Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Pemberdayaan Ekonomi Remaja Desa Cekok Babadan Ponorogo Melalui Produksi Wedang Uwuh di Masa Pandemi Covid-19 Permatasari, Sherin; Ilma, Mughniatul
TeknoKreatif: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2022): TEKNOKREATIF : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), Institut Teknologi Sumatera, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35472/teknokreatif.v2i1.695

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya pandemic covid-19 sehingga perekonomian menjadi menurun, oleh karena itu peneliti mencoba melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi kepada remaja Desa Cekok Babadan Ponorogo melaui produksi wedang uwuh. hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti. Pemberdayaan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas serta membantu perekonomian remaja di Desa Cekok Babadan Ponorogo di masa pandemic covid-19. Pemberdayaan ini menggunakan pendekatan (ABCD) Asset Based Community Development. Metode kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan praktek langsung pembuatan wedang uwuh yang dilakukan bersama remaja Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dan hasil dari pemberdayan melalui kegiatan ini remaja Desa Cekok Babadan Ponorogo sebagai pelaku perubahan mengetahui cara memproduksi wedang uwuh dengan bahan-bahan yang sudah peneliti ajarkan. Melalui kegiatan ini remaja mengetahui cara pengemasan dengan menggunakan kemasan plastic ziplock yang sudah diberi label atau logo agar menarik minat pembeli. Dan yang terakhir kegiatan pemasaran, dimana remaja memilih untuk menitipkan di warung milik warga sekitar dan menawarkan produk mereka.
Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 Ilma, Mughniatul
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (894.666 KB) | DOI: 10.37680/almanhaj.v2i2.478

Abstract

After the revision of the Marriage Law, there was a significant increase in the number of marriage dispensation requests. This is due to the age limit for marriage for women who were raised to 19 years. Changes to the regulation were made to overcome the emergencies of child marriages that occurred in Indonesia. Unfortunately, the increase in the number of dispensation requests was not accompanied by strict rules, so that the majority was granted by the judge. Existing rules, both Law No. 16 of 2019 and PERMA No. 5 of 2019 has a legal loophole that makes marriage dispensation permits still wide open using any reason. This means that the practice of underage marriages after the revision of the Marriage Law will continue to occur if the existing rules do not legitimize the reasons behind submitting a marriage dispensation request. The reasons for submitting a dispensation request must be limited to reasons that are very urgent to avoid multiple interpretations. Therefore, there is a need for rules on dispensation that clearly state the main reasons which can be submitted by the parties and also which can be granted by the judge. This is intended to create legal certainty and minimize the practice of underage marriages that occur due to the dispensation of marriage. Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim. Aturan yang telah ada, baik UU No. 16 Tahun 2019 maupun PERMA No. 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktek perkawinan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak melimitisasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin.
The Role of Social Capital in Business Survival: A Study on Angkringan Businesses in Ponorogo Khusniati Rofiah; Ilma, Mughniatul
El Barka Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : El-Barka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/elbarka.v4i22.9706

Abstract

In the beginning, the business needed only more financial capital. However, now, social capital is also vital in building a business. One business model that only requires a little financial capital but needs social capital is the angkringan business. Angkringan business in the Ir. H. Juanda Street area of Ponorogo is currently increasing. The survival of the angkringan business must be connected to the role of the Juanda Zone Perpek-5 Association, which houses the cooperative network between traders. This study aims to reveal how the form of social capital is used and the implications of social capital on the survival of angering businesses. This research is qualitative, with the type of field study research that uses a phenomenological approach and an interdisciplinary approach that utilises economics and social sciences. The results showed five forms of social capital employed in the angkringan business: networking, reciprocity, trust, norms and values, and proactive action. Second, using these forms of social capital has significant implications for the survival of the angkringan business, including capital, human resources, production, and marketing. At the same time, three kinds of strategies are used: active, passive, and network. Of the three methods, the network strategy is the primary strategy that will determine the survival of the angkringan business.
PARADIGMA FIQH NAWĀZIL DALAM PROBLEMATIKA MINA JADID PADA PELAKSANAAN IBADAH HAJI Ilma, Mughniatul
Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam Vol 10, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/zjpi.v10i2.10309

Abstract

Artikel ini membahas tentang pendekatan fiqh nawāzil dalam menghadapi problematika hukum mabit di Mina Jadid pada ibadah haji. Mina Jadid yang merupakan perluasan dari kawasan Mina untuk mabit, secara geografis berada di luar batas asli Mina. Perluasan ini dilakukan untuk mengakomodasi meningkatnya jumlah jamaah. Hal ini menimbulkan perdebatan terkait keabsahan ibadah, terutama dalam hal memenuhi syarat sah mabit yang diharuskan dilakukan dalam wilayah Mina. Penelitian ini menganalisis berbagai pandangan fuqaha atau ulama dalam ranah fiqh nawāzil, yaitu pendekatan hukum Islam kontemporer yang menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan zaman. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip kaidah fikih, artikel ini bertujuan untuk menawarkan pemahaman yang holistik mengenai solusi syar’i dalam problematika mabit di Mina Jadid menggunakan perspektif fiqh nawāzil. Penelitian ini merupakan studi literatur dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama, banyak yang membolehkan dan mendukung perluasan ini dengan alasan kemaslahatan dan kebutuhan praktis bagi jamaah haji.
Islamic Legal Reform and the Principle of Moderation: A Study of Indonesian Family Law Ilma, Mughniatul
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 15 No. 1 (2025): June
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2025.15.1.68-93

Abstract

The ethos of moderation (wasaṭiyyah) serves as a foundational principle in Islamic law, particularly within the domain of family law. However, the codification of Islamic law into state legislation raises a critical question: Does the legal positivization of these norms reinforce, constrain, or obscure the spirit of moderation? This article examines how the principle of moderation is articulated and institutionalized in the reform of Islamic family law in Indonesia, with particular reference to Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law. Utilizing a normative legal methodology with a conceptual and statutory approach, this study finds that the reforms reflect key values of moderation, particularly in provisions concerning the minimum age of marriage, the status of children born out of wedlock, and the regulation of polygamy. These developments demonstrate a conscious effort to balance Sharia with evolving societal needs, uphold justice, and integrate local wisdom and universal human rights. In doing so, Indonesia's model of Islamic family law reform illustrates how Islamic legal principles can remain both contextually responsive and normatively grounded in the ethical vision of Islam.
Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Lensa Fikih: Telaah Kitab Tuḥfatul Maudūd Bi Aḥkāmil Maulūd Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Ilma, Mughniatul
WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/wisdom.v5i2.10870

Abstract

This study aims to examine the concept of early childhood care in the perspective of fiqh based on the work of Ibn Qayyim al-Jauziyyah entitled Tuḥfatul Maudūd bi Aḥkāmil Maulūd. This book discusses in depth various vital aspects of parenting, ranging from breastfeeding, teething, and learning to walk to the appropriate dress code for them. Based on a normative approach and literature study method, this study explores Ibn Qayyim's thoughts on the phases of child development and ethical and spiritual values that should be instilled early on. The results of this study are expected to provide comprehensive guidance for parents in guiding their children holistically so that they can grow into physically and mentally healthy individuals and have a solid religious foundation.