regression analysis show that a decrease in the level of violent crime in society is significantly related to the implementation of stricter firearm regulatory policies. Additionally, it has been proven that control variables such as education level, population density, and unemployment rate have a significant impact on violent crime rates. Conclusion. Thus, the results of this study show how important it is to implement strict firearms regulatory policies in efforts to combat violent crime. This research provides strong evidence that firearm regulatory policies can serve as an effective way to reduce levels of violence in society, although it is still necessary to consider other variables that may influence levels of violence.
Aturan Hukum Keberpihakan Presiden dalam Pemilu Nirwana, Muhammad Alfaruq
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Law and Public Policy
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i1.1004

Abstract

Regulatory Approaches and Strategies for Household Waste Pollution Management in the East River Flood Canal of Semarang City Nirwana, Muhammad Alfaruq
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.14770

Abstract

This article explores regulations and strategies for managing the impact of household waste pollution in the East River Flood Canal of Semarang City. Water, crucial for human and environmental well-being, faces pollution challenges due to human activities. The study focuses on Semarang, where household waste pollution, often discarded along riverbanks, poses environmental threats. Primary data is collected through field interviews, complemented by secondary legal materials using socio-legal research methods. Regional Regulation No. 6 of 2012 addresses waste management in Semarang, aiming to empower residents in waste utilization and economic value creation. Law Number 32 of 2009 emphasizes collaborative efforts to address environmental challenges. Identified impacts of waste pollution include air and water pollution, contributing to flooding. A SWOT analysis suggests strategies such as enhancing stakeholder support, advocating the vision and mission for integrated waste management, establishing communication forums, leveraging ward roles in community counselling, and enhancing resource capacity to shift public perceptions and behaviours in waste management. This research aims to contribute to sustainable waste management practices and environmental preservation. Artikel ini mengeksplorasi regulasi dan strategi pengelolaan dampak pencemaran limbah rumah tangga di Banjir Kanal Sungai Timur Kota Semarang. Air, yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia dan lingkungan, menghadapi tantangan polusi akibat aktivitas manusia. Studi ini berfokus di Semarang, dimana pencemaran limbah rumah tangga, yang sering dibuang di sepanjang tepi sungai, menimbulkan ancaman terhadap lingkungan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara lapangan yang dilengkapi dengan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode penelitian sosio-legal. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 mengatur tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang yang bertujuan untuk memberdayakan warga dalam pemanfaatan sampah dan penciptaan nilai ekonomi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menekankan upaya kolaboratif untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup. Dampak pencemaran limbah yang teridentifikasi meliputi pencemaran udara dan air, yang berkontribusi terhadap banjir. Analisis SWOT menyarankan strategi seperti meningkatkan dukungan pemangku kepentingan, mendukung visi dan misi pengelolaan sampah terpadu, membentuk forum komunikasi, memanfaatkan peran lingkungan dalam konseling masyarakat, dan meningkatkan kapasitas sumber daya untuk mengubah persepsi dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada praktik pengelolaan sampah berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI INDIVIDUAL Nirwana, Muhammad Alfaruq
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2022): Akses terhadap Keadilan
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v3i2.609

Abstract

Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap orang. Data pribadi merupakan suatu hal yang bersifat sensitif. Data pribadi merupakan suatu yang wajib dilindungi karna merupakan hak privasi bagi setiap orang. Hak privasi merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional juga merupakan kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi,pada saat ini penanganan permasalahan hukum tersebut belum dilakukan secara maksimal dikarenakan kekosongan norma dalam perlindungan hukum data pribadi. Tujuan dan fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi dan bentuk perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi adalah hak konstitusional warga negara. Indonesia belum memiliki peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap data pribadi. Maka dari itu, dalam perlindungan hukum data pribadi, Indonesia mengalami kekosongan norma sehingga tidak dapat secara maksimal melindungi data pribadi warga negara.
Aturan Hukum Keberpihakan Presiden dalam Pemilu Nirwana, Muhammad Alfaruq
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i1.1004

Abstract

Perbandingan Hukum Perkawinan Dalam Kuh Perdata Dan Undang-Undang Perkawinan Nirwana, Muhammad Alfaruq
JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN) Vol. 1 No. 2 (2023): JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN)
Publisher : 3026-1791

