cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nafi'ah
Contact Email
Nafiah490@gmail.com
Phone
+6285735682845
Journal Mail Official
jurnalalmanhaj.insuri@gmail.com
Editorial Address
Jl. Batoro Katong, No. 32, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam
Published by Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo
ISSN : 26861607     EISSN : 26864819     DOI : https//doi.org/10.37680/almanhaj
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini dikelola oleh Fakultas Syariah INSURI Ponorogo dan terbit dua kali dalam satu tahun (Januari dan Juli) dengan E-ISSN 2686-4819 dan P-ISSN 2686-1607. Hadirnya jurnal Al-Manhaj guna mewadahi karya tulis ilmiah dari civitas akademika, peneliti, mahasiswa, dan praktisi di bidang hukum dan hukum Islam yang memiliki nilai baik dan rasionalitas tinggi. Ruang lingkup pembahasannya meliputi ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum bisnis, hukum administrasi negara, hukum Islam, ahwal syakhsiyah, muqaaranah al-mazaahib, jinayah, siyasah, muamalah, dan pranata sosial Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2019)" : 6 Documents clear
Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam Rizal, Fitra
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v1i2.167

Abstract

The development of an increasingly advanced industry has an impact on the development of transactions in an increasingly complex economy so that many transaction activities that require ijtihad to find solutions to problems that may arise. The hope is that the transaction can run smoothly and in accordance with Islamic law. This study aims to discuss matters relating to how ‘urf becomes the methods and sources of Islamic law in economic activities using a qualitative research methodology with a library research approach. The results showed that 'urf' is a thing that is known and has become a habit of the community, both in the form of words or deeds. So ‘urf can be used as a method and legal basis for economic transaction activities. Some examples of the application of ‘urf in Islamic economic transactions are buying and selling transactions in modern shopping centers and some online-based economic transactions without saying shighat (I sell-I buy). Although the practice of buying and selling is not like the shighat described in classical literature, but because it contains a meaning that indicates the willingness of both parties it can be concluded that the transaction law may be based on ‘urf. Perkembangan industri yang semakin maju berdampak pada perkembangan transaksi dalam ekonomi yang semakin komplek sehingga banyak kegiatan transaksi yang membutuhkan ijtihad untuk mencari solusi dari permasalan yang mungkin muncul. Harapanya agar transaksi tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ‘urf menjadi metode dan sumber hukum Islam dalam kegiatan perekonomian dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘urf ’merupakan suatu hal yang dikenal dan sudah menjadi kebiasaan masyarkat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Sehingga ‘urf dapat dijadikan metode dan landasan hukum dalam kegiatan transaksi ekonomi. Beberapa contoh penerapan ‘urf dalam transaksi ekonomi Islam dalah transaksi jual beli di pusat perbelanjaan modern dan beberapa transaksi ekonomi yang berbasis online tanpa mengucapkan shighat (saya jual-saya beli). Walaupun praktik jual beli yang dilakukan tidak seperti shighat yang dijelaskan di literature klasik, namun karena mengandung arti yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak maka dapat disimpulkan bahwa hukum transaksi tersebut boleh berdasarkan ‘urf.
Corruption in The Text and Context of The Qur’an: Maudhu'i's Interpretation Approach Fikriawan, Suad; Kholiq, Abdul; Parangu, Kaukabilla Alya
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v1i2.168

Abstract

This article aims to define the meaning of corruption through the text of the Qur’an and contextualize it in the example of the practice of violations committed by several groups of state and regional organizations. The author tries to use the maudhu'i interpretation approach because there are not many studies using this approach and specifically about corruption. Likewise in the Islamic perspective, the text of the Qur'an mentions several terms of corruption such as al-dalw (Al-Baqarah: 188), ghulul (Ali Imran: 161), saraqah (Al-Maidah: 38), and al -suht (Al-Maidah: 42), which in its context experienced an expansion of meaning along with the development of corruption cases that occurred in Indonesia. For example the word al-dalw (Al-Baqarah: 188) implies enriching oneself or others, abuse of authority, and bribery. Ghulul (Ali Imran: 161) implies enriching oneself or others, harming state finances, abuse of authority, embezzlement, gratuity. Then Saraqah (Al-Maidah: 38) implies enriching oneself or another person, harming state finances, abuse of authority, embezzlement. And lastly al-suht (Al-Maidah: 42) implies enriching oneself or others, abuse of authority, bribery Artikel ini bertujuan untuk mendefinisikan arti korupsi melalui teks al-Qur'an dan mengontekstualisasikannya dalam contoh praktik pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa kelompok organisasi negara dan regional. Penulis mencoba menggunakan pendekatan interpretasi maudhu'i karena tidak banyak penelitian yang menggunakan pendekatan ini dan khususnya tentang korupsi. Demikian juga dalam perspektif Islam, teks al-Qur'an menyebutkan beberapa istilah korupsi seperti al-dalw (Al-Baqarah: 188), ghulul (Ali Imran: 161), saraqah (Al-Maidah: 38), dan al -suht (Al-Maidah: 42), yang dalam konteksnya mengalami perluasan makna seiring dengan perkembangan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Misalnya kata al-dalw (Al-Baqarah: 188) menyiratkan memperkaya diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan wewenang, dan penyuapan. Ghulul (Ali Imran: 161) menyiratkan memperkaya diri sendiri atau orang lain, merusak keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, penggelapan, gratifikasi. Kemudian Saraqah (Al-Maidah: 38) menyiratkan memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, penggelapan. Dan terakhir al-suht (Al-Maidah: 42) menyiratkan memperkaya diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan wewenang, penyuapan.
Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah: Studi Kasus di Bank Sampah Srikandi Dolopo Madiun Juwita, Dwi Runjani
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v1i2.169

