cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ja'far Baehaqi
Contact Email
jafarbaehaqi@walisongo.ac.id
Phone
+6285225300659
Journal Mail Official
walrev.journal@walisongo.ac.id
Editorial Address
Sharia Faculty Office Building and Law 2nd Floor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Semarang 50185. Telp (024) 7601291 Fax (024) 7601291
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Walisongo Law Review (Walrev)
Published by Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
ISSN : 27153347     EISSN : 7220400     DOI : 10.21580/walrev
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Walisongo Law Review (Walrev) is a scientific journal published in April and October each year by the Law Studies Program at the Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. This journal has specifications as a medium of publication and communication of legal science ideas derived from theoretical and analytical studies, as well as research results in the field of legal science. The editor hopes that writers, researchers and legal experts will contribute in this journal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2022)" : 6 Documents clear
Legal Protection Urgency for MSMEs Actors as well as Partnership Program which are Regulated according to Law Number 11 of 2020 on Job Creation Nida, Salwa
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2022.4.2.11675

Abstract

The constitution (UUD 1945) gives recognition of human rights to develop themself and exists legal protection of the rights. This article attempts to provide a normative-juridical explanation about how Micro, Small, and Medium Enterprise (MSMEs) gets legal protection through omnibus law and government regulation supporting it. Law number 11 of 2020 about job creation, familiar with omnibus law, is formed to improve and to expand the economic sector. One of the omnibus law aims is to give ease of licensing to MSMEs to enrol the business activities. MSMEs are considered very helpful to create jobs, leading to the rising national economy. Therefore, MSMEs is given the opportunity to be a legal person and to be a private enterprise. The other protections of omnibus law for MSMEs are services of legal aid and legal protection in expanding the business activities by partnership programs with big enterprises. There are about 10 partnership programs among MSMEs and big enterprises. Looking from this form of written laws, this omnibus law is the part of legal protection for MSMEs, either business actors or business enterprises.Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap hak warga negara untuk mengembangkan dirinya serta perlindungan hukum atas hak tersebut. Artikel ini berusaha memaparkan secara normatif-yuridis terkait bagaimana UMKM mendapat perlindungan hukum melalui UU Cipta Kerja serta peraturan pemerintah yang mendukungnya. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan omnibus law dibentuk dengan tujuan untuk memperbaiki dan memperluas sektor ekonomi. Salah satunya ialah dengan memberikan kemudahan perizinan bagi UMKM dalam mendaftarkan kegiatan usahanya. UMKM dinilai sangat membantu terciptanya lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan perekonomian negara. Oleh karena itu, UMKM juga diberikan peluang untuk berbadan hukum dan menjadi perseroan perorangan. Perlindungan lain yang diberikan dari undang-undang ini adalah adanya layanan bantuan hukum bagi UMKM dan perlindungan hukum dalam memperluas kegiatan usaha UMKM melalui program kemitraan, ada sekitar 10 program kemitraan UMKM Bersama usaha besar. Melihat dari bentuk aturannya yang tertulis, maka undang-undang cipta kerja ini adalah bagian dari perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan badan usaha UMKM. Artikel ini berusaha memaparkan secara normatif-yuridis terkait bagaimana UMKM mendapat perlindungan hukum melalui UU Cipta Kerja serta peraturan pemerintah yang mendukungnya.
Animal Abuse in the Perspective of Positive Legal and Islamic Criminal Law Sahira, Inka; Rosyid, Maskur
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2022.4.2.13093

Abstract

Massive cases of animal abuse occur and are left unchecked, requiring more attention. This article aims to analyze cases of dog abuse in the perspective of positive law in Indonesia and Islamic criminal law. This article is qualitative with a normative juridical legal research method and is presented descriptively. Field case data were obtained through interviews with dog lover’s communities, police, and former dog slaughterers in Yogyakarta. This article finds that the criminal act of molesting dogs at slaughterhouses in Yogyakarta has fulfilled the criminal element of violating Law no. 41 of 2014 concerning Amendments to Law No. 18 of 2009 concerning Livestock and Animal Health and Government Regulation no. 95 of 2012 concerning Veterinary Public Health and Animal Welfare. Mistreatment of dogs has fulfilled the elements of an act called jarīmah and is subject to ta'zīr whose punishment provisions are the authority of the government. So that according to both perspectives, animal abuse is a criminal act and deserves punishment. The omission of the case proves that the law is not implemented properly. This article recommends all parties to participate in guarding and monitoring the welfare and safety of animals from acts of abuse.Kasus penganiayaan hewan yang massif terjadi dan terbiarkan, membutuhkan perhatian lebih. Artikel ini bertujuan untuk mengalisis kasus penganiayaan anjing dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam. Artikel ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian hukum yuridis normatif dan disajikan secara deskriptif. Data kasus lapangan didapatkan melalui wawancara dengan komunitas pecinta anjing, Polsek Pundong, dan mantan jagal anjing di Yogyakarta. Artikel ini menemukan bahwa tindak pidana penganiayaan anjing di rumah jagal di Yogyakarta telah memenuhi unsur pidana melanggar UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Penganiayaan anjing telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan disebut jarīmah dan dikenakan ta’zīr yang ketentuan hukumannya menjadi wewenang pemerintah. Sehingga menurut kedua perspektif, tindakan penganiayaan hewan merupakan tindakan pidana dan layak mendapatkan hukuman. Pembiaran kasus membuktikan bahwa hukum tidak terlaksana dengan baik. Artikel ini merekemondasikan kepada semua pihak untuk ikut serta mengawal dan mengawasi kesejahteraan dan keamanan hewan dari tindakan penganiayaan.
Relevance of the Position of the Victims in Indonesian Positive Law and Islamic Criminal Law Royani, Yayan Muhammad
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2022.4.2.13244

