cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nafi'ah
Contact Email
Nafiah490@gmail.com
Phone
+6285735682845
Journal Mail Official
jurnalalmanhaj.insuri@gmail.com
Editorial Address
Jl. Batoro Katong, No. 32, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam
Published by Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo
ISSN : 26861607     EISSN : 26864819     DOI : https//doi.org/10.37680/almanhaj
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini dikelola oleh Fakultas Syariah INSURI Ponorogo dan terbit dua kali dalam satu tahun (Januari dan Juli) dengan E-ISSN 2686-4819 dan P-ISSN 2686-1607. Hadirnya jurnal Al-Manhaj guna mewadahi karya tulis ilmiah dari civitas akademika, peneliti, mahasiswa, dan praktisi di bidang hukum dan hukum Islam yang memiliki nilai baik dan rasionalitas tinggi. Ruang lingkup pembahasannya meliputi ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum bisnis, hukum administrasi negara, hukum Islam, ahwal syakhsiyah, muqaaranah al-mazaahib, jinayah, siyasah, muamalah, dan pranata sosial Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2020)" : 6 Documents clear
Perspektif Hukum Islam tentang Pernikahan di Luar Kantor Urusan Agama di Bandar Lampung Ridho, M Ma’shum; Qohar, Abd
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v2i2.409

Abstract

The tendency of the Bandar Lampung community to choose to carry out marriages outside the Office of Religious Affairs, this is a unique problem and needs to be conducted in a study of the Mandalam. In this paper aims to discuss the factors that cause marriages outside the Office of Religious Affairs in Bandar Lampung City. In this research the method used is a qualitative method, the type of field research, with a sociological juridical approach. Based on the results of the study it was found, that the factors that caused the community to prefer a marriage contract outside the KUA, among others; Customary / traditional factors, more solemn, sacred, comfortable and memorable, can be seen by many people, avoiding gossip and negative images, as well as more easy, simple and practical. The reason is if classified based on traditional factors, there are also factors found ease and comfort. The reason was generated from the statements of various sources with different social backgrounds. Each has its own reasons. But there are still many assumptions of the community who consider the implementation of marriage in the KUA office to spend a lot of money. Increasing the implementation of marriages outside KUA due to lack of socialization carried out by the KUA of Tanjung Karang, Kedaton and Panjang districts, the effectiveness of marriages at the KUA office Abstrak: Adanya kecenderungan masyarakat Bandar Lampung untuk memilih melaksanakan perkawinan diluar Kantor Urusan Agama, hal tersebut menjadi persoalan yang unik dan perlu dilakukan pengkajian mandalam. Dalam tulisan ini bertujuan untuk membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di luar Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung. Pada penelitan ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, jenis penelitian field research, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih akad nikah di luar KUA, antara lain; Faktor adat / tradisi, Lebih khidmat, sakral, nyaman dan berkesan, Dapat disaksikan orangbanyak, Menghindari gosip dan image negative, serta lebih mudah, simple dan praktis. Alasan tersebut jika diklasifikasikan ada yang berdasarkan faktor tradisi ada juga didilandasi faktor kemudahan dan kenyamanan. Alasan tersebut dihasilkandari pernyataan berbagai narasumber dengan latar belakang sosial yang berbeda. Masing-masing memiliki alasan tersendiri. Namun masih banyaknya asumsi masyarakat yang menilai pelaksanaan menikah dikantor KUA mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Peningkatan pelaksanaan pernikahan diluar KUA karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA kecamatan Tanjung Karang, Kedaton dan Panjang efektifnya pelaksanaan pernikahan dikantor KUA.
Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 Ilma, Mughniatul
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v2i2.478

Abstract

After the revision of the Marriage Law, there was a significant increase in the number of marriage dispensation requests. This is due to the age limit for marriage for women who were raised to 19 years. Changes to the regulation were made to overcome the emergencies of child marriages that occurred in Indonesia. Unfortunately, the increase in the number of dispensation requests was not accompanied by strict rules, so that the majority was granted by the judge. Existing rules, both Law No. 16 of 2019 and PERMA No. 5 of 2019 has a legal loophole that makes marriage dispensation permits still wide open using any reason. This means that the practice of underage marriages after the revision of the Marriage Law will continue to occur if the existing rules do not legitimize the reasons behind submitting a marriage dispensation request. The reasons for submitting a dispensation request must be limited to reasons that are very urgent to avoid multiple interpretations. Therefore, there is a need for rules on dispensation that clearly state the main reasons which can be submitted by the parties and also which can be granted by the judge. This is intended to create legal certainty and minimize the practice of underage marriages that occur due to the dispensation of marriage. Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim. Aturan yang telah ada, baik UU No. 16 Tahun 2019 maupun PERMA No. 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktek perkawinan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak melimitisasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin.
Perhitungan Arah Kiblat Masjid Menggunakan Teodolit di Kebonsari Madiun Arrasyid, Aro Qodam; Kadenun, Kadenun
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v2i2.479

