cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ja'far Baehaqi
Contact Email
jafarbaehaqi@walisongo.ac.id
Phone
+6285225300659
Journal Mail Official
walrev.journal@walisongo.ac.id
Editorial Address
Sharia Faculty Office Building and Law 2nd Floor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Semarang 50185. Telp (024) 7601291 Fax (024) 7601291
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Walisongo Law Review (Walrev)
Published by Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
ISSN : 27153347     EISSN : 7220400     DOI : 10.21580/walrev
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Walisongo Law Review (Walrev) is a scientific journal published in April and October each year by the Law Studies Program at the Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. This journal has specifications as a medium of publication and communication of legal science ideas derived from theoretical and analytical studies, as well as research results in the field of legal science. The editor hopes that writers, researchers and legal experts will contribute in this journal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2022)" : 6 Documents clear
Covid-19 Lockdown and The Plights of People Remanded in Security Detention Centres: A Socio Legal Analysis Maigari, Abdullahi Muhammad; Dauran, Faruk Usman; Qadir, Uthman Abdullahi Abdul-
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2022.4.1.9888

Abstract

The researchers analyzed from sociological and legal perspectives the COVID-19 lockdown and the plights of people remanded in security detention centers in Nigeria. The objective of the study is to identify the loopholes in the Constitution of the Federal Republic 1999 as amended and other relevant legal provisions in Nigeria. The study is an exploratory type of research whose goal is to explore the phenomenon under investigation. This research design is considered appropriate for this paper because the COVID-19 lockdown has explored the weaknesses of the extant legal provisions in Nigeria in a situation like the Lockdown. Data were from secondary sources and were subjected to content analysis. The result revealed that during the COVID-19 lockdown in Nigeria, accused persons, awaiting trial persons and prisoners in different detention centers were detained beyond the legal requirements whereas there is no legal provision that clearly stated remedies.Tulisan ini mengkaji hak-hak orang yang ditahan oleh aparat keamanan atau dijebloskan ke dalam lembaga pemasyarakatan oleh Pengadilan sebelum lockdown COVID-19 dan menjalani masa karantina COVID-19 dalam tahanan. Para peneliti mengidentifikasi ketentuan hukum yang terkandung dalam Konstitusi Republik Federal Nigeria 1999 & celah di dalamnya yang gagal membuat ketentuan untuk keadaan darurat seperti penguncian. Konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan purposive oleh Robert Merton diadopsi sebagai penjelasan teoretis. Makalah ini mengadopsi desain penelitian eksplorasi untuk mengeksplorasi kekosongan dalam Hukum Nigeria di mana data bersumber dari sumber sekunder dalam teks terdokumentasi. Makalah ini menemukan bahwa semua Undang-undang dan Undang-undang di Nigeria tidak memiliki ketentuan tentang bagaimana memberi kompensasi kepada orang-orang yang mengalami masalah emosional, keuangan sosial, dan psikologis sebagai akibat dari waktu yang mereka habiskan di sel tahanan di luar waktu yang diharapkan karena penguncian.
The Victimological Context on Child Sexual Violence Chasanah, Anissaa Nuril; Arifin, Ridwan
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2022.4.1.10574

Abstract

Sexual violence against children is a crime that needs serious attention. In this crime, children as victims often do not get adequate legal protection and fulfill their rights as victims. This study aims to analyze child sexual crimes in the context of victimology and victim protection. This study uses a normative legal study approach by analyzing the applicable laws and regulations as well as literature review related to the protection of children as victims of sexual crimes. This study proves and confirms that the protection of children in cases of sexual crimes has been legally guaranteed through the Law on the Protection of Witnesses and Victims, the Law on Child Protection, and the Law on Human Rights. However, the process of fulfilling the rights of children as victims in these crimes does not yet have adequate aspects of justice for children. The existing criminal law instruments are only oriented towards punishment and deterrence of perpetrators of sexual crimes. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu tindak pidana yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pada tindak pidana ini, anak sebagai korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya sebagai korban secara memadai. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan seksual anak dalam konteks viktimologi dan perlindungan korban. Studi ini menggunakan pendekatan studi hukum normatif dengan menganalisis aturan perundang-undangan yang berlaku serta kajian kepustakaan berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual. Studi ini membuktikan dan menegaskan bahwa perlindungan anak dalam kasus kejahatan seksual telah dijamin secara yuridis melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Namun demikian proses pemenuhan hak-hak anak sebagai korban dalam tindak pidana tersebut belum memiliki aspek keadilan yang memadai bagi anak. Instrumen hukum pidana yang ada hanya berorientasi terhadap pemidanaan dan penjeraan terhadap pelaku kejahatan seksual.
Juridical Analysis of Consumer Protection against Buying and Selling Fraud in the Market Place Bintarawati, Fenny
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2022.4.1.10791

