cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ja'far Baehaqi
Contact Email
jafarbaehaqi@walisongo.ac.id
Phone
+6285225300659
Journal Mail Official
walrev.journal@walisongo.ac.id
Editorial Address
Sharia Faculty Office Building and Law 2nd Floor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Semarang 50185. Telp (024) 7601291 Fax (024) 7601291
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Walisongo Law Review (Walrev)
Published by Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
ISSN : 27153347     EISSN : 7220400     DOI : 10.21580/walrev
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Walisongo Law Review (Walrev) is a scientific journal published in April and October each year by the Law Studies Program at the Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. This journal has specifications as a medium of publication and communication of legal science ideas derived from theoretical and analytical studies, as well as research results in the field of legal science. The editor hopes that writers, researchers and legal experts will contribute in this journal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2021)" : 6 Documents clear
Criminal Policy to Treat Delices Against Religion and Beliefs Harmony Royani, Yayan Muhammad
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2021.3.2.8369

Abstract

The protection of the rights to freedom of religion and belief in the constitution aims to create a community life based on morals based on divinity. As a country with a high level of plurality from the aspects of religion and belief, protection of religious harmony and belief is necessary to achieve this goal. Based on the above points of thought, several problems can be formulated, namely how is the current criminal policy in overcoming offenses against religious and belief harmony. And what will the future criminal policy be in overcoming offenses against religious harmony and belief. The method used in this research is a normative juridical approach, where the data used are secondary sources in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.This research is a descriptive analytical study, namely research to describe the problem, analyze the problem and classify the problem for research purposes which are presented descriptively. The results of this study indicate that the criminal acts formulated in the Criminal Code are very limited, including not protecting beliefs protected by the constitution and there is still a divergence by including religious offenses in the Chapter on Public Order. In the non-penal policy, the regulations governing religious harmony are still ineffective and the current government is not serious about creating harmony between religious and believers. Future penal efforts can be made by updating the Criminal Code. As an effort to improve, the concept of the Criminal Code can formulate the provisions of offenses by looking at the provisions of offenses contained in the Draft Law on Religious Harmony. In non-penal efforts, the approach is through the formulation and implementation of government programs. Among them are approaches to understanding theology, education, dialogue and conflict resolution.Perlindungan atas hak kebebasan beragama dan berkepercayaan dalam konstitusi bertujuan supaya tercipta kehidupan masyarakat yang berlandaskan moral atas dasar ketuhanan. Sebagai negara dengan tingkat pluralitas yang tinggi dari aspek agama dan kepercayaan, maka perlindungan terhadap kerukunan umat beragama dan berkepercayaan mutlak dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pokok pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimanakah kebijakan kriminal saat ini dalam menanggulangi delik-delik terhadap kerukunan umat beragama dan berkepercayaan. Dan bagaimanakah kebijakan kriminal yang akan datang dalam menanggulangi delik-delik terhadap kerukunan umat beragama dan berkepercayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana data yang digunakan adalah sumber sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk mendeskripsikan masalah, menganalisis masalah dan mengklasifikasi masalah untuk kepentingan penelitian yang disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP sangatlah terbatas, diantaranya belum melindungi kepercayaan yang dilindungi konstitusi serta masih terdapat divergensi dengan memasukan delik agama dalam Bab Ketertiban Umum. Dalam kebijakan non penal, regulasi yang mengatur tentang kerukunan umat beragama masih kurang efektif serta pemerintah saat ini tidak serius menciptakan harmonisasi antar umat beragama dan berkepercayaan. Upaya penal yang akan datang dapat dilakukan dengan pembaharuan KUHP. Sebagai upaya penyempurnaan, Konsep KUHP dapat memformulasikan ketentuan delik dengan melihat ketentuan delik yang terdapat dalam RUU Kerukunan Umat Beragama. Dalam upaya non penal, pendekatan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemerintah. Diantaranya dengan pendekatan pemahaman teologi, pendidikan, dialog dan resolusi konflik.
Implementation of the Erga Omnes Principle on the Decision of the Constitutional Court (MK) concerning the Supreme Court's SE (MA) regarding Judicial Review Ceprudin, Ceprudin
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2021.3.2.9423