Abstract

Waste is a trivial thing, even considered dirty and disgusting. When the waste is held by people who do not know how to manage it, this will be a very big and complicated problem. But on the contrary, when the waste is held and managed properly and correctly by people who understand, then the waste will become something very valuable. The Srikandi Waste Bank, which was established in 2015, is a place where people can save waste, then it will be transformed into something very valuable can even make money. With the establishment of the Srikandi Waste Bank, it launched handicraft products from Dolopo which produced from waste materials that had been recycled. With the existence of a Waste Bank, it also helps in empowering the community of housewives who do not have permanent jobs. The results of this study are: that there are many benefits that can be obtained from the existence of a Waste Bank such as a savings system, profit sharing cooperation, reduce unemployment, and cleanliness of the environment. Sampah merupakan hal yang sepele,bahkan dianggap kotor dan menjijikkan. Ketika dipegang oleh orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana mengelola sampah maka hal ini akan menjadi permasalahan yang sangat besar dan kompleks. Tapi sebaliknya, ketika sampah dipegang oleh orang-orang yang mengetahui dan dikelola dengan baik dan benar, maka sampah akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bahkan menjadi barang yang bernilai ekonomis. Bank Sampah Srikandi yang berdiri sejak tahun 2015 adalah sebuah tempat dimana masyarakat bisa menabung sampah yang nantinya sampah tersebut akan disulap menjadi sesuatu yang sangat berharga bahkan bisa menghasilkan uang.Dengan berdirinya Bank Sampah Srikandi ini muncul berbagai produk kreatif dari warga Dolopo yang dihasilkan dari bahan dasar sampah yang telah didaur ulang. Dengan adanya Bank Sampah ini juga membantu dalam pemberdayaan masyarakat terutama para ibu-ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hasil dari penelitian ini adalah, terdapat banyak manfaat yang bisa diperoleh dari adanya bank sampah seperti sistem tabungan, kerja sama bagi hasil, mengurangi pengangguran serta kebersihan lingkungan hidup.
Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih Shaifudin, Arif
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v1i2.170

Abstract

Every Muslim is aware and at the same time believes that all the activities of his life in his capacity as a creature of Allah certainly will not be separated from the signs of shari'ah. There are norms that regulate and bind every activity carried out along with the legal consequences. This rule or norm is commonly referred to as jurisprudence. Fiqh with this meaning is the fiqh that we find in religious practices or Muslim activities every day. But there is one anxiety when jurisprudence is read with academic glasses that require scientific empiricism. This is important to answer in order to provide proof of "jurisprudence as a science" so that jurisprudence is not seen only as ijtihadiyyah products by the sciences developing in the West. This also reinforces that all Islamic education can be used as a reference in living life in the theocentric, anthropocentric and cosmocentric dimensions of every Muslim. Setiap muslim tentunya sadar dan sekaligus percaya bahwa seluruh aktifitas kehidupannya dalam kapasitasnya sebagai makhluk Allah tentunya tidak akan lepas dari rambu-rambu syari’at. Ada norma yang mengatur dan mengikat setiap kegiatan yang dilakukan berikut konsekuensi hukumnya. Aturan atau norma ini biasa disebut dengan fiqih. Fiqih dengan makna tersebut merupakan fiqih yang banyak kita temukan dalam praktik-praktik ibadah atau aktifitas muslim setiap harinya. Namun ada satu kegelisahan ketika fiqih dibaca dengan kaca mata akademik yang mensyaratkan empiris keilmuan. Hal ini penting untuk dijawab dalam rangka memberikan pembuktian “fiqih sebagai ilmu” agar fiqih tidak dipandang hanya sebagai produk-produk ijtihadiyyah oleh ilmu-ilmu yang berkembang di Barat. Hal ini juga semakin meneguhkan bahwa semua ilmu pendidikan Islam dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menjalani kehidupan dalam dimensi teosentris, antroposentris dan kosmosentris setiap umat Islam.
Analisis Praktek Kerjasama Pembuatan Batu Bata Perspektif Fiqih Mu’amalah di Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Nafi’ah, Nafi’ah
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v1i2.171