Abstract

The rise of fraud cases in the marketplace shows that the position of consumers when transacting online is weak. However, this does not mean that sellers are free to sell their goods without complying with applicable regulations. the problem is this research is presented on how to protect consumers in the marketplace based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and how aspects of legal protection and accountability of business actors in the marketplace are presented. The method in this research uses normative legal research. This method is guided by the laws and regulations in Indonesia. This research find that the legal principle remains that every person who causes a loss to others must bear the responsibility for what he has done. So in this case the consumer can file a claim in the form of compensation to the business actor. The compensation according to Article 19 paragraph 2 of the Information and Electronic Transactions includes the return of a sum of money, the replacement of goods or services of an equivalent kind, health care, and the provision of compensation in accordance with the provisions of the legislation. When buying and selling online or online in the marketplace, business actors must understand and understand the rights and obligations of each party, be it the seller or the buyer. In addition, business actors must also understand the problem solving mechanisms available in the electronic transaction management system or what is meant in this case is the marketplace. Maraknya kasus penipuan yang ada pada market place memperlihatkan bahwa kedudukan konsumen saat bertransaksi online sifatnya lemah, meskipun demikian bukan berarti penjual bebas menjual barang mereka tanpa mematuhi regulasi yang berlaku. Berdasarkan latar belakang masalah dipaparkan rumusan masalah bagaimana perlindungan konsumen dalam marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimana aspek perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam marketplace. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berpedoman pada peraturan perundangan di Indonesia. Dengan hasil penelitian bahwa tetap berlakunya prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus memikul tanggung jawab yang diperbuatnya. Maka dalam hal ini konsumen dapat mengajukan tuntutan berupa kompensasi/ ganti rugi kepada pelaku usaha. Kompensasi tersebut menurut Pasal 19 ayat 2 UUPK meliputi pengembalian sejumlah uang, penggantian barang atau jasa sejenis yang setara, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan sesuai ketentuan perundang-undangan. Maka bisa disimpulkan pelaku usaha saat berjual beli secara daring atau online di marketplace harus mengerti dan paham mengenai hak dan juga kewajiban tiap pihak baik itu penjual ataupun pembeli, sekaligus paham terkait mekanisme penyelesaian masalah yang tersedia pada sistem penyelenggara transaksi elektronik atau yang dimaksudkan dalam hal ini ialah marketplace.
The Unclear Status of The Suspect in the Investigation Stage: Case Study of The Extension of The Cooperation Agreement on The Management and Operation of The Jakarta International Container Terminal Okpirianti, Reni; Santoso, Topo; Nasriana, Nasriana
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2022.4.1.10953

Abstract

Unclear status of the suspect in the investigation stage for the suspect even though it is not yet legally available that he is found guilty: What is the cause of the unclear status of the suspect at the investigation stage (case study of extension of the Cooperation Agreement for the Management and Operation of the Jakarta International (JICT) Terminal? or what are the legal consequence and what actions must be taken for the pending case at the investigation stage (adjudication) the purpose of the study is to find out the cause of the unclear status of the suspect at investigation stage and to find out and clary the legal consequences and actions to be taken on cases that are hanging at investigation stage (adjudication) by someone who has unclear suspect status on himself. The legal research methodology is a dogmatic study or doctrinal research. The cause of the unclear status of the suspect in the extension of the JICT Operation and Management Cooperation Agreement, the value of state losses as a result of the investigation reported by BPK, 1b. Remain in doubt. The Attorney General does not believe that there is a state loss in the JICT, Management Contract Extension All Procedure according to the rules have been carried out by suspect. The legal consequences for unclear status of the suspect are very detrimental to the suspect and injure the basic right of citizens to legal certainty and justice, 3b. The abuse of authority of the apparatus results in human right violations.3c. The legal action to be taken by the suspect is. Protection may be requested through a pre-trial which guarantees the rights of the suspect in accordance with his dignity as a human being. The termination of the investigation of the suspect may refer to the provisions of article 76 of the regulation of the National Police Chief No. 14 of 2012 concerning the management of criminal cases. Ketidakjelasan status tersangka dalam tahap penyidikan (pra ajudikasi), membawa konsekuensi hukum tersendiri bagi tersangka walaupun secara yuridis belum ada kepastian dinyatakan bersalah: Apakah penyebab ketidakjelasan status tersangka pada tahap penyidikan (studi kasus Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Jakarta International Center Terminal (JICT)? atau Apakah akibat hukum dan tindakan apa yang harus dilakukan atas  perkara yang menggantung di tahap penyidikan (ajudikasi).Tujuan penelitian adalah, untuk mengetahui penyebab ketidakjelasan status tersangka dan untuk mengetahui dan memperjelas akibat hukum dan tindakan yang harus dilakukan atas perkara yang menggantung di tahap penyidikan (ajudikasi). Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan studi dogmatik atau doctrinal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab ketidakjelasan status tersangka pada kasus Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian JICT, masih diragukan nilai kerugian negara hasil investigatif yang dilaporkan oleh BPK. Jaksa Agung tidak meyakini adanya kerugian negara dalam perpanjangan kontrak pengelolaan JICT. Semua prosedur sesuai aturan telah dilakukan oleh tersangka. Akibat hukum atas ketidakjelasan status tersangka sangat merugikan tersangka dan mencederai hak dasar warga negara untuk kepastian hukum dan keadilan. Atas penyalahgunaan wewenang aparat tersebut, berakibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tindakan hukum yang harus dilakukan oleh tersangka adalah dapat dimintakan perlindungan melalui pranata pra peradilan yang akan menjamin hak-hak tersangka sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia atas penghentian penyidikan, tersangka dapat mengacu pada aturan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Perkara Pidana.
Legal Protection of Personal Data Financial Technology Based Online Loans from The Consumer Protection Act Noptabi, Iim Saputra; Aprita, Serlika; Wulandari, Mona
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2022.4.1.11135