Abstract

The position of the victim in the criminal justice system is not considered as a subject or object. These problems are inseparable from the understanding that criminal law only regulates the relationship between the state and individuals. Positive laws governing the position of victims are contained in the Criminal Code and Criminal Procedure Code as well as regulations outside the criminal justice system. The regulation is very limited to the victim as a legal object, not a determinant. In the perspective of Islamic law, the position of the victim is regulated in the crime of qisas and takzir. Victims get the right to determine punishment for criminals by implementing qisas, forgiveness or diyat. In the takzir crime, the ruler or judge can determine to compensate the victim as a forgiving or reducing crime. This research is a normative juridical research with a comparative approach. The results of the study indicate that there are similarities and differences in the regulation regarding the position of victims in positive law and Islamic law. Equality lies in the types of rights received by victims in the form of material compensation, compensation, restitution and rehabilitation except in takzir in the form of a decision to marry a rape victim. The difference lies in the position of the victim in positive law which does not include the victim as part of the criminal justice system, while in Islamic law as in qisas, the victim is an inseparable part of the criminal justice system.Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana tidak dianggap sebagai subjek ataupun objek. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari pemahaman bahwa hukum pidana hanya mengatur hubungan antara negara dan individu. Hukum positif yang mengatur tentang kedudukan korban terdapat dalam KUHP dan KUHAP serta regulasi di luar sistem peradilan pidana. Pengaturannya sangat terbatas kepada korban sebagai objek hukum bukan penentu. Dalam perspektif hukum Islam kedudukan korban diatur dalam tindak pidana qisas dan takzir. Korban mendapatkan hak sebagai penentu hukuman bagi pelaku tindak pidana dengan pelaksanaan qisas, pemaafan atau diyat. Pada tindak pidana takzir penguasa atau hakim dapat menentukan mengganti kerugian korban sebagai pemaaf atau pengurang tindak pidana. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan tentang kedudukan korban dalam hukum positif maupun hukum Islam. Persamaan terletak pada jenis hak yang diterima korban berupa pengganti kerugian materi, konpensasi, restitusi dan rehabilitasi kecuali dalam takzir berupa putusan untuk menikahi seorang korban perkosaan. Perbedaan terletak pada kedudukan korban dalam hukum positif yang tidak memasukan korban bagian dalam sistem peradilan pidana, sedangkan dalam hukum Islam sebagaimana qisas, korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana
Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia Through Constitutional Court Decisions Najichah, Najichah
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2022.4.2.13407

Abstract

No law is perfect as well as in the Marriage Law, there are many criticisms of the articles in the UUUP which are considered not to follow the spirit of family law reform. Many articles are considered discriminatory, have multiple interpretations, and do not provide legal justice. The proposed revision of the contents of the UUP began during the Reformation period, but the debate just ended. Amid the impasse in 2003 the Constitutional Court (MK) was born as one of the judicial institutions in Indonesia through the amendment of the 1945 Constitution. The birth of the Constitutional Court gave fresh air to groups who felt that their constitutional rights were violated by Marriage Law No.1 of 1975. This research is a descriptive-analytic library research, the problem approach used is a normative-juridical approach. The results of the study found that the Constitutional Court acted as an interpreter, and reinforcer changed Islamic family law, and even made a new Islamic family law using the glasses of the constitution. Based on the decision of the Constitutional Court which is final and binding, the Constitutional Court's decision functions as a negative legislator and a positive legislator as in Decision No.46/PUU-VIII/2010, Decision No.69/PUU-XIII/2015 and Decision No.22/PUU- XV/2017. In addition, the Constitutional Court also provides interpretation and strengthening of Islamic family law as stated in decision No.68/PUU/XII/2014. Based on the four decisions of the Constitutional Court, the Constitutional Court has an important and effective role in reforming Islamic family law in Indonesia.Undang-undang tidak ada yang sempurna begitu pula dalam UU Perkawinan, banyak kritisi tentang pasal-pasal dalam UUP yang dianggap tidak sesuai dengan semangat pembaharuan hukum keluarga. Banyak pasal yang dianggap diskriminatif, multitafsir dan tidak memberikan keadilan hukum.  Sesungguhnya usulan revisi terhadap isi UUP sudah mulai pada masa Reformasi, namun perdebatan tersebut berhent begitu saja. Di tengah kebuntuan tersebut pada tahun 2003 Mahkamah Konstitusi (MK) lahir sebagai salah satu lembaga yudisial di Indonesia melalui amandemen UUD45.  Lahirnya MK memberikan angin segar bagi kelompok yang merasa hak-hak konstitusi dilanggar dengan adanya UU Perkawinan No.1 tahun 1975. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) bersifat deskriptif-analitik, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis. Hasil penelitian menemukan MK berperan sebagai penafsir, penguat, mengubah hukum keluarga Islam bahkan membuat hukum keluarga Islam yang baru dengan mengunakan kacamata kontitusi. Berdasarkan putusan MK yang bersifat final and binding maka putusan MK berfungsi sebagai negatif legislator dan postitif legislator sebagaimana dalam putusan Putusan No.46/PUU-VIII/2010, Putusan No.69/PUU-XIII/2015 dan Putusan No.22/PUU-XV/2017.  Selain itu MK juga memberikan penafsiran dan penguatan hukum keluarga Islam sebagaimana dalam putusan No.68/PUU/XII/2014. Berdasarkan empat putusan MK maka MK mempunyai peranan yang penting dan efektif dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.
The Legal Basis of Information Technology Based Cofinancing Services in Indonesia Noor, Afif; Maskur, Ali
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2022.4.2.13520