Abstract

People do various ways to survive, they make every effort whether they are farmers, traders, employees or other professions. Likewise, some people in the village of Tanjung Sari, Jenangan, Ponorogo, chose to become bricks managers and entrepreneurs at the brick making center in the local village. The pattern of brick- making cooperation in Tanjung Sari village, Jenangan Ponorogo sub-district has fulfilled the terms and conditions of the agreement but in terms of profit sharing there is uncertainty because the capital owner has determined the price at the beginning, deducted the amount of the manager's loan but in this case found no elements that lead to fraud and compulsion, this is in accordance with Islamic ethical ethics. Whereas the cooperation agreement between the entrepreneur (owner of capital) and the manager of the brick is classified as mud syirkah mudh{a>rabah but in practice there is an element of non-compliance with syirkah muda>rabah condition in terms of determining the benchmark price at the beginning when the manager borrows money to the capital owner whereas capital owners can sell middlemen with a nominal that is much higher than the price of the manager. The contract lends a certain amount of money to the brick manager, which is classified as a qardlu contract which is lively (there is an excess of benefits. Beragam cara dilakukan orang untuk bisa berhahan hidup, mereka melakukan segala upaya baik menjadi petani, pedagang, pegawai maupun profesi-profesi lainnya. Demikian juga sebagian masyarakat di desa Tanjung Sari kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo yang memilih menjadi pengelola dan pengusaha batu bata di sentra pembuatan batu bata di desa setempat. Pola kerjasama pembuatan batu bata di desa Tanjung Sari Kecamatan Jenangan Ponorogo telah memenuhi syarat dan rukun akad tetapi dalam hal pembagian keuntungan terdapat ketidakjelasan karena pemilik modal sudah menentukan harga di awal, dipotong besarnya pinjaman pengelola tetapi dalam hal ini tidak ditemukan unsur-unsur yang mengarah pada penipuan maupun keterpaksaan, ini sesuai dengan etika Islami keridha>an. Sedangkan Akad kerjasama antara pengusaha (pemilik modal) dan pengelola batu batu bata digolongkan sebagai syirkah mud{a>rabah tetapi pada prakteknya ada unsur ketidak sesuaian syarat syirkah mud{a>rabah dalam hal penentuan patokan harga di awal ketika pengelola meminjam uang kepada pemilik modal sedangkan pemilik modal bisa menjual batu bata ketengkulak dengan nominal yang jauh lebih tinggi dibanding dengan harga dari pengelola. Akad meminjamkan sejumlah uang kepada pengelola batu bata tergolong dalam akad qardlu yang jarra naf’an (adanya kelebihan manfaat).
Tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No.23 Th. 2014 dan RUKHP Ayu, Diyan Putri
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v1i2.172

Abstract

Marriage is a strong contract (mitsaqan Ghalidzan), containing transcendental values ​​(divine), carried out consciously by men and women to form a family whose implementation is based on willingness and agreement between the two. Understanding that a woman (wife) under any circumstances must fulfill her husband's sexual desires and if the wife refuses her husband's sexual invitation, then he is said to be a great sinner often used as a legitimate tool in the name of religion. Thus, it becomes natural if then the husband's sexual coercion of his wife which should be between each other intercourse in ways that are ma'ruf and loving. Given this reality, the author will discuss the main problem is the analysis of Maqashid Shari'ah on the effects of marital rape in Law No.23 Th. 2014 and RUKHP. The results of the analysis explained that in an effort to deal with the wife of a victim of domestic violence must be in line with the objectives of Islamic law, namely the protection of the 5 main principles in Islam, namely maintaining religion, life, reason, descent and wealth. Perkawinan merupakan akad yang kuat (mitsaqan Ghalidzan), mengandung nilai-nilai transendetal (ilahiyah), dilakukan secara sadar oleh laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang pelaksanaanya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya. Pemahaman bahwa wanita (istri) dalam keadaan apapun harus memenuhi keinginan seksual suaminya dan jika istri menolak ajakan seks suaminya, maka ia dikatakan berdosa besar kerap kali dijadikan alat legitimasi atas nama agama. Dengan demikian, menjadi wajar jika kemudian terjadi pemaksaan seksual suami terhadap istri yang seharusnya diantara keduanya saling menggauli dengan cara-cara yang ma’ruf dan penuh kasih sayang. Dengan adanya kenyataan inilah, maka penulis akan membahas Pokok permasalahanya adalah analisis Maqashid Syari’ah terhadap akibat tindakan marital rape dalam UU No.23 Th. 2014 dan RUKHP. Hasil analisis mejelaskan bahwa dalam upaya penanganan istri korban kekerasan dalam rumah tangga harus sejalan dengan tujuan hukum islam yakni perlindungan terhadap terjaminya 5 prinsip utama dalam islam yakni memelihara agama,jiwa, akal, keturunan dan harta.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol 6 No 2 (2024) Vol 6 No 1 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol 5 No 2 (2023) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol 5 No 1 (2023) Vol 4 No 2 (2022) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol 4 No 1 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol 3 No 2 (2021) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol 2 No 2 (2020) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol 1 No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) Vol 1 No 1 (2019) More Issue