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.45671/jihan.v1i2.16

Abstract

Perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena perkawinan merupakan sendi dasar terbentuknya keluarga, dimana keluarga adalah bagian dari masyarakat. Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perkawinan, yaitu BW, Undang-Undang Nomor 1 tahun l974 mengenai Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Ketiga aturan tersebut memiliki perbedaan dalam mengatur masalah perkawinan. Tentunya hal ini sangat menarik untuk dikaji karena terdapat beberapa permasalahan hukum yang timbul khususnya masalah perjanjian kawin, yaitu masalah proses pelaksanaan perjanjian kawin, bahkan masalah akibat hukum dari pelanggaran perjanjian kawin. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Perkawinan menurut BW, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974, dan KHI adalah pertalian antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga antara pria dan wanita yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu setiap sistem hukum perkawinan menurut BW, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974, dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai perbedaan baik dari segi filosofis, asas, maupun norma perkawinan, sehingga pengaturan mengenai harta perkawinan dan perjanjian kawin juga berbeda. Dalam hal membuat perjanjian kawin hendaknya para pihak menaati aturan dan isi perjanjian tersebut.
Aturan Hukum Terkait Cyberbullying Dalam Kuhp Nasional Nirwana, Muhammad Alfaruq; Ikka Puspitasari
JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN)
Publisher : 3026-1791

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.45671/jihan.v2i1.31

Abstract

Pada dasarnya, bullying berupa menghina dengan ucapan kata-kata kasar seperti makian, cacian, dan/atau kata-kata tidak pantas, sekalipun dilakukan melalui sistem elektronik atau medsos, pelaku dapat dijerat dengan pasal tindak pidana penghinaan ringan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan , penelitian yuridis kualitatif berbasis kepustakaan dengan sumber data primer berupa KUHP dan UU ITE serta data sekunder berasal dari buku maupun sumber tertuis lainny. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam hukum Indonesia, ketentuan cyberbullying diatur dalam UU ITE pada Pasal 27 ayat (3) dan (4), Tindak pidana penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 436 UU 1/2023 tentang KUHP baru.
Regulatory Approaches and Strategies for Household Waste Pollution Management in the East River Flood Canal of Semarang City Nirwana, Muhammad Alfaruq
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.14770

Abstract

This article explores regulations and strategies for managing the impact of household waste pollution in the East River Flood Canal of Semarang City. Water, crucial for human and environmental well-being, faces pollution challenges due to human activities. The study focuses on Semarang, where household waste pollution, often discarded along riverbanks, poses environmental threats. Primary data is collected through field interviews, complemented by secondary legal materials using socio-legal research methods. Regional Regulation No. 6 of 2012 addresses waste management in Semarang, aiming to empower residents in waste utilization and economic value creation. Law Number 32 of 2009 emphasizes collaborative efforts to address environmental challenges. Identified impacts of waste pollution include air and water pollution, contributing to flooding. A SWOT analysis suggests strategies such as enhancing stakeholder support, advocating the vision and mission for integrated waste management, establishing communication forums, leveraging ward roles in community counselling, and enhancing resource capacity to shift public perceptions and behaviours in waste management. This research aims to contribute to sustainable waste management practices and environmental preservation. Artikel ini mengeksplorasi regulasi dan strategi pengelolaan dampak pencemaran limbah rumah tangga di Banjir Kanal Sungai Timur Kota Semarang. Air, yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia dan lingkungan, menghadapi tantangan polusi akibat aktivitas manusia. Studi ini berfokus di Semarang, dimana pencemaran limbah rumah tangga, yang sering dibuang di sepanjang tepi sungai, menimbulkan ancaman terhadap lingkungan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara lapangan yang dilengkapi dengan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode penelitian sosio-legal. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 mengatur tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang yang bertujuan untuk memberdayakan warga dalam pemanfaatan sampah dan penciptaan nilai ekonomi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menekankan upaya kolaboratif untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup. Dampak pencemaran limbah yang teridentifikasi meliputi pencemaran udara dan air, yang berkontribusi terhadap banjir. Analisis SWOT menyarankan strategi seperti meningkatkan dukungan pemangku kepentingan, mendukung visi dan misi pengelolaan sampah terpadu, membentuk forum komunikasi, memanfaatkan peran lingkungan dalam konseling masyarakat, dan meningkatkan kapasitas sumber daya untuk mengubah persepsi dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada praktik pengelolaan sampah berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.