Abstract

This study aims to analyse the decisions of the Constitutional Court (MK) and Circular Letters (SE) of the Supreme Court (MA) regarding Judicial Review (PK) in criminal cases. In March 2014, through decision No. 34/PUU-XI/2013, the Constitutional Court stated that in a criminal case, a PK may be conducted more than once. The verdict states that Article 268 paragraph (3) of Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Interestingly, the Supreme Court issued SE No. 7 of 2014 which stipulates that PK is only allowed once. SEMA was signed on December 31, 2014, Chairman of the Supreme Court, Hatta Ali. The existence of the Constitutional Court and SEMA decisions has implications for the dualism of legal practice between only one time and maybe more than once in a PK application. Until now, the SEMA has not been revoked. The existence of the dualism of these rules seems to create uncertainty in the practice of PK law enforcement in Indonesia. Analysing the two legal products from two conflicting state institutions is very important to clarify the procedure for review. The review, which is also often called an extraordinary legal effort, is essential to maintain legal justice and safeguard the basic rights of citizens. In reviewing this fact, we will refer to the principle of Erga Omnes and its correlation with the protection of the basic rights of citizens. The principle of Erga Omnes (applies to everyone in the same case) must be heeded by all state institutions including the Supreme Court. In addition, regulation and its implementation must still pay attention to human rights. So this study uses the normative legal method. Based on the provisional facts presented, the authors hypothesise that SEMA should support the Constitutional Court's decision on PK as an implementation of the principle Erga Omnes and protect the basic rights of citizens. The principle of Erga Omnes and the framework for protecting basic human rights are two things that must be signed in the practice of review.[]Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) tentang Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana. Pada Maret 2014, melalui putusan No. 34/PUU-XI/2013, MK menyatakan bahwa perkara pidana, PK boleh lebih dari satu kali. Putusan itu menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan UUD NRI 1945. Menariknya, MA menerbitkan SE No. 7 Tahun 2014 yang menentukan bahwa PK hanya dibolehkan satu kali. SEMA ditandatangani pada 31 Desember 2014 Ketua MA, Hatta Ali. Adanya putusan MK dan SEMA itu berimplikasi pada dualisme praktik hukum antara hanya satu kali dan boleh lebih dari satu kali dalam permohonan PK. Hingga kini, SEMA tersebut belum dicabut. Adanya dualisme aturan tersebut seakan menimbulkan ketidakpastian praktik penegakkan hukum PK di Indonesia. Menganalisis dua produk hukum dari dua lembaga negara yang bertentangan itu sangat penting untuk menjernihkan tata cara peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang juga kerap disebut upaya hukum luar biasa pada hakikatnya untuk menjaga keadilan hukum dan menjaga hak-hak dasar warga negara. Dalam mengkaji fakta ini, akan merujuk asas erga omnes dan korelasinya dengan perlindungan hak dasar warga negara. Asas erga omnes (berlaku bagi semua orang dalam perkara yang sama) harus diindahkan oleh semua lembaga negara termasuk MA. Selain itu, dalam sebuah aturan dan pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak asasi manusia. Sehingga kajian ini menggunakan metode hukum normatif. Atas fakta sementara yang tesaji, penulis berhipotesa bahwa SEMA seharusnya mendukung putusan MK tentang PK sebagai implementasi asas erga omnes dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Asas erga omnes dan kerangka perlindungan hak dasar manusia merupakan dua hal yang harus menjadi rambu-rambu dalam praktik peninjauan kembali.
Position and Functions of Judges in Enforcing the Supreme of the Law: Case Study of Code of Ethics Violation by Judge Tutik, Titik Triwulan
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2021.3.2.9996

