cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edmondus Sadesto Tandungan
Contact Email
pauluslawjournal@gmail.com
Phone
+6287842242232
Journal Mail Official
pauluslawjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya, Kapasa, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Paulus Law Journal
Published by Universitas Kristen Indonesia Paulus
ISSN : -     EISSN : 27228525     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Paulus Law Journal (PLJ) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus yang diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Jurnal ini menyediakan akses terbuka dengan prinsip bahwa hasil penelitian dapat diakses oleh publik untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, khsusunya dalam bidang ilmu hukum. PLJ menjadi sarana bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dalam ilmu hukum, yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021" : 5 Documents clear
PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PENDIRIAN TONDOK DI KABUPATEN MAMASA Lisma Lumentut; Rantau Padallo
Paulus Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendirian Tondok merupakan salah satu proses pemanfaatan tanah hak ulayat di daerah Mamasa, namun pemanfaatan tanah hak ulayat tersebut belum diatur dalam suatu peraturan daerah Kabupaten Mamasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemanfaatan tanah hak ulayat untuk pendirian Tondok di daerah Mamasa serta bagaimana status tanah yang ditempati oleh perorangan dalam Tondok. Penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris dengan pendekatan sejarah dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemanfaatan tanah hak ulayat untuk pendirian Tondok di daerah Mamasa dilakukan atas persetujuan bersama oleh pimpinan adat dan warga masyarakat hukum adat Mamasa. Status tanah secara perseorangan dalam Tondok diakui sebagai hak bersama dan hak perorangan diakui secara terbatas karena dianggap hak pakai dan adanya larangan pengakuan tanah sebagai hak milik kecuali dalam bentuk sawah.
PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 Liberthin Palullungan; Trifonia Sartin Ribo
Paulus Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara yang menerapkan secara bersama-sama antara sistem presidensial dan sistem multipartai. Pelaksanaan pemilihan umum sudah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presidential threshold merupakan suatu konsep yang digunakan dalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pengusulan dilakukan oeh partai politik atau gabungaan partai politik oleh peserta pemilihan umum. Artikel ini menganalisis penerapan Presidensitial threshold pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XI/2013. Tujuan penulisan ini adaah untuk mengetahui Penerapan Presidensitial threshold pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI/013, dan menegtahui dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap partai politik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif kualitatif dan konseptual. Berdasarkan artikel ini diketahui bahwa penerapan presidential threshold dimana partai politik harus memperoleh kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan DPR sebelumnya, sehingga membuat partai baru atau kecil tidak akan dapat mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden sendiri, tetapi partai dapat melakukan koalisi.
PENGELUARAN WAJIB PAJAK DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA Dharmawati
Paulus Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, ketentuan umum dan prosedur perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data primer dan sekunder serta tersier. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan secara deskriptif hasil data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara belum memenuhi secara optimal, meskipun secara kuantitas penerimaan perpajakan meningkat dari tahun ke tahun. Penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sumber daya manusia perpajakan yang kurang memadai serta wajib pajak negatif mengenai ketentuan perpajakan belum merata. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor bahan hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum dan faktor sosialisasi perpajakan.
DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN TANA TORAJA Christian A Caesar
Paulus Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini dikarenakan anak merupakan pihak yang belum dapat mempertanggungkawabkan perbutannya secara hukum. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis secara mendalam latar belakang pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan diversi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris dengan mencari data empiris di lapangan yang menyangkut permasalahan yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber serta data sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan diversi merupakan bentuk pidana yang beraspek pada pendidikan anak, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi dalam restorative justice pada sistim peradilan pidana anak adalah faktor substansi hukum, sumber daya manusia aparat penegak hukum yang belum memahami diversi, dukungan dan kerjasama antar lembaga terkait belum optimal, dan juga korban/keluarga korban belum dapat menerima secara baik mengenai diversi.Kata Kunci : Diversi; Anak Berhadapan Hukum; Sistem
PROBLEMATIKA HUKUM FUNGSI REKRUITMEN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK Abd. Rais Asmar
Paulus Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan kinerja fungsi rekrutmen politik oleh Partai Politik berangkat dari mekanisme pengkaderannya. Hal ini ditunjang dengan kaderisasi yang baik dan bertanggung jawab dari Organisasi Sayap Partai Politik yng dibentuk oleh Partai Politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum terkait fungsi organisasi sayap dari Partai Politik. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik dan norma hukum terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan artikel terkait yang dengan topik permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan seperti minimnya aturan yang mengatur tentang Organisasi Sayap Partai Politik dan aktifitas para kader terkait lokasi dan latar belakangnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025 Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025 Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024 Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023 Vol 5 No 1 (2023): September 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023 Vol 4 No 2 (2023): Maret 2023 Vol 4 No 1 (2022): September 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): September 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Maret 2022 Vol 3 No 2 (2022): Maret 2022 Vol 3 No 1 (2021): September 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021 Vol 2 No 2 (2021): Maret 2021 Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020 Vol 2 No 1 (2020): September 2020 Vol 1 No 2 (2020): Maret 2020 Vol. 1 No. 2 (2020): Maret 2020 Vol. 1 No. 1 (2019): September 2019 Vol 1 No 1 (2019): September 2019 More Issue