Abstract

Qibla direction is the direction that Muslims go to in carrying out worship, especially prayer. The determination of the Qibla direction in the Fatma Zahra, Al-Falah, and Baitul Muttaqin Mosques used to still use simple tools. Whereas in this day and age, all modern equipment already exists. From the differences of time, the writer is interested in studying the calculation of Qibla direction by using theodolite, by determining the direction of Qibla before using theodolite and after using theodolite. This research uses quantitative methods by collecting observational study data, interviews, and documentation to related parties. The primary source is data from interviews and direct research in the field. While the secondary data is taken from books, journals and theses related to this research. From the results of this study that the Mosques studied have not yet led to a perfect Qibla. The qibla direction in each Mosque is as follows: Qibla direction in Fatma Zahra Mosque is 650 35 '5.64'', in Al-Falah Mosque is 650 34' 21.17 '', and in Baitul Muttaqin Mosque is 650 35 '2.5''. from the direction of the Qibla which was originally the Fatma Zahra Mosque 610 05'11.28 '', Al-Falah Mosque 67009 '43.34'', and the Baitul Muttaqin Mosque 70057 '35.00'. Arah kiblat merupakan arah yang dituju umat Islam dalam melaksanakan ibadah khususnya shalat. Penentuan arah kiblat di masjid Fatma Zahra, Al-Falah, dan Baitul Muttaqin dulunya masih menggunakan alat yang sederhana. Sedangkan pada zaman sekarang ini, sudah zamannya modern semua peralatan canggih sudah ada. Dari perbedaan zaman tersebut penulis tertarik untuk mengkaji perhitungan arah kiblat dengan menggunakan alat theodolit, dengan menentukan arah kiblat sebelum menggunakan alat theodolit dan setelah menggunakan alat theodolit. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data bersifat Studi Observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pihak-pihak terkait. Sebagai sumber primernya yaitu data dari hasil wawancara dan penelitian langsung di lapangan. Sedangkan data sekundernya diambil dari buku, jurnal, dan tesis yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini bahwa masjid-masjid yang diteliti belum mengarah ke kiblat secara sempurna. Adapun arah kiblat di masing-masing masjid adalah sebagai berikut: Arah kiblat di masjid Fatma Zahra ialah 650 35’ 5.64’’,di masjid Al-Falah ialah 650 34’ 21.17’’, dan di masjid Baitul Muttaqin ialah 650 35’ 2.5’’. dari arah kiblat yang semula masjid Fatma Zahra 610 05’11.28’’, masjid Al-Falah 67009’ 43.34’’, dan masjid Baitul Muttaqin 70057’35.00’’.
Relevansi Penerapan Produk Multijasa pada Islamic Microfinance Institutions dengan Kesejahteraan Masyarakat Latifah, Eny; Fariskasari, Cindy Andini
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v2i2.480

Abstract

The purpose of this was to determine the application and relevance of multi-service products in the form of overseas money transfer services in the Islamic microfinance institutions namel the TKI Artha Mulya Sharia., as well as the economy Welfare of the community, especially members of the TKI Artha Mulya Sharia Lamongan. The result of this reseach are the application of overseas money transfer service to the TKI Artha Mulya Sharia is based on the ijarah and wakalah contracs. The existence of overseas money transfer service greatly affects the welfare of the economy. This can be seen where the majority of the community also work as migrant Workers abroad. So that, overseas money transfer service is most superior service in this TKI Artha Mulya Sharia Cooperative, because this service can help the wider community, aspecially TKI in sending money to the families, because the community is still weak in using the internet. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui penerapan dan relevansi produk multijasa pengiriman uang luar negeri di Islamic Microfinance Institutions yang bernama koperasi syariah TKI Artha Mulya serta dengan kesejahteraan perekonomian msyarakat khususnya anggota Koperasi Syariah TKI Artha Mulya Lamongan. Hasil penelitian adalah penerapan dari jasa keuangan luar negeri pada Koperasi Syariah TKI Artha Mulya ini didasarkan pada akad ijarah dan akad wakalah. Adanya jasa pengiriman uang luar negeri sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan perekonomian .Hal ini dapat dilihat dimana mayoritas masyarakatnya juga berprofesi sebagai TKI di luar negeri. Sehingga jasa pengiriman uang luar negeri ini menjadi jasa yang paling diunggulkan pada Koperasi Syariah TKI Artha Mulya ini, karena jasa ini bisa membantu masyarakat luas khususnya para TKI dalam mengirimkan uang kepada keluarganya karena masyarakat masih lemah dalam penggunaan internet.
Analisis Yuridis Perbandingan Risiko Medis dengan Kelalaian Medis Kolib, Abdul
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v2i2.481