Abstract

This research is a rational-empirical research that aims; First, examine the existence of Judicial Power in a constitutional state based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, examine the position of Supreme Court Justices as law enforcement actors in Judicial Power according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Third, analyze whether the function of judges is Agung as a law enforcer in the Judicial Power as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia reflects the principles of independence. There are two main functions of judicial power as the main characteristics of the rule of law and the principle of the rule of law: First, judicial power, both in terms of substance and administration, has been determined to be independent and integrated under the guidance of the Supreme Court, but at the same time its role The DPR to control the Supreme Court's powers is enhanced through determining the appointment and dismissal of Supreme Court justices, and by establishing a Judicial Commission to oversee the administrative aspects of judicial power. Second, taking into account the considerations of the Supreme Court, the President is given the right to grant clemency, abolition and amnesty. The enforcement of the rule of law is a necessity in a state of law and an independent, neutral (impartial) and competent judiciary is one element. The position and function of the Supreme Court judge holds a very important position and role, in enforcing the rule of law. Penelitian ini adalah penelitian rasional-empiris yang  bertujuan; Pertama, mengkaji eksistensi Kekuasaan Kehakiman dalam negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, menelaah kedudukan Hakim Agung sebagai pelaku penegak hukum dalam Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, menganalisis apakah fungsi Hakim Agung sebagai pelaku penegak hukum dalam Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan prinsip-prinsip independensi. Terdapat dua fungsi utama dari kekuasaan kehakiman sebagai ciri pokok negara hukum dan prinsip negara hukum: Pertama, kekuasaan kehakiman, baik dari segi subtansinya maupun administrasinya, telah ditetapkan bersifat mandiri dan terpadu di bawah pembinaan MA, tetapi pada saat yang bersamaan peran DPR untuk mengontrol kekuasaan MA ditingkatkan melalui penentuan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung, dan dengan pembentukan KY untuk mengawasi segi-segi administrasi kekuasaan kehakiman. Kedua, dengan memperhatikan pertimbangan MA Presiden diberi hak untuk memberikan grasi, abolisi dan amnesti. Penegakkan supremasi hukum merupakan sebuah keniscayaan dalam negara hukum dan peradilan yang mandiri (independen), netral (tidak memihak) dan kompeten merupakan salah satu unsur. Kedudukan dan fungsi hakim agung memegang posisi dan peran yang sangat penting, dalam penegakkan sumpremasi hukum tersebut.
Dissolution of Islamic Community Organizations (Ormas) in the Context of a State of Law and a Democratic State Suteki, Suteki; Jalil, Abdul
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2021.3.2.10848

Abstract

Community organizations (Ormas) in a country are evidence of the existence of democracy in a country. Indonesia is a constitutional state as well as a democratic state according to Article 1 Paragraphs 2 and 3 of the 1945 Constitution. The existence of mass organizations is recognized and protected in Indonesia as part of the state's recognition of the rights of every citizen to freedom of association and assembly. The dissolution of CSOs carried out without court procedures, according to the author, is a violation of the concept of the rule of law adopted by Indonesia as well as the castration of the rights of association, assembly, and expression of opinion in a democratic country. This study uses a socio-legal approach, with analytical descriptive research methods. Sources of data used are primary data in the form of interviews. The primary legal materials used in this research are the Law on Ormas; and SKB concerning the Prohibition of Activities Using Symbols and Attributes and Termination of FPI Activities. The results of the study stated that the disbandment of mass organizations was politically and ideologically motivated, namely differences in political attitudes and aspirations between Islamic organizations and the government. The dissolution of mass organizations is the impact of the applied procedural democracy. Democracy is not practiced substantially, in a democratic climate, differences in aspirations are a necessity. The disbandment of mass organizations has an impact on disharmony relations between religion and the state, between religious adherents and the government, and has the potential to cause polarization in society. The direct impact of the disbandment of Islamic organizations is the difficulty of building a synergistic relationship between religion and the state, between religious adherents and the government.[]Organisasi kemasyarakatan (Ormas) di suatu negara adalah bukti hidupnya demokrasi di sebuah negara. Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi sesuai Pasal 1 Ayat 2 dan 3 UUD 1945. Keberadaan Ormas diakui dan dilindungi di Indonesia sebagai bagian bentuk pengakuan negara atas hak setiap warga negara atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Pembubaran Ormas yang dilakukan tanpa prosedur pengadilan menurut penulis adalah menyalahi konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia sekaligus pengkebirian hak-hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat di negara demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa hasil wawancara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU tentang Ormas; dan SKB tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Hasil penelitian menyatakan, pembubaran ormas dilatarbelakangi politis dan ideologis, yakni perbedaan pandangan sikap politik dan aspirasi antara ormas Islam dengan pemerintah. Pembubaran ormas merupakan imbas dari demokrasi prosedural yang diterapkan. Demokrasi tidak dipraktikkan secara substansial, dalam iklim demokrasi perbedaan aspirasi adalah keniscayaan. Pembubaran ormas berdampak pada hubungan yang disharmoni antara agama dengan negara, antara pemeluk agama dengan pemerintah, dan berpotensi menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Dampak langsung dari pembubaran ormas Islam adalah kesulitan membangun relasi sinergi antara agama dengan negara, antara pemeluk agama dengan pemerintah. 
Symbiosis of Mutualism in the Transformation of Islamic Law into National Law in Indonesia Baehaqi, Ja'far
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2021.3.2.15216