Abstract

The rapidly growing information technology-based co-financing service (LPBBTI) in Indonesia requires a forceful legal basis for the parties involved in information technology-based financial services. As a rule-of-law country, Indonesia must make the rule of law the commander in chief and guide behavior. This research seeks to find the legal basis of LPBBTI in the laws and regulations of Indonesia, which is carried out by document study and uses a statute approach. The data obtained were then analyzed qualitatively. This research did not find any legal basis for LPBBTI in the law, but there are several laws related to LPBBTI, such as the Civil Code and Law No. 11 of 2008. The legal basis for LPBBTI specifically only exists in the Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.05/2022 and  No. 13/POJK.02/2018.Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang berkembang pesat di Indonesia memerlukan landasan hukum kuat sebagai panduan para pihak yang terlibat dalam layanan keuangan berbasis teknologi informasi tersebut. Indonesia sebagai penganut negara hukum harus menjadikan hukum sebagi panglima dan pedoman dalam bertingkah laku. Penelitian ini berusaha menemukan landasan hukum LPBBTI dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dilakukan dengan studi dokumen dan menggunakan pendekatan statute. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini tidak menemukan landasan hukum LPBBTI dalam undang-undang tetapi ada beberapa undang-undang yang terkait dengan LPBBTI seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008. Dasar Hukum LPBBTI terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 dan No. 13/POJK.02/2018.
Review of Fiqh and Statutory Law Concerning Wakaf Land Exchange Affected in the Semarang - Demak Toll Road Project Baehaqi, Ja'far; Khoirin, Nur
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2022.4.2.15418

Abstract

Replacement of waqf land is a problematic issue. This study aims to find answers to problems regarding mechanisms and procedures for replacing waqf land affected by the Semarang-Demak Toll Road project as well as an analysis from the point of view of fiqh and law. With research on normative law/doctrinal law as optical and field data as a basis for analysis, this research finds that the many stages taken and the involvement of many parties in the process of replacing waqf land is an effort and legal engineering to guarantee benefit, both in the form of immortality of waqf land and designation. Engineering carried out is an act/action that is not prohibited according to sharia. Therefore, engineering to replace waqf land is permissible and legal. Legal engineering, as stated in various laws and regulations, is a manifestation of functional legal instrumentation. Various laws and regulations, especially the Waqf Law and its implementing regulations have become a means of achieving development goals. In fact, the Waqf Law, unlike other laws and regulations, is able to penetrate so deeply in reaching theological matters. This is reasonable because the Waqf Law is nothing but the result of the positivization of Islamic law/fiqhPenggantian tanah wakaf merupakan masalah yang problematik. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai mekanisme dan prosedur penggantian tanah wakaf yang terkena proyek Jalan Tol Semarang-Demak serta analisis dari sudut pandang fikih dan hukum. Dengan penelitian terhadap hukum normatif/doktrin hukum sebagai optik dan data lapangan sebagai dasar analisis, penelitian ini menemukan bahwa banyaknya tahapan yang ditempuh dan keterlibatan banyak pihak dalam proses penggantian tanah wakaf merupakan upaya dan rekayasa hukum untuk menjamin kemanfaatan, baik berupa keabadian tanah wakaf maupun peruntukannya. Rekayasa yang dilakukan merupakan perbuatan/perbuatan yang tidak dilarang menurut syariah. Oleh karena itu, rekayasa untuk menggantikan tanah wakaf diperbolehkan dan sah. Rekayasa hukum, sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, merupakan perwujudan dari instrumentasi hukum fungsional. Berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya UU Wakaf dan peraturan pelaksanaannya telah menjadi sarana pencapaian tujuan pembangunan. Padahal, UU Wakaf, tidak seperti peraturan perundang-undangan lainnya, mampu menembus begitu dalam hingga menyentuh persoalan teologis. Hal ini wajar karena UU Wakaf tidak lain merupakan hasil positivisasi hukum/fiqh Islam.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025) Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) More Issue