Abstract

Health is recognized internationally as one of the human rights that needs to be upheld, as well as in the laws of the State of Indonesia. Health services are provided to all Indonesian citizens as a mandate from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The doctor as one of the parties providing health services to the patient has responsibilities and obligations that he must fulfill to the patient, where the patient's expectation of the health services provided by the doctor is that the patient gets healing as there is a therapeutic agreement agreed between the patient and the doctor. But sometimes there are some conditions that result in the results of health services provided by doctors to patients not in accordance or far from what has been expected by both parties, where it can be called a medical risk, and those that occur due to medical negligence, but both - both have 2 (two) different consequences, so in this study will discuss the comparison between medical negligence with medical risks. This research has 2 (two) formulations of the problem, namely: (1) How is the determination of the doctor's medical action as a medical negligence or medical risk ?; and (2) How is the comparative analysis between medical negligence and medical risk ?. The research method used is juridical-normative legal research, with the support of secondary data consisting of: (1) primary legal material: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Criminal Code (KUHP), Universal Declaration of Human Rights, Law No. 36 of 2009 concerning Health, Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, and Government Regulation No. 290 / MENKES / PER / III / 2008 concerning Approval of Medical Measures; (2) secondary legal materials: health law textbooks, and health law journals; and (3) tertiary legal material: Language dictionaries and terms. Kesehatan diakui di dunia internasional sebagai salah satu dari Hak Asasi Manusia yang perlu dijunjung tinggi, begitupula dalam hukum Negara Indonesia. Pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dokter sebagai salah satu Pihak yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien memiliki tanggungjawab serta kewajiban yang harus ia penuhi terhadap Pasien, dimana harapan Pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter adalah Pasien memperoleh kesembuhan sebagaimana adanya perjanjian terapeutik yang disepakati diantara Pasien dengan Dokter. Namun adakalanya terdapat adanya beberapa kondisi yang mengakibatkan hasil pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter kepada Pasien tidak sesuai atau jauh dari apa yang telah diharapkan oleh kedua belah Pihak, dimana hal tersebut dapat disebut sebagai risiko medis, dan adapula yang terjadi akibat kelalaian medis, namun kedua-duanya memiliki 2 (dua) konsekuensi yang berbeda, sehingga dalam penelitian ini akan membahas mengenai perbandingan antara kelalaian medis dengan resiko medis. Penelitian ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana penentuan tindakan medis dokter sebagai suatu kelalaian medis atau resiko medis?; dan (2) Bagaimana analisis perbandingan antara kelalaian medis dengan resiko medis?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif, dengan dukungan data sekunder yang terdiri dari: (1) bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Universal Declaration of Human Rights, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dan Peraturan Pemerintah No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; (2) bahan hukum sekunder: buku teks hukum kesehatan, dan jurnal hukum kesehatan; dan (3) bahan hukum tersier: kamus Bahasa dan istilah.
Analisis Sosiologi Hukum Islam pada Warung Kopi Lesehan yang Mempekerjakan Perempuan demi Meraup Cuan Maksimal di Jalan Suromenggolo Ponorogo Umaya, Roin; Nafi’ah, Nafi’ah
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v2i2.482

Abstract

Maximizing “cuan or profit” in a business is a necessity. Traders often memorize all means in marketing their merchandise. Likewise, coffee sellers on Suromenggolo street or new road in Ponorogo Regency. In attracting customers they deliberately involve "sexy" women to sell their trade. This is a field of research, researchers go directly to the field to examine gaps that occur, data collection techniques using interviews, observation and data analysis. Various reasons for women to become coffee shop servants on Suromenggolo street, starting from the low level of education to being pushed aside, the difficulty of meeting family needs is a major factor. While in terms of the analysis the sociology of Islamic law, it was found that injustice in the process of cooperative interaction between coffee shop business owners and the female servants. Even though they are aware of the injustices and dishonesty that occur in reality they cannot fight the consequences of the agreed standard rules at the beginning. Memaksimalkan cuan dalam sebuah bisnis maupun usaha merupakan keniscahyaan. Pedagang seringkali menghalkan segala cara dalam mamasarkan dagangannya. Begitu juga para penjual kopi di jalan Suromenggolo atau jalan baru Kabupaten Ponorogo. Dalam menarik pelanggan mereka sengaja melibatkan perempuan “seksi” untuk menjajalkan dagangnnya. Ini merupakan field research, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti kesenjangan yang terjadi, teknik pengumpulan data menggunakan interview, observasi dan analisi data. Berbagai alasan para perempuan menjadi pelayan warung kopi di Jalan Suromenggolo mulai dari rendahnya tingkat pendidikan sampai terdesak akan sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menjadi faktor utamanya. Sedangkan dari segi analisis sosiologi hukum Islam di temukan ketidakadilan dalam proses interaksi kerjasama antara pemilik usaha warung kopi dengan para pelayan perempuan tersebut. Meskipun mereka mengetahui atas ketidakadilan dan ketidakjujuran yang terjadi kenyataannya mereka tidak bisa melawan akhibat aturan baku yang sudah disepakati diawal.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2024) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol 6 No 1 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol 5 No 2 (2023) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol 5 No 1 (2023) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol 4 No 2 (2022) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol 4 No 1 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol 3 No 2 (2021) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol 3 No 1 (2021) Vol 2 No 2 (2020) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol 1 No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol 1 No 1 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) More Issue