Abstract

The transformation of Islamic law into national law in Indonesia became a trend after the issuance of the Marriage Law and the Religious Courts Law. The transformation of Islamic law is not synonymous with Islamization. If Islamization can occur unilaterally by Islamic law, then this is not the case with transformation. Transformation needs to involve national law as a legal system that overshadows and legitimizes it. Thus there is a dialectical relationship, namely the relationship and interaction between Islamic law and national law in harmony or conflict followed by a settlement in the form of assimilation, accommodation/amalgamation or adaptation. This study finds that philosophically the transformation of Islamic law into national law is closely related to the intersection of the two, namely the transformation of enforcement and regulatory authorities, institutionalization of Islamic law, internal uniformity (unification), Islamization of national law, construction of state law based on non-state law, and legal instrumentalization in national development.Transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional di Indonesia menjadi kecenderungan setelah lahirnya UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama. Transformasi hukum Islam tidak identik dengan islamisasi. Jika Islamisasi bisa terjadi secara sepihak hukum Islam, maka tidak demikian halnya dengan transformasi. Transformasi perlu melibatkan hukum nasional sebagai sistem hukum yang menaungi dan melegitimasinya. Dengan demikian terjadi hubungan dialektika, yaitu hubungan dan interaksi antara hukum Islam dan hukum nasional secara harmonis atau konflik yang diikuti penyelesaian dalam bentuk asimilasi, akomodasi/amalgamasi atau adaptasi. Kajian ini menemukan bahwa secara filosofis transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional erat kaitannya dengan persinggungan keduanya, yaitu transformasi penegakan dan otoritas pengatur, pelembagaan hukum Islam, penyeragaman secara internal (unifikasi), Islamisasi hukum nasional, konstruksi hukum negara berbasis hukum non negara, dan instrumentalisasi hukum dalam pembangunan nasional
Legal Protection of Traditional Knowledge Concept Based Prior Informed Consent and Access Benefit Sharing System Hafshoh, Fazyla Alyaa; Masyithoh, Novita Dewi; Maksun, Maksun
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2021.3.2.17027

Abstract

Protection of traditional knowledge in Indonesia has not had effective and adequate legal regulations, so it gives opportunities to irresponsible parties for in a manner unilateral claims and take advantage of the economic function of knowledge; that is, there is the utilization of traditional knowledge without permitting access to utilization and profit sharing fair and balanced. There need to be sui rules generis governing the concept of Prior Informed Consent (PIC) for access permission and appropriate and benefit sharing balanced with the idea of Access and Benefits Sharing System (ABS). This is research doctrinal, with approach statute approach to find out whether there have been regulations and norms governing the protection of traditional knowledge.Perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia belum mempunyai aturan hukum yang efektif dan memadai, sehingga memberikan peluang kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk secara sepihak mengklaim dan memanfaatkan fungsi ekonomi dari pengetahuan tradisional tersebut, yaitu adanya pemanfaatan pengetahuan tradisional tanpa       adanya izin akses pemanfaatan serta pembagian keuntungan yang adil dan seimbang. Perlu adanya peraturan sui generis yang mengatur tentang konsep Prior Informed Consent (PIC) untuk ijin akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dengan konsep Access and Benefit Sharing System (ABS). Ini merupakan penelitian doktrinal, dengan pendekatan statute approach untuk mengetahui apakah telah ada regulasi dan norma yang mengatur tentang perlindungan tentang pengetahuan tradisional

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025) Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) More Issue