Abstract

This study aims to determine the legal protection of personal data financial technology (Fintech) based on online loans in terms of the Consumer Protection Act and what are the legal consequences of personal data violations by fintech companies based on online loans in terms of the Consumer Protection Act. The type of research used is normative legal research. The conclusion of this study is that the legal protection of consumer personal data has been regulated by the Financial Services Authority (OJK) Circular and the Regulation of the Minister of Communication and Information concerning Confidentiality, Integrity and Security of Consumer Personal Data or Information and the Legal Consequences of Personal Data Violation, which is regulated in Article 47 of the Authority Regulation. Financial Services Number 77/POJK.01/2016 is an administrative sanction, then there is the Personal Data Protection Bill which regulates criminal sanctions. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi financial technology berbasis pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bagaimana akibat hukum pelanggaran data pribadi yang dilakukan perusahaan fintech berbasis pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian  ini adalah perlindungan hukum data pribadi konsumen telah diatur oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kerahasiaan, Keutuhan dan Keamanan Data atau Informasi Pribadi Konsumen dan Akibat Hukum Pelanggaran Data Pribadi yaitu diatur dalam Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 adalah sanksi administratif, lalu terdapat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur sanksi pidana.
The Effectiveness of The Halal Product Guarantee Law on Business Awareness in Registration of Halal Certification in Indonesia Anzellyta, Tasya; Fittria, Anis
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2022.4.1.11272

Abstract

The issuance of the Law on Halal Product Assurance in 2014 marked a new era of halal certification in Indonesia. In the past, halal certification was voluntary, but after the JPH Law it became mandatory. The government through the Halal Product Guarantee Agency of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia is tasked with guaranteeing halal products in the community. The fact is that until 2022, there are still many business actors, especially those on the Small, Medium and Micro scale (MSMEs) who have not registered for halal certification. Even though the regulation has existed since 2014. Based on this, this study aims to determine the effectiveness of the Halal Product Guarantee Act on the Awareness of Business Actors in the Registration of Halal Certification in Indonesia. The research method used in this research is qualitative field research, with an empirical juridical research approach. The results of this study indicate that the Halal Product Guarantee Act has not been effective in increasing the awareness of business actors to register for halal certification and increase the availability of halal products in Indonesia. The minimum number of business actors who register for halal certification is influenced by legal awareness, namely: knowledge of legal regulations, knowledge of legal content, legal attitudes, and legal behavior. It is concluded that business actors in Indonesia have a low level of legal awareness in registering for halal certification. Many business actors do not know about the obligation of halal certification. There are also business actors who already know about halal certification, but have not yet arrived at compliance and carrying out the mandate of the Halal Product Guarantee Act. Terbitnya Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada tahun 2014 menandai era baru sertifikasi halal di Indonesia. Dahulu, sertifikasi halal bersifat sukarela (voluntary), akan tetapi setelah adanya UU JPH menjadi wajib (mandatory). Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama Republik Indonesia bertugas untuk menjamin produk halal di masyarakat. Faktanya sampai tahun 2022, masih banyak pelaku usaha terutama yang berskala Usaha Kecil, Menengah dan Mikro (UMKM) yang belum melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Padahal regulasinya sudah ada sejak tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Kesadaran Pelaku Usaha dalam Pendaftaran Sertifikasi Halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) belum efektif dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk pendaftaran sertifikasi halal dan meningkatkan ketersediaan produk halal di Indonesia. Minimnya jumlah pelaku usaha yang mendaftar sertifikasi halal ini dipengaruhi oleh kesadaran hukum, yakni: pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan isi hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Disimpulkan bahwa pelaku usaha di Indonesia memiliki tingat kesadaran hukum yang masih rendah dalam mendaftar sertifikasi halal. Pelaku usaha banyak yang belum tahu tentang kewajiban sertifikasi halal. Ada juga pelaku usaha yang sudah tahu tentang sertifikasi halal, namun belum sampai pada ketaatan dan melaksanakan amanat Undang-undang Jaminan Produk Halal.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025) Